Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • LaNyalla Harap Santri Jadi Generasi Tangguh Hadapi Tantangan Zaman

    LaNyalla Harap Santri Jadi Generasi Tangguh Hadapi Tantangan Zaman

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap para santri menjadi generasi yang tangguh, taat beragama, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

    Harapan itu disampaikan LaNyalla saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Haflahtuttasyakur Akhirussanah Yayasan Pondok Pesantren dan Pendidikan Mardhotillah di Krian, Kabupaten Sidoarjo, Minggu, 14 Juni 2026.

    Menurut LaNyalla, kegiatan haflah bukan sekadar seremoni kelulusan santri, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga moral generasi muda di tengah berbagai tantangan zaman.

    “Acara haflah hari ini bukan sekadar seremonial kelulusan. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat komitmen menjaga benteng moral generasi muda,” kata LaNyalla.

    Ketua DPD RI periode 2019-2024 itu mengapresiasi peran Yayasan Mardhotillah yang didirikan Ustadz Maliki Muhadi dalam membina pendidikan keagamaan dan karakter generasi muda.

    Ia menilai tantangan yang dihadapi generasi saat ini semakin kompleks akibat derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang tidak selalu membawa dampak positif.

    “Anak-anak kita menghadapi arus informasi yang tidak terbendung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan degradasi moral yang mengancam nilai-nilai luhur bangsa maupun ajaran Islam,” ujarnya.

    Karena itu, LaNyalla menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai fondasi dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

    Menurut dia, pendidikan keagamaan yang kuat dapat menjadi benteng agar generasi muda tidak tergerus oleh dampak negatif modernisasi dan perkembangan teknologi informasi.

    “Melalui pendidikan agama yang kuat, kita dapat memberikan tameng bagi anak-anak agar tetap memiliki pegangan moral dan spiritual dalam menghadapi perkembangan zaman,” katanya.

    LaNyalla yang juga pendiri Yayasan LaNyalla Academia mengaku memiliki kedekatan dengan kalangan pesantren. Sebelumnya, pada Februari 2026, ia juga memberikan sambutan dalam kegiatan Haflah Santri Yayasan Al Hikmah di Kecamatan Asemrowo, Surabaya.

    Ia berharap para santri yang telah menyelesaikan pendidikan dapat terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga akhlak, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. (*)

  • Ahli Falak UIN Madura: 1 Muharram 1448 H Berpotensi Jatuh pada 16 Juni 2026

    Ahli Falak UIN Madura: 1 Muharram 1448 H Berpotensi Jatuh pada 16 Juni 2026

    PAMEKASAN,LensaMadura.com – Menjelang pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pakar Ilmu Falak dan Astronomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Prof. Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag., memprediksi awal bulan Muharram 1448 H berpotensi jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026.

    Prediksi tersebut didasarkan pada hasil perhitungan astronomi (hisab) yang mengacu pada kriteria visibilitas hilal yang digunakan negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

    Menurut Prof. Achmad Mulyadi, penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah tidak terlepas dari peristiwa astronomis berupa konjungsi atau ijtimak yang menjadi penanda berakhirnya satu siklus bulan kamariah.

    Beliau menjelaskan, ijtimak akhir Dzulhijjah 1447 H diperkirakan terjadi pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 09.54 WIB. Setelah peristiwa tersebut, posisi hilal saat matahari terbenam di wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian yang berbeda-beda.

    “Dalam kalender Hijriah, awal bulan ditentukan berdasarkan posisi hilal setelah terjadinya ijtimak. Data astronomi menunjukkan bahwa pada saat maghrib tanggal 15 Juni 2026, hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia,” ujar beliau.

    Berdasarkan hasil hisab, tinggi hilal di Indonesia berkisar antara 0 derajat 55 menit hingga 4 derajat 01 menit. Sementara elongasi atau jarak sudut Bulan dan Matahari berada pada rentang 5 derajat 38 menit hingga 6 derajat 59 menit.

    Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah Indonesia, terutama kawasan barat, telah memenuhi kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

    Beliau menuturkan, meskipun kondisi hilal di beberapa wilayah timur Indonesia masih berada di bawah batas kriteria, keberadaan wilayah yang telah memenuhi syarat memberikan dasar yang cukup kuat bagi penetapan awal Muharram secara nasional.

    “Di wilayah barat Indonesia, terutama Aceh dan sekitarnya, posisi hilal sudah memenuhi kriteria MABIMS. Karena Indonesia menggunakan prinsip wilayah hukum nasional, maka 1 Muharram 1448 H berpotensi ditetapkan pada Selasa, 16 Juni 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prof. Achmad Mulyadi menegaskan bahwa ilmu falak merupakan contoh nyata harmonisasi antara agama dan sains. Menurut beliau, perkembangan teknologi astronomi modern justru memperkuat akurasi perhitungan kalender Islam tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat yang menjadi landasannya.

    “Hisab, rukyat, dan kriteria visibilitas hilal merupakan bagian dari ikhtiar ilmiah umat Islam dalam menentukan waktu ibadah secara tepat. Ini menunjukkan bahwa agama dan sains dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Meski demikian, beliau mengingatkan bahwa penetapan resmi awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal di berbagai titik pengamatan.

    Selain aspek astronomi, beliau juga mengajak umat Islam menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai momentum muhasabah dan pembaruan diri dengan meneladani semangat hijrah Rasulullah SAW.

    “Tahun baru Hijriah hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian kalender, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai spiritual, dan meningkatkan kontribusi positif bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Pemkab Banyuwangi Matangkan Sistem E-Voting untuk Pilkades Serentak 2027

    Pemkab Banyuwangi Matangkan Sistem E-Voting untuk Pilkades Serentak 2027

    BANYUWANGI, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak berbasis elektronik atau e-voting yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2027. Sebanyak 130 desa direncanakan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengatakan penerapan e-voting merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong digitalisasi penyelenggaraan Pilkades.

    “Ada sekitar 130 desa yang akan melaksanakan pilkades pada Oktober 2027. Harapan dari Kemendagri, Banyuwangi bisa melaksanakan pilkades secara digital melalui e-voting,” kata Nanin, Kamis, 11 Juni 2026.

    Menurut dia, Banyuwangi memiliki modal yang cukup kuat untuk menerapkan sistem tersebut. Salah satunya didukung capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang selama ini menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional.

    Untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menyempurnakan aplikasi e-voting yang akan digunakan saat pemungutan suara berlangsung. Pengembangan aplikasi tersebut melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi.

    “Harapan kami, pada pilkades serentak 2027 nanti, seluruh desa bisa melaksanakan e-voting. Aplikasi ini nanti akan disiapkan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi,” ujarnya.

    Nanin menjelaskan, aplikasi tersebut dijadwalkan menjalani uji coba pada Juli mendatang. Hasil evaluasi dari uji coba akan menjadi dasar penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara penuh pada Pilkades serentak 2027.

    Menurut dia, penggunaan e-voting berpotensi meminimalkan persoalan yang selama ini kerap muncul dalam proses penghitungan suara secara manual, terutama terkait perbedaan penafsiran terhadap suara sah dan tidak sah.

    “Biasanya persoalan muncul saat penghitungan suara, misalnya soal suara sah dan tidak sah. Dengan e-voting, hal ini bisa dihindari,” katanya.

    Selain meningkatkan akurasi penghitungan suara, sistem digital juga dinilai mampu memperkuat tata kelola pemilihan karena seluruh daftar pemilih tetap akan terintegrasi dalam sistem yang telah disiapkan.

    Meski menggunakan teknologi digital, pelaksanaan Pilkades tetap dilakukan secara langsung. Warga yang memiliki hak pilih tetap harus datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya melalui perangkat e-voting yang telah disediakan panitia. (*)

  • BGN Batasi Dapur MBG, Satu Kecamatan Maksimal Enam SPPG

    BGN Batasi Dapur MBG, Satu Kecamatan Maksimal Enam SPPG

    JAKARTA, LensaMadura.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan. Ke depan, satu kecamatan maksimal hanya diperbolehkan memiliki enam dapur MBG.

    Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyusul pesatnya pertumbuhan dapur MBG yang kini telah mencapai lebih dari 27 ribu unit di berbagai daerah di Indonesia.

    Menurut Nanik, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi sebelum membuka penambahan unit baru.

    “Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang operasional. Kami akan bereskan dulu. Satu kecamatan cukup enam saja,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.

    Selain membatasi jumlah dapur, BGN juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur MBG baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan sekaligus menghindari penumpukan dapur di wilayah tertentu.

    “Untuk sementara moratorium. Nanti kalau masih kurang, baru dibuka lagi pendaftarannya,” tambahnya.

    Nanik menjelaskan, selama ini banyak dapur MBG terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.

    Karena itu, pengembangan program MBG ke depan akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh layanan. Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah 3T.

    “Sekarang yang menumpuk di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Pesan Presiden, kami harus ke 3T dulu,” tegasnya.

    Sementara itu, di Kabupaten Sumenep, sejumlah kecamatan tercatat telah memiliki jumlah dapur MBG melebihi batas yang ditetapkan BGN. Di antaranya Kecamatan Kota Sumenep, Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, dan Arjasa.

    Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur Rahman, mengatakan hingga saat ini seluruh dapur MBG di Sumenep masih beroperasi normal.

    Menurut pria yang akrab disapa Bayor itu, Kecamatan Kota Sumenep menjadi wilayah dengan jumlah dapur terbanyak, yakni mencapai 11 unit.

    Meski demikian, pihaknya mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun arahan resmi dari BGN terkait mekanisme penerapan kebijakan pembatasan tersebut.

    “Sampai sekarang belum ada arahan dari BGN. Kami masih fokus menjalankan tugas dan menunggu keputusan resmi,” katanya.

    Saat ini terdapat 114 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Sumenep, ditambah 10 dapur lainnya yang masih dalam tahap persiapan operasional.

    Bayor memastikan pelayanan MBG kepada siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap berjalan normal sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

    “Kami memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu penerima manfaat,” pungkasnya. (*)

  • Prof Sri Astutik Jelaskan Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Transformasi Bank Digital

    Prof Sri Astutik Jelaskan Perlindungan Hukum Konsumen di Tengah Transformasi Bank Digital

    SURABAYA, LensaMadura.com – Perkembangan teknologi perbankan digital di Indonesia dinilai perlu diimbangi dengan penguatan regulasi guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen jasa keuangan.

    Hal itu disampaikan Prof Dr Sri Astutik saat menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Selasa, 9 Juni 2026.

    Dalam orasi berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan dalam Arus Inovasi dan Transformasi Bank Digital, Sri Astutik menilai perkembangan teknologi finansial bergerak sangat cepat, sementara regulasi hukum sering kali membutuhkan waktu lebih panjang untuk beradaptasi.

    “Transformasi digital bukan sekadar mengubah layanan berbasis kertas menjadi aplikasi digital, tetapi juga mengubah model bisnis, pola kerja, serta hubungan antara bank dan ekosistem ekonomi,” ujarnya dalam sidang senat terbuka di Auditorium KH Moh Saleh Unitomo.

    Sri Astutik mencontohkan pertumbuhan layanan bank digital yang banyak digunakan generasi muda. Menurut dia, meningkatnya penggunaan layanan digital perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang mampu menjawab berbagai potensi risiko.

    Ia menilai konsumen masih berpotensi menghadapi persoalan seperti kejahatan siber, kebocoran data pribadi, hingga sengketa transaksi elektronik apabila regulasi tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi.

    “Regulasi sering kali tertinggal sehingga memunculkan kekosongan hukum serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga,” katanya.

    Menurut Sri Astutik, industri perbankan saat ini memang telah menerapkan sejumlah standar keamanan, seperti sistem enkripsi, autentikasi dua faktor, sertifikasi ISO 27001, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

    Namun, ia menilai perlindungan tersebut masih perlu diperkuat melalui pendekatan hukum yang lebih adaptif.

    Ia menawarkan tiga pendekatan yang dapat diterapkan, yakni pembentukan regulasi berbasis perkembangan teknologi, perlindungan yang terintegrasi sejak tahap perancangan sistem, serta penerapan mekanisme pembuktian yang lebih berkeadilan bagi konsumen dalam penyelesaian sengketa.

    “Perlindungan konsumen perlu diarahkan pada langkah pencegahan sejak awal, bukan hanya penanganan setelah masalah terjadi,” ujarnya.

    Sementara itu, Rektor Unitomo, Prof Dr Siti Marwiyah, mengatakan pengukuhan Sri Astutik menjadi penguatan bagi Fakultas Hukum Unitomo dalam menghadapi tantangan perkembangan hukum di era digital.

    “Kehadiran Prof Sri Astutik dengan kepakaran di bidang hukum bisnis diharapkan semakin memperkuat kontribusi akademik dalam merespons perkembangan hukum modern,” katanya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian akademik tersebut dan menilai keberhasilan seseorang tidak terlepas dari dukungan keluarga dalam proses yang dijalani. (*)

  • Pembangunan Sekolah Rakyat di Banyuwangi Capai 75 Persen

    Pembangunan Sekolah Rakyat di Banyuwangi Capai 75 Persen

    BANYUWANGI, LensaMadura.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan perkembangan. Hingga saat ini, progres pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat tersebut telah mencapai 75 persen.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pihaknya telah meninjau langsung perkembangan pembangunan sekolah yang berlokasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar tersebut.

    “Saya sudah meninjau progres pembangunannya. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai 75 persen. Semoga seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan segera dapat dimanfaatkan oleh anak-anak,” ujar Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya, Senin, 7 Juni 2026.

    Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan pembelajaran Sekolah Rakyat sementara menempati dua lokasi, yakni Balai Diklat milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Licin dan kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di Kecamatan Muncar.

    Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 7 hektare milik Pemerintah setemlat. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsep sekolah modern berstandar internasional.

    Kawasan pendidikan tersebut mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

    Fasilitas yang disediakan meliputi gedung sekolah dua lantai untuk masing-masing jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, ruang ibadah, dapur, serta fasilitas pendukung lainnya.

    Selain itu, kawasan tersebut juga dilengkapi lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, jogging track, rumah genset, rumah pompa, gudang perawatan, rumah kaca (green house), tempat pengolahan limbah, area parkir, hingga pos penjagaan. (*)

  • Khofifah: Jawa Timur Berpeluang Jadi Pemain Utama Industri Halal Dunia

    Khofifah: Jawa Timur Berpeluang Jadi Pemain Utama Industri Halal Dunia

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Jawa Timur memiliki modal kuat untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal nasional maupun global.

    Menurut dia, kekuatan pondok pesantren, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor industri, serta konektivitas logistik menjadi faktor pendukung utama.

    “Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan,” kata Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Forum Ekonomi Regional Java Halal Ecosystem 2026 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

    Khofifah mengatakan produk halal kini telah menjadi standar baru dalam perdagangan internasional karena identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.

    Mengacu pada laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat pertama dunia pada sektor fesyen muslim, peringkat ketiga pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat pada sektor farmasi serta kosmetik halal.

    Menurut Khofifah, Jawa Timur tidak boleh hanya menjadi pasar produk halal. “Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri, hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional dan global,” ujarnya.

    Ia menjelaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara didukung Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional. Infrastruktur tersebut diperkuat oleh 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus, 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, dan tujuh bandara.

    Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.

    Dalam pengembangan ekonomi syariah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) dan memberdayakan 7.425 pondok pesantren. Dari jumlah itu, sebanyak 1.420 pesantren menjalankan program One Pesantren One Product (OPOP), sedangkan 3.966 pesantren telah terdigitalisasi.

    Sepanjang 2025, delapan program inkubasi usaha syariah menjangkau 2.492 pelaku usaha. Pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi halal bagi 552.943 usaha dengan total 1,41 juta produk bersertifikat halal.

    Jumlah usaha halal di Jawa Timur meningkat 42,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun nilai ekspor produk halal dari provinsi tersebut mencapai US$ 3,22 miliar.

    Khofifah mengatakan capaian itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan menjadi modal bagi Jawa Timur untuk memperkuat daya saing sekaligus mendukung target Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia. (*)

  • KONI Jatim Seleksi Ketat Atlet untuk PON Bela Diri 2026

    KONI Jatim Seleksi Ketat Atlet untuk PON Bela Diri 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2026 yang akan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, pada Oktober mendatang.

    Persiapan itu dilakukan melalui koordinasi dengan delapan cabang olahraga yang akan mewakili Jawa Timur. Pertemuan berlangsung di Kantor KONI Jatim pada 2-3 Juni 2026 dan membahas berbagai aspek, mulai dari penentuan atlet dan pelatih, program latihan, pemetaan kekuatan lawan, hingga target perolehan medali.

    Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil mengatakan pihaknya akan menerapkan seleksi ketat terhadap atlet yang akan diberangkatkan ke PON Bela Diri. Menurut dia, hanya atlet yang memiliki rekam jejak meraih medali emas atau minimal perak di tingkat nasional yang berpeluang masuk dalam kontingen Jawa Timur.

    “Kalau standarnya hanya perunggu, tidak akan kami kirim untuk mengikuti PON Bela Diri. Targetnya adalah emas dan minimal perak. Di luar itu, mohon maaf, tidak kami usulkan menjadi peserta PON Bela Diri,” kata Nabil, Rabu, 3 Juni 2026.

    Nabil menuturkan PON Bela Diri bukan ajang menambah pengalaman bertanding bagi atlet muda. Menurut dia, kompetisi tersebut merupakan arena prestasi yang menuntut setiap daerah mengirimkan atlet terbaiknya.

    “Tidak ada istilah mencari jam terbang di sini. Tempatnya ada di event-event sebelumnya. Rekrutmen atlet juga tidak bisa dilakukan secara mendadak. Harus ada rekam jejak yang berkelanjutan dan konsisten meraih kemenangan,” ujarnya.

    Setelah rapat koordinasi, masing-masing cabang olahraga diminta meningkatkan intensitas latihan dan menjalankan program penguatan atlet sesuai kebutuhan. KONI Jatim juga akan melakukan pemantauan berkala melalui evaluasi dan tes fisik untuk memastikan kondisi atlet tetap optimal menjelang pertandingan.

    Nabil optimistis Jawa Timur mampu bersaing dalam perebutan medali pada PON Bela Diri 2026. Ia menyebut sejumlah cabang olahraga berpotensi menjadi andalan kontingen Jawa Timur.

    “Ada beberapa cabor yang insyaallah menjadi andalan kami,” katanya.

    Adapun delapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON Bela Diri II 2026 meliputi muaythai, kickboxing, anggar, IBCA MMA, hapkido, yongmoodo, kurash, dan tinju. (*)

  • SMK Raudlatul Mutaalimien Probolinggo Padukan Teknologi dan Pendidikan Pesantren

    SMK Raudlatul Mutaalimien Probolinggo Padukan Teknologi dan Pendidikan Pesantren

    PROBOLINGGO, LensaMadura.com – Model pendidikan berbasis pesantren yang dipadukan dengan keterampilan teknologi mulai berkembang di sejumlah daerah, termasuk di Kota Probolinggo.

    Salah satu konsep tersebut diterapkan di SMK Raudlatul Mutaalimien. Sekolah ini tak hanya menekankan penguasaan keterampilan digital, tetapi juga membekali siswa dengan pendidikan agama melalui program hafalan Al-Qur’an.

    Berlokasi di Jalan Mastrip, Kelurahan Wonoasih, sekolah yang berdiri sejak 2011 itu menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai keislaman.

    Para siswa tidak hanya belajar membuat desain grafis dan konten digital melalui jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), tetapi juga menjalani pola pendidikan berbasis pesantren yang menanamkan kedisiplinan, pembentukan akhlak, serta kebiasaan menghafal Al-Qur’an.

    Konsep tersebut menjadi daya tarik tersendiri di tengah kekhawatiran sebagian orang tua terhadap dampak negatif perkembangan teknologi terhadap generasi muda.

    Kepala Jurusan SMK Raudlatul Mutaalimien, Nikmatul Maulidia, S.T., mengatakan pihak sekolah berupaya melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga memiliki pondasi spiritual yang kuat.

    “Kami ingin siswa di sini tidak hanya mahir dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki dasar agama yang kuat sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.

    Menurut dia, perpaduan antara pendidikan teknologi dan nilai keagamaan menjadi bekal penting bagi siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan sosial yang semakin kompleks.

    “Lulusan kami diharapkan siap bersaing di dunia industri kreatif, namun tetap membawa nilai-nilai Al-Qur’an dalam setiap langkahnya,” katanya. (*)

  • Pemprov Jatim Borong Empat Penghargaan dari ANRI

    Pemprov Jatim Borong Empat Penghargaan dari ANRI

    SURABAYA, LensaMadura.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih empat penghargaan dalam peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta Selatan.

    Empat penghargaan tersebut meliputi Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2026, Simpul Jaringan Terbaik Nasional Lima Tahun Berturut-turut, Pengawasan Kearsipan dengan Predikat AA (Sangat Memuaskan), serta Anugerah Memori Kolektif Bangsa (MKB) untuk Arsip Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) periode 1931-1995.

    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur Tiat S. Suwardi menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala ANRI Mego Pinandito.

    Khofifah mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat tata kelola kearsipan di Jawa Timur.

    “Penghargaan ini merupakan hasil sinergi perangkat daerah, arsiparis, dan berbagai pihak yang selama ini berkomitmen memperkuat pengelolaan arsip,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis diterima LensaMadura.com, Jumat, 29 Mei 2026.

    Menurut dia, keberhasilan mempertahankan penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional selama lima kali menunjukkan pengelolaan arsip di Jawa Timur mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

    Pemprov Jawa Timur, kata Khofifah, terus memperkuat transformasi digital melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), peningkatan kompetensi arsiparis, serta pembinaan terhadap lembaga kearsipan di tingkat kabupaten dan kota.

    Upaya tersebut turut mengantarkan Jawa Timur mempertahankan predikat AA dalam pengawasan kearsipan nasional yang dilakukan ANRI. Predikat itu merupakan nilai tertinggi dalam standar pengawasan kearsipan nasional.

    Selain itu, Jawa Timur juga memperoleh Anugerah Memori Kolektif Bangsa atas keberhasilan mengusulkan dan menyelamatkan arsip Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) periode 1931-1995.

    Khofifah menilai arsip tersebut memiliki nilai sejarah penting karena merekam perjalanan kehidupan keagamaan dan dinamika sosial masyarakat Jawa Timur sejak masa kolonial hingga era pembangunan nasional.

    “Arsip GKJW menjadi bagian dari jejak sejarah toleransi, akulturasi budaya, serta kontribusi masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial,” ujarnya.

    Ia berharap penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat transformasi kearsipan dan menjaga memori kolektif bangsa sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (*)

  • Khofifah Serahkan Bantuan dan Jaminan Sosial pada Peringatan HLUN 2026 di Malang

    Khofifah Serahkan Bantuan dan Jaminan Sosial pada Peringatan HLUN 2026 di Malang

    MALANG, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang digelar di kawasan Pasar Bentoel dan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Netra (UPT RSBN) Malang, Jumat, 29 Mei 2026.

    Dalam kegiatan bertajuk Sapa Lansia Jawa Timur Sejahtera (Jawara) tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan, serta perlindungan jaminan sosial bagi lansia.

    Khofifah mengatakan peringatan HLUN menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap kelompok lanjut usia agar tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif.

    “Peringatan HLUN ini menjadi momentum untuk memastikan para lansia di Jawa Timur tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia menjalani masa tua,” kata Khofifah.

    Pada kesempatan itu, Khofifah menyerahkan zakat produktif kepada 100 pedagang lansia dan pelaku usaha mikro. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp500 ribu untuk mendukung usaha yang dijalankan. Selain itu, bantuan sembako diberikan kepada 250 lansia dan daging kurban dibagikan kepada peserta yang hadir.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan berbagai layanan gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan mata, fisioterapi, hingga pembagian alat bantu mobilitas bagi lansia yang membutuhkan. Sebanyak 100 lansia menerima layanan kesehatan hasil kolaborasi dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

    Selain itu, 100 kacamata baca dibagikan kepada lansia melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya.

    Khofifah menilai para lansia tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, ruang untuk tetap berkarya dan berdaya perlu terus diperluas.

    “Lansia harus terus diberi ruang untuk berdaya karena pengalaman dan semangat mereka menjadi kekuatan penting dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

    Di luar peringatan HLUN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjalankan sejumlah program perlindungan sosial bagi lansia. Salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang pada 2026 menjangkau 54 ribu lansia dengan total anggaran Rp108 miliar. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp2 juta yang disalurkan dalam empat tahap.

    Selain itu, bantuan permakanan bagi lansia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) dan layanan rehabilitasi sosial bagi lansia telantar melalui tujuh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha terus dijalankan.

    Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp3,645 miliar untuk masyarakat Kota Malang sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.

    Menurut Khofifah, tema HLUN 2026, Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Jawa Timur Sejahtera, menjadi pengingat bahwa lansia merupakan bagian penting dalam pembangunan yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. (*)

  • Pelindo Catat Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional 11 Persen

    Pelindo Catat Pertumbuhan Arus Peti Kemas Internasional 11 Persen

    SUMENEP, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat pertumbuhan arus peti kemas internasional sebesar 11 persen hingga April 2026.

    Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator positif aktivitas perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan aktivitas ekspor dan impor.

    Ekspor tercatat tumbuh 10 persen, sedangkan impor meningkat 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen,” kata Achmad dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.

    Secara keseluruhan, arus peti kemas yang dilayani Pelindo hingga April 2026 mencapai 6,42 juta TEUs (twenty-foot equivalent units), naik sekitar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,99 juta TEUs.

    Menurut Achmad, peningkatan kinerja tersebut menunjukkan aktivitas logistik dan perdagangan nasional masih bergerak positif. Selain perdagangan internasional, pertumbuhan juga ditopang oleh distribusi barang domestik yang meningkat sekitar 4 persen.

    Pelabuhan memiliki peran penting dalam rantai pasok nasional karena menjadi jalur utama distribusi bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

    Di tengah dinamika ekonomi global, perdagangan Indonesia dinilai tetap memiliki daya tahan yang kuat. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingginya porsi perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia, terutama Tiongkok dan negara-negara ASEAN.

    Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejumlah komoditas ekspor berbasis peti kemas mencatat pertumbuhan positif, antara lain lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 7,95 persen, mesin dan peralatan mekanis 9,26 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 4,9 persen, serta produk kimia 12,27 persen.

    Sementara itu, impor mesin dan peralatan mekanis tumbuh 22,1 persen, mesin dan perlengkapan elektrik 17,91 persen, instrumen optik 20,8 persen, serta produk kimia 36,31 persen. Peningkatan impor tersebut mencerminkan masih tingginya kebutuhan barang modal dan bahan baku industri.

    Pertumbuhan arus peti kemas internasional juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan tersebut menunjukkan rantai pasok nasional tetap berjalan aktif.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas dan layanan terminal peti kemas untuk mengantisipasi pertumbuhan arus barang.

    Pada periode 2025 hingga April 2026, pemerintah telah menetapkan 12 terminal peti kemas, termasuk di Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan juga dilakukan di 74 lokasi di seluruh Indonesia.

    Menurut Masyhud, penguatan infrastruktur pelabuhan diperlukan untuk mendukung kelancaran logistik, meningkatkan daya saing perdagangan, serta memperkuat konektivitas ekonomi antardaerah.

    “Kapasitas dan kualitas layanan pelabuhan perlu terus ditingkatkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan arus peti kemas internasional maupun domestik,” ujarnya. (*)

  • Ning Lia Apresiasi Kelancaran Wukuf Jemaah Haji di Arafah

    Ning Lia Apresiasi Kelancaran Wukuf Jemaah Haji di Arafah

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menilai pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Perjalanan menuju Arafah relatif tidak macet. Ini menunjukkan pengaturan pergerakan jemaah semakin baik,” kata perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, Selasa, 26 Mei 2026.

    Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai bergerak menuju Padang Arafah sejak pagi untuk menjalani wukuf, yang menjadi puncak sekaligus rukun utama ibadah haji.

    Di kawasan sekitar Bukit Arafah, aparat keamanan Arab Saudi tampak melakukan pengaturan ketat untuk mengantisipasi kepadatan jemaah.

    Menurut Ning Lia, kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam menertibkan jemaah ilegal turut berdampak pada kelancaran pelaksanaan ibadah tahun ini. Pengetatan tersebut dinilai mampu mengurangi penumpukan jemaah di sejumlah titik rawan.

    Selain transportasi, Ning Lia juga menilai kesiapan infrastruktur di Arafah mengalami peningkatan. Ia menyebut penataan tenda lebih terorganisir sehingga seluruh jemaah dapat tertampung dengan baik.

    “Tidak ada jemaah yang terlantar karena tenda sudah tertata dengan baik,” ujarnya.

    Ning Lia turut mengapresiasi layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia. Menu makanan yang disediakan disebut tetap menghadirkan cita rasa khas Nusantara dan membantu menjaga kondisi fisik jemaah selama menjalankan ibadah.

    “Menu makanan khas Nusantara sangat membantu menjaga stamina jemaah,” katanya.

    Ia juga memuji kesiapan petugas haji dalam mendistribusikan konsumsi secara tepat waktu kepada jemaah di lokasi wukuf.

    Meski begitu, ia menilai masih terdapat catatan terkait persepsi kebersihan makanan di kalangan sebagian jemaah. Menurut dia, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

    Secara umum, Lia menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek, mulai dari pengaturan jemaah, transportasi, infrastruktur, hingga pelayanan konsumsi.

    “Sinergi Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi semakin baik. Harapannya pelayanan haji ke depan terus meningkat,” ujarnya. (*)

  • LaNyalla Nilai Pidato Prabowo Jadi Upaya Membumikan Pasal 33 UUD 1945

    LaNyalla Nilai Pidato Prabowo Jadi Upaya Membumikan Pasal 33 UUD 1945

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026.

    Menurut dia, pidato tersebut menunjukkan langkah konkret negara dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam.

    LaNyalla mengatakan selama ini Pasal 33 lebih banyak dipahami sebagai konsep konstitusional tanpa implementasi nyata dalam kebijakan ekonomi nasional.

    Karena itu, ia menilai pernyataan Presiden Prabowo mengenai pengelolaan tambang, migas, hasil laut, dan hutan oleh negara menjadi sinyal penting untuk mengembalikan peran negara dalam penguasaan sumber daya alam.

    “Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.

    Mantan Ketua DPD RI periode 2019–2024 itu mengatakan semangat Pasal 33 merupakan ruh perekonomian nasional yang harus diwujudkan dalam kebijakan negara.

    Menurut dia, pernyataan Presiden bahwa sumber daya alam harus dikelola negara melalui badan usaha milik negara yang profesional menunjukkan upaya nyata membumikan amanat konstitusi.

    “Pasal 33 UUD 1945 selama ini seperti pajangan, kini mulai dibumikan,” katanya.

    LaNyalla menilai kebijakan tersebut tidak berarti menutup investasi asing. Namun, menurut dia, negara harus tetap menjadi subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas.

    “Presiden sama sekali tidak anti-investasi asing, tetapi ingin aturan main yang adil. Negara harus jadi subjek, bukan objek,” ujarnya.

    Ia optimistis penguatan penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui subsidi energi, penguatan dana desa, dan peningkatan layanan publik.

    Meski demikian, LaNyalla mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan bebas korupsi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga mendorong lembaga negara dan masyarakat sipil ikut mengawal implementasi kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. (*)

  • Lia Istifhama Bahas Pendidikan Karakter dan Literasi Digital saat Kunjungi Universitas Nurul Jadid

    Lia Istifhama Bahas Pendidikan Karakter dan Literasi Digital saat Kunjungi Universitas Nurul Jadid

    PROBOLINGGO, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi digital dalam kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Universitas Nurul Jadid, Paiton, Sabtu, 16 Mei 2026.

    Dalam dialog bersama civitas akademika, tokoh pesantren, organisasi sosial, dan masyarakat, Lia mengatakan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini tidak lagi sebatas persoalan pendidikan formal, tetapi juga berkaitan dengan perubahan sosial dan derasnya arus informasi digital.

    Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, pendidikan Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam membentuk karakter generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media sosial.

    “Pendidikan karakter dan moderasi harus terus diperkuat. Generasi muda perlu dibangun tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan nilai kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

    Lia menilai pesantren dan perguruan tinggi keagamaan memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan moral masyarakat. Karena itu, ia mendorong penguatan dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam, baik melalui peningkatan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan program akademik dan riset.

    Selain isu pendidikan karakter, Lia juga menyoroti pentingnya literasi digital di kalangan anak muda. Menurut dia, kemampuan memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab menjadi kebutuhan mendesak di tengah maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

    “Literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan masyarakat. Anak-anak muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan,” katanya.

    Dalam forum tersebut, Lia turut menyinggung pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial masyarakat. Ia menilai perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus pendidikan generasi muda.

    Karena itu, ia mendorong perluasan akses pendidikan bagi perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, penguatan literasi digital, dan pengembangan kapasitas kepemimpinan berbasis organisasi sosial maupun keagamaan.

    Persoalan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi perhatian dalam dialog itu. Lia mendorong perluasan program beasiswa, terutama bagi masyarakat pedesaan dan lingkungan pesantren, agar pemerataan pendidikan berkualitas dapat terus ditingkatkan.

    Ia juga meminta perguruan tinggi memperkuat program pengabdian masyarakat yang berbasis kebutuhan riil warga melalui kolaborasi dengan organisasi sosial dan masyarakat setempat.

    “Pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara kolaboratif. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun generasi yang adaptif dan berdaya saing,” ujarnya. (*)