Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Bani Insan Peduli Salurkan Bantuan untuk Yayasan ODGJ di Lamongan

    Bani Insan Peduli Salurkan Bantuan untuk Yayasan ODGJ di Lamongan

    LAMONGAN, LensaMadura.com – Yayasan Berkas Bersinar Abadi di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan menerima kunjungan sosial dari komunitas Bani Insan Peduli (BIP), Jumat, 15 Mei 2026.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Founder BIP Ali Zainal Abidin dan disambut pimpinan yayasan IPDA Purnomo bersama jajaran pengurus.

    Yayasan Berkas Bersinar Abadi diketahui menjadi tempat pendampingan dan perawatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

    Dalam kegiatan itu, rombongan BIP menggelar kegiatan sosial dan hiburan bersama para pasien. Suasana hangat terlihat saat para relawan mengajak penghuni yayasan bernyanyi dan berjoget bersama.

    Meski hujan sempat mengguyur lokasi kegiatan, acara tetap berlangsung penuh keakraban.

    Founder BIP Ali Zainal Abidin mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang.

    “Kalau ingin menjadi manusia yang dicintai Allah, maka jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, BIP juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung operasional yayasan, di antaranya dua ekor sapi kurban, bantuan dana Rp1 miliar untuk pembangunan masjid yayasan, serta satu unit ambulans.

    Selain itu, BIP juga menyatakan siap membantu proses penyelesaian pembelian aset tanah yang sedang diupayakan pihak yayasan.

    Ali menjelaskan kegiatan sosial semacam itu rutin dilakukan di berbagai daerah dan kunjungan ke Lamongan menjadi bagian dari program “Bani Tour Jawa Timur”.

    “Kami ingin membangun persaudaraan dan menghadirkan semangat baru bagi saudara-saudara kita di sini,” katanya.

    Momen haru terjadi saat Ali mengumumkan program bantuan bagi pasien ODGJ yang telah dinyatakan pulih dan siap kembali ke keluarga masing-masing. Setiap pasien yang sembuh akan diberikan uang saku sebesar Rp2 juta.

    Pengumuman tersebut disambut haru oleh para pengurus yayasan, relawan, dan pasien yang hadir dalam kegiatan itu.

    Rombongan BIP yang hadir berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Pamekasan, Sumenep, hingga Malang. (*)

  • LaNyalla Kritik Raperda Keolahragaan Jatim, Nilai Peran KONI Berpotensi Dikebiri

    LaNyalla Kritik Raperda Keolahragaan Jatim, Nilai Peran KONI Berpotensi Dikebiri

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengkritik draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tengah disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Ia menilai sejumlah pasal dalam draf tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

    Menurut LaNyalla, substansi dalam raperda tersebut dapat melemahkan peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur dalam pembinaan olahraga prestasi.

    “Tidak boleh ada pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang nantinya melemahkan atau bahkan mereduksi tugas dan wewenang komite olahraga nasional provinsi,” ujar LaNyalla, Selasa, 12 Mei 2026.

    Ketua PB Muaythai Indonesia itu menegaskan, sebagai inisiator raperda, Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    Menurutnya, KONI provinsi merupakan bagian integral dari struktur KONI pusat yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.

    Mantan Wakil Ketua KONI Jawa Timur periode 2010–2019 tersebut menjelaskan, Pasal 37 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 secara tegas menyebutkan bahwa komite olahraga nasional memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional maupun daerah.

    “Jika KONI pusat memiliki tugas pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah, maka secara mutatis mutandis KONI provinsi juga memiliki tugas serupa dalam lingkup wilayahnya,” tegasnya.

    LaNyalla juga menyoroti Pasal 39 ayat (2) dalam draf raperda yang menyebut pembinaan olahraga prestasi dilakukan oleh pemerintah provinsi dan induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi tanpa mencantumkan peran KONI.

    Padahal, lanjutnya, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan menegaskan bahwa pengelolaan olahraga di tingkat provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibantu komite olahraga nasional di provinsi.

    Karena itu, LaNyalla meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan revisi terhadap draf raperda tersebut sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Timur.

    Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah menyiapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pembinaan olahraga saat ini.

    Raperda tersebut diharapkan dapat memperkuat dasar hukum pengembangan olahraga, pembinaan atlet usia dini, serta legalitas lembaga olahraga di daerah.

    Namun, sejumlah kalangan menilai draf tersebut perlu dikaji lebih cermat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan polemik dalam sistem pembinaan atlet. (*)

  • DPD RI Lia Istifhama Dorong RUU Penyiaran Segera Disahkan

    DPD RI Lia Istifhama Dorong RUU Penyiaran Segera Disahkan

    SURABAYA, LensaMadura.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi perhatian setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Regulasi tersebut dinilai mendesak untuk menjawab tantangan ekosistem penyiaran di era digital.

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan penambahan RUU Penyiaran ke dalam Prolegnas merupakan hasil kesepakatan rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI pada 15 April 2026.

    Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat penting karena perkembangan digital telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat secara drastis.

    “RUU Penyiaran penting untuk menjawab perkembangan digital yang sangat revolusioner. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan antara media penyiaran konvensional dengan platform digital,” ujar Lia Istifhama dikutip pada Senin, 11 Mei 2026.

    Menurut dia, regulasi baru juga diperlukan untuk memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menjaga kualitas penyiaran yang sehat dan edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda.

    Sebelumnya, Lia Istifhama melakukan diskusi bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan itu, ia menerima berbagai masukan terkait tantangan media penyiaran konvensional di tengah pesatnya platform digital.

    Ia mengapresiasi langkah KPID Jatim yang terus menggandeng radio dan televisi lokal agar tetap bertahan dan berkembang.

    “Ternyata media konvensional masih memiliki kekuatan besar. Ada radio lokal dengan pendengar harian mencapai 4 juta orang. Ini menunjukkan media penyiaran lokal masih dipercaya masyarakat,” katanya.

    Lia menilai pengesahan RUU Penyiaran juga penting untuk memberikan perlindungan terhadap industri media lokal, termasuk dalam aspek periklanan dan persaingan dengan platform digital.

    Selain itu, ia menyoroti semakin kompleksnya tantangan penyiaran di era keterbukaan digital, mulai dari maraknya konten kekerasan, pornografi, hingga judi online yang mudah diakses masyarakat.

    Ketua KPID Jawa Timur Royyin Fauziana mengatakan regulasi penyiaran saat ini sudah tidak lagi relevan menghadapi perkembangan teknologi digital dan media sosial.

    “Perusahaan penyiaran relatif disiplin karena diawasi ketat. Namun banyak pelanggaran justru terjadi di media sosial yang regulasinya masih lemah,” ujarnya.

    Menurut Royyin, peningkatan jumlah lembaga penyiaran setelah migrasi digital juga membutuhkan penguatan pengawasan dan regulasi yang lebih adaptif.

    Karena itu, KPID Jatim berharap RUU Penyiaran segera disahkan agar ekosistem informasi di Indonesia tetap sehat, berkelanjutan, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. (*)

  • KONI Jatim Mulai Cek Venue Porprov 2027 di Surabaya

    KONI Jatim Mulai Cek Venue Porprov 2027 di Surabaya

    SURABAYA, LensaMadura.com – Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 mulai dilakukan.

    Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur bersama KONI Surabaya dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Surabaya meninjau sejumlah venue yang akan digunakan untuk pertandingan.

    Peninjauan tahap awal difokuskan pada aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di kawasan Jalan Kertajaya, Surabaya.

    Beberapa fasilitas yang dicek di antaranya Dojo Karate, Dojo Judo, GOR Tenis Meja, GOR Bulutangkis Sudirman, Lapangan Jatim Seger, Kolam Renang Dispora Jatim, hingga GOR Kertajaya.

    Tim gabungan memeriksa kondisi bangunan serta sarana penunjang untuk memastikan kesiapan venue sebelum digunakan pada Porprov X 2027.

    Anggota tim peninjau dari KONI Jatim, Jeffry Tagore, mengatakan secara umum venue dalam kondisi layak. Meski begitu, masih ditemukan sejumlah fasilitas yang membutuhkan perbaikan ringan.

    “Rata-rata perlu pembenahan kecil. Ada kamar mandi yang belum layak dan beberapa lantai pecah yang bisa mengganggu jalannya pertandingan,” kata Jeffry di Surabaya, Kamis, 7 Mei 2026.

    Menurut dia, pengecekan lebih awal penting agar proses pembenahan tidak dilakukan terburu-buru menjelang pelaksanaan Porprov.

    “Karena Surabaya kota besar, persiapan harus matang sejak awal supaya nanti tidak ada kendala,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris KONI Surabaya Randika Asiani menyebut pihaknya bersama Disporapar Surabaya sedang memetakan venue berdasarkan tiga klaster, yakni aset Pemerintah Kota Surabaya, aset Pemprov Jatim, dan fasilitas milik pihak ketiga.

    Beberapa perguruan tinggi yang akan dilibatkan antara lain Universitas Negeri Surabaya, Universitas Hang Tuah, dan Universitas Ciputra.

    “Venue di kawasan Kertajaya sebenarnya sudah cukup siap. Tinggal beberapa perbaikan kecil saja,” kata Randika.

    Selanjutnya, penentuan venue resmi akan dibahas bersama technical delegate (TD) masing-masing cabang olahraga. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh kesiapan venue rampung pada 2026 agar pada 2027 fokus dapat diarahkan pada persiapan atlet. (*)

  • Pelindo Sub Regional Jawa Raih Predikat Penyaji Terbaik di Festival Rujak Uleg 2026

    Pelindo Sub Regional Jawa Raih Predikat Penyaji Terbaik di Festival Rujak Uleg 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Pelindo Sub Regional Jawa kembali meraih penghargaan dalam Festival Rujak Uleg 2026 yang digelar Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-733.

    Dalam ajang yang berlangsung di Surabaya Expo Center tersebut, Pelindo berhasil menyabet predikat Penyaji Terbaik untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

    Festival Rujak Uleg merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Surabaya yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi kota. Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Rujak Phoria: Festival Rujak Menyambut Pesta Sepak Bola Dunia”, yang memadukan kuliner khas Surabaya dengan semangat perhelatan sepak bola internasional.

    Sebanyak 136 kelompok mengikuti lomba utama, dengan masing-masing tim beranggotakan empat orang. Selain itu, 132 peserta turut ambil bagian dalam lomba fesyen tematik yang menampilkan beragam kostum kreatif sesuai konsep acara. Festival tersebut diperkirakan menarik sekitar 10 ribu pengunjung dari berbagai daerah.

    Dalam kompetisi itu, Tim Pelindo Sub Regional Jawa tampil dengan mengusung konsep Amerika Serikat. Para peserta mengenakan kostum khas yang dipadukan dengan karakter superhero ikonik, lengkap dengan berbagai atribut pendukung yang menarik perhatian pengunjung maupun dewan juri.

    Kreativitas tersebut mengantarkan Pelindo Sub Regional Jawa kembali meraih penghargaan sebagai Penyaji Terbaik, sekaligus mempertahankan prestasi yang telah diraih pada dua penyelenggaraan sebelumnya.

    Sub Regional Head Jawa Pelindo, Purwanto Wahyu Widodo, mengapresiasi kerja sama dan kreativitas seluruh tim yang telah berpartisipasi dalam festival tersebut.

    “Partisipasi Pelindo Sub Regional Jawa dalam Festival Rujak Uleg 2026 merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus upaya mempererat kebersamaan antarpegawai. Kami bersyukur dapat kembali meraih predikat Penyaji Terbaik untuk ketiga kalinya secara berturut-turut,” kata Purwanto.

    Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan kreativitas dan semangat kolaborasi dalam berbagai kegiatan sosial maupun budaya.

    Ia berharap keikutsertaan Pelindo dalam Festival Rujak Uleg dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya khas Surabaya di tingkat nasional maupun internasional.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin terus menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata daerah, sekaligus memperkuat kontribusi positif bagi Kota Surabaya,” ujarnya.

    Festival Rujak Uleg 2026 berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi masyarakat yang memadati area kegiatan sejak sore hingga malam hari. Beragam penampilan kreatif peserta, hiburan budaya, serta semangat kompetisi menjadikan acara tersebut sebagai salah satu agenda budaya terbesar yang dinantikan warga Surabaya setiap tahun. (*)

  • LaNyalla: Disrupsi Teknologi Mengikis Nilai Spiritual dan Budaya Bangsa

    LaNyalla: Disrupsi Teknologi Mengikis Nilai Spiritual dan Budaya Bangsa

    MALANG, LensaMadura.com – Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai disrupsi teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat hingga memudarkan nilai luhur budaya bangsa.

    Menurut dia, perkembangan teknologi mendorong manusia menjadi semakin individualistis, materialistis, dan cenderung hidup dalam gaya hedonisme.

    “Pancasila justru mengajarkan manusia Indonesia sebagai makhluk sosial yang menjunjung tepo sliro dan gotong royong,” kata LaNyalla saat menyampaikan kuliah umum bertema Budaya Spiritual dalam kegiatan Pendadaran Juru Pitutur se-Jawa Timur yang digelar Pirukunan Purwa Ayu Mardi Utama (PAMU) di Dau, Malang, Kamis malam, 7 Mei 2026.

    Ketua DPD RI ke-5 itu mengapresiasi PAMU yang dinilainya tetap konsisten menjaga akar budaya tradisi dan spiritual Nusantara di tengah arus modernisasi.

    Ia mengatakan makna “Pirukunan” yang menjadi identitas PAMU tidak sekadar nama organisasi, melainkan mandat untuk hidup dalam harmoni.

    “Pirukunan berarti terikat dalam satu rasa, satu tujuan, dan satu napas kebajikan,” ujarnya.

    LaNyalla menilai kekuatan PAMU terletak pada struktur organisasinya yang saling menopang, mulai dari sesepuh, pinisepuh, juru pitutur, hingga para kadang sebagai pelaksana di lapangan.

    Menurut dia, budaya spiritual perlu dimaknai sebagai upaya merawat tradisi sekaligus memperkokoh jati diri bangsa. Ia menegaskan, identitas bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai spiritualitas.

    Karena itu, LaNyalla mengajak masyarakat kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Manusia yang mengamalkan Pancasila adalah manusia yang berketuhanan, menjunjung kemanusiaan, menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah, dan memperjuangkan keadilan sosial,” katanya.

    Ia juga berharap keluarga besar PAMU ikut mendorong pembumian Pancasila di tengah masyarakat. Menurut dia, budaya merupakan cara merawat perilaku, sedangkan spiritualitas menjadi cara merawat jiwa.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur BKMA Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, meminta DPD RI mendorong lahirnya regulasi yang menjamin hak konstitusional penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

    Menurut Sjamsul, penguatan budaya harus dibarengi perlindungan hukum, pengakuan identitas, serta ruang ekspresi bagi masyarakat adat, termasuk komunitas lokal seperti suku Tengger di Jawa Timur.

    Selain LaNyalla dan Sjamsul, kuliah umum itu juga menghadirkan Ketua Umum DPP PAMU Ki Cokro Wibowo Sumarsono, anggota DPRD Jawa Timur Jajuk Rendra Kresna, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur Endah Budi Heryani, dan Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusnidar. (*)

  • LaNyalla Dukung Dana Sitaan Korupsi untuk MBG dan Koperasi Desa

    LaNyalla Dukung Dana Sitaan Korupsi untuk MBG dan Koperasi Desa

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan dana sitaan kasus korupsi untuk membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut mencerminkan bentuk keadilan substantif karena uang hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada masyarakat melalui program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.

    “Saya mendukung. Selain mengurangi beban APBN, pada hakikatnya ini adalah mengembalikan uang rakyat kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat itu sendiri melalui program yang langsung diterima masyarakat,” ujarnya, Kamis (07 Mei 2026).

    Ketua DPD RI ke-5 itu juga menyoroti dampak ekonomi besar dari program Makan Bergizi Gratis berdasarkan hasil kajian KADIN Indonesia. Ia menyebut program tersebut telah berkembang menjadi salah satu intervensi publik terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

    “Uang sekitar Rp900 miliar berputar setiap hari melalui jaringan dapur MBG. Ini menjadi salah satu mekanisme sirkulasi uang berbasis komunitas terbesar yang pernah dibangun negara,” katanya.

    LaNyalla menjelaskan, belanja pemerintah melalui program MBG tidak berhenti pada konsumsi akhir semata, melainkan mendorong aktivitas ekonomi baru di sektor produksi dan rantai distribusi pangan.

    Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menunjukkan injeksi anggaran sebesar Rp43,28 triliun mampu menghasilkan dampak output ekonomi hingga Rp294,08 triliun atau multiplier effect sebesar 1:7.

    Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat ketahanan rantai pasok bahan baku dan tidak bergantung pada impor.

    Menurutnya, kebutuhan bahan pangan seperti susu sapi untuk program MBG masih belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri sehingga perlu perhatian serius terhadap peternak lokal.

    “Peternak skala kecil harus dibesarkan. Jangan mengambil jalan pintas dengan impor,” tegasnya.

    Selain itu, LaNyalla berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat berfungsi sebagai off-taker bagi peternak dan pekebun kecil di desa, sekaligus membangun rantai distribusi menuju dapur-dapur MBG.

    Ia menilai konsep tersebut akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan karena hasil produksi masyarakat dapat langsung diserap untuk kebutuhan program MBG.

    “Anak-anak di desa harus bisa makan dari hasil panen orang tua mereka sendiri,” tandasnya.

    LaNyalla juga mengingatkan agar Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berubah menjadi mini market baru yang menjual produk industri besar dari pemasok besar.

    “Jangan sampai koperasi desa hanya menjadi outlet baru bagi industri besar. Koperasi harus benar-benar berpihak kepada ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya.(*)

  • Polda Jatim Musnahkan 22 Kilogram Kokain Hasil Temuan di Pesisir Sumenep

    Polda Jatim Musnahkan 22 Kilogram Kokain Hasil Temuan di Pesisir Sumenep

    SURABAYA, LensaMadura.com – Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur memusnahkan barang bukti narkotika jenis kokain seberat 22,22 kilogram di depan Lobby Tribrata Mapolda Jatim, Senin, 4 Mei 2026.

    Pemusnahan dipimpin Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto dan dihadiri unsur Forkopimda, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, serta sejumlah instansi terkait.

    Nanang mengatakan barang bukti kokain tersebut merupakan hasil temuan di wilayah pesisir Kabupaten Sumenep yang diduga menjadi jalur transit jaringan narkotika internasional.

    “Temuan ini menjadi peringatan bahwa daerah dengan tingkat kasus rendah tetap berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur masuk narkoba dari luar negeri,” katanya.

    Menurut dia, barang bukti yang ditemukan memiliki berat kotor 27,83 kilogram dan setelah dilakukan proses pembersihan menjadi 22,226 kilogram berat bersih.

    Hasil pemeriksaan laboratorium forensik memastikan seluruh sampel positif mengandung kokain.

    Selain kokain, Ditresnarkoba Polda Jatim sejak awal 2026 juga mengungkap 2.231 kasus narkoba dengan total 2.851 tersangka.

    Dari pengungkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti lain berupa sabu seberat 72,77 kilogram, ganja 37,9 kilogram, 2.737 butir ekstasi, serta ratusan ribu butir obat keras.

    Kapolda menyebut Kota Surabaya masih menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi di Jawa Timur, disusul Malang dan Sidoarjo.

    Namun demikian, ia menyoroti munculnya temuan kokain dalam jumlah besar di wilayah pesisir Sumenep yang sebelumnya masuk kategori rendah kasus narkoba.

    Nanang mengapresiasi peran masyarakat yang cepat melaporkan temuan mencurigakan sehingga barang bukti dapat segera diamankan aparat.

    “Kami mengajak masyarakat terus waspada dan segera melapor jika menemukan hal mencurigakan terkait narkoba,” ujarnya. (*)

  • Membaca Etika Pesantren Madura: Barokah, Disiplin Batin, dan Jejak Kebiasaan

    Membaca Etika Pesantren Madura: Barokah, Disiplin Batin, dan Jejak Kebiasaan

    PAMEKASAN, LensMadura.com – Guru Besar Sosiologi Pendidikan Islam KH Achmad Muhlis mengungkapkan bahwa dalam tradisi pesantren Madura, barokah bukan sekadar istilah religius, melainkan horizon makna yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan merasakan kehidupan.

    Menurutnya, barokah dipahami sebagai kualitas kebermaknaan yang melampaui ukuran material. Ia hadir dalam ketenangan batin, kemudahan menjalani hidup, serta keberlanjutan kebaikan yang sering kali tidak kasatmata. Dalam konteks pesantren, barokah tidak hadir secara instan, tetapi tumbuh dari kedisiplinan moral dan kebiasaan kecil yang dijaga secara konsisten.

    Ia mencontohkan ungkapan lokal Madura seperti “mon e pondok ngeco’ jerum, din depa’ ka romanah ngeco’ jeren” dan “mon e pondok ta’ awirid, din mole ka romanah tak asholat” sebagai refleksi kebijaksanaan yang memiliki kedalaman sosiologis. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa arah hidup seseorang ditentukan oleh kebiasaan kecil yang diulang secara terus-menerus.

    “Pesantren adalah ruang pembentukan habitus, meminjam istilah Pierre Bourdieu, yakni struktur disposisi yang tertanam dalam diri individu dan membimbing tindakan secara tidak sadar,” ujarnya.

    Dalam ruang pesantren, lanjutnya, santri tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga menyerap pola hidup, mulai dari menghormati guru, mengatur waktu, menjaga lisan, hingga membangun relasi spiritual. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang inilah yang membentuk karakter dan arah moral seseorang.

    Ia menjelaskan, pelanggaran kecil seperti “mencuri jarum” tidak berhenti sebagai tindakan sesaat, tetapi perlahan membentuk struktur kepribadian yang bisa berkembang menjadi pelanggaran lebih besar. Sebaliknya, kebiasaan baik seperti dzikir akan membangun fondasi psikologis dan spiritual yang kuat.

    “Kebiasaan manusia terbentuk dari proses pengulangan. Apa yang dianggap kecil hari ini, akan menentukan standar moral di masa depan,” tegasnya.

    Dalam perspektif ini, barokah dipahami sebagai hasil integrasi antara dimensi sosial, psikologis, dan spiritual. Ia muncul ketika kebiasaan lahiriah selaras dengan kesadaran batin. Barokah bukan hanya hasil tindakan, tetapi kualitas kesadaran yang menyertainya.

    Lebih jauh, ia menilai konsep barokah juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang tidak represif. Tanpa mengandalkan sanksi formal, barokah membangun kesadaran internal bahwa setiap tindakan memiliki implikasi luas.

    Namun, di tengah masyarakat modern yang cenderung pragmatis, konsep barokah sering kali sulit dipahami karena tidak selalu tampak dan tidak instan. Padahal, justru dalam hal-hal kecil yang konsisten, arah hidup seseorang ditentukan.

    Ia menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar tempat belajar, tetapi laboratorium kehidupan. Apa yang dibiasakan di dalam pesantren akan terbawa ke kehidupan di luar.

    “Jika dalam ruang yang terkontrol saja seseorang tidak mampu menjaga disiplin, maka di luar, pelanggaran akan lebih mudah terjadi,” jelasnya.

    Pada akhirnya, makna barokah dalam tradisi pesantren Madura mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna dibangun dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan kesadaran besar.

    “Di tengah dunia yang serba cepat, kita diingatkan untuk kembali pada dasar menjaga integritas dalam hal kecil. Karena apa yang kita ulangi setiap hari akan menjadi siapa kita di masa depan,” pungkasnya. (*)

  • KONI Jatim Soroti Substansi Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan

    KONI Jatim Soroti Substansi Raperda Kepemudaan dan Keolahragaan

    SURABAYA, LensaMadura.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur menyoroti sejumlah substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tengah disusun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat.

    Raperda tersebut disiapkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sekaligus penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

    Ketua Bidang Humas dan Media KONI Jawa Timur Lutfil Hakim menilai terdapat sejumlah poin dalam draf aturan yang berpotensi membatasi peran KONI di tingkat provinsi.

    Menurut dia, dalam draf Raperda tersebut peran KONI dinilai tidak tercantum secara proporsional dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah.

    “Uraian tugas KONI provinsi sangat terbatas, padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 disebutkan komite olahraga nasional memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah,” katanya, Selasa, 5 Mei 2026.

    Lutfil mengatakan Raperda tersebut seharusnya disusun selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan yang menempatkan KONI sebagai bagian penting dalam sistem pembinaan olahraga prestasi.

    Ia menilai ketidaksinkronan aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kewenangan dalam pengelolaan olahraga di daerah.

    Selain itu, kata dia, selama ini KONI memiliki peran strategis dalam koordinasi cabang olahraga, pembinaan atlet, hingga persiapan ajang multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

    “Jika tidak disesuaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pembinaan atlet dan tata kelola olahraga di daerah,” ujarnya.

    Raperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan sendiri disusun untuk memperkuat dasar hukum pengembangan olahraga, pembinaan atlet usia dini, serta legalitas kelembagaan olahraga di Jawa Timur.

    Pemerintah daerah menargetkan regulasi tersebut mampu menciptakan ekosistem olahraga yang adaptif sekaligus meningkatkan prestasi atlet dan kebugaran masyarakat.

    KONI Jawa Timur berharap pembahasan Raperda nantinya melibatkan berbagai pihak agar substansi aturan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. (*)

  • Lia Istifhama Sambut Aturan Baru Pembatasan Potongan Tarif Ojol

    Lia Istifhama Sambut Aturan Baru Pembatasan Potongan Tarif Ojol

    SuRABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama menyambut positif kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

    Menurut Lia, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi pengemudi transportasi daring yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan tarif dari perusahaan aplikator.

    “Langkah tersebut menjadi angin segar bagi pekerja sektor informal yang selama ini berada dalam posisi rentan,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

    Ia menilai kebijakan itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi ojol agar memperoleh penghasilan yang lebih layak.

    Sebelumnya, Lia juga kerap menerima aspirasi dari komunitas pengemudi ojol di Jawa Timur terkait tarif perjalanan dan program promosi aplikator yang dinilai memberatkan pengemudi.

    Dalam audiensi bersama komunitas pengemudi beberapa waktu lalu, para driver mengeluhkan tarif yang dinilai tidak sebanding dengan biaya operasional, termasuk bahan bakar, tenaga, dan waktu kerja.

    Lia saat itu meminta pemerintah pusat memperkuat pengawasan terhadap perusahaan aplikator agar tidak menerapkan kebijakan yang merugikan pengemudi.

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 agar aturan tersebut berjalan efektif di lapangan.

    “Pengawasan harus diperkuat agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi,” ujarnya.

    Melalui aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen sehingga pengemudi memperoleh sedikitnya 92 persen dari total biaya perjalanan. (*)

  • Pelindo Regional 3 Ajak Stakeholder Jaga Integritas Pelayanan Pelabuhan

    Pelindo Regional 3 Ajak Stakeholder Jaga Integritas Pelayanan Pelabuhan

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelindo Regional 3 kembali menggelar kegiatan coffee morning bersama para pemangku kepentingan sebagai upaya mempererat hubungan dan memperkuat kolaborasi lintas institusi. Kegiatan bertema “Silaturahmi Kuat, Sinergi Hebat” ini berlangsung di kantor Pelindo Regional 3, Senin, 4 Mei 2026.

    Kegiatan yang diinisiasi Pelindo Regional 3 bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan pelabuhan, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Darwis Burhansyah, Kepala KSOP Kelas Utama Tanjung Perak Agustinus Maun, Kapolres KP3, Dandim, Bea Cukai, serta jajaran manajemen dan mitra strategis Pelindo.

    Executive Director 3 Pelindo, Daru Wicaksono Julianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa coffee morning ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan visi dalam memajukan sektor kepelabuhanan.

    “Silaturahmi adalah fondasi utama dalam membangun sinergi yang kuat. Melalui forum ini, kita tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga membangun kepercayaan sebagai kunci menghadirkan layanan kepelabuhanan yang prima dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan komitmen Pelindo untuk terus menghadirkan layanan yang transparan, profesional, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Darwis Burhansyah, mengapresiasi langkah Pelindo dalam membangun komunikasi terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk melalui penyamaan tekad mewujudkan pelabuhan bersih lewat pakta integritas.

    “Sinergi seperti ini menjadi langkah konkret dalam mencegah potensi pelanggaran hukum. Kejaksaan siap mendukung terciptanya ekosistem pelayanan pelabuhan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

    Senada, Kepala KSOP Kelas Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi guna menjaga kelancaran operasional pelabuhan.

    “Pelayanan pelabuhan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan koordinasi yang solid agar operasional berjalan lancar, aman, dan memberikan kepastian layanan bagi pengguna jasa,” jelasnya.

    Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pihak yang hadir.

    Penandatanganan tersebut menjadi simbol kesepakatan bersama untuk menjaga pelayanan pelabuhan dari praktik kecurangan, korupsi, maupun pemerasan.

    Acara kemudian ditutup dengan sesi inspiratif dari motivator nasional Aqua Dwipayana yang membawakan materi tentang pentingnya silaturahmi dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif.

    Melalui kegiatan ini, Pelindo Regional 3 berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan layanan kepelabuhanan yang optimal, terpercaya, dan berintegritas bagi seluruh pengguna jasa. (*)

  • Khofifah Dampingi Menteri PKP Luncurkan BSPS 33 Ribu Rumah di Jatim

    Khofifah Dampingi Menteri PKP Luncurkan BSPS 33 Ribu Rumah di Jatim

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dalam peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Timur yang menargetkan renovasi 33 ribu rumah tidak layak huni pada 2026.

    Peluncuran program berlangsung di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu, dan turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Minggu, 3 Mei 2026.

    Khofifah mengatakan program BSPS menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.

    “Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak,” kata Khofifah.

    Menurut dia, jumlah penerima program BSPS di Jawa Timur meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 jumlah bantuan tercatat sekitar 2.914 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 33 ribu unit rumah.

    Khofifah menilai rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.

    “Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi dan peningkatan kesehatan keluarga,” ujarnya.

    Sementara itu, Maruarar Sirait mengatakan program BSPS tidak hanya difokuskan pada penyediaan rumah layak huni, tetapi juga diintegrasikan dengan penguatan ekonomi masyarakat.

    Pemerintah, kata dia, mengombinasikan program BSPS dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar bagi pelaku usaha perempuan.

    “Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” katanya.

    Ia menyebut pembangunan 33 ribu unit rumah tersebut diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.

    “Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan sekitar 1.252 kepala keluarga di Surabaya menjadi penerima program BSPS. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 penerima telah terverifikasi.

    Sebelum peluncuran program, Menteri PKP bersama Gubernur Khofifah meninjau rumah calon penerima BSPS di Jalan Endrosono Gang 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya.

    Program BSPS di wilayah tersebut masuk dalam skema “Tender Rakyat” dengan total pagu anggaran Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat. Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan BENAR-PKP guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program.

    Program BSPS sendiri merupakan inisiatif Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah. (*)

  • RSUDMA FC Hadapi BPRS dalam Laga Persahabatan, Junjung Sportivitas dan Kebersamaan

    RSUDMA FC Hadapi BPRS dalam Laga Persahabatan, Junjung Sportivitas dan Kebersamaan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Tim sepak bola RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, RSUDMA FC, menggelar laga persahabatan melawan tim Bank BPRS di Stadion A Yani Pangligur, Jumat, 1 Mei 2026.

    Pertandingan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus membangun kekompakan antarinstansi melalui kegiatan olahraga.

    Laga berlangsung dalam suasana akrab dan penuh sportivitas. Meski kedua tim tampil kompetitif sepanjang pertandingan, semangat persaudaraan tetap menjadi prioritas utama.

    RSUDMA FC diperkuat jajaran pengurus dan pembina, di antaranya Pembina I dr Arya Rasyid P, Pembina II dr Bagus Aris M, Pembina III Agus Hari P, Ketua Tim Ainur Subhan, serta pelatih RB Abdus Su’ud.

    Kegiatan itu digelar sebagai sarana membangun hubungan harmonis antarlembaga sekaligus meningkatkan kebugaran dan semangat kerja pegawai di luar aktivitas pelayanan sehari-hari.

    Penasehat RSUDMA FC, dr Erliyati, mengatakan olahraga menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antarinstansi.

    “Pertandingan persahabatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menjaga semangat kebersamaan,” kata Erliyati.

    Erliyati berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai wadah positif untuk menciptakan hubungan yang harmonis sekaligus mendorong pola hidup sehat.

    “Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut untuk mempererat hubungan harmonis sekaligus membangun pola hidup sehat,” ujarnya.

    Sementara itu, Pelatih RSUDMA FC, RB. Abdus Su’ud, menegaskan bahwa pertandingan persahabatan tidak semata berorientasi pada hasil akhir.

    “Dalam pertandingan ini bukan soal menang atau kalah, tetapi bagaimana seluruh pemain bisa menjaga sportivitas, kebersamaan, dan menjadikan sepak bola sebagai sarana memperkuat persaudaraan,” katanya. (*)

  • Tiga Atlet Jatim Dipanggil Perkuat Timnas di Hong Kong Open Woodball 2026

    Tiga Atlet Jatim Dipanggil Perkuat Timnas di Hong Kong Open Woodball 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Woodball Indonesia (PB IWbA) memanggil sejumlah atlet asal Jawa Timur untuk memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Hong Kong Open Woodball Championship 2026.

    Kejuaraan internasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 April hingga 5 Mei 2026 di Hong Kong, dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi Indonesia di cabang olahraga woodball di level global.

    Berdasarkan surat resmi PB IWbA, terdapat tiga atlet asal Jawa Timur yang masuk dalam skuad tim nasional. Ketiganya selama ini dikenal sebagai atlet andalan dari daerah yang memiliki pembinaan woodball cukup kuat.

    Adapun atlet yang dipanggil yakni I Putu Ari Kuncoro, Alberthus Nathan Yusanto, dan Aileen Christabel Melati Putri.

    Ketua Pengprov IWbA Jawa Timur, Ali Kuncoro, menyambut positif pemanggilan tersebut. Ia menilai hal itu menjadi bukti bahwa pembinaan atlet woodball di Jawa Timur berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

    “Tiga atlet kami menjadi bagian penting dari total delapan atlet yang memperkuat timnas Indonesia,” ujarnya saat mengantar para atlet berpamitan ke KONI Jawa Timur, Jumat, 24 April 2026.

    Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil, mengingatkan para atlet untuk menjaga performa dan mental bertanding selama mengikuti kejuaraan internasional tersebut.

    Ia menekankan pentingnya kepercayaan diri tanpa mengabaikan kewaspadaan terhadap kekuatan lawan.

    “Para atlet harus tetap percaya diri, tetapi tidak boleh meremehkan lawan,” tegasnya.

    Keikutsertaan atlet Jawa Timur dalam ajang ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur kemampuan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional, khususnya pada cabang olahraga woodball yang terus berkembang. (*)