Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI dan PSN

    Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI dan PSN

    JAKARTA, lensamadura.com – Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama dengan unsur pemerintah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 8% sesuai harapan pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur, dengan mengoptimalkan peran kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan PSN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

    “Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Akhmad Ma’ruf Maulana, usai Rapat Koordinasi dengan para perwakilan Kementerian terkait, Jumat, 6 Desember 2024.

    Akhmad Ma’ruf menyebutkan, Pokja ini terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Industri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian ATR/BPN.

    Kadin mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian agar Pokja ini diterbitkan Surat Keputusan (SK) secara resmi dan kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen, supaya tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN ini cepat teratasi.

    “Kami meminta Kadin supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SK-kan secara resmi,” kata Akhmad Ma’ruf.

    Dia mengatakan, Kadin akan terus mengawal proyek-proyek yang terhambat yang dimiliki oleh anggota Kadin dan swasta, khususnya proyek-proyek yang non-APBN. Usulan Pokja percepatan PSN non APBN ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

    “Jadi kita akan mengawal supaya realisasi cepat, nah ini kan teman-temen bergabung semuanya komplit, para pelaku PSN dan KEK hadir, dan sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya.

    Hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun. Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun. (kn/md)

  • Akhmad Ma’ruf Dipercaya Jadi Waketum Kadin Pusat, Ini Komitmennya

    Akhmad Ma’ruf Dipercaya Jadi Waketum Kadin Pusat, Ini Komitmennya

    AKARTA, lensamadura.com – Putra terbaik Madura, Akhmad Ma’ruf Maulana sukses mewarnai dunia usaha Indonesia. Sejumlah usaha hasil karyangnya berkontribusi besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Atas kesuksesan tersebut, pria yang menjabat Ketua Umum Saudagar Madura ditarik menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Pusat.

    Akhmad Ma’ruf diberi jabatan strategis sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    ”Alhamdulillah saya bersyukur atas amanah yang diberikan Ketum Kadin Indonesia. Saat diberi amanah, saya harus siap,” katanya, Jumat, 6 Desember 2024.

    Dengan jabatan yang diemban, Akhmad Ma’ruf sadar perlu kerja keras. Tetapi, dengan semangat dan kerja sama semua pihak, dia yakin bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik sesuai yang diharapkan bersama.

    ”Saya harap dukungan dari semua pihak, salah satunya berkaitan dengan pelayanan perizinan dengan mudah khusus industri,” kata pria kelahiran Sumenep, Madura itu.

    Pria yang saat sekarang juga menjabat Ketua Kadin Provinsi Kepulauan Riau itu menyampaikan, ekonomi di masing-masing daerah akan tumbuh dengan maksimal jika ada kerja sama dan visi yang sama antara pengusaha dan pemerintah. Keduanya harus saling bersinergi untuk peningkatan ekonomi.

    Akhmad Ma’ruf berkomitmen untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Khususnya, dalam mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

    ”Jika investasi industri kencang digerakkan, saya yakin dan optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8 persen sesuai yang dicita-citakan bersama,” tandasnya. (pen/md)

  • Kemenhub Siapkan 765 Kapal Jelang Arus Mudik Nataru

    Kemenhub Siapkan 765 Kapal Jelang Arus Mudik Nataru

    JAKARTA, lensamadura.com – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi, menyampaikan kesiapan maksimal pihaknya dalam menghadapi arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dia menyebutkan bahwa pemerintah memprediksi akan ada lonjakan volume penumpang sebesar 33,13%.

    “Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyiapkan armada angkutan laut sebanyak 765 kapal dengan prediksi jumlah penumpang sebesar 2,3 juta orang,” kata Capt. Antoni Arif Priadi saat sambutan pada Rapat Koordinasi Angkutan Laut Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, Kamis, 5 Desember 2024.

    Selain itu, lanjut Capt. Antoni, Ditjen Perhubungan Laut juga akan membentuk posko pemantauan di 264 pelabuhan Indonesia mulai 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025.

    “Posko-posko ini bertujuan untuk memantau situasi di lapangan sekaligus menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan penumpang,” jelasnya.

    Hal yang tak kalah penting yang digarisbawahi dalam Rakor Angkutan Laut Nataru 2024-2025 adalah memastikan seluruh armada kapal dalam keadaan laik laut dan bahu membahu dalam meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk mengantisipasi cuaca ekstrim.

    “Untuk itu, diharapkan seluruh Unit Pelaksana Teknis dan para Nahkoda agar selalu memantau prakiraan cuaca yang didapat dari BMKG. Syahbandar juga wajib melakukan penundaan keberangkatan kapal apabila terjadi kondisi cuaca buruk sebelum kapal berangkat, karena keselamatan pelayaran tidak dapat dikompromi,” tegas Capt. Antoni.

    Mengingat Nataru kerap bersamaan dengan cuaca ekstrim, Ia tak lupa menginstruksikan agar fasilitas pelabuhan menjadi perhatian bagi para UPT dan Operator. Sedangkan perusahan pelayaran diminta untuk dapat meng-update info terkini jadwal kedatangan/keberangkatan kapal baik di pelabuhan atau melalui media sosial.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, mengungkapkan bahwa Kemenhub akan mengoptimalkan potensi armada angkutan laut pada UPT di daerahnya masing-masing, terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik sehingga dapat mengurangi terjadinya penumpukan penumpang.

    Lebih lanjut dalam hal peningkatkan koordinasi, Hartanto mengatakan pihaknya akan selalu bersinergi dan melibatkan semua pihak terkait dalam manajemen keadaan darurat. Hal tersebut diimplementasikan melalui pembaharuan rencana darurat secara teratur dan melibatkan pelatihan dan simulasi, serta memetakan lokasi kapal negara KPLP dan Kenavigasian.

    “Kami berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dengan persiapan ini, kami yakin arus mudik dan balik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya.

    Adapun Rakor Angkutan Laut Nataru 2024/2025 yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga mengundang 264 perwakilan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. (ad/md)

  • SKK Migas Dorong KKKS Manfaatkan Teknologi dan Berinovasi untuk Tingkatkan Produksi Migas

    SKK Migas Dorong KKKS Manfaatkan Teknologi dan Berinovasi untuk Tingkatkan Produksi Migas

    BANDUNG, lensamadura.com – SKK Migas terus mendorong KKKS menerapkan teknologi dan berinovasi untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

    Hal tersebut tertuang dalam output dan kesepakatan antara SKK Migas dan KKKS dalam kegiatan Amore atau Asset Management and Optimization Review dan Technology Day di Bandung, Kamis, 5 Desember 2024.

    Deputi Eksplorasi dan Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja, Benny Lubiantara, mengatakan industri hulu migas saat ini menghadapi tantangan untuk mencapai target lifting minyak dan nasional.

    Benny menyebutkan, tantangan tersebut di antaranya lapangan-lapangan yang sudah mature, cadangan semakin kecil, tekanan reservoir semakin menurun serta isu kenaikan produksi air dan pasir yang berdampak terhadap produksi, keekonomian hingga kebutuhan untuk meningkarkan efisiensi operasional.

    “Situasi ini menuntut kita untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi terkini dan menerapkan praktik terbaik yang telah terbukti efektif,“ kata Benny dalam Amore and Technology Day dalam keterangannya, Kamis, 5 Desember 2024

    Menurut Benny, target Long Term Plan (LTP) SKK Migas khususnya strategi improving exisiting asset value yang meliputi kegiatan lapangan eksisting merupakan salah satu upaya peningkatan produksi atau lifting migas nasional, selain percepatan proyek onstream proyek baru, “Untuk itu optimalisasi produksi dan lapangan existing merupakan hal yang sangat krusial,” tambahnya.

    Kepala Divisi Optimalisasi Cadangan SKK Migas, Sri Andaryani dalam sambutannya pada Amore and Technology Day mengatakan, inovasi berbagai metode dan teknologi baru penting sekali dilakukan untuk menahan laju penurunan produksi, bahkan juga untuk bisa meningkatkan produksi.

    “Outputnya harus satu yaitu produksi dan ujung-ujungnya monetisasi. Saya berharap kegiatan ini bermanfaat untuk penambahan produksi migas nasional,” kata Sri Andaryani.

    Menurutnya, kolaborasi dan interaksi stakeholders, sarana transfer knowledge terkait recent dan future challenges, mencari solusi dan inovasi untuk kegiatan pengembangan ke depan dalam upaya mendukung pencapaian target lifting migas nasional.

    Amore and Technology Day di Bandung dihadiri sekitar 600 peserta dari pelaku dan praktisi hulu migas. Pada kegiatan ini, juga dihadirkan pameran teknologi yang menghadirkan sekitar 50 both teknologi yang mendukung eksplorasi, eksploitasi dan peningkatan produksi migas nasional. (ss/md)

  • KONI Jatim Bakal Tinjau Venue Porprov 2025 di Kota Malang

    KONI Jatim Bakal Tinjau Venue Porprov 2025 di Kota Malang

    SURABAYA, lensamadura.com – Pekan Olaharaga Provinsi (Poprov) Jawa Timur IX 2025 akan digelar di Malang Raya. Sebanyak 47 venue telah disiapkan sebagai tempat pelaksanaan kejuaaraan tersebut.

    Oleh karena itu, Wakil Ketua KONI Jatim, Irmantara Subagio mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya dan para technical delegate akan melakukan peninjauan venue Porprov 2025 untuk melihat apakah sudah layak untuk digunakan atau tidak.

    “KONI Jatim belum mengeluarkan SK untuk masing-masing venue, karena kita akan ajak technical delegate menyaksikan sendiri kesiapan venue-venue tersebut. Dengan kata lain masukan dari technical delegate akan menjadi salah satu faktor tempat itu layak jadi venue Porprov, ” kata Irmantara Subagio, Selasa, 3 Desember 2024.

    Sementara, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi mengatakan, bahwa 47 venue itu merupakan fasilitas yang terdiri dari fasilitas olahraga, dan gedung pendukung lainnya.

    “Sebanyak 47 kami siapkan, tapi nanti tergantung penentuan dari KONI Jatim akan ditetapkan berapa. Semoga bisa lebih banyak karena secara sarana olahraga, dan fasilitas pendukung insya Allah Kota Malang siap,” kata Baihaqi di Gedung KONI Jatim, Surabaya.

    Untuk itu, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp19,5 miliar untuk melakukan rehabilitasi beberapa venues yang dinilai perlu perawatan. Termasuk yang utama adalah area dalam dan lapangan di Stadion Gajayana yang juga akan digunakan sebagai tempat pembukaan.

    Untuk renovasi sendiri, lanjutnya, sudah dilakukan sejumlah proses persiapan. Sehingga, awal tahun 2025 nanti proses renovasi sudah bisa dilaksanakan.

    “Semoga awal tahun bisa mulai pengerjaan fisik, harapan akhir Mei 2025 siap semua. Jadi kalau misal Porprov mulai Juli kami sudah siap,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Disporapar Kota Malang juga akan melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Termasuk pegiat UMKM di Kota Malang, sehingga kegiatan dua tahunan ini bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

    Terakhir, soal maskot pihaknya sudah melakukan sayembara desain maskot. Dari ratusan peserta, sudah ditetapkan satu karya yang menjadi pemenang.

    “Sudah diseleksi dan sudah kami FGD dengan asosiasi desain dan sebagainya, sehingga maskot ini benar-benar mewakili Kota Malang. Bahkan kami akan launching khusus maskot Kota Malang tanggal 6 Desember besok. Namun, seperti masih apanya masih kami tutup dan akan kami sampaikan saat launching,” pungkasnya.

    Dengan gelaran ini, Baihaqi berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Malang untuk sama-sama berperan menyukseskan gelaran tersebut dengan menjadi tuan rumah yang baik menyambut belasan ribu orang yang akan datang dari 38 kontingen di Jatim. (kj/mr)

  • Ketua KONI Jatim Hadiri Rakornas di Batam

    Ketua KONI Jatim Hadiri Rakornas di Batam

    BATAM, lensamadura.com – Ketua Umum KONI Jatim, M Nabil menghadiri Rakornas KONI Pusat bersama KONI seluruh Indonesia, berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, pada 28 November 2024-1 Desember 2024.

    Nabil hadir, didampingi Wakil Ketua Irmantara Subagja, Kabid Binpres Dudi Harjantoro dan Bendahara Jasmono.

    Dalam Rakornas dan Diskusi Olahraga, berlangsung hangat dalam suasana kekeluargaan dan persatuan olahraga. Terwujudnya pertemuan tersebut merupakan implementasi amanah pasal 37 (4) UU 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, salah satu tugas KONI adalah melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat Nasional.

    Seluruh peserta diskusi, berharap agar Panitia Pengarah dan Pengawas (Panwasrah) sebagai representasi KONI Pusat bersama-sama PB.PON mempersiapkan penyelenggaraan PON sedini mungkin secara terencana, terarah dan baik, sehingga dapat terselenggaranya PON dengan lancar dan aman serta tercapainya sasaran serta tujuan penyelenggaraan secara optimal.

    Adapun beberapa evaluasi, dalam upaya tranformasi olahraga Indonesia agar lebih baik, menghasilkan beberapa rumusan.

    Pertemuan kali ini, diawali diskusi tentang evaluasi PON, berkaca pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 sebagai PON pertama di dua provinsi berlandaskan PP. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Ke depan diharapkan SK Menpora tentang penetapan provinsi tuan rumah PON dapat sesegera mungkin agar perencanaan dapat dilakukan secara maksimal.

    Ketetapan tuan rumah PON, dari pemerintah sedini mungkin dapat menghindari masalah keterlambatan persiapan. PON XXI Aceh-Sumut 2024 terkendala dengan terbatas serta telatnya pencairan APBN dan APBD yang berakibat pada telatnya venue bahkan tidak bisa dilakukan test event sebelum rangkaian pertandingan PON dimulai.

    Selain itu, peralatan berikut perlengkapan pertandingan juga bisa terdampak karena terlambatnya proses tender yang disebabkan terlambatnya pencairan anggaran.

    Oleh karenanya, salah satu hasil pertemuan tersebut yakni mendorong Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI segera menerbitkan Penetapan Penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), agar Tuan Rumah segera menyiapkan pendanaan melalui APBD maupun APBN secara matang dan terprogram.

    Selanjutnya, yang masuk dalam evaluasi adalah mekanisme pada skor agar menggunakan sistem scoring digital terintegrasi teknologi Games Management System (GMS). Tujuannya agar penilaian lebih akurat dan transparan. Pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, beberapa wasit/juri masih gunakan metode manual yang berujung protes.

    Evaluasi yang juga penting, yakni berkaitan dengan jumlah cabang olahraga berikut nomor pertandingannya.

    PON yang berikutnya, di NTB-NTT mengikuti trend dinamika multi event internasional SEA Games, Asian Games, dan Olympic Games, dengan hanya mempertandingkan maksimal 600 – 700 nomor pertandingan.

    Sebagai pertimbangan, cabang olahraga Olimpiade sebanyak 32, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebanyak 17, Cabor potensial di SEA Games & Asian Games sebanyak 8, dan Privilege tuan rumah sebanyak 4.

    Adapun cabang olahraga, yang banyak bermasalah pada PON sebelumnya, disarankan agar tidak dipertandingkan pada PON berikutnya.

    Dalam rangka meningkatkan jumlah pertandingan bagi cabang olahraga, yang dipertandingkan di PON dan juga mewadahi cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di PON, maka KONI membuat terobosan multievent setiap 2 tahun, antara lain; Pekan Olahraga Bela Diri Nasional (Indonesia Martial Art Games/IMAG), Pekan Olahraga Pantai Nasional (Indonesia Beach Games/ IBG), Pekan Olahraga Indoor (Indonesia Indoor Games / IIG), dan PON Remaja (Indonesia Youth Games/ IYG).

    Berkutnya, yakni akan dibuat revisi penyempurnaan Peraturan Organiasi (PO) KONI Pusat terkait PON. Dalam penyempurnaan tersebut, fokus revisi aturan tentang mutasi atlet yang ditargetkan tuntas sebelum Babak Kualifikasi (BK) PON, ketentuan nomor pertandingan yang diikuti kurang dari 5 provinsi, ketentuan cuaca tidak menentu atau bahkan ekstrem.

    BK sendiri, menjadi rangkaian terpadu dengan PON yang menjadi tanggung jawab KONI Pusat, dengan induk cabang olahraga sebagai pelaksana. Di samping itu induk cabang olahraga juga wajib meyelesaikan Technical Handbook (THB) setahun sebelum PON diikuti kualitas Technical Delegate (TD) yang semakin baik.

    Terakhir, sebagai hasil pertemuan dan diskusi KONI Pusat dan KONI Provinsi seluruh Indonesia, menyangkut hal yang komprehensif.

    KONI Pusat diharapkan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) melibatkan beberapa KONI Provinsi untuk mengkaji Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi yang dirasakan bertentangan dengan Olympic Charter. (kj/mr)

  • Cabor Barongsai akan Dilombakan di Porprov Jatim 2025

    Cabor Barongsai akan Dilombakan di Porprov Jatim 2025

    SURABAYA, lensamadura.com – Cabang olahraga Barongsai akan dilombakan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur yang akan digelar pada 2025 mendatang di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu (Malang Raya).

    Rencananya ada 14 nomor yang akan dilombakan lebih banyak dibandingkan saat PON XXI lalu yang hanya melombakan 12 nomor.

    “Kami berharap cabang olahraga Barongsai dilombakan di Porprov IX nanti, sebagai upaya mencari atlet dan mengembangkan olahraga ini di seluruh Jawa Timur. Apalagi pada PON XXI lalu barongsai Jatim berhasil meraih dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu,” harap Ketua FOBI Jatim Chandra Wurianto Woo saat bertemu dengan Ketua KONI Jatim, M Nabil di Kantor KONI Jatim, Selasa, 26 November 2024.

    Dalam pertemuan itu, Ketua Umum KONI Jatim Muhammad Nabil menyerahkan piagam penghargaan bagi atlet dan pelatih cabor Barongsai yang tampil tidak mengecewakan di PON XXI Aceh-Sumut 2024 September lalu.

    Menanggapi permintaan ini, Muhammad Nabil berjanji akan menyampaikan ini kepada seluruh ketua KONI Kota/Kabupaten, agar mereka juga bersiap untuk menyiapkan atletnya sehingga barongsai bisa dipertandingkan karena pengkot dan pengkab FOBI sudah terbentuk di Jawa Timur.

    “Secara umum saya setuju Barongsai dilombakan di Porprov IX, apalagi kita sudah meraih medali emas di PON XXI Aceh-Sumut lalu. Namun saya juga berharap FOBI Jatim segera membentuk FOBI di seluruh Kota/Kabupaten Jawa Timur, sehingga kemudian tim akselerasi cabor di KONI Jatim bisa menggelar cabor ini di Porprov IX 2025 mendatang,” kata Muhammad Nabil.

    Sementara menurut Kabid Binpres FOBI Jatim, Chriswanto Agus, saat ini sudah ada 12 Pengkot/Pengkab FOBI di Jawa Timur, dan mereka sudah siap apabila Barongsai digelar di Porprov IX Jatim tahun depan.

    Cabang olahraga barongsai Jawa Timur berhasil meraih empat medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI tahun 2024. Rinciannya, dua medali emas, satu perak, dan satu perunggu.

    Koleksi medali itu, diraih dari kategori halang rintang satu medali emas, nomor kecepatan satu medali emas, satu medali perak kategori ketangkasan Zou Tou, dan satu medali perunggu kategori barongsai tradisional. Capaian ini, melebihi target yang diharapkan atas usaha latihan sejak Januari 2024. (kj/mr)

  • Pengurus FAJI Jatim Resmi Dikukuhkan, Siap Sambut PON 2028

    Pengurus FAJI Jatim Resmi Dikukuhkan, Siap Sambut PON 2028

    SURABAYA, lensamadura.com – Kepengurusan Pengprov Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jatim, resmi dilantik di Hotel Papilo, Surabaya, Jumat 15 November 2024.

    Usai dilantik, Ketua Umum FAJI Jatim, Johanes Koento, pihaknya berkomitmen dan siap merebut emas jika dipertandingkan di PON 2028 yang digelar di NTB dan NTT.

    “Kami baru bisa menyumbang dua medali perak di PON Aceh kemarin. Dengan kepengurusan baru ini, kami sudah melakukan evaluasi dan siap untuk meraih medali emas di PON berikutnya,” kata Johannes Koento usai pelantikan yang dihadiri Ketua Umum KONI Jatim, M. Nabil dan Binpres PB FAJI, Irfan Bachtiar.

    Selain mengejar prestasi, Koento menambahkan jika FAJI Jatim tidak hanya terfokus pada pembinaan atlet, namun juga terlibat dalam peningkatan pariwisata dan konservasi lingkungan, khususnya di bantaran sungai.

    “Di Jatim kita punya sekitar 10 operator atau venue arung jeram lebih banyak daripada Jabar. Jika kita bisa meningkatkan kunjungan wisata, mereka juga sekaligus bisa berlatih. Selain itu, FAJI juga punya misi untuk konservasi lingkungan di sekitar sungai,” jelasnya.

    Sementara Ketua KONI Jatim, Muhamad Nabil mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan evaluasi terkait hasil dua medali perak yang diraih cabor arung jeram di PON Aceh lalu.

    “Saya tidak kecewa tapi saya sedih. Dengan dua medali perak, artinya atlet dan pengurus sudah berusaha maksimal, tapi ada fator lain yang menyebabkan kita gagal mendapat emas. Ke depan, dengan kepungurusan baru ini, saya yakin bisa mendapatkan hasil lebih baik. Apalagi Mas Koento ini bukan orang baru di dunia olahraga,” kata Muhammad Nabil.

    Selain itu, lanjut Nabil, dari evaluasi KONI, yang harus dilakukan Pengprov FAJI Jatim adalah memperbanyak kejuaaran daerah sebagai sarana pembibitan dan kompetisi bagi atlet.

    “Salah satu evaluasi KONI, arung jeram ini masih minim kejuaraan. Harus diperbanyak, berlatih tanpa bertanding jelas kurang baik. Atlet butuh ajang kompetisi, siapa yang terbaik itu yang dikirim mewakili Jatim,” terangnya.

    Dijelaskan Nabil, hingga saat ini belum ada kepastian terkait cabor yang dipertandingkan di PON 2028 mendatang. Namun peluang Arung Jeram kembali dilombakan masih terbuka, meski bukan termasuk cabor olimpic games.

    “Kita minta Pengprov FAJI Jatim terus berkordinasi dengan PB FAJI agar. Selain cabor olimpic cabor lain juga bisa dipertandingkan sesuai dengan permintaan tuan rumah. NTB juga punya venue arung jeram,” pungkasnya. (kj/mr)

  • Atlet Triathlon Target 10 Medali Emas SEA Games 2025

    Atlet Triathlon Target 10 Medali Emas SEA Games 2025

    SURABAYA, lensamadura.com – Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PP FTI), optimis bisa meraih 10 medali emas di ajang SEA Games XXXIII Thailand 2025. Lebih mengejutkan 80 persen atlet triathlon asal Jatim akan bergabung dengan Timnas.

    Ketua PP FTI, Armand van Kempen menjelaskan pada SEA Games Thailand ada 11 medali emas yang diperebutkan dan Indonesia memiliki peluang untuk bisa merebut 10 emas.

    “Kita babat habis, target 10 emas itu berdasarkan data dari hasil lomba yang selama ini diikuti oleh para atlet Indonesia di beberapa event,” kata Arman Van Kempen, Jumat, 15 November 2024.

    Arman melihat, di beberapa lomba bertaraf internasional seperti hasil lomba di 2024 Asia Triathlon Cup Kota Kinabalu-Malaysia, atlet Indonesia Martina Ayu Pratiwi berhasil finis di urutan ke lima dengan catatan waktu 01:01,57detik.

    Sedangkan, diperingkat pertama Michelle Magni dari Amerika Serikat (01:00,48), kedua Hyw Rim Jeong asal Korea (01:01:06), ketiga Sian Munks dari Australia (01:01:18) dan peringkat empat Gayeon Park asal Korea(01:01:45). “Catatan waktu Martina masih terbaik di level Asia maupun Asia Tenggara,” kata Arman.

    Ia juga mengatakan, untuk bisa meraih juara umum SEA Games, saat ini PP FTI juga sudah menggelar pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di dua provinsi yakni Jabar dan Jatim. “Kita didukung Menpora dan Pelatnas sudah digelar sejak 2024,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Arman mengatakan kalau perekrutan atlet pelatnas dilihat dari hasil lomba yang digelar di level nasional maupun internasional, salah satunya adalah hasil di PON XXI Aceh-Medan saat itu Jatim berhasil meraih juara umum dengan merebut 4 emas, 2 perak perunggu.

    Empat emas itu diraih oleh, M Noval Ashiddiq di Standart Distance putra, dan Binta Erlen Salsabela Standart Distance putri. Kemudian Martina Ayu Pratiwi berhasil merebut dua emas di Sprint Distance dan Sprint Distance putri.

    Ia mengakui, kalau pola pembinaan atlet triathlon di Jatim berjalan cukup bagus dan ini dibuktikan dengan 80 persen atlet triathlon di Pelatnas dari Jatim.

    “Jatim saat ini menjadi barometer dan tolok ukur pembinaan atlet triatlhon namun kami berharap semua pengprov di Indonesia bisa terus melakukan pembinaan agar muncul atlet potensial,” pungkasnya. (kj/mr)

  • Serap Aspirasi, Anggota DPD RI Lia Istifhama Komitmen Perkuat Pengembangan Pesantren di Jatim

    Serap Aspirasi, Anggota DPD RI Lia Istifhama Komitmen Perkuat Pengembangan Pesantren di Jatim

    SURABAYA, lensamadura.com – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengungkapkan komitmennya untuk mengembangkan pesantren. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Jawa Timur yang dipimpin oleh Prof H Halim Soebahar.

    Komitmen itu disampaikan Ning Lia, sapaan akrabnya, saat melaksanakan serap aspirasi bersama Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur atau LPPD Jatim.

    “Beberapa waktu lalu, kami bersama LPPD dan penerima beasiswa S3 membahas Perda dan Pergub Pesantren. Kami berkomitmen mengawal program-program positif ini. Terlebih, Pergub Pesantren yang hanya ada di Jawa Timur, diterbitkan pada era Ibu Khofifah. Jatim menjadi inisiator,” kata Ning Lia, Minggu, 10 November 2024 dikuti Times Indonesia.

    Ning Lia menjelaskan, Pergub Pesantren menjadi pedoman detail dalam perencanaan fasilitasi pengembangan pesantren. Pergub ini mengatur perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis perangkat daerah, hingga rencana kerja pemerintah dan perangkat daerah.

    “Dengan begitu, Jawa Timur memiliki tata kelola pengembangan pesantren yang sangat komprehensif,” tambahnya.

    Lia menegaskan bahwa Pergub Pesantren adalah tonggak kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat eksistensi pesantren.

    “Perencanaan fasilitasi ini melibatkan masukan dari pemerintah kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, ormas, perguruan tinggi, dan unsur pesantren. Kolaborasi ini mendorong pesantren untuk memperbaiki aspek administratif guna memenuhi standar fasilitasi program,” terangnya.

    Ning Lia juga mengapresiasi Program One Pesantren One Product (OPOP) yang digagas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    “OPOP Jatim sangat efektif membentuk pesantrenpreneur, santripreneur, dan sosiopreneur. Ini mendukung pesantren menjadi lebih inovatif dan adaptif, terutama dalam sektor ekonomi produktif,” tambahnya.

    Kehadiran Lia dalam acara LPPD Jatim di UIN KHAS Jember menjadi bagian dari kelanjutan program beasiswa yang dikelola Pemprov Jatim.

    “Program ini telah mendistribusikan 5.643 beasiswa mulai dari jenjang S1 hingga S3. Program ini melibatkan berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk universitas di Mesir,” tandasnya. (ti/mr)

  • Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Sanur Jadi Benchmark Implementasi Maritime Single Window Di Indonesia

    Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Sanur Jadi Benchmark Implementasi Maritime Single Window Di Indonesia

    BALI, lensamadura.com – Dua belas negara anggota International Maritime Organization (IMO) melakukan kunjungan langsung (site visit) ke Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Sanur, sebagai bagian dari kegiatan benchmarking terhadap implementasi Maritime Single Window (MSW) di Indonesia, Rabu, 13 November 2024.

    Site visit ini adalah bagian dari rangkaian hari kedua kegiatan Workshop Maritime Single Window 2024 yang dihelat oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sejak tanggal 12 November hingga 14 November.

    “Kami mengajak para delegasi untuk dapat bertukar pikiran dan melihat secara dekat sistem digitalisasi pelabuhan-pelabuhan utama di Bali dalam menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi pelabuhan, mulai dari perizinan kapal hingga pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya,” kata Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa, Capt. Herbert Elisa P. Marpaung.

    Menjadi destinasi pertama, para delegasi berkunjung ke kantor PT Pelindo Regional 3 Sub Regional Bali-Nusa Tenggara. Di sana, delegasi dari 12 negara anggota IMO melihat bagaimana Pelabuhan Benoa melayani berbagai jenis kapal, termasuk kapal niaga dan kapal pesiar, serta infrastruktur digital pelabuhan yang sudah menerapkan Maritime Single Window.

    “Penerapan Maritime Single Window tentunya memerlukan komitmen dan kerja sama yang solid antara pemerintah sebagai regulator dan stakeholder seperti operator pelabuhan (Pelindo), perusahaan pelayaran, dan pelaku usaha logistik lainnya,” jelas Herbert.

    Kerja sama ini, lanjutnya, menjadi sangat penting guna memastikan semua proses terintegrasi dengan baik dan memungkinkan adaptasi yang lebih cepat melalui aspek infrastruktur teknologi dan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni.

    Tidak hanya itu, guna memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Pelabuhan Benoa juga telah menerapkan National Logistic Ecosystem (NLE) sesuai Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Pelabuhan Benoa adalah salah satu yang mendapat penilaian rapor hijau atau baik oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

    “NLE di Pelabuhan Benoa diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap proses logistik nasional melalui terobosan pada layanan SSM Pengangkut, SSM Quarantine dan Single Billing,” ucap Herbert.

    Melihat daya tarik pariwisata Pulau Dewata lebih dekat, tak lengkap rasanya jika tidak berkeliling Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). BMTH adalah Proyek Strategis Nasional yang digagas sebagai pengembangan Pelabuhan Benoa dalam memberikan nilai tambah sektor pariwisata laut.

    Di depan para delegasi, Herbert menjelaskan bahwa Pelabuhan Benoa sudah puluhan tahun melayani kapal pesiar wisata mewah (cruise) atau kapal wisata layar (yacht).

    “Benoa menjadi tujuan turis asing mancanegara dan domestik untuk menikmati wisata bahari maupun atraksi wisata lainnya di Pulau Dewata. Tidak hanya menjadi dermaga persinggahan, Benoa juga menjadi hub keberangkatan bagi para wisawatan yang ingin merasakan plesiran di kapal pesiar,” tuturnya.

    Puas mengelilingi BMTH, para delegasi kemudian bergerak melihat benchmark selanjutnya, yaitu Pelabuhan Sanur. Didampingi oleh Kepala KSOP Kelas II Benoa, para delegasi diajak untuk berkeliling melihat Pelabuhan Sanur, pelabuhan yang disiapkan sebagai titik konektivitas kawasan segitiga emas—Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan.

    Pelabuhan Sanur, ungkap Herbert, telah menerapkan teknologi untuk mempermudah akses dan meningkatkan keamanan penumpang dimana kebanyakan penumpangnya adalah wisatawan/turis.

    “Turis mancanegara banyak sekali yang ingin berplesiran ke Nusa Penida menuju Nusa Lembongan karena tempat tersebut terkenal dengan wisata water sportnya. Kemajuan signifikan di Nusa Penida tidak terlepas dari infrastruktur pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia,” tandasnya.

    Apresiasi Delegasi

    Pengelolaan Bali Maritime Tourism Hub yang sistematis membuat delegasi dari Ethiopian Maritime Authority, Captain Getinet Abay Gebru menyampaikan kekagumannya.

    “Banyaknya embarkasi dan debakarsi penumpang di Pelabuhan Benoa membuat pemerintah harus sigap mengatur waktu keberangkatan kapal dengan optimal. Sangat luar biasa bagaimana Pemerintah Indonesia melalui KSOP Kelas II Benoa dapat mengelola ini dengan baik,” ucap Getinet.

    Pada kesempatan yang sama, Mirana Dimbisoa Louisia, delegasi dari Maritime Authority APMF Madagaskar memberikan apresiasi terhadap Indonesia atas komitmen dalam menerapkan standar IMO dan menjadikan Maritime Single Window sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam modernisasi pelabuhan.

    “Saya sangat senang dapat turut berpartisipasi dalam acara Workshop MSW 2024. Melalui benchmarking ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengadopsi teknologi serupa untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor maritim secara global,” tutup Mirana. (ad/md)

  • Kemenhub Sukses Luncurkan Layanan Dokter Spesialis Anak melalui BKKP

    Kemenhub Sukses Luncurkan Layanan Dokter Spesialis Anak melalui BKKP

    JAKARTA, lensamadura.com – Dalam rangka mengoptimalkan layanan kesehatan di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) khususnya untuk pengembangan terhadap layanan dokter spesialis anak, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Launching Layanan Dokter Spesialis Anak di Klinik Utama BKKP, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan saat membuka kegiatan ini secara daring, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang semakin meningkat untuk kebutuhan terhadap layanan dokter spesialis, salah satunya adalah dokter spesialis anak.

    “Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk pengembangan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan BKKP dengan membuka layanan klinik dokter spesialis anak,” kata Lollan Panjaitan.

    Inisiatif BKKP sebagai Badan Layanan Usaha (BLU) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan layanan dokter spesialis anak adalah langkah yang tepat dan baik demi membantu ketersediannya pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan jaminan kesehatan anak di Indonesia.

    “Untuk itu, saya berharap dengan adanya inovasi layanan seperti ini kedepannya dapat membawa dampak signifikan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memastikan setiap masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, BKKP memiliki dokter spesialis anak yang berpengalaman dalam pemeriksaan dan mengobati berbagai penyakit anak dengan didukung oleh tim medis yang andal serta fasilitas yang memadai dan ramah anak.

    Dokter spesialis anak di BKKP tidak hanya berfokus pada aspek penunjang kesehatan yang dibutuhkan oleh anak, tetapi juga memberikan saran bagi orang tua dalam merawat buah hatinya secara optimal.

    Adapun layanan dokter spesialis anak di BKKP, yaitu konsultasi dan pengobatan serta imunisasi dasar yang dibutuhkan anak. Imunisasi dasar dapat dilakukan sejak dini untuk pencegahan dari penularan penyakit tertentu. (knd/mr)

  • Dinilai Ideal, Mahasiswa Sumenep-Yogyakarta Deklarasi Dukung FINAL

    Dinilai Ideal, Mahasiswa Sumenep-Yogyakarta Deklarasi Dukung FINAL

    YOGYAKARTA, lensamadura.com – Arus dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumenep nomor urut 1, KH Ali Fikri-KH Muh Unais Hisyam atau FINAL semakin menguat.

    Kali ini dukungan datang dari mahasiswa Sumenep-Yogyakarta yang tergabung dalam Padepokan Jokotole. Mereka resmi menyatakan dukungan untuk memenangkan paslon Kiai Fikri-Kiai Unais di Pilkada Sumenep 2024.

    Deklarasi dukungan dari kelompok mahasiswa asal Sumenep itu diucapkan setelah mereka menggelar diskusi yang bertajuk “Sumenep Darurat Kepemimpinan: 2024 Ganti Bupati?” di Bento Kopi Sorowajan, Minggu, 10 November 2024.

    Ketua Padepokan Jokotole, Trio Ahmad FH mengungkapkan bebeberapa alasan mengapa pihaknya mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan FINAL.

    “Pertama, karena kami melihat bahwa selama ini Sumenep dipimipin oleh sosok yang ‘salah’. Sosok yang hanya menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan oligarki,” kata Trio Ahmad dalam keterangannya, Minggu, 10 November 2024.

    Oleh karena itu, ia bersama mahasiswa lain yang tengah mengenyam pendidikan di Yogyakarta itu, secara sadar mendukung pasangan FINAL untuk menjadi bupati dan wakil bupati Sumenep.

    Lebih lanjut, Trio menyebutkan alasan kedua mendukung paslon Kiai Fikri dan Kiai Unais. Dia menilai bahwa paslon FINAL adalah pasangan yang ideal untuk memimpin Sumenep ke depan.

    ”Sebagai kelompok pelajar yang senantiasa berpegang teguh pada kebenaran dan nalar publik, kami menilai bahwa pasangan Final adalah pasangan ideal untuk memimpin Sumenep ke depan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Trio juga berpandangan bahwa pasangan FINAL adalah pasangan yang lahir dari semangat perlawanan rakyat kecil terhadap hegemoni oligarki dan politik kuasa modal.

    “Untuk itu, dengan ini, kami mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam Padepokan Jokotole akan memastikan kemenangan FINAL pada Pilkada 2024,” ujarnya.

    Dalam deklarasi itu, pihaknya juga menyatakan akan pulang ke kampung halaman masing-masing guna memastikan kemenangan pasangan FINAL di Pilkada Sumenep.

    “Kami akan mengawal secara aktif proses pemenangan paslon FINAL, baik pra ataupun pasca pemilihan,” tandasnya. (mr)

  • Kemenhub Gelar Rapat Koordinasi Kapal Ternak, Perkuat Konektivitas Ketahanan Pangan dan Swasembada Daging Nasional

    Kemenhub Gelar Rapat Koordinasi Kapal Ternak, Perkuat Konektivitas Ketahanan Pangan dan Swasembada Daging Nasional

    BANDUNG, lensamadura.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Kapal Khusus Angkutan Ternak yang berlangsung mulai tanggal 7-9 November 2024 di Bandung, Jawa Barat. Acara ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar pulau guna mendukung program swasembada daging nasional untuk Indonesia Maju.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto yang dalam hal ini mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, menyampaikan bahwa rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang optimal untuk mendukung distribusi ternak secara efektif dan efisien.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, kami ingin memastikan kapal khusus angkutan ternak dapat berjalan sesuai dengan jaringan trayek yang ditetapkan dan memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Hartanto.

    Hartanto menyampaikan pentingnya peran angkutan laut khusus ternak dalam menjaga kestabilan pasokan daging di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bagaimana angkutan ternak ini telah berkembang dari satu kapal di tahun 2015 menjadi enam kapal pada tahun 2023.

    “Program ini dimulai dengan KM. Camara Nusantara 1 yang pada tahun 2015 hanya mengangkut 353 hewan ternak. Namun, berkat kerja keras dan komitmen kita semua, pada tahun 2023 angkutan ternak meningkat signifikan hingga mencapai 31.321 hewan. Bahkan, hingga Oktober 2024, jumlah ternak yang telah diangkut mencapai 36.740 hewan,” jelasnya.

    Meskipun demikian, Hartanto mengakui masih adanya kendala yang perlu diatasi, seperti waktu tunggu yang lama di pelabuhan, yang berdampak pada produktivitas kapal.

    “Saat ini, masa tunggu muatan di pelabuhan mencapai 8 hingga 10 hari, karena penetapan muatan yang tidak sesuai dengan jadwal pelayaran yang ditetapkan, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target voyage kapal dalam satu tahun. Ke depan, kami berharap seluruh instansi terkait dan operator dapat berkomitmen mematuhi jadwal keberangkatan untuk meningkatkan produktivitas,” jelasnya.

    Dalam Rakornis ini, pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, operator, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan layanan angkutan laut khusus ternak.

    “Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan angkutan ternak ini. Kami berharap dukungan dari semua pihak agar memberikan kemudahan di pelabuhan dan mendukung pelayanan yang tepat waktu,” tambahnya.

    Lebih lanjut Hartanto berharap, melalui rapat koordinasi ini, berbagai masukan dan solusi inovatif dapat dihasilkan untuk mengatasi kendala yang ada.

    “Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berbagi ide, solusi, dan strategi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas angkutan laut khusus ternak. Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan sistem angkutan yang lebih optimal, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” tutupnya.

    Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian, Pemerintah Daerah, serta para operator dan konsultan angkutan laut khusus ternak. Dengan diadakannya Rapat Koordinasi Teknis ini, Kementerian Perhubungan berharap dapat terus mendukung program swasembada daging nasional dan mewujudkan konektivitas antar pulau yang lebih baik.

    *Perumusan Kebijakan Kapal Ternak 2025*

    Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Hasan Sadili menyampaikan, rapat ini berfungsi sebagai forum diskusi untuk merumuskan kebijakan strategis dalam penetapan jaringan trayek kapal angkutan ternak untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan tersebut mencakup upaya peningkatan aksesibilitas antar pulau untuk memperlancar distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen, dalam rangka mendukung program swasembada daging nasional.

    Capt. Hasan juga menekankan pentingnya penetapan jaringan trayek yang tepat untuk angkutan ternak pada tahun anggaran 2025, yang akan menjadi dasar perencanaan operasional kapal di tahun mendatang.

    “Kami berupaya agar jaringan trayek yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan ketersediaan armada dan potensi muatan ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen. Keputusan yang diambil dalam rapat ini akan berdampak pada kelancaran distribusi ternak yang lebih efisien,” jelasnya.

    Kemenhub berkomitmen memastikan trayek kapal khusus angkutan ternak pada 2025 dapat dirancang dengan mempertimbangkan potensi muatan ternak serta ketersediaan armada yang ada, sehingga distribusi ternak menjadi lebih efektif dan efisien. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini. Semua pihak memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas antar pulau yang lebih baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

    Acara yang mengusung tema “Penguatan Konektivitas Antar Pulau Guna Swasembada Daging Nasional untuk Indonesia Maju” ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi distribusi ternak dan menciptakan keputusan strategis untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

    Rapat Koordinasi Teknis ini menjadi bukti komitmen Kementerian Perhubungan untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan transportasi laut, khususnya bagi kapal angkutan ternak, demi mendukung tercapainya swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    “Melalui Rakornis ini, kami ingin memastikan bahwa distribusi ternak antar pulau berjalan lancar, sehingga target swasembada daging nasional dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya (sky/mr)

  • Kemenhub Gelar Bimtek Kepelabuhanan, Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM yang Andal

    Kemenhub Gelar Bimtek Kepelabuhanan, Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM yang Andal

    JAKARTA, lensamadura.com – Perkembangan bidang kepelabuhanan ke depan menuntut kesiapan seluruh pihak dalam mengoptimasi pelabuhan sebagai bagian dari sistem logistik nasional yang memiliki peran penting dalam perkembangan suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan harus memiliki pondasi yang kuat, sistem perencanaan yang terintegrasi, serta arahan pengembangan yang tepat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Masyhud, yang diwakili oleh Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Yan Prastomo Ardi, saat membuka Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan di Hotel Shangri-La, Jakarta, 7 November 2024.

    “Perencanaan pengembangan dan pembangunan pelabuhan harus berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan dan proyeksi yang dilakukan dengan tepat dan cermat. Implementasi dokumen perencanaan tersebut juga harus dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada kerangka kebijakan atau aturan, bukan pada aspek bisnis atau proyek semata,” katanya.

    Proses perencanaan dan pembangunan/pengembangan pelabuhan ini, lanjut Yan, melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan. Untuk itu, menurutnya dibutuhkan sinkronisasi kebijakan pelabuhan dengan kebutuhan daerah setempat, terutama dalam mengintegrasikan perencanaan pelabuhan dengan kebijakan pembangunan daerah.

    “Dalam rangka upaya penyediaan transportasi laut yang sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Transportasi khususnya di bidang kepelabuhanan, maka semua pihak yang terkait kegiatan kepelabuhanan di Indonesia wajib memiliki paradigma yang sama dalam hal komitmen memajukan sektor kepelabuhanan di Indonesia” tambahnya.

    Pendanaan Kreatif

    Dalam kesempatan tersebut, Yan juga menyoroti langkah-langkah pendanaan kreatif yang telah diterapkan oleh Kementerian Perhubungan, salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Pendanaan kreatif non-APBN melalui KPBU diharapkan dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi nasional, khususnya dalam sektor kepelabuhanan,” ujarnya.

    Berbagai bentuk kerja sama seperti Perjanjian Konsesi, Kerja Sama Pemanfaatan, Penyewaan, hingga Kontrak Manajemen antara Pemerintah dan Badan Usaha juga didorong sebagai langkah inovatif dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah dengan sektor swasta.

    “Hal-hal tersebut merupakan langkah inovatif bentuk sinergi antara Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang Kepelabuhanan sehingga dapat membuka kesempatan seluas-luasnya dan juga iklim investasi yang lebih baik namun tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Yan.

    Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan berbagai standar beserta petunjuk teknis yang dilengkapi dengan berbagai prosedur serta tahapan untuk penyusunan dokumen rencana teknis pengembangan pelabuhan. Hanya saja, terkadang masih ditemui berbagai kendala mendasar dalam pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut.

    Pihaknya berharap seluruh pihak dan juga para Kepala Kantor UPT dapat membantu menelaah, merumuskan, menganalisis dan menerjemahkan secara teknis berbagai aspek yang diperlukan dalam perencanaan pengembangan dan pembangunan pelabuhan, termasuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.

    “Pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam perencanaan, pembangunan hingga operasional pelabuhan sangat dibutuhkan agar terciptanya transportasi laut yang handal melalui peningkatan kualitas SDM kepelabuhanan,” pungkas Yan. (ad/md)