Pelindo dan Kejati Sulsel Teken MoU tentang Penanganan Masalah Hukum

Kepala Kejati Sulses, Agus Salim (lensamadura.com/istimewa)

SULAWESI, lensamadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kerja sama ini sebagai bentuk sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan stakeholder,” kata Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis di Makassar dalam keterangan resminya dikutip lensamadura.com, Selasa, 4 Juni 2024.

Baca Juga :  Peringati Hari Menara Suar dan Hari Maritim Nasional, Kemenhub Komitmen Menghubungkan Indonesia Untuk Ekonomi Berdaya

Abdul Aziz mengatakan, MoU atau perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MoU sebelumnya dan akan berlaku untuk jangka waktu dua tahun ke depan.

“Ini adalah kerja sama kita yang sudah dilakukan sejak lama dan sekarang kami lanjutkan sebagai amanah direksi karena [perjanjian] ini memberikan banyak manfaat dan solusi untuk berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Pelindo,” jelasnya.

Baca Juga :  Hasil Sidang Isbat Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H pada Selasa, 12 Maret 2024

Dia mengatakan bahwa ke depannya dengan adanya kerja sama ini, bukan hanya bermanfaat dalam mencari solusi permasalahan hukum, tapi juga menjadi langkah preventif untuk menghindari berbagai persoalan hukum ketika Pelindo menyelenggarakan aktivitas pelayanan yang dituntut untuk lebih ekspansi.

Sementara itu, Kepala Kejati Sulsel Agus Salim menyambut baik sinergisitas kerjasama tersebut.

Baca Juga :  DKPP Sumenep Ikut Hadir Di Rangkaian Musihad Expo Turki

“Terima kasih atas kepercayaannya. Kami berharap ini tidak hanya menjadi seremonial saja, tetapi juga dapat diaktualisasikan sekonkrit mungkin untuk langkah preventif,” kata Agus Salim.

Perjanjian kerja sama ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Pelindo berharap sinergi dengan Kejati, sebagai lembaga penegak hukum, tetap terus berlanjut dan bahkan dapat lebih ditingkatkan lagi. (red)

Dapatkan Berita Terupdate dari Lensa Madura di: