Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Survei ARCI Petakan Elektabilitas Pilgub Jatim 2029, Ini Daftarnya

    Survei ARCI Petakan Elektabilitas Pilgub Jatim 2029, Ini Daftarnya

    SURABAYA, LensaMadura.com – Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru mengenai peta elektabilitas tokoh yang dinilai berpeluang maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2029.

    Survei yang memotret preferensi pemilih muda itu menempatkan empat nama sebagai kandidat dengan tingkat keterpilihan tertinggi.

    Survei dilaksanakan pada 25 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17 hingga 40 tahun yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Pengambilan sampel menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar ±2,8 persen.

    Direktur ARCI, Nanang Haromain, menjelaskan bahwa survei tersebut secara khusus mengukur preferensi politik kalangan pemilih muda yang diperkirakan akan menjadi salah satu penentu arah kontestasi Pilgub Jawa Timur 2029.

    “Hasil survei menunjukkan Emil Dardak memperoleh elektabilitas sebesar 32,1 persen. Di posisi berikutnya ada Lia Istifhama dengan 17,5 persen, kemudian Eri Cahyadi 10,3 persen, dan disusul Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sebesar 7,7 persen,” kata Nanang dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2026.

    Selain empat nama tersebut, survei juga mencatat Muhammad Fawait meraih elektabilitas 5,8 persen, Muhammad Nur Arifin 5,2 persen, Yuhronur Efendi 4,1 persen, Aditya Halindra Faridzky 3,9 persen, serta Hanindhito Himawan Pratama 2,1 persen.

    Sementara itu, 7,1 persen responden memilih tokoh lain dan 4,2 persen mengaku belum menentukan pilihan.

    Nanang menilai Emil Dardak masih unggul di kalangan pemilih muda. Namun, ia menegaskan bahwa persaingan menuju Pilgub Jawa Timur 2029 masih sangat terbuka mengingat tahapan pemilihan masih cukup panjang.

    “Emil memang unggul cukup jauh dibanding kandidat lain. Tetapi angka itu juga menunjukkan mayoritas responden masih belum berada dalam basis dukungannya, sehingga ruang kompetisi masih sangat terbuka,” ujarnya.

    Menurut Nanang, kemunculan Lia Istifhama di posisi kedua juga menjadi salah satu temuan menarik. Capaian tersebut menunjukkan mulai terbentuknya basis dukungan di kalangan pemilih muda, meski Lia bukan kepala daerah aktif.

    Di sisi lain, masuknya nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam empat besar menunjukkan bahwa kepala daerah masih memiliki peluang besar dalam peta persaingan politik Jawa Timur.

    ARCI mengingatkan agar hasil survei ini dibaca secara proporsional. Selisih elektabilitas di kelompok kandidat papan tengah masih berada dalam rentang margin of error, sehingga peluang perubahan masih sangat terbuka seiring meningkatnya dinamika politik menjelang Pilgub Jawa Timur 2029.

    “Generasi muda mulai membentuk pilihan politik jauh sebelum tahapan Pilgub dimulai. Mereka tidak hanya melihat popularitas, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan figur membangun komunikasi,” pungkas Nanang. (*)

  • Unitomo Friendship Run 2026 Meriah, 727 Peserta Ramaikan Dies Natalis ke-45

    Unitomo Friendship Run 2026 Meriah, 727 Peserta Ramaikan Dies Natalis ke-45

    SURABAYA, LensaMadura.com – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) menggelar Unitomo Friendship Run (UFR) 2026 sebagai bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-45.

    Kegiatan lari sejauh 5 kilometer (5K) itu diikuti sekitar 727 peserta yang berasal dari sivitas akademika, komunitas lari, hingga masyarakat umum, Minggu, 26 Juli 2026.

    Mengusung tema “Mlayu Bareng, Sehat Bareng”, kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mengampanyekan gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara kampus dan masyarakat.

    Pelepasan peserta dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Dr. Soetomo, Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. Sejak pagi, ratusan peserta memadati area start dan mengikuti rute lari dengan antusias.

    Rektor Unitomo, Prof. Siti Marwiyah, mengatakan Unitomo Friendship Run merupakan wujud komitmen kampus menghadirkan perayaan Dies Natalis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Dalam momentum Dies Natalis ke-45 Universitas Dr. Soetomo, kami ingin merayakannya bersama masyarakat. Kampus tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga ruang yang membangun kesehatan, kebersamaan, dan kolaborasi. Melalui Unitomo Friendship Run, kami berharap semakin banyak masyarakat yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup,” ujarnya.

    Ketua Panitia Unitomo Friendship Run, Dr. Priyanto, M.M., mengatakan tingginya partisipasi peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang bersifat inklusif.

    Menurut dia, sebanyak 727 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari sivitas akademika, komunitas lari, hingga masyarakat umum.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan sekaligus menjadi salah satu ikon perayaan Dies Natalis Universitas Dr. Soetomo,” katanya.

    Ia menambahkan, Unitomo Friendship Run tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, memperluas jejaring, dan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga.

    Salah seorang peserta, Rosikhotul Moarofah, mengaku menikmati suasana yang tercipta selama kegiatan berlangsung. Menurut dia, Unitomo Friendship Run menghadirkan pengalaman yang menyenangkan karena mempertemukan peserta dari berbagai kalangan dalam semangat yang sama.

    “Acara ini sangat menyenangkan. Rutenya nyaman, atmosfernya positif, dan membuat kami semakin termotivasi untuk rutin berolahraga. Semoga kegiatan seperti ini terus diadakan setiap tahun,” ujarnya.

    Melalui Unitomo Friendship Run 2026, Universitas Dr. Soetomo juga menegaskan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga aktif membangun kolaborasi serta mendorong budaya hidup sehat.

    Memasuki usia ke-45 tahun, Unitomo terus memperkuat perannya sebagai kampus yang adaptif, inovatif, dan dekat dengan masyarakat. Semangat “Mlayu Bareng, Sehat Bareng” menjadi simbol perjalanan kampus dalam membangun kolaborasi dan melangkah maju bersama masyarakat. (*)

  • Pelaku Industri Tembakau Desak Presiden Tinjau Ulang Aturan Turunan PP Kesehatan

    Pelaku Industri Tembakau Desak Presiden Tinjau Ulang Aturan Turunan PP Kesehatan

    JAKARTA, LensaMadura.com – Puluhan organisasi yang mewakili mata rantai industri hasil tembakau meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali sejumlah aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

    Mereka menilai sejumlah ketentuan berpotensi menekan industri hasil tembakau legal, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mengurangi penerimaan negara.

    Desakan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pernyataan Sikap Mata Rantai Pertembakauan Nasional terkait PP Nomor 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juli 2026.

    Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pengurus Nasional Apindo, Sutrisno Iwantono, mengatakan pelaku industri meminta pemerintah menunda pembahasan dan pengesahan sejumlah aturan turunan, khususnya yang mengatur standardisasi warna dan bentuk kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau.

    Menurut Sutrisno, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau yang selama ini beroperasi secara legal.

    “Dampaknya tentu akan membebani pelaku usaha dan justru menyuburkan rokok ilegal tanpa membuat kesehatan menjadi lebih baik,” kata Sutrisno.

    Apindo menilai tekanan terhadap industri legal berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai.

    Keberatan juga disampaikan kalangan petani. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Mahmudi, menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram per batang sulit diterapkan karena karakteristik tembakau lokal Indonesia umumnya memiliki kadar yang lebih tinggi.

    “Jika standardisasi ini diberlakukan sekarang, terus nasib petani akan dibawa ke mana? Hasil panen kami siapa yang akan menampung?” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mudjiburahman, mengatakan berbagai kebijakan terhadap industri hasil tembakau telah berdampak pada penurunan omzet pedagang.

    Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila pemerintah menerapkan kebijakan kemasan polos atau penyeragaman kemasan rokok.

    “Sekarang saja dengan kemasan yang bermacam-macam, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal sudah beredar secara sembunyi-sembunyi. Kalau diseragamkan, bagaimana pola pengawasannya? Tentu negara juga akan dirugikan,” katanya.

    Dalam pernyataan sikapnya, Mata Rantai Pertembakauan Nasional mengajukan tiga permintaan kepada Presiden. Pertama, tidak menyetujui ketentuan standardisasi warna dan bentuk kemasan dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

    Kedua, tidak memberlakukan batas maksimal kadar nikotin dan tar yang dinilai bertentangan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Ketiga, tidak menerapkan larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana diatur dalam rancangan Keputusan Menteri Kesehatan.

    Mereka menilai ketiga kebijakan tersebut berpotensi melemahkan industri padat karya, mengurangi penerimaan negara, memperluas peredaran rokok ilegal, serta mengancam jutaan tenaga kerja yang bergantung pada sektor hasil tembakau.

    Meski demikian, organisasi yang tergabung dalam Mata Rantai Pertembakauan Nasional menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah melindungi kesehatan masyarakat.

    Mereka menyatakan mendukung larangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur melalui peningkatan batas usia menjadi 21 tahun, serta penerapan peringatan kesehatan bergambar dan tulisan sebesar 50 persen pada kemasan produk.

    Pernyataan sikap tersebut didukung puluhan organisasi lintas sektor, antara lain Apindo, APTI, APCI, GAPPRI, Gaprindo, Formasi, HKTI, Aprindo, Hippindo, ATVSI, PRSSNI, APVI, PPEI, serta berbagai asosiasi petani, pekerja, pelaku usaha, industri kreatif, periklanan, konsumen, dan organisasi masyarakat lainnya. (*)

  • Lima Atlet Jawa Timur Perkuat Timnas Indonesia di World Cup Woodball 2026

    Lima Atlet Jawa Timur Perkuat Timnas Indonesia di World Cup Woodball 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Dominasi Jawa Timur pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Woodball 2026 berlanjut dengan terpilihnya lima atlet untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia pada The 10th World Cup Woodball di Perlis, Malaysia, yang berlangsung pada 24–30 Juli 2026.

    Lima atlet tersebut dipanggil setelah Jawa Timur keluar sebagai juara umum Kejurnas Woodball 2026 dengan raihan 10 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Hasil itu sekaligus menjadikan Jawa Timur sebagai penyumbang atlet terbanyak di skuad Merah Putih.

    Sekretaris Indonesia Woodball Association (IWbA) Jawa Timur, Nurul Hidayati, mengatakan pemanggilan atlet didasarkan pada hasil seleksi yang mengacu pada prestasi di Kejurnas.

    “Setelah hasil Kejurnas kemarin, alhamdulillah Jawa Timur memperoleh 10 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Dari hasil tersebut dilakukan seleksi atlet-atlet yang akan mengikuti World Cup di Malaysia,” ujar Nurul di Kantor KONI Jawa Timur, Kamis, 23 Juli 2026.

    Lima atlet Jawa Timur yang akan membela Indonesia adalah Erif Nurachmad Satrio, Eka Candra Apriliyanto, Ardiningrum June Candrawati, Nur Izza Nova Mindayati, dan Laily Maulidia Aprylia. Mereka akan bergabung dengan atlet dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

    Pada kejuaraan dunia tersebut, para atlet akan tampil di sejumlah nomor, di antaranya single stroke, team stroke, double stroke putra-putri, double fairway putra-putri, serta mixed stroke dan mixed fairway.

    Nurul optimistis para atlet mampu bersaing di level internasional. Menurut dia, seluruh atlet telah menjalani pemusatan latihan di Sidoarjo untuk mempersiapkan diri menghadapi karakter lapangan di Malaysia.

    “Mudah-mudahan mereka bisa cepat beradaptasi karena kondisi lapangannya berbeda. Di sini kita berlatih di lapangan datar, sedangkan di sana menggunakan lapangan golf. Semoga mereka bisa memaksimalkan permainannya,” katanya.

    Wakil Ketua KONI Jawa Timur Deddy Suhajadi mengapresiasi capaian Woodball Jawa Timur yang kembali menjadi juara umum sekaligus menyumbang atlet terbanyak bagi Timnas Indonesia.

    Menurut Deddy, keberhasilan itu harus menjadi motivasi bagi para atlet untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kekompakan antaratlet meski berasal dari berbagai daerah.

    “Harus menjalin konektivitas dengan atlet dari daerah lain karena sekarang sudah mewakili Merah Putih. Kebersamaan harus dibangun sejak sebelum pertandingan agar chemistry dalam tim semakin kuat,” ujarnya.

    Deddy berharap lima atlet asal Jawa Timur mampu menampilkan performa terbaik dan membawa pulang prestasi bagi Indonesia pada The 10th World Cup Woodball 2026 di Malaysia. (*)

  • Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    Luhut Dorong Perluasan Uji Coba Penyaluran Bansos Digital

    JAKARTA, LensaMadura.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 100 kabupaten/kota tambahan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagai bagian dari persiapan implementasi sistem secara nasional.

    Luhut mengatakan, saat ini program percontohan digitalisasi bansos telah berjalan di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi. Pemerintah ingin memperluas cakupan uji coba untuk memastikan sistem siap diterapkan secara nasional.

    “Saat Sidang Kabinet Paripurna kemarin, saya menyampaikan keinginan sekaligus meminta izin dari Presiden Prabowo untuk memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial. Dari 43 kabupaten/kota di 26 provinsi, kami mengusulkan penambahan 100 kabupaten/kota baru,” tulis Luhut melalui akun Instagram resminya, Selasa, 21 Juli 2026.

    Menurut Luhut, penambahan wilayah uji coba bertujuan menguji keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional pada Oktober hingga November 2026.

    “Perluasan ini bukan hanya menambah cakupan, melainkan menguji ketangguhan sistem yang digunakan. Harapannya, saat diterapkan secara nasional pada Oktober-November tahun ini, sistem benar-benar siap melayani masyarakat tanpa kendala,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan uji coba saat ini melibatkan sekitar 140 ribu agen dan menjangkau 38,7 juta penduduk. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring perluasan lokasi pelaksanaan.

    Tahap berikutnya akan difokuskan pada wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

    Untuk mendukung pelaksanaan program, Luhut mengaku telah mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di wilayah masing-masing.

    Setelah proses implementasi selesai, pemerintah berencana mengumumkan daftar calon penerima bantuan sosial kepada publik sebelum penyaluran dilakukan. Masyarakat juga akan diberi kesempatan menyampaikan sanggahan apabila menemukan data penerima yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Menurut Luhut, mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial.

    “Mekanisme ini penting agar publik ikut mengawasi, memperbaiki, dan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” tulisnya.

    Ia menambahkan, digitalisasi penyaluran bansos diharapkan mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan hambatan administratif.

    “Jangan sampai rakyat yang sedang kesulitan harus menunggu terlalu lama hanya karena alasan administratif. Transformasi digital ini harus menjadi sarana yang semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar tercipta pelayanan publik yang adil dan transparan,” kata Luhut. (*)

  • Kemenhub dan Pelindo Siapkan Uji Coba Pemanduan Kapal Berbasis Elektronik

    Kemenhub dan Pelindo Siapkan Uji Coba Pemanduan Kapal Berbasis Elektronik

    JAKARTA, LensaMadura com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menandatangani kesepahaman bersama untuk mempersiapkan implementasi pemanduan elektronik (e-pilotage) dan pemanduan jarak jauh (remote pilotage) di sejumlah perairan wajib pandu.

    Penandatanganan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026, menjadi langkah awal transformasi digital layanan pemanduan kapal sekaligus upaya meningkatkan keselamatan pelayaran.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud mengatakan layanan pemanduan selama ini masih dilakukan secara fisik oleh petugas pandu di atas kapal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015.

    Menurut dia, metode tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan petugas, terutama di perairan yang memiliki jarak tempuh panjang dan waktu pemanduan yang lama.

    “Pelaksanaan pemanduan secara fisik semata dapat menimbulkan risiko kelelahan bagi personel pandu, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran,” kata Masyhud.

    Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan telah membuka peluang penerapan pemanduan elektronik melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan. Regulasi tersebut memungkinkan penerapan sistem hibrida yang menggabungkan pemanduan fisik dan nonfisik setelah melalui kajian serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    Melalui kerja sama tersebut, Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo akan menyusun kajian risiko, mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan teknologi, melaksanakan uji coba, menyusun regulasi pendukung, serta menyiapkan modul pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pandu.

    Sebagai tahap awal, uji coba akan dilakukan di empat pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, dan Samarinda. Lokasi tersebut dapat diperluas sesuai hasil evaluasi pelaksanaan.

    Direktur Utama PT Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan e-pilotage diharapkan menjadi inovasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemanduan kapal tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi.

    Ia berharap kolaborasi antara Pelindo dan Kementerian Perhubungan dapat mempercepat penerapan layanan pemanduan berbasis teknologi sebagai bagian dari modernisasi sektor kepelabuhanan nasional. (*)

  • Ketua Ansor Jatim Serukan Reformasi PBB di Tengah Krisis Kemanusiaan Gaza

    Ketua Ansor Jatim Serukan Reformasi PBB di Tengah Krisis Kemanusiaan Gaza

    SURABAYA, LensaMadura.com – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Gaza.

    Menurut dia, konflik yang terus berlangsung menjadi ujian bagi efektivitas sistem internasional dalam menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil.

    “Gaza menjadi cermin kegagalan moral dunia. Ketika ribuan warga sipil kehilangan nyawa, keluarga tercerai-berai, dan kehidupan dihancurkan oleh konflik berkepanjangan, komunitas internasional tidak boleh berlindung di balik kepentingan politik dan kalkulasi geopolitik,” kata Musaffa dalam keterangan tertulis dikutip pada Rabu, 22 Juli 2026.

    Ia menilai perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional. Menurut dia, penerapan hukum internasional juga harus dilakukan secara adil tanpa perbedaan perlakuan.

    “Dunia tidak boleh kehilangan nurani. Tidak boleh ada standar ganda dalam membela kemanusiaan,” ujarnya.

    Musaffa juga menyoroti mekanisme hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ia berpendapat sistem tersebut perlu dievaluasi agar organisasi internasional itu dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif.

    “Hapus hak veto, wujudkan persamaan kedaulatan negara. PBB harus kembali kepada tujuan awalnya, yaitu menjadi penjaga perdamaian dan pelindung kemanusiaan,” katanya.

    Menurut Musaffa, apabila PBB tidak mampu menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga perdamaian dan menegakkan keadilan, maka pembahasan mengenai reformasi kelembagaan perlu dilakukan oleh masyarakat internasional.

    Ia menambahkan, respons dunia terhadap krisis kemanusiaan di Gaza akan menjadi bagian dari catatan sejarah.

    “Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang melakukan kekerasan, tetapi juga mencatat siapa yang memilih diam ketika kemanusiaan sedang diuji,” ujarnya.

    PW GP Ansor Jawa Timur juga menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah untuk menghentikan penderitaan warga sipil, memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap terbuka, serta mendorong terciptanya sistem global yang lebih efektif dalam melindungi nilai-nilai kemanusiaan. (*)

  • Pengamat Nilai Duet Emil Dardak-Lia Istifhama Berpeluang Meramaikan Pilgub Jatim 2029

    Pengamat Nilai Duet Emil Dardak-Lia Istifhama Berpeluang Meramaikan Pilgub Jatim 2029

    SURABAYA, LensaMadura.com – Pengamat politik asal Madura, Hamdan Arrosyidi, menilai duet Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan anggota DPD RI Lia Istifhama berpotensi menjadi salah satu poros dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2029.

    Menurut dia, keduanya memiliki modal politik yang saling melengkapi.

    Hamdan mengatakan, sosok Emil memiliki pengalaman pemerintahan sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

    Rekam jejak tersebut, menurut dia, menjadi salah satu modal politik yang dimiliki Emil menjelang kontestasi politik mendatang.

    “Emil memiliki modal politik utama yang sulit diabaikan oleh partai mana pun. Catatan kepemimpinannya di Jawa Timur, ditambah jaringan politik yang luas, menjadi kekuatan tersendiri,” kata Hamdan, Senin, 20 Juli 2026.

    Sementara itu, Lia Istifhama dinilai memiliki basis dukungan yang kuat sebagai anggota DPD RI asal Jawa Timur. Hamdan menilai perolehan suara Lia pada Pemilu 2024 serta kedekatannya dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi modal politik yang dapat diperhitungkan.

    “Lia dianggap memiliki representasi yang kuat di kalangan Nahdliyin. Segmen pemilih ini merupakan salah satu basis terbesar di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Hamdan, jika dipasangkan, Emil dan Lia berpotensi menjangkau beragam kelompok pemilih. Emil dinilai memiliki daya tarik di kalangan pemilih muda, sedangkan Lia dinilai memiliki kedekatan dengan pemilih perempuan dan warga Nahdliyin.

    Meski demikian, Hamdan mengatakan peluang tersebut masih bergantung pada perkembangan politik menjelang Pilgub Jawa Timur 2029. Ia menilai dukungan partai politik akan menjadi faktor penentu bagi setiap pasangan yang ingin maju dalam pemilihan gubernur.

    “Pada akhirnya, semua akan bergantung pada konfigurasi koalisi partai politik. Dukungan partai menjadi pintu utama untuk bisa maju dalam Pilgub,” kata Hamdan.

    Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Emil Elestianto Dardak maupun Lia Istifhama mengenai kemungkinan berpasangan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2029. Wacana tersebut masih sebatas analisis dan dinamika politik yang berkembang menjelang kontestasi mendatang. (*)

  • Pelindo Dukung Celukan Bawang Jadi Alternatif Penyeberangan Jawa-Bali

    Pelindo Dukung Celukan Bawang Jadi Alternatif Penyeberangan Jawa-Bali

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan kesiapannya mendukung pengembangan lintasan penyeberangan Pelabuhan Celukan Bawang, Bali, menuju Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur.

    Lintasan tersebut disiapkan sebagai alternatif untuk mendistribusikan arus kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, terutama saat libur panjang.

    Rencana pengembangan lintasan itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, 15 Juli 2026.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sistem penyeberangan Jawa–Bali, salah satunya melalui optimalisasi pelabuhan alternatif.

    “Pengembangan lintasan penyeberangan Celukan Bawang–Jangkar merupakan salah satu upaya untuk mendistribusikan arus kendaraan agar tidak seluruhnya terpusat di Ketapang–Gilimanuk. Dengan adanya alternatif lintasan ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat semakin baik sekaligus dapat mengurangi kepadatan, terutama pada periode libur panjang,” kata Dudy.

    Menurut dia, pengembangan lintasan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan operator penyeberangan agar dapat diimplementasikan secara optimal.

    Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan perseroan siap mendukung kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi antara Jawa dan Bali.

    “Pelindo siap mendukung kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai alternatif penyeberangan menuju Pelabuhan Jangkar. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pilihan layanan bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi beban lalu lintas pada lintasan Ketapang–Gilimanuk,” ujar Achmad.

    Ia menambahkan, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang juga berpotensi memperkuat konektivitas logistik di kawasan Bali utara. Distribusi kendaraan dan barang yang lebih merata dinilai dapat mendukung kelancaran mobilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Bali dan Jawa Timur.

    Achmad mengatakan Pelindo akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Bali, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kesiapan infrastruktur maupun operasional pelabuhan.

    Pengembangan lintasan Celukan Bawang–Jangkar diharapkan dapat menjadi alternatif penyeberangan yang andal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, kelancaran pelayanan, dan kebutuhan masyarakat. (*)

  • BIP Klaim Tak Pernah Batalkan Bantuan Rp2 Miliar, Sebut Ada Perbedaan Soal SOP

    BIP Klaim Tak Pernah Batalkan Bantuan Rp2 Miliar, Sebut Ada Perbedaan Soal SOP

    SURABAYA, LensaMadura.com – Founder Yayasan Bani Insan Peduli (BIP), Ali Zainal Abidin, memberikan klarifikasi mengenai polemik penyaluran bantuan sosial untuk Griya Lansia Malang dan Griya Yatim Sidoarjo.

    Klarifikasi itu disampaikan dalam pertemuan dengan awak media di Surabaya, Minggu, 12 Juli 2026.

    Ali membantah kabar yang menyebut Yayasan BIP membatalkan bantuan senilai Rp2 miliar.

    Menurut dia, yayasan tidak pernah menyampaikan pembatalan bantuan yang telah direncanakan sejak program BIP Tour Jawa Timur beberapa bulan lalu.

    “Tidak pernah ada komunikasi dari kami untuk membatalkan bantuan tersebut. Justru dari pihak Griya Lansia yang meminta bantuan itu dibatalkan karena menganggap ada ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur,” kata Ali.

    Ali juga menjelaskan polemik mengenai pencantuman nama pada fasilitas yang dibangun melalui bantuan BIP. Menurut dia, penyematan nama tersebut merupakan kebijakan internal yayasan sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuanya.

    Ia mengatakan setiap program yang didanai sepenuhnya oleh BIP dianjurkan menggunakan nama almarhum ayah dan ibunya.

    “BANI merupakan singkatan dari Bakti Anak Nurani Ibu. Penyematan nama itu menjadi bentuk bakti saya kepada orang tua,” ujarnya.

    Menurut Ali, bantuan senilai Rp2 miliar tersebut sejak awal dirancang disalurkan secara bertahap dan tidak seluruhnya dalam bentuk uang tunai. Sebagian bantuan berupa barang dan pembangunan fasilitas.

    Karena itu, ia mengaku terkejut ketika menerima permintaan nomor rekening yayasannya dari pihak pengelola lembaga penerima.

    “Bantuan itu memang dirancang bertahap. Sebagiannya berupa barang, sehingga ketika diminta nomor rekening, saya mempertanyakan tujuan permintaan tersebut,” katanya.

    Ali meminta para relawan BIP tidak memperpanjang polemik di ruang publik dan tetap fokus menjalankan kegiatan sosial.

    Ia juga menegaskan tetap menghormati Ketua Yayasan Griya Lansia Malang, Arif Camra, dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi.

    “Pak Arif adalah guru saya. Saya masih banyak belajar kepada beliau. Ini hanya persoalan miskomunikasi dan saya berharap komunikasi tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.

    Ali menambahkan, hingga kini BIP tetap membuka ruang dialog dengan pengelola Griya Lansia Malang demi keberlanjutan program sosial bagi para lansia dan anak yatim.

    Ia menyebut sejumlah fasilitas yang telah dibangun melalui Yayasan Bani Insan Peduli antara lain Istana Tahfidz Ainun Bani di Majalengka, Dapur Ainun di Cirebon, Asrama Tahfidz Ainun Bani di Pacet, Sidoarjo, Masjid BANI di Lamongan, Asrama Umar Syarif di Wonoagung Pondok Rimba, serta Mushala Ainun Bani di Badur, Sumenep. (*)

  • DPD RI Lia Istifhama Dukung Desakan BASSRA Soal Regulasi Pidana LGBT

    DPD RI Lia Istifhama Dukung Desakan BASSRA Soal Regulasi Pidana LGBT

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan dukungan terhadap sikap Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (BASSRA) yang mendesak pemerintah segera menyusun regulasi pidana terkait perilaku seksual sesama jenis.

    Lia mengatakan aspirasi yang disampaikan para ulama Madura perlu menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam pembahasan kebijakan.

    “Saya mengapresiasi sikap tegas ulama BASSRA yang mendorong pemerintah menerbitkan regulasi pidana terkait perilaku seksual sesama jenis. Ini menjadi aspirasi yang patut diperhatikan,” kata Lia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 11 Juli 2026.

    Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai pembangunan bangsa tidak dapat dipisahkan dari aspek moral masyarakat.

    Menurut dia, negara perlu memiliki perangkat hukum yang jelas untuk menangani berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap kehidupan sosial.

    Ia juga berpendapat pelaku tindak pidana seksual yang menimbulkan korban harus dikenai sanksi berat sesuai ketentuan hukum.

    “Ini merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian negara. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana seksual dan menimbulkan korban harus dijatuhi hukuman yang berat sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Lia mengatakan akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para ulama BASSRA kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari fungsi penyaluran aspirasi daerah yang diemban anggota DPD RI.

    “Aspirasi para ulama Madura ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” katanya. (*)

  • Peta Politik Jawa Timur 2029 Mulai Menghangat, Nama Emil Dardak dan Lia Istifhama Masuk Diskursus Publik

    Peta Politik Jawa Timur 2029 Mulai Menghangat, Nama Emil Dardak dan Lia Istifhama Masuk Diskursus Publik

    LENSAMADURA.COM – Peta politik Jawa Timur menuju Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029 mulai menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Meski tahapan pemilihan masih beberapa tahun lagi, sejumlah nama mulai masuk dalam diskursus sebagai figur yang dinilai berpotensi meramaikan kontestasi.

    Perbincangan itu muncul di tengah masa kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak untuk periode 2025–2030. Sejumlah pengamat maupun warganet mulai membahas sosok yang berpeluang melanjutkan kepemimpinan provinsi tersebut setelah masa jabatan pasangan itu berakhir.

    Dua nama yang kerap disebut dalam diskusi publik adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama. Keduanya memiliki latar belakang berbeda, namun sama-sama memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, politik, maupun organisasi.

    Belakangan, di media sosial muncul istilah “EMILIA”, akronim dari nama Emil dan Lia. Istilah tersebut digunakan sebagian pengguna media sosial sebagai penyebutan dua tokoh yang dinilai memiliki peluang dalam dinamika politik Jawa Timur. Hingga kini belum ada pernyataan resmi ataupun deklarasi politik dari keduanya terkait Pilgub 2029.

    Emil Dardak

    Emil Elestianto Dardak lahir di Jakarta pada 20 Mei 1984. Ia merupakan putra almarhum Hermanto Dardak, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Sri Widayati.

    Karier politik Emil dimulai saat terpilih sebagai Bupati Trenggalek pada Pilkada 2015. Pada 2018, ia mendampingi Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Pasangan itu kembali memenangkan Pilgub Jawa Timur 2024 dan menjabat untuk periode 2025–2030.

    Di Partai Demokrat, Emil menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur sejak 2022.

    Di luar politik, Emil dikenal memiliki latar belakang akademik. Ia meraih gelar doktor dari Ritsumeikan Asia Pacific University (APU), Jepang, serta pernah menempuh pendidikan di University of Oxford, University of Wales, Melbourne Institute of Business and Technology, dan memperoleh ASEAN Scholarship di Singapura.

    Sebelum terjun ke politik, Emil pernah bekerja sebagai profesional dan tampil sebagai presenter televisi. Ia menikah dengan Arumi Bachsin pada 2013 dan dikaruniai dua anak.

    Emil juga aktif di sejumlah organisasi, di antaranya United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), EAROPH, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), PMI Jawa Timur, dan IPHI Jawa Timur.

    Lia Istifhama

    Nama Lia Istifhama juga mulai sering muncul dalam pembahasan mengenai politik Jawa Timur.

    Lahir di Surabaya pada 12 Februari 1984, Lia saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI. Selain berkiprah di parlemen, ia dikenal sebagai akademisi, advokat, penulis, serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial.

    Lia merupakan putri KH Masykur Hasyim dan Hj Aisyah. Ia juga merupakan adik kandung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Dalam bidang pendidikan, Lia menyelesaikan tiga program sarjana pada 2007. Ia kemudian meraih gelar Magister Ekonomi Islam pada 2013 dan Doktor Ekonomi Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada 2020.

    Selama menjadi anggota DPD RI, Lia kerap menyampaikan pandangan mengenai isu pendidikan, pemberdayaan perempuan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga aktif sebagai Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur sejak 2019 serta Sekretaris Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Jawa Timur.

    Pada 2022, Lia mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Srikandi Bakti Insani yang memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan masyarakat kurang mampu.

    Hingga kini belum ada kepastian mengenai arah politik Emil Elestianto Dardak maupun Lia Istifhama menjelang Pilgub Jawa Timur 2029. Namun, kemunculan nama keduanya dalam berbagai diskusi menunjukkan bahwa percakapan mengenai suksesi kepemimpinan Jawa Timur mulai berkembang, meski tahapan resmi pemilihan masih beberapa tahun lagi. (*)

  • CERI Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara untuk PLTU

    CERI Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara untuk PLTU

    JAKARTA, LensaMadura.com – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang menyidik dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

    Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman meminta penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Menurut dia, penyidik perlu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

    “Jika serius, maka mudah mengungkap siapa saja pemainnya. Kami yakin Kortastipidkor sudah memiliki data dan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Jangan tebang pilih, ungkap semuanya sesuai perintah Presiden,” kata Yusri, Selasa, 7 Juli 2026.

    Yusri juga mendorong penyidik memperluas pendalaman perkara dengan memeriksa sampel batu bara di setiap stockpile PLTU. Selain itu, ia meminta peran perusahaan survei yang menerbitkan sertifikat analisis kualitas batu bara dalam kerja sama antara PLN EPI dan pemasok turut ditelusuri.

    Sebelumnya, Kortastipidkor Polri menyatakan dugaan korupsi dan TPPU dalam pengadaan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sekitar Rp5 triliun. Nilai tersebut, menurut penyidik, merupakan indikasi awal yang juga memperhitungkan dampak gangguan pasokan listrik yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya blackout di sejumlah wilayah.

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Robertus Yohanes De Deo mengatakan angka kerugian itu masih bersifat sementara dan belum berdasarkan hasil audit investigatif.

    “Diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” kata Robertus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin, 6 Juli 2026.

    Menurut Robertus, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif guna memastikan besaran kerugian negara. Sementara itu, proses penyidikan terus berjalan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan pengumpulan alat bukti lainnya. (*)

  • Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara untuk PLTU

    Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara untuk PLTU

    JAKARTA, LensaMadura.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang meningkatkan penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke tahap penyidikan.

    Menurut Habiburokhman, peningkatan status perkara menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani dugaan korupsi di sektor energi.

    “Kami memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortastipidkor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara ini,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2026.

    Ia meminta proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Menurut dia, seluruh pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

    “Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan, serta independen. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” ujarnya.

    Habiburokhman menilai dugaan korupsi tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik apabila mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

    Sebelumnya, Kortastipidkor Polri meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU ke tahap penyidikan.

    Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengatakan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik menemukan dugaan tindak pidana berdasarkan hasil penyelidikan.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara komprehensif, termasuk pengumpulan dokumen, permintaan keterangan, serta analisis awal terhadap bukti, Kortastipidkor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Totok di Bareskrim Polri, Senin, 6 Juli 2026.»

    Perkara tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor yang diterbitkan pada 4 Juli 2026.

    Dalam tahap awal penyidikan, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU yang melibatkan PT OBP dan PT BRA.

    “Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, yakni PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok. (*)

  • Ribuan Alumni Hadiri Jalan Gembira Nasional III Universitas Jember

    Ribuan Alumni Hadiri Jalan Gembira Nasional III Universitas Jember

    JEMBER, LensaMadura.com – Sekitar 7.000 alumni Universitas Jember (Unej) mengikuti Jalan Gembira Nasional (JGN) III di kawasan Kampus Tegalboto, Sabtu, 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari puncak rangkaian KAUJE Fest 2026 yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE).

    Ribuan peserta memadati kawasan gerbang utama atau double way kampus sejak pagi. Alumni yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Ketua Panitia KAUJE Fest 2026 Abdul Kholik mengatakan JGN merupakan agenda dua tahunan yang mempertemukan alumni lintas angkatan. JGN pertama digelar di Jakarta pada 2022, disusul Malang pada penyelenggaraan kedua, dan tahun ini berlangsung di Jember.

    “Antusiasmenya sangat luar biasa. Pada pelaksanaan JGN III ini, peserta terbanyak berasal dari angkatan 1985, disusul angkatan 1992 dan 1984,” kata Kholik.

    Selain mengikuti jalan sehat, para alumni memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ajang reuni dan silaturahmi. Sebagian peserta datang bersama keluarga untuk mengunjungi kembali kampus tempat mereka menempuh pendidikan.

    Ketua KAUJE M. Sarmuji mengatakan kegiatan tersebut juga membangkitkan kenangannya saat pertama kali menjadi mahasiswa Universitas Jember pada 1992. Menurut dia, kondisi Kampus Tegalboto saat itu belum serimbun sekarang.

    “Dulu Kampus Tegalboto belum sehijau saat ini. Karena itu, kami bersama mahasiswa lain ikut melakukan penghijauan,” ujar Sarmuji.

    Ia mengajak para alumni terus berkontribusi terhadap almamater melalui berbagai bentuk kerja sama, jejaring, maupun dukungan sesuai bidang masing-masing.

    Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kemajuan perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari kiprah alumninya di masyarakat.

    “Semakin baik dan berdampak positif kiprah alumninya, semakin baik pula citra perguruan tinggi tersebut di mata masyarakat. Terima kasih kepada semua alumni yang terus berkontribusi bagi perkembangan Universitas Jember,” katanya.

    Selain jalan sehat, kegiatan dimeriahkan dengan penampilan kesenian Reog oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Jember. Sejumlah fakultas juga menyambut para alumni sebelum mereka mengikuti agenda reuni di lingkungan fakultas masing-masing.

    Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Pakar Politik BRIN Siti Zuhro, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Penjabat Sekretaris Daerah Jember Achmad Imam Fauzi, dan anggota DPR RI Charles Meikyansah. (*)