Lensa Madura

Tag: Pupuk Bersubsidi

  • DKPP Sumenep Imbau Kios Pupuk Bersubsidi Patuhi HET

    DKPP Sumenep Imbau Kios Pupuk Bersubsidi Patuhi HET

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep mengingatkan seluruh kios resmi agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

    Hal itu disampaikan dinas sebagai bagian dari penguatan pengawasan distribusi pupuk di wilayah itu.

    Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan pihaknya terus memonitor penyaluran pupuk melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang melibatkan sejumlah instansi seperti Disperindag, Bagian Perekonomian, dan kepolisian.

    “Kami minta semua kios menjual pupuk sesuai HET. Transparansi penting untuk menjaga distribusi tetap tertib,” kata Chainur Rasyid, Rabu, 26 November 2025.

    Chainur juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Lapor saja disertai bukti seperti nota pembelian supaya kami bisa menindak kios tersebut,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menurunkan HET sebesar 20 persen pada 22 Oktober 2025.

    Rinciannya, harga Urea per sak Rp 90.000, NPK Rp 92.000. Sementara, untuk NPK Kakao Rp 132.000, ZA tebu Rp 68.000, serta pupuk organik petrognlanik ukuran 40 kilogram serta Rp 25.600. (mr)

  • Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kepulauan Sumenep Masih Bermasalah

    Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kepulauan Sumenep Masih Bermasalah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pupuk bersubsidi adalah bukti keberpihakan negara pada petani. Program ini digadang sebagai pelayanan publik dan strategi menjaga ketahanan pangan.

    Namun di lapangan, khususnya di wilayah kepulauan Sumenep, realitasnya jauh dari narasi manis birokrasi.

    Distribusi pupuk bersubsidi di pulau-pulau kecil bukan sekadar persoalan teknis, tetapi soal keadilan. Jalur distribusi yang berlapis dan panjang membuka celah penyimpangan.

    Akibatnya, petani di pulau-pulau kerap menjadi penonton di ladangnya sendiri, tanpa cukup pupuk untuk mengolah tanah.

    “Kalau memang ada anggaran dari kabupaten, kenapa pupuk tidak langsung sampai ke pulau kami?” kata Inyoman Sudirman, tokoh muda dari Sapeken, Desa Saur Saebus, Jumat pekan lalu.

    Tahun lalu, kata dia, jatah pupuk untuk desanya hanya diantarkan sampai Desa Sabuntan. Petani Saur Saebus harus menyeberang laut dan menyewa perahu untuk menebus pupuk, meski biaya distribusi sudah dianggarkan pemerintah.

    Menurut Sudirman, setidaknya ada empat penyakit kronis dalam tata kelola pupuk bersubsidi di Sumenep.

    Pertama, data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang amburadul, petani banyak yang tak terdaftar, sementara penerima justru ada yang bukan petani. Kedua, pengawasan lemah sehingga pupuk rawan diselewengkan.

    Ketiga, penyimpangan oleh oknum yang memperjualbelikan pupuk subsidi secara ilegal.

    “Terus yang keempat, minimnya edukasi bagi petani terkait mekanisme dan hak mereka,” ujarnya.

    Masalah ini, kata dia, bukan sekadar logistik, melainkan keberpihakan.

    “Distribusi harus tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lokasi, termasuk pulau-pulau kecil tanpa membebani petani,” ujarnya.

    Sudirman berpandangan bahwa pupuk adalah urat nadi pertanian. Memutus akses petani terhadap pupuk, kata dia, berarti memutus masa depan pangan daerah.

    Di mencontohkan, di kepulauan di Sumenep, dampaknya nyata terjadi seperti lahan menganggur, produksi merosot, dan kesejahteraan petani kian tertinggal.

    “Jika tak segera dibenahi, pupuk bersubsidi akan terus menjadi ironi,” pungkasnya. (*)

    (Inyoman Sudirman berkontribusi dalam artikel ini)

  • FAM’S Audiensi dengan DKPP Sumenep, Soroti Distribusi Pupuk Bersubsidi

    FAM’S Audiensi dengan DKPP Sumenep, Soroti Distribusi Pupuk Bersubsidi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Forum Aktivis Mahasiswa Sumenep (FAM’S) menggelar audiensi ke kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Rabu, 30 April 2025.

    Audiensi itu dilakukan dalam rangka memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sebagaimana diatur dalam Permentan No. 1 Tahun 2025 yang telah diubah menjadi Permentan No. 4 Tahun 2025.

    Ketua FAM’S, Moh Fairuz Zabadi, menyebutkan DKPP Sumenep yang tergabung dalam tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi sesuai peraturan yang berlaku.

    Oleh sebab itu, Fairuz menyatakan pihaknya ingin memastikan pupuk subsidi hanya diberikan kepada kelompok tani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan memiliki kebutuhan riil terhadap pupuk.

    “Kami ingin memastikan bahwa pupuk subsidi hanya diberikan kepada kelompok tani yang memang membutuhkan dan terdaftar di RDKK. Kami juga mempertanyakan mekanisme konkret KP3 dalam pengawasan distribusi agar sesuai HET,” katanya.

    Namun, dalam audiensi tersebut Fairuz menyayangkan sikap DKPP Sumenep yang dinilai tidak transaparan dalam memberikan informasi.

    Musababnya, dalam pertemuan itu dinas terkait tidak menyampaikan secara kongkret soal pengawasan dan keterbukaan dalam pendistribusian pupuk.

    “Pihak dinas (DKPP Sumenep) juga dan tidak memberikan data RDKK maupun jumlah kelompok tani di Kabupaten Sumenep saat diminta. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya dugaan permainan dalam pendistribusian pupuk,” jelasnya.

    “Padahal kami hanya ingin memastikan bahwa peredaran pupuk memang benar tepat sasaran dan sesuai dengan HET,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, FAM’S menyatakan akan terus melakukan kajian dan tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi guna menuntut penjelasan langsung dari Kepala DKPP Sumenep terkait distribusi pupuk bersubsidi. (mr)