Kategori: Nasional

SOLO, lensamadura.com – Imbauan terkait pembatasan jam operasional warung Madura di Klungkung, Bali dari Kemenkop-UKM terus mendapat respons dari berbagai pihak.

Terbaru, salah satu penjaga warung Madura di Solo, Haris, turut memprotes imbauan tersebut. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya bersikap proporsional dan tidak serta merta mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan satu pihak.

“Jika alasannya karena minimarket merasa tersaingi, hal itu tidak etis dan tidak logis,” kata Haris, Sabtu, 27 Maret 2024.

Menurut pemuda asal Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep ini, persaingan dalam bisnis itu hal biasa. Toko kelontong Madura selama ini buka 24 itu bagian dari stategi bisnis.

“Bisa dikatakan, buka 24 jam itu merupakan strategi marketing usaha warung Madura untuk mendongkrak penghasilan. Sebab kalau siang omzet minim karena tersedot pembeli oleh perusahaan besar seperti Indomaret, Alfamaret dan lainnya. Saat mereka tutup baru omzet kami bisa meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, selama ini keberadaan warung Madura memberikan peluang lapangan kerja dan berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya sendiri sudah merasakan kerja menjadi penjaga warung selama beberapa tahun. Alhamdulillah lumayan mencukupi biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” tuturnya.

Ia sangat menyayangkan imbauan Kemenkop-UKM yang meminta warung Madura mengikuti batasan jam operasional pemerintah daerah. Karena hal ini akan merusak etika dagang dan bisnis.

Apalagi, kata dia, kerja rantau orang Madura, seperti buka toko kelontong, di beberapa wilayah sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu. Secara tidak langsung, sudah menjadi adat dan tradisi.

“Jangan sampai mengganggu adat turun temurun nenekmoyang kami. Bijaklah mengambil keputusan,” harapnya.

Ditanya soal apakah di tempat kerjanya di Solo dilarang buka 24 jam, Haris mengatakan bahwa tidak ada imbauan atau larangan pembatasan jam operasional.

“Alhamdulillah di tempat kami aman-aman saja. Tidak ada larangan buka 24 jam,” tandasnya. (rif/yan)

JAKARTA, lensamadura.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar tentang pembatasan jam operasional warung Madura di Klungkung, Bali.

Dalam keterangan yang diterima lensamadura.com, Sekretaris Seskemenkop-UKM Arif Rahman Hakim mengatakan bahwa Kemenkop-UKM tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam.

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” kata Arif, Sabtu, 27 April 2024.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM,” jelasnya.

Arif juga membantah adanya keberpihakan Kemenkop-UKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa Kemenkop-UKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” terang Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” pungkas Arif. (red)

SUMENEP, lensamadura.com – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi resmi menutup Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024 di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat, 26 April 2024.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan koordinasi sehingga angkutan laut lebaran tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berkoordinasi bersama-sama seluruh unsur Kementerian dan Lembaga, TNI, POLRI, BUMN dan Stakeholder sektor transportasi,” kata Capt Antoni saat memberikan sambutan Penutupan Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2024.

Menurutnya Posko Angkutan Laut Lebaran 2024 yang dimulai dari tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024 atau selama 32 hari ini telah berlangsung dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, meskipun ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan.

“Pada angkutan laut lebaran tahun 2024 ini, kita telah melihat peningkatan dalam digitalisasi layanan, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pemesanan tiket,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, harus diakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan pada angkutan laut lebaran tahun mendatang, di antaranya peningkatan integrasi sistem digital, memperkuat aspek keselamatan dan keamanan, mengoptimalkan manajemen arus penumpang, dan mengembangkan fasilitas kenyamanan dan hiburan.

Dijelaskan, pada angkutan laut lebaran tahun ini, realisasi penumpang naik dan turun dari 264 pelabuhan pantau adalah sebesar 4.732.458 orang atau mengalami kenaikan sebesar 13.96% dari tahun 2023 dimana penumpang naik dan turun sebesar 4.376.098 orang.

Lebih lanjut Capt Antoni menjelaskan, untuk pelaksanaan Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut Tahun 2024 rute Jakarta (Tanjung Priok) – Semarang (Tanjung Emas) dengan realisasi penumpang dari 4 call kapal sebanyak 8.663 orang atau 90.24 % dari kapasitas yang ditetapkan yaitu 9.600 orang dan untuk kendaraan bermotor sebanyak 3.488 unit atau 72.67 % dari kapasitas sebanyak 4.800 unit.

“Sedangkan untuk program tiket gratis penumpang angkutan laut sebanyak 51 ruas dengan kuota yang ditetapkan sebesar 40.018 pax realisasinya adalah 37.449 pax atau 95.44 % dari kuota yang ditetapkan,” ujarnya.

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan angkutan laut lebaran tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memberikan bantuan armada kapal negara untuk melayani para pemudik yang melakukan perjalanan.

“Ditjen Perhubungan Laut melakukan perbantuan kapal patroli dan kapal navigasi untuk mendukung pelaksanaan angkutan lebaran 2024 terutama di wilayah Jawa Timur, dimana armada yang dilibatkan dalam misi ini antara lain kapal patroli KN. Chundamani P.116, kapal navigasi KN. Bima Sakti, KN. Masalembo, KN. Nusa Penida dan KN. Mizan. Dan untuk kapal bantuan ruas penyeberangan Ciwandan – Panjang (PP) melibatkan kapal patroli KN. Trisula dan kapal navigasi KN. Edam,” terang Capt Antoni.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting memaparkan, pelabuhan-pelabuhan dengan penumpang terpadat pada Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023/1444 H, antara lain Nusa Penida, Batam, Benoa, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Perak, Pemenang/Tanjung, Makassar, Selat Panjang dan Baubau.

“Diharapkan pada angkutan laut lebaran berikutnya seluruh pelabuhan dapat segera memetakan dan memprediksi kebutuhan pengangkutan di wilayah masing-masing, sehingga dapat saling berkoordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam mengoptimalkan potensi armada,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada unit kerja dan stakeholder yang telah berkontribusi besar dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran tahun ini. Beberapa kategori penghargaan diberikan kepada unit kerja di Kantor Pusat, yakni Direktorat Kenavigasian, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan Direktorat KPLP.

Penghargaan juga diberikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut dengan perwakilan yakni KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, KSOP Khusus Batam, KSOP Kelas II Tanjung Pinang, KSOP Kelas II Benoa, dan UPP Kelas II Nusa Penida. Kemudian kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II Sumenep.

Selanjutnya untuk operator kapal antara lain PT. PELNI (Persero), PT. Dharma Lautan Utama, PT. Dharma Indah, dan PT. Sakti Inti Makmur serta Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub). (red)

SURABAYA, lensamadura.com – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa meraih tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo.

Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Hari Otonomi Daerah, di Surabaya, Kamis, 25 April 2024.

Khofifah dalam keterangan resminya menyatakan, penghargaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“ASN Pemprov Jatim telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui ‘Nawa Bhakti Satya’ yang ‘CETTAR’ (Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsif),” kata Khofifah dikutip Antara.

Khofifah menjelaskan ‘CETTAR’ yang sudah diinisiasi di tahun 2019 bukan sekadar slogan, namun merupakan acuan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mendedikasikan semuanya untuk masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61, angka itu melihat pada beberapa hal, seperti capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Capaian kinerja urusan pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur.

Kemudian, kata dia, pelaksanaan “Nawa Bhakti Satya” mampu berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama tiga tahun, yakni rentang 2020 hingga 2023. Persentase itu melampaui rata-rata capaian nasional.

Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT, Khofifah berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022.

Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

“Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulillah Jawa Timur terus membaik. Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” ucap dia.

Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. Capaian itu melampaui angka provinsi besar lainnya, seperti Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

“Kami semakin optimistis Jawa Timur mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Selain Khofifah, ada 13 bupati dan wali kota yang turut menerima tanda kehormatan serupa, seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi capaian para kepala daerah yang mampu menerapkan kerja optimal di setiap wilayahnya.

“Saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan ‘Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha’ langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tutur Mendagri Tito.

Sesuai prinsip reward and punishment, Mendagri menyatakan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif diantara kepala daerah di Indonesia.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” tandasnya. (red)

JAKARTA, lensamadura.com – Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja pelayaran yang aman, sehat dan nyaman secara berkelanjutan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan standar kesehatan pelaut.

Hal itu dilakukan Kemehub untuk memastikan bahwa setiap awak kapal yang akan bekerja di atas kapal selalu dalam kondisi yang sehat dan produktif, demi mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan penyakit di atas kapal serta kecelakaan kerja.

“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi para Pelaut, karena mereka adalah kunci dari keselamatan dan keberhasilan kegiatan angkutan di laut.” Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt Antoni Arif Priadi, Rabu, 24 April 2024.

Capt Antoni mengatakan, dalam perkembangan dunia maritim yang dinamis saat ini, kebutuhan akan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran semakin meningkat.

Sehingga, kata dia, diperlukan Rumah Sakit atau Klinik Utama yang berfungsi sebagai institusi pemeriksa kesehatan pelaut yang berorientasi terhadap pelayanan agar senantiasa dan mampu bersinergi dengan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Seiring dengan hal tersebut, Capt Antoni mengungkapkan, pihaknya telah membentuk Tim Gugus Tugas Penetapan Rumah Sakit atau Klinik Utama sebagai Institusi Pemeriksa Kesehatan Pelaut yang bertujuan untuk melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi teknis dalam penerapan Compliance, Monitoring and Enforcement.

“Tim Gugus Tugas tersebut terdiri dari Auditor Kepelautan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Praktisi Medis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Balai Diklat Kementerian Perhubungan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga melakukan penetapan dan sertifikasi terhadap Dokter dan Rumah Sakit atau Klinik Utama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan bertanggung jawab sebagai Institusi Pemeriksa Kesehatan Pelaut yang berdaya saing.

“Bimtek yang kita selenggarakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para Pelaut, yakni dengan cara meningkatkan kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menandatangani Surat Keterangan Sehat dan Sertifikat Kesehatan Pelaut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2019,” terangnya.

Peningkatan kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut ini, menurut Capt Antoni, adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Ia menerangkan bahwa terdapat standar yang ditetapkan melalui STCW Convention Regulation I/9, yang harus dipenuhi oleh dokter pemeriksa kesehatan pelaut.

Regulasi ini menurutnya bukan hanya sekadar peraturan, tetapi sebuah komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pelaut memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas di tengah-tengah perjalanan mereka di lautan yang luas.

“Oleh karenanya, melalui acara ini, kita memiliki kesempatan untuk meninjau kembali pengetahuan dan keterampilan kita, serta memperbaharui diri dengan perkembangan terbaru dalam bidang kesehatan pelaut. Dengan meningkatkan kompetensi kita, kita tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang kita berikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keamanan bagi para pelaut yang kita layani,” tukas Capt Antoni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hartanto menyampaikan bahwa saat ini jumlah Rumah Sakit dan Klinik Utama yang telah mendapatkan pengesahan berjumlah sebanyak 88, yang terdiri dari 34 Rumah Sakit dan 54 Klinik Utama.

Adapun Bimtek Peningkatan Kompetensi Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut ini diikuti oleh sebanyak 60 (enam puluh) orang Peserta yang terdiri dari Dokter Umum atau Dokter Spesialis pada Rumah Sakit/Klinik Utama yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, namun belum memiliki Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut, serta Dokter Pemeriksa Kesehatan Pelaut pada Rumah Sakit/Klinik Utama yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah habis masa berlaku penetapannya.

“Pada bimtek ini, kami menghadirkan narasumber, yang terdiri dari unsur Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Praktisi Kepelautan dan Dokter Spesialis yang kompeten di bidangnya. Para Narasumber ini akan memberikan 40% materi non medis dan 60% materi medis,” kata Hartanto.

Materi non medis yang diberikan meliputi PM 40 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran, STCW 2010 Amandemen Manila, Pengetahuan tentang Jenis Kapal, Pengetahuan tentang Struktur Organisasi dan Uraian Beban Kerja di atas Kapal, serta Pengetahuan tentang Budaya Keselamatan dan Risiko Kerja di Atas Kapal.

Sedangkan materi medis meliputi pemeriksaan fisik mata, tes fungsi indera penglihatan, dan batas rujukan yang direkomendasikan dalam menyatakan FIT/UNFIT bagi pelaut, pemeriksaan fisik telinga dan tes fungsi indera pendengaran serta batasan rujukan yang direkomendasikan dalam menyatakan FIT/UNFIT bagi pelaut.

Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hipertensi, diabetes melitus, hepatitis, HIV pada pelaut dan pengaruhnya dalam menentukan FIT/UNFIT bagi pelaut.

Tak hanya itu, ada juga pemeriksaan penyakit jantung dan kelainan hasil pemeriksaan EKG pada pelaut serta pengaruhnya dalam menentukan FIT/UNFIT, serta Pengaruh Body Mass Index (BMI) dalam menentukan FIT/UNFIT Pelaut. (red)

MALANG, lensamadura.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur (Jatim), mulai melakukan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX 2025 di Malang Raya.

Persiapan itu dimulai dengan melakukan roadshow pengecekan dan peninjauan tempat pertandingan (venues), yang diajukan masing-masing daerah yakni di Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang.

Mulai Jumat, 19 April, tim dari KONI Jatim sudah turun untuk melakukan pengecekan dimulai dari Kota Batu, Kabupaten Malang, dan terakhir Kota Malang.

Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil mengatakan, meski Porprov masih satu tahun ke depan, namun ia ingin semua kesiapan sudah dipastikan sejak dini, apakah layak atau tidak untuk memastikan digunakan sebagai tempat pertandingan.

“Selain meninjau kesiapan venue, tim KONI juga sudah melihat soal akomodasi, transportasi. Pertama kita lihat di Kota Batu secara umum venues sudah siap namun masih memerlukan perbaikan, dan yang paling penting Pemkot Batu sangat mendukung terutama penyediaan anggaran bila ada renovasi atau perbaikan,” kata Nabil, Jumat, 19 April 2024.

Dari hasil peninjauan ini, Nabil menjelaskan, KONI Jatim akan melakukan evaluasi, memilih dan memilah, kemudian menentukan lokasi pertandingan sesuai dengan kondisi yang ada.

Apabila ada kekurangan, akan dikoordinasikan untuk pindah atau daerah memiliki kemampuan anggaran untuk renovasi.

“Kesiapan venues sejauh mana, nanti kami bagi nomor dalam satu cabor sesuai kemampuan daerah. Misal bermotor nomor track di Malang, nomor cross di Batu dan seterusnya,” jelasnya.

Dengan adanya ajang Porprov, Nabil berharap, daerah bisa mendapat dampak besar tak sekadar soal prestasi tapi juga ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Sehingga, perlu digaungkan pula kegiatan-kegiatan ekonomi dengan melibatkan UMKM lokal sehingga mendapat pemasukan dan mempromosikan produknya lebih luas.

“Harus dimulai Demam Porprov, harus disosialisasikan nanti ada sebuah event olahraga terbesar salah satunya di Batu, disamping Kota Malang dan Kabupaten Malang,” ujar Nabil.

Sementara, Ketua Umum KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melaksanakan berbagai tahapan persiapan terkait penyelenggaraan dan prestasi atlet. Mulai pengajuan 12 venues hingga pelaksanaan Puslatkot Ring 1 untuk atlet Kota Batu.

Beberapa venues yang diajukan seperti Gunung Banyak untuk Paralayang, Tenis Meja di GOR Ganesha, Tarung Derajat di Hotel Ciptaningati, Gulat dan Anggar di Gor Gajahmada, Bridge di Hotel Selecta.

Kemudian Tinju di halaman Balai Kota Among Tani, MMA di Pasar Among Tani, E-Sport di Lippo Plasa, Sepak Bola dan Gate Ball di Kusuma Agrowisata, Arung Jeram di Dadaprejo dan Downhill di Toyomerto. (red)

JAKARTA, lensamadura.com – Dalam rangka mempersiapkan arus balik Lebaran 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) instansi kepelabuhanan agar pelayanan arus balik tahun ini berjalan optimal.

Seluruh terminal penumpang yang dikelola Pelindo siap melayani arus balik Lebaran 2024 yang diprediksi terjadi lonjakan trafik pada H+3 hingga H+4.

“Untuk menghadapi arus balik Lebaran tahun ini, kami pastikan arus balik Lebaran 2024 berjalan optimal didukung dengan keberadaan posko angkutan Lebaran terpadu yang beroperasi 24 jam berfungsi sebagai pusat pengawasan, koordinasi, dan informasi untuk memantau kondisi kenyamanan dan keselamatan arus balik lebaran,” kata Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki dalam keterangan yang diterima Lensa Madura, Senin, 15 April 2024.

Ardhy mengatakan, Pelindo terus mengoptimalkan pelayanan dan kinerja petugas di lapangan pada periode arus balik.

Hingga H+1 Lebaran 2024, Pelindo mencatat jumlah penumpang yang menggunakan layanan terminal penumpang Pelindo menembus 1.170.093 orang. Jumlah tersebut meningkat 10,86 persen dibanding pada 2023.

Adapun, terminal dengan jumlah penumpang terbanyak tercatat di Tanjung Perak sebanyak 133.765 orang, diikuti Tanjung Pinang 123.240 orang, Banten 90.845 orang, Tanjung Balai Karimun 69.749 orang, Makassar 55.616 orang, Balikpapan 51.048 orang, dan Tanjung Emas 39.044 orang.

Selain itu, jumlah pergerakan arus kendaraan terus meningkat hingga hari H Lebaran.

Pelindo mencatat sebanyak 144.115 unit kendaraan telah melewati Terminal RoRo yang dikelola oleh Pelindo, meningkat 1,59 persen pada periode yang sama. Rata-rata didominasi di Pelabuhan Ciwandan, Banten sebanyak 66.376 unit, di mana sebanyak 64.244 merupakan sepeda motor. Kemudian Pelabuhan Tanjung Perak 20.687 unit, Lembar 12.306 unit, dan Makassar 6.199 unit.

Pelindo juga menginformasikan kembali membuka Pelabuhan Panjang, Kota Bandarlampung dalam rangka mendukung arus balik dari Sumatera ke Jawa.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung Bambang Siswoyo mengatakan Pelabuhan Panjang difungsikan untuk melayani pemudik bertujuan guna mengurangi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

“Untuk mengurangi kepadatan dan mendukung arus balik angkutan Lebaran 2024, pemerintah telah menyiapkan rute penyeberangan Pelabuhan Panjang-Pelabuhan Ciwandan pada tanggal 12 sampai dengan 16 April 2024,” kata Bambang.

Sementara, General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Imam Rahmiyadi mengatakan pada periode arus balik Lebaran 2024, Pelabuhan Panjang akan melayani pemudik sepeda motor dan kendaraan lainnya.

Untuk kesiapan sarana prasarana, Pelindo Regional 2 Panjang telah menyiapkan seperti pada 2023 lalu, mulai dari loket tiket dan berbagai fasilitas lain, salah satunya buffer zone.

Ia menjelaskan buffer zone seluas 1,3 hektare dapat menampung sebanyak 2.200 sepeda motor dan roda empat sebanyak 350 kendaraan.

“Tahun ini, buffer zone seluas 1,3 hektare tersebut akan ditambah lagi seluas 6.000 meter persegi yang mampu menampung 900 sepeda motor. Buffer zone ini berfungsi tidak hanya bertujuan untuk memecah antrean kendaraan tetapi juga memberikan manfaat lebih khususnya bagi pemudik agar dapat beristirahat lebih panjang dan juga dapat memangkas waktu tempuh hingga 1 jam dari Kota Bandarlampung,” kata Imam. (red)

JAKARTA, lensamadura.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1445 H/2024 M jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta.

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024,” kata Menag Yaqut dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H, Selasa, 9 April 2024.

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia ketinggian hilal berada di antara 4° 52‘ 43“ sampai dengan 7° 37‘ 50“, dan sudut elongasi antara 8° 23‘ 41“ sampai 10° 12‘ 56“,” terang Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1445 H, telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 127 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua, yang tersebar di 127 titik,” ungkap Menag.

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada 20 perukyah yang menyatakan melihat hilal dan telah disumpah,” sambung Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Asrorun Ni’am, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

“Perlu dicatat, dalam menentukan awal bulan Qomariah, Kemenag selalu menggunakan dua metode yang tidak dapat dinegasikan satu sama lain,” ujar Menag.

Pertama, metode hisab yang sifatnya informatif. Kedua, metode rukyat yang sifatnya konfirmatif. “Hal ini juga dilakukan pada sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 H. Hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag telah terkonfirmasi dengan kesaksian para perukyah,” jelas Menag.

Karena dua alasan tersebut, lanjut Menag, Sidang Isbat menyepakati untuk 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Atas nama pemerintah saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1445 H/2024 M. Taqabalallahu minna wa minkum, minal ‘aidin wal faizin,” tandas Menag. (red)

JAKARTA, lensamadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjamin kegiatan kepelabuhanan sepenuhnya berjalan normal selama periode libur lebaran Idulfitri 8-15 April 2024.

Group Head Sekretariat Perusahaan Ardhy Wahyu Basuki mengatakan, momentum libur panjang tersebut berpotensi mendorong peningkatan pergerakan masyarakat untuk melakukan perjalanan lewat jalur laut.

“Fasilitas yang ada di pelabuhan dioptimalkan, sumber daya manusia ditingkatkan, dan solusi logistik terbaru diterapkan untuk memastikan kegiatan layanan di seluruh wilayah operasional Pelindo berjalan lancar,” kata Ardhy dalam keterangan yang diterima Lensa Madura.

Memasuki H-6 Lebaran Idulfitri, tercatat jumlah pemudik yang menggunakan layanan terminal penumpang mencapai 546.261 pemudik. Terminal penumpang tersibuk, yaitu Terminal Tanjung Perak, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Makassar, dan Ambon.

“Fasilitas-fasilitas seperti ruang tunggu penumpang, ruang tidur penumpang, mushala, toilet, ruang laktasi, dan personel keamanan disiapkan untuk menjamin para penumpang tetap aman, sehat, dan lancar,” jelas Ardhy.

Di sisi arus kendaraan, Tanjung Perak menjadi yang paling sibuk dengan arus kendaraan sebanyak 12.254 unit, disusul Lembar dengan 7.958 unit kendaraan, dan Banten dengan 5.794 unit kendaraan.

Pelindo menyatakan bahwa standar layanan yang sama juga telah diterapkan dengan penerapan sitem dan aplikasi digital.

“Di sisi laut tersedia aplikasi Phinnisi yang terintegrasi dengan portal Inaportnet Kemenhub, sedangkan di sisi darat (terminal) tersedia aplikasi TOS Nusantara dan PTOS-M,” kata Ardhy.

Ia melanjutkan, sesuai dengan tema Mudik Idulfitri 2024 Mudik Ceria, Penuh Makna, Pelindo berkomitmen memberikan layanan 24/7.

“Koordinasi dengan berbagai pihak termasuk para stakeholder kepelabuhanan terus dilaksanakan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa. Semoga momen libur long weekend ini dapat dinikmati dengan nyaman bersama keluarga,” tandas Ardhy. (red)

SURABAYA, lensamadura.com – Menjelang pelaksanaan PON XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara, KONI Jatim berupaya memaksimalkan potensi cabang olahraga (cabor) tarung atau bela diri (combat).

Direktur Badan Pelaksana (Bapel) Puslatda Jatim Dr Irmantara Subagio mengatakan, pihaknya serius mempersiapkan cabor tarung karena jumlah medali yang diperebutkan cukup besar.

“Cabor combat ini kami anggap strategis karena 30 persen dari nomor pertandingan di PON. Tercatat ada 298 medali emas yang diperebutkan,” kata Ibag usai pertemuan khusus dengan cabor beladiri, di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Jumat 5 April 2024.

Dari 298 nomor yang akan dipertandingkan, posisi Jatim sangat memperihatinkan. Pasalnya, dari hasil Babak Kualifikasi (BK) PON XXI/2024 hanya mendapat 36 medali emas. Itupun, belum bisa dipastikan akan sama di PON karena dimungkinkan ada daerah yang menyimpan kekuatan aslinya.

Dari hasil evaluasi, Ibag mengatakan, bahwa latihan yang dilakukan kurang maksimal. Ditambah dukungan anggaran tahun lalu yang minim membuat dukungan peralatan dan lainnya minim.

“Hasil evaluasi harus latihan lebih intens perlu ada pendampingan khusus dan tambahan peralatan, tambahan gizi agar latihan bisa maksimal. Kami lihat pendampingan belum maksimal, sehingga setelah hari Raya Idul Fitri akan kami dampingi,” jelasnya.

Untuk pendampingan sendiri, KONI Jatim akan menerjunkan tim fisik yang akan memantau proses latihan atlet agar lebih terukur. Tim fisik, menjadi penting karena ada singgungan besar untuk persiapan cabor tarung.

Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan sejumlah program maksimalisasi seperti pemusatan latihan di luar negeri atau mendatangkan sparing dari luar negeri.

“Kami sepakat tidak semua yang akan pemusatan latihan di luar negeri, hanya yang medali emas atau perak gemuk (potensi emas) saja yang akan kami berangkatkan. Sedangkan yang tidak unggulan kami akan memberikan dukungan misal mendatangkan sparing dari luar negeri,” ungkap Wadek II FIKK Unesa itu.

Dengan ini, ia berharap, persiapan cabor bisa lebih maksimal sehingga ada peningkatan perolehan medali. “Kalau melihat potensi, kami optimistis  bisa tambah 12 medali emas,” pungkasnya. (kj/red)

JAKARTA, lensamadura.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan peserta mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.

Ini merupakan keberangkatan pertama dari total rangkaian empat keberangkatan mudik gratis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

“Hari ini saya senang sekali dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka melepas keberangkatan pertama Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,” kata Menhub kepada seluruh pemudik.

Menhub menyatakan, program Mudik Gratis ini merupakan bagian Kemenhub dalam mendorong perjalanan mudik yang berkeselamatan. Kepadatan pemudik bersepeda motor di jalan raya dapat dialihkan ke moda angkutan umum, salah satunya dengan kapal laut.

“Kami berterima kasih atas keikutsertaan masyarakat yang memanfaatkan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini karena sangat membantu dalam menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dengan naik kapal laut, para pemudik bisa istirahat di dalam kapal,” tutur Menhub.

Menhub mengapresiasi antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mengikuti mudik gratis. Total kuota yang disediakan pada program Mudik Gratis Kapal Laut ini sebanyak 4.800 sepeda motor dan 9.600 penumpang.

“Saya senang karena lebih dari 2.000 penumpang yang naik dan lebih dari 1.000 motor yang berangkat pada hari ini. Tahun depan semoga kuotanya bisa dua kali lipat. Mudik motor naik kapal ini merupakan wujud mudik ceria yang berkeselamatan,” kata Menhub.

Kementerian Perhubungan menyediakan 4 kali keberangkatan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut. Keberangkatan tersebut terbagi atas 2 perjalanan di arus mudik dan 2 perjalanan di arus balik dari Tanjung Priok, Jakarta menuju Tanjung Emas, Semarang dan sebaliknya.

Keberangkatan arus mudik diadakan pada tanggal 5 dan 7 April 2024. Sementara, keberangkatan arus balik dilakukan pada 13 dan 15 April 2024. Kuota masing-masing perjalanan adalah 1.200 motor dan 2.400 penumpang.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Direktur Utama Pelni Tri Andayani, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut Hendri Ginting. (red)

SURABAYA, lensamadura.com – KONI Jatim mengundang tiga tuan rumah untuk melakukan koordinasi terkait persiapan Porprov IX/2025. Yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Pertemuan istimewa itu berlangsung di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Kamis 4 April 2024.

“Kami mengundang Ketua KONI dan perwakilan masing-masing Pemkab dan Pemkot yang dihadiri masing-masing Kadispora. Kami minta harus segera mempersiapkan perencanaan anggaran, lalu pembagian venue, karena kemudian April minggu ketiga KONI Jatim akan verifikasi venue,” kata Nabil dalam keterangannya dikutip Lensa Madura, Jumat, 5 April 2024.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai pembagian cabang olahraga (cabor). Kota Malang akan menyelenggarakan pertandingan untuk 30 cabor, kemudian Kabupaten Malang akan menggelar 20 cabor, sedangkan 12 cabor diselenggarakan di Kota Batu.

“Ini adalah hasil kesepakatan bersama tiga daerah, namun belum keputusan fix, karena nanti April minggu ketiga kami akan melakukan verifikasi venue ke sana,” jelas Nabil.

Dari paparan yang ada, Nabil mengaku senang, karena ketiga tuan rumah benar-benar serius menyiapkan penyelenggaraan Porprov Jatim 2025.

“Venue masing-masing sudah siap, kemudian telah menyiapkan anggaran untuk renovasi, kemudian akomodasi sangat siap, serta mempersiapkan tempat-tempat wisata,” ujarnya.

Malang yang dikenal sebagai kota tujuan wisata, dari segi akomodasi dan transportasi, KONI Jatim sangat yakin dengan kesiapan ketiga daerah ini. Tinggal bagaimana melakukan cek ulang untuk kesiapan venue.

Oleh karena itu, Nabil berharap, tiga daerah dapat menjadi tuan rumah yang baik, serta memberi dampak positif bagi perekonomian setempat.

“Penekanan kami harus ada peningkatan ekonomi. Maka tuan rumah perlu menggaungkan kegiatan Porprov sehingga ada efek positif yang mengena bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dari hasil pertemuan ini, nantinya tiga tuan rumah diminta kembali memaparkan kesiapan kepada seluruh KONI kabupaten/kota dan Pengprov Cabor se-Jatim dalam kegiatan Rakerprov KONI Jatim 2024 di Surabaya, 29 April 2024 nanti. (red)

SURABAYA, lensamadura.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur akan menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) untuk persiapan PON XXI dan Program Kerja 2024 pada 29 April 2024 nanti.

Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil mengatakan, Rakeprov ini diselenggarakan setiap setahun sekali sesuai AD/ART KONI dalam rangka pelaporan hasil kerja selama tahun 2023 dan rencana program kerja setahun ke depan.

Dalam agenda tersebut, Nabil mengatakan, KONI Jatim dan anggotanya baik KONI Kota/Kabupaten dan cabang olahraga juga akan fokus membahas terkait persiapan Puslatda Jatim yang menjadi event besar yang akan diikuti tahun ini.

“Tahun 2024 ada event besar PON, sehingga kami membahas persiapan PON bagaimana langkah kita untuk meraih prestasi lebih baik. Mulai penataan strategi dan pemetaan perolehan medali,” kata Nabil.

Ia juga berharap, dari Rakerprov nanti ada ide-ide baru dari masing-masing KONI daerah maupun pengprov cabang olahraga (cabor) terkait langkah percepatan baru dalam pembinaan prestasi.

“Sesuai arahan Pak Pj Gubernur Adhy Karyono, KONI Kota/Kabupaten juga kami minta mendata atlet Puslatda agar kepala daerahnya juga memberi support kepada atletnya. Supaya atlet memiliki kekuatan psikogi karena mendapat dukungan penuh pemerintah setempat,” pungkasnya.

Tak hanya soal PON XXI Aceh-Sumut 2024, KONI Jatim juga akan menetapkan tiga cabor anggota baru. Antara lain pengprov cabor Pickelball, Kabaddi dan Pentathlon.

Pada Rakerprov nanti, KONI Jatim juga meminta tiga tuan rumah Porprov IX/2025 yakni Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang untuk memaparkan kesiapannya sebagai tuan rumah. (kj/red)

SURABAYA, lensamadura.com – Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang 2023 sebesar Rp1,51 triliun, yang terdiri dari Rp1,29 triliun setoran pajak, Rp5,98 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Rp214,18 miliar berupa konsesi.

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan kontribusi kepada negara merupakan wujud ketaatan perusahaan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Widyaswendra menjelaskan, kewajiban kepada negara adalah bentuk dukungan nyata perusahaan yang merupakan bagian dari Pelindo Group untuk pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kontribusi kepada negara sebesar Rp1,51 triliun merupakan jumlah keseluruhan (konsolidasi) PT Pelindo Terminal Petikemas dengan entitas anak perusahaan yang ada di bawah pengelolaan perseroan,” katanya.

Pajak penghasilan (PPh), kata dia, menjadi penyumbang terbesar dalam setoran pajak PT Pelindo Terminal Petikemas dengan nilai sebesar Rp886,71 miliar.

Selanjutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp354,98 miliar dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp49,84 miliar.

“Jumlah setoran kewajiban kepada negara tahun 2023 lebih besar atau naik 11 persen jika dibandingkan dengan setoran 2022 yang tercatat sebesar Rp1,36 triliun,” kata Widyaswendra.

Tahun lalu, pihaknya melaporkan jumlah setoran kewajiban kepada negara sebesar Rp1,36 triliun yang terdiri dari Rp1,17 triliun setoran pajak, Rp5,4 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Rp179,6 miliar berupa konsesi.

Merujuk laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023, yakni 106,6 persen terhadap APBN atau 101,7 persen terhadap Perpres 75/2023.

“Hal itu, tumbuh kuat sebesar 5,9 persen dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas,” jelasnya.

Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat tersebut, lanjutnya, terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan.

Tak hanya itu, penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun yang melampaui target APBN 2023, yaitu 108,8 persen terhadap APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres 75/2023.

“Ini meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp286,2 triliun, yaitu 94,4 persen dari APBN 2023 atau 95,4 persen dari Perpres 75/2023, mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen dibandingkan realisasi 2022,” ujar Widyaswendra.

Kemudian, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp605,9 triliun, yakni 137,3 persen dari APBN 2023 atau 117,5 persen dari Perpres 75/2023 dan itu tumbuh 1,7 persen dibandingkan realisasi 2022.

“Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non Migas, meskipun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga komoditas terutama minyak bumi,” tandasnya. (red)