JAKARTA, lensamadura.com – Sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia yang jauh dari tindakan koruptif, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Hotel Yuan Garden Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024. Kegiatan ini juga digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mengungkapkan, pelaporan gratifikasi merupakan elemen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, gratifikasi tidak hanya meliputi uang dan barang namun juga termasuk fasilitas yang diterima di dalam maupun luar negeri.
“Dalam menjalankan tugasnya, pegawai Ditjen Perhubungan Laut dihadapkan pada risiko tinggi terkait pemberian gratifikasi dari pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, pelaporan ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dan transparan,” ucap Lollan.
Lollan menambahkan, dalam arahan Wakil Menteri Perhubungan pada peringatan HAKORDIA 2024, ditekankan bahwa pencegahan korupsi memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak.
“Pelayanan maksimal kepada pengguna jasa harus didasari niat baik dari dalam diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai ASN,” ujarnya.
Untuk itu, Ia berharap kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang juga sebagai Ketua UPG di unit kerjanya masing-masing agar memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan pelaporan UPG. Hal ini guna mewujudkan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang sistematis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik
Pada kesempatan tersebut, turut diberikan penghargaan kepada 3 (tiga) UPT dengan pelaporan UPG terbaik.
Terbaik I diberikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, terbaik II Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, dan terbaik III diserahkan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
“Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi UPT lainnya untuk tetap berkomitmen dan meningkatkan kesadaran akan pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” lanjut Lollan.
“Kedepannya UPG harus terus melaksanakan tugas sebaik-baiknya sehingga bisa menunjukkan wajah Kementerian Perhubungan yang lebih baik dan berintegritas,” tutupnya. (ad/mr)
