Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • KONI Pusat Minta KONI Jatim Tingkatkan Kemampuan Menjaring Talenta Atlet

    KONI Pusat Minta KONI Jatim Tingkatkan Kemampuan Menjaring Talenta Atlet

    JAKARTA, lensamadura.com – Mengantar atlet meraih prestasi membutuhkan tahapan pembinaan yang panjang. Para atlet bertahap untuk meraih prestasi mulai di tingkat klub, kabupaten/kota, provinsi dan disiapkan untuk kompetisi tingkat nasional.

    Dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) setiap 4 tahun, atlet perlu dipersiapkan maksimal, baik latihan maupun kompetisi yang berkualitas.

    Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, membuat terobosan kompetisi tingkat nasional di samping PON dengan tujuan meningkatkan kualitas atlet melalui pengalaman yang lebih banyak.

    Beberapa multievent terobosan itu, antara lain Pekan Olahraga Bela Diri Nasional (Indonesia Martial Art Games/IMAG), Pekan Olahraga Pantai Nasional (Indonesia Beach Games), Pekan Olahraga Indoor (Indonesia Indoor Games), dan PON Remaja (Indonesia Youth Games) yang diselenggarakan di kabupaten/kota setiap 2 tahun.

    Menurut Ketum KONI Pusat, semangat persatuan & kolaborasi menjadi yang terdepan. “Saya ingin event-event tersebut juga menjadi Kejuaraan Nasional Cabang Olahraga, sehingga ada kolaborasi antara induk cabang olahraga dan tuan rumah,” ujarnya.

    “Saya tidak mau olahraga ini jadi beban, kita yang mengelolanya harus membuat olahraga bisa memberikan kontribusi positif bagi pemerintah,” sambungnya.

    Hal tersebut menjadi pembahasan, ketika Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman menerima audiensi Ketum KONI Jawa Timur M.Nabil di Kantor KONI Pusat tanggal 6 November 2024. KONI Jawa Timur bertekad mempersiapkan atlet sedini mungkin agar kualitasnya baik. Harapannya, atlet juara PON adalah atlet berkualitas dunia.

    Ketum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil, sebelumnya menyampaikan harapan agar kepastian cabang olahraga dapat segera didapatkan guna mempersiapkan atlet secara optimal pada rangka waktu yang panjang. “Kita berharap ada surat keputusan secepatnya,” kata Muhammad Nabil.

    “Ada beberapa cabang olahraga yang dengan seizin Pak Gubernur agar Puslatda-nya dipercepat,” terangnya.

    Marciano upayakan Surat Keputusan terkait Cabang Olahraga PON XXII/2028 di NTB-NTT keluar pada Desember mendatang.

    “KONI Jawa Timur mendukung sekali jika cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON adalah cabang olahraga Olimpiade,” tegas Nabil. Ia juga mendukung cabang olahraga lainnya diwadahi pada multievent terobosan KONI Pusat.

    Tak ketinggalan, M.Nabil pun menyampaikan terima kasih kepada Ketum KONI Pusat atas dukungannya sehingga tim sepak bola putra Jawa Timur dapat berlaga pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, dan bahkan menjadi juara. Berkat dukungan koordinasi & komunikasi Ketum KONI Pusat, tim tersebut dapat berangkat. Sebelumnya, tim sepak bola Jawa Timur sempat terancam berangkat.

    “Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KONI Jawa Timur yang telah mempersiapkan para atlet dengan sebaik-baiknya.” sebut Ketum KONI Pusat mengapresiasi. Jawa Timur menjadi juara ketiga PON XXI Aceh-Sumut 2024 dengan 146 emas, 136 perak dan 145 perunggu.

    Pada PON yang akan datang, berbagai hal segera dibenahi, seperti regulasi, mutasi atlet dan sebagainya.

    Tak ketinggalan dibahas juga Safeguarding. KONI Pusat memberikan atensi dengan tujuan melindungi Patriot Olahraga Indonesia dari hal yang merugikan, terutama perilaku melanggar norma. Secara ideal, dibutuhkan psikolog yang melakukan komunikasi intens kepada seluruh atlet. (kj/mr)

  • Ditjen Hubla Dorong Penguatan NSPK melalui Penyusunan Pedoman Inspeksi Mandiri bagi Penyelenggara Pelabuhan

    Ditjen Hubla Dorong Penguatan NSPK melalui Penyusunan Pedoman Inspeksi Mandiri bagi Penyelenggara Pelabuhan

    JAKARTA, lensamadura.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut yang andal dengan adanya penguatan regulasi yang berlaku pada bidang kepelabuhanan, khususnya pada program perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan.

    Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Direktur Kepelabuhanan yang diwaliki oleh Kepala Sub Direktorat Perancangan Teknis dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Paripurna Sandi Nugraha saat membuka acara Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Inspeksi Mandiri Aset Fasilitas Pelabuhan oleh Penyelenggara Fasilitas Pelabuhan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Survei Investigasi Desain (SID), Detail Engineering Design (DED) serta Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan, di Hotel Goodrich Suites, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

    “Penyelenggara pelabuhan selaku pengguna Barang Milik Negara (BMN) memerlukan penguatan regulasi berupa pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku pada bidang kepelabuhanan,” kata Sandi Nugraha.

    Sandi melanjutkan bahwa NSPK tersebut terkhusus pada program perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan. NSPK dimaksud merupakan panduan dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian kondisi aset fasilitas pelabuhan berupa pedoman inspeksi mandiri (self assessment) aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan.

    Adapun guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut yang andal membutuhkan kaidah, prosedur ataupun peraturan-peraturan yang berlaku untuk pembangunan prasarana pelabuhan mulai dari pra konstruksi, konstruksi, tahap pasca konstruksi.

    Sandi menjabarkan bahwa dalam tahap inspeksi dibutuhkan pedoman inspeksi mandiri (self assessment) aset fasilitas pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan sebagai penilaian awal kondisi eksisting fasilitas pelabuhan. Sedangkan, dalam tahap perencanaan fasilitas pelabuhan dibutuhkan penyusunan dokumen FS, RIP, Studi Lingkungan, SID Dan DED sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 Tentang Pedoman Proses Perencanaan di Kementerian Perhubungan. Pada aturan tersebut terdapat beberapa aspek dan pertimbangan yang harus ditinjau oleh perencana khususnya di bidang teknis, ekonomis, lingkungan dan politik.

    “Penyusunan pedoman inspeksi mandiri aset fasilitas pelabuhan tersebut merupakan bentuk arahan Dirjen Hubla perihal penguatan NSPK untuk meningkatkan kesadaran bagi penyelenggara pelabuhan terhadap kondisi aset fasilitas pelabuhan di wilayah masing-masing,” tutur Sandi.

    Lebih lanjut, self assessment merupakan pedoman inspeksi mandiri yang jelas dan terukur sebagai dasar penyusunan DED, alokasi anggaran maupun rujukan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis di bidang perancangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan.

    Tantangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

    Dalam pembangunan fasilitas pelabuhan, tentunya masih ditemukan beberapa tantangan. Sehingga, melalui Direktorat Kepelabuhanan juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Survei Investigasi Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED) serta Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam perencanaan fasilitas pelabuhan dan mendapatkan hasil yang optimal.

    “Bagi para perencana fasilitas pelabuhan, perlu adanya kesamaan pandangan dan satu tolak ukur yang diketahui bersama dalam membangun fasilitas pelabuhan,” ucap Sandi.

    Lebih lanjut, Sandi mengatakan bahwa pemahaman dan kompetensi yang memadai dalam perencanaan fasilitas pelabuhan dan inspeksi sangat dibutuhkan agar terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehingga, dengan pelaksanaan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas studi Survei Investigasi dan Desain (SID) dan Detail Engineering Design (DED) serta perancangan teknis fasilitas pelabuhan, sebagai dokumen teknis acuan desain baik berupa pembangunan, pengembangan, rehabilitasi maupun replacement fasilitas pelabuhan serta meningkatkan awareness penyelenggara pelabuhan.

    “Adanya kegiatan ini agar dimaksimalkan oleh para peserta untuk dapat dapat meningkatkan kualitas penyusunan dokumen rencana SID dan DED, perancangan teknis fasilitas pelabuhan serta pelaksanaan inspeksi,” tutupnya. (sr/mr)

  • HCML Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kluster Pemeliharaan KKKS-SKK Migas Jabanusa, Ini Tujuannya

    HCML Jadi Tuan Rumah Pertemuan Kluster Pemeliharaan KKKS-SKK Migas Jabanusa, Ini Tujuannya

    SURABAYA, lensamadura.com – Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menjadi tuan rumah pertemuan kluster pemeliharaan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa Bali Nusa Tenggara dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor hulu minyak dan gas bumi, di di Four Points Tunjungan Hotel, Surabaya, 7-8 Oktober 2024.

    Acara ini dihadiri oleh SKK Migas dan 17 Perwakilan KKKS di Wilayah Jabanusa dengan total peserta 99 orang pada hari pertama dan 79 orang peserta pada hari kedua.

    “Pertemuan ini merupakan ajang rutin yang diadakan Komunitas Pemeliharaan KKKS Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa),” kata VP Operations HCML, Perkasa Sinagabariang dalam keterangannya.

    Agenda utama pertemuan ini adalah menjalin komunikasi antara SKK Migas dan KKKS Wilayah Jabanusa. “Melalui pertemuan ini, kami juga ingin mendapatkan best practice dalam dunia pemeliharaan,” tambahnya.

    Sinagabariang mengatakan, pertemuan ini juga menjadi salah satu wadah menggali pengetahuan manajemen pemeliharaan agar pelaku industri hulu migas bisa menjalankan proses secara sistematis.

    “Para pelaku migas bisa belajar dari pengalaman kegiatan pemeliharaan, memperoleh transfer pengetahuan yang relevan dari pelaku kegiataan pemeliharaan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan,” jelasnya.

    Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas SKK Migas, Bambang Prayoga, mengingatkan kembali soal target produksi nasional dan knerja pemeliharaan KKKS tahun 2024.

    “Kami ingin KKKS mengetahui peran dan kontribusi masing-masing dalam rangka meraih target produksi atau lifting Nasional, dan agar dapat memperbaiki kinerja pemeliharaan masing-masing dalam rangka meraih target tersebut,” kata Bambang Prayoga.

    Dalam kesempatan itu pula, SKK Migas mensosialisasikan program MAKNA dan L-PUMA. Sinagabariang menjelaskan, program MAKNA merupakan platform untuk berbagi informasi dan pembelajaran, terkait kegiatan pemeliharaan dalam lingkungan SKK Migas dan KKKS.

    “Sementara, program L-PUMA merupakan sistem pelaporan Single Source Data LPO (Loss Production Opportunity) harian Planned and Unplanned Shutdown dari KKKS ke SKK Migas agar ditindaklanjuti secara cepat, efektif, dan efisien untuk mengoptimalkan produksi,” tandasnya. (*/md)

  • HCML Berhasil Borong Penghargaan di Dua Ajang Bergengsi

    HCML Berhasil Borong Penghargaan di Dua Ajang Bergengsi

    JAKARTA, lensamadura.com – Husky-CNOOC Madura Limited, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor hulu minyak dan gas bumi, memborong penghargaan di dua ajang bergengsi pada medio Oktober 2024.

    Tiga penghargaan diborong dalam ajang Indonesia Quality, Health, and Safety Environment (QHSE) Awards 2024 yang digelar oleh Business Asia Indonesia bekerja sama dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi, di Jakarta Selatan, 4 Oktober 2024.

    Tiga penghargaan tersebut adalah The Best Company Concerned QHSE, The Best Innovation for QHSE, dan The Best QHSE Manager.

    “Ini tentu sebuah kehormatan bagi kami, karena kami adalah satu dari 22 perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia berhasil meraih penghargaan di ajang ini,” kata Senior Manager Engineering & Project HCML, Jonny Pasaribu dalam keterangannya.

    Menurut Pasaribu, penghargaan ini menunjukkan pengakuan atas kualitas HCML dalam menerapkan aspek QSHE dengan baik, benar, dan berkelanjutan.

    “Tentu saja ini bukan kerja superman melainkan kerja super team di HCML selama ini. Tim yang terdiri atas para profesional yang mendedikasikan diri mereka untuk menumbuhkembangkan sektor migas Indonesia,” jelasnya.

    Tiga hari berikutnya, penghargaan datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam ajang Safety Award yang diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kali ini HCML menerima penghargaan bergengsi Gold Safety Award.

    “Pencapaian membuktikan komitmen kuat perusahaan terhadap standar dan praktik keselamatan, terutama di industri berisiko tinggi seperti minyak dan gas,” kata Pasaribu.

    Empat penghargaan di dua ajang yang berbeda, menurut Pasaribu, akan semakin memacu semangat keluarga besar HCML untuk bekerja lebih baik.

    “Penghargaan bukan tujuan. Namun penghargaan seperti ini merupakan cerminan upaya konsisten dalam manajemen keselamatan, kepatuhan terhadap peraturan, dan integrasi praktik kesehatan dan keselamatan yang efektif di tingkat operasional,” katanya. (*/md)

  • Tingkatkan Keselamatan Pelayaran Lintas Jawa-Sumatera, Kemenhub Tetapkan Alur Pelayaran dan Zona Labuh Pelabuhan Ciwandan Banten

    Tingkatkan Keselamatan Pelayaran Lintas Jawa-Sumatera, Kemenhub Tetapkan Alur Pelayaran dan Zona Labuh Pelabuhan Ciwandan Banten

    BOGOR, lensamadura.com – Dalam rangka meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran, khususnya pelayaran lintas Jawa-Sumatera, Kementerian Perhubungan melalui Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Penetapan Alur Pelayaran dan Zona Labuh Pelabuhan Ciwandan Provinsi Banten, bertempat di The Sahira Hotel, Bogor pada hari ini, Selasa, 5 November 2024.

    Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Budi Mantoro, dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penataan Alur dan Perlintasan, Ciptadi D. Prihandoyono.

    FGD diikuti oleh kementerian/lembaga, institusi, serta stakeholder lainnya, antara lain Komandan Pusat Hidrografi-Oceanografi TNI AL, Kepala Biro Hukum Kemenhub, Direktur Kepelabuhanan dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

    Hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, II, dan III, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, GM Pelindo Regional II Ciwandan Banten, GM PT. Lotte Chemical Indonesia, serta GM PT. Krakatau Steel, baik secara daring maupun luring.

    Budi Mantoro menyampaikan, Pelabuhan Ciwandan merupakan sebuah pelabuhan umum yang terletak di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Terletak di ujung utara dari Jalan Raya Lintas Sumatera, pelabuhan ini menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera via Selat Sunda.

    “Pelabuhan Ciwandan memiliki fungsi transportasi yang melayani penyeberangan kapal feri dan LCM yang menghubungkan Ciwandan di Banten dengan Merak di Lampung. Pelabuhan ini juga memiliki fungsi ekonomi karena berperan sebagai penghubung berbagai aktivitas ekonomi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera,” kata Budi Mantoro dalam keterangannya.

    Dalam melaksanakan fungsi transportasi dan fungsi ekonomi, serta fungsi sosialnya sebagai penghubung berbagai aktivitas di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Pelabuhan Ciwandan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan operasionalnya, antara lain dermaga, pangkalan armada, terminal penumpang dan terminal barang.

    Maka dari itulah, lanjut Budi, penataan Alur Pelayaran Pelabuhan Ciwandan sudah selayaknya dilaksanakan untuk segera ditetapkan sehingga dapat memperoleh alur pelayaran yang lebih baik, aman dan efisien serta memenuhi berbagai aspek kepentingan dan kelancaran bernavigasi, serta melindungi kelestarian lingkungan maritim.

    “Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan koridor alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya,” jelasnya.

    Kementerian Perhubungan, khususnya melalui Direktorat Kenavigasian dan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan keselamatan pelayaran di wilayah Pelabuhan Ciwandan, antara lain melaksanakan survei mandiri untuk rencana penetapan Alur Pelayaran dan Zona Labuh Pelabuhan Ciwandan.

    “Selain itu, untuk ketertiban lalu lintas kapal, kami juga telah menyediakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan serta berbagai fasilitas kepelabuhanan, baik pembangunan, pengembangan dan operasional untuk saat ini maupun saat yang akan datang,” terang Budi.

    Namun demikian, Budi menekankan agar kegiatan kenavigasian yang telah dilaksanakan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Distrik Navigasi semata, tetapi juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah lainnya.

    “Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta FGD yang hadir untuk menciptakan sinergitas dan kerja sama antar instansi serta saling mendukung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memaksimalkan pemanfaatan sumber data, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (myn/mr)

  • KSOP Kelas II Benoa Sukses Sosialisasikan SOP Pengoperasian Pelabuhan Sanur

    KSOP Kelas II Benoa Sukses Sosialisasikan SOP Pengoperasian Pelabuhan Sanur

    BALI, lensamadura.com – Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa sukses menggelar sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Pelabuhan Sanur di Hotel Truntum, Kuta Bali, Kamis, 31 Oktober 2024.

    “Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengoperasian dan pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Sanur serta untuk menjamin kelancaran, keselamatan, keamanan dan ketertiban operasional kapal di Pelabuhan Sanur,” kata Kepala Kantor KSOP Kelas II Benoa Capt. Herbert E.P Marpaung saat membuka kegiatan tersebut.

    Sosialiasi ini dihadiri oleh jajaran KSOP Kelas II Benoa, Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Dinas Perhubungan Kota Denpasar, UPP Kelas II Nusa Penida, Penyedia E-Ticketing, Pemilik/Operator Kapal serta Pengguna Jasa yang berkegiatan di Pelabuhan Sanur.

    Lebih lanjut Capt. Herbert menyampaikan, kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Pelabuhan Sanur mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja yang kita lakukan dengan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur.

    “Sosialisasi ini merupakan langkah awal kita untuk memahami lebih dalam tentang Standar Operasional Prosedur yang akan diterapkan di Pelabuhan Sanur,” ujarnya. “Melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat memahami detail dari hal tersebut, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dan standar yang harus di jaga,”.

    Capt. Herbert berharap, melalui kegiatan ini, para Operator/Pemilik Kapal, Penyedia E-Ticketing serta Pengguna Jasa dapat berpartisipasi aktif dan menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi, tempat untuk bertanya dan berbagi pendapat.

    “Saya berharap pada kegiatan sosialisasi ini seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, dan menjadikan kegiatan ini sebagai forum diskusi dan berbagi pendapat, jika ada hal-hal yang belum jelas mari kita bahas bersama,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Dian Minarto, dan Koordinator Wilayah Kerja Sanur Komang Sunarka memberikan pemaparan Sosialiasi Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Pelabuhan Sanur.

    Dalam isi paparannya, Dian Minarto menyampaikan bahwa pengoperasian Pelabuhan Sanur saat ini dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan yaitu KSOP Kelas II Benoa dan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

    Kegiatan Sosialisasi ini juga menyajikan materi tentang Pengawasan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Sanur. Dalam paparan materinya disampaikan bahwa Setiap kapal yang berolah gerak di dalam area kolam Pelabuhan Sanur wajib menggunakan kecepatan yang aman sehingga tidak membahayakan fasilitas pelabuhan, kapalnya sendiri maupun kapal lainnya yang sedang bersandar dan/atau berolah gerak. (*)

  • Kabar Baik, Ketua KONI Jatim Umumkan Triathlon Akan Dipertandingkan di Porprov 2025

    Kabar Baik, Ketua KONI Jatim Umumkan Triathlon Akan Dipertandingkan di Porprov 2025

    SURABAYA, lensamadura.com – Ketua KONI Umum Jawa Timur, Muhammad Nabil, mengumumkan bahwa triathlon akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX/2025 di Malang Raya.

    Dalam pernyataannya, Nabil menekankan pentingnya multiajang ini sebagai sarana rekrutmen atlet menjelang SEA Games 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028 di NTB dan NTT.

    “Sudah saya pastikan bahwa triathlon akan dipertandingkan di Porprov Malang Raya. Ini adalah langkah strategis untuk rekrutmen, agar kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang ada,” kata Nabil dalam acara pelantikan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim, di Surabaya, Sabtu, 2 November 2024.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, KONI Jatim meminta Anastasia Kirana, Ketua Pengprov FTI Jatim, membuat triathlon makin semarak di berbagai daerah, guna menarik dan menyiapkan atlet-atlet baru.

    Nabil menekankan pentingnya kompetisi bagi para atlet, baik melalui event-event internasional maupun kejuaraan provinsi.

    “Jangka pendeknya, kita perlu banyak melibatkan atlet dalam berbagai event, baik yang diadakan oleh PB FTI maupun kejuaraan provinsi lainnya. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memberi mereka pengalaman bertanding yang memadai,” terang Nabil.

    Lebih jauh, Nabil juga mengantisipasi kemungkinan penambahan nomor untuk triathlon dalam PON 2028 yang akan diadakan di NTB-NTT.

    Nabil juga berpendapat bahwa menunggu dua tahun bagi triathlon untuk bertanding di Porprov akan terlalu lama. Sehingga Porprov 2025 dapat dijadikan sebagai latihan awal dan bagian dari proses rekrutmen untuk Puslatda.

    Dengan demikian, Porprov IX 2025 bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi batu loncatan bagi para atlet triathlon untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat nasional dan internasional.

    Sementara itu, Anastasia Kirana Ketua Pengprov FTI Jatim mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya berusaha mengejar pembentukan pengurus triatlon di kota dan kabupaten agar merata di seluruh Jatim.

    “Tujuannya agarterlahir atlet-atlet baru. Selain itu, waktunya juga masih panjang untuk bisa mengejar persiapan untuk menuju Porprov. Saya mengharapkan atlet-atlet baru ini sudah hadir di Porprov yang akan datang,” kata Anastasia Kirana. (kj/mr)

  • Hadiri Kejurnas Angkat Besi Junior 2024, Ini Harapan Wakil Ketua KONI Jatim

    Hadiri Kejurnas Angkat Besi Junior 2024, Ini Harapan Wakil Ketua KONI Jatim

    SURABAYA, lensamadura.com – Wakil Ketua I KONI Jawa Timur (Jatim), M Ali Affandi Mattalitti hadir dalam pembukaan Kejurnas Angkat Besi Junior 2024 yang digelar Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) di Hotel Santika, Surabaya, pada Senin, 22 Oktober 2024 kemarin.

    Hadir pula dalam pembukaan Kejurnas Angkat Besi Junior 2024 Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Pur) Marciano Norman, Sekjen PB PABSI Mayjen TNI (Pur) Djoko Pramono dan Direktur SDM PT Pupuk Indonesia (Persero), Tina T Kemala Intan.

    Jatim selaku tuan rumah, Ali Affandi Mattalitti menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terimakasih kepada PB PABSI telah menunjuk Jatim sebagai tuan rumah kejurnas.

    Ia juga mempromosikan bahwa kuliner di Jatim enak-enak, karena atlet angkat besi harus diimbangi gizi yang baik dan makanan yang enak.

    Terkait prestasi atlet lifter Jatim, Ali Affandi mengatakan bahwa pretasi Jatim sudah sampai mewakili Indonesia di event Olimpiade, bahkan tahun lalu kejurnas yang sama Jatim menjadi juara umum.

    “Harapan kami juara umum lagi, namun kalau yang juara bukan dari Jatim berarti PB PABSI sukses dalam pemerataan prestasi. Jadi kami akan tetap menjadi tuan rumah yang baik dan akan tetap fair, karena semuanya provinsi jadi tamu kehormatan kami, dan harapannya kedepan kami bisa meningkatkan prestasi dan sukses untuk Pupuk Indonesia, dan terimakasih untuk KONI Pusat dan PB PABSI semoga kedepan KONI Jatim diberi amanah menjadi tuan rumah kejurnas cabor lainnya,” Ali Affandi.

    Sementara itu, pelatih PABSI Jatim, Eko Agus Koko, mengatakan dalam Kejurnas Angkat Besi Junior 2024 pihaknya mematok target dua medali emas. Dua medali emas itu diharapkan bisa disumbangkan Luluk Diana Tri Wijayana di kelas 49 kg dan Lavena Putri Angelita di kelas 59 kg.

    “Target emas kita yang pasti dari kategori putri Luluk dan Lavena. Tapi tidak menutup tambahan kita yang lain,” kata Eko.

    Pada Kejurnas Angkat Besi Junior 2024 ini, Jatim menurunkan tujuh lifter terdiri dari tiga putri dan empat putra. (kj/mr)

  • HCML Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan melalui Penanaman Pohon

    HCML Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan melalui Penanaman Pohon

    YOGYAKARTA, lensamadura.com – Husky-CNOOC Madura Limited sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas ikut berpartisipasi dalam program rehabilitasi lingkungan melalui penanaman pohon di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Tercatat sejak awal tahun sampai Agustus 2024, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa tenggara bersama KKKS telah menananam 83.168 pohon.

    Penanaman ini melengkapi kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, SKK Migas dan KKKS telah menanam 177.193 pohon dan pada 2023 menanam 168.759 pohon. Terbaru, pada September 2024, SKK Migas dan KKKS menanam 2.222 Mangroove di kawasan Pasir Kadilangu, Kulonprogo, Yogyakarta, 6 September 2024.

    Penanaman mangrove ini melambangkan kesadaran kolektif insan industri hulu migas terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain meningkatkan potensi ekowisata, penanaman mangrove juga bisa mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami dan banjir rob.

    Manager Regional Office & Relations HCML, Hamim Tohari mengatakan, pihaknya terlibat sangat aktif dalam program yang dicanangkan SKK Migas Jabanusa dan KKKS. Penanaman pohon mangrove ini sudah dilaksanakan sejak 2020 di Desa Semare, Pasuruan. Saat itu HCML menanam 16.500 tanaman.

    Setahun kemudian HCML menanam 17.500 mangrove Pulau Mandangin dan Desa Semare, serta mentransplantasi terumbu karang di perairan sekitar Pulau Mandangin.

    “Pada Oktober 2023 lalu, kami menanam 10 ribu mangrove di Pantai Kundang Wetan, Sumenep, Jawa Timur untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” kata Tohari.

    HCML juga menanam 3.000 pohon. Terdiri dari 1.500 pohon cemara, dan 1.500 pohon nangka di Penanaman pohon dilakukan bersama-sama oleh HCML, SKK Migas, Pemkab Sumenep, dalam Festival Pesisir 2 di Desa Bancamara, Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek, Sumenep, pada medio akhir Desember 2023.

    Tahun 2023 hingga 2025, HCML berencana melanjutkan program biodiveristas, termasuk penanaman pohon bakau dan program transplantasi terumbu karang, termasuk penguatan kelembagaan area setempat.

    “Kami percaya bahwa kegiatan apapun tidak boleh melupakan tanggungjawab terhadap alam. Industri migas tidak lepas dari lingkungan sekitar. Maka kami pun turut andil dalam upaya bersama yang dilakukan untuk merawat bumi,” tandasnya. (ks/mr)

  • Kemenhub Gelar Sosialisasi Penerapan Unclos 1982, Perkuat Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim

    Kemenhub Gelar Sosialisasi Penerapan Unclos 1982, Perkuat Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim

    JAKARTA, lensamadura.com – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan wilayah lautnya.

    Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyoroti bahwa implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk memastikan keselamatan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

    “Melalui UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat kontrol terhadap wilayah perairannya, mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistemnya dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka kegiatan Sosialisasi Penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di Perairan Indonesia yang digelar di Hotel Aryaduta Menteng, Senin, 14 Oktober 2024.

    Indonesia, kata Antoni, telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Penerapan UNCLOS memungkinkan Indonesia untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar, yang memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, pihaknya menjelaskan, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasi konvensi tersebut.

    “Evolusi kejahatan transnasional seperti penangkapan ikan ilegal, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, serta klaim tumpang tindih dengan negara tetangga menjadi isu yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut,” tambahnya.

    Tak lupa ia juga menekankan bahwa perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang berdampak terhadap garis dasar maritim memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi baru.

    “Kerangka hukum di bawah UNCLOS harus terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan saat ini,” tandas Antoni.

    Sistem Pelaporan Kapal di Perairan Indonesia

    Di samping itu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Nomor KP-DJPL 455 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System). Keputusan ini merekomendasikan kapal-kapal yang masuk dan keluar perairan Indonesia untuk melakukan pelaporan kepada sarana telekomunikasi pelayaran.

    “Selain itu, kami telah menyiapkan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan melalui Maritime Coordination Center (MCC), yang bertanggung jawab atas penyiaran informasi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Antoni.

    Dengan sistem ini, diharapkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dapat terjaga, sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro, mengatakan melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan semua lapisan masyarakat, mulai dari regulator, operator pelayaran, hingga akademisi, memahami pentingnya UNCLOS 1982 dan urgensi dari kedaulatan perairan Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab bersama.

    “Kami berharap sosialisasi ini dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan UNCLOS 1982, sekaligus memastikan pengelolaan perairan yang berkelanjutan dan aman di masa depan. Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung kebijakan pemerintah berbasis pada UNCLOS,” jelas Budi.

    Turut menjadi narasumber dalam sosialisasi ini di antaranya Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Federal Jerman, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, serta Akademisi Universitas Gadjah Mada dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian/Lembaga hingga asosiasi, baik secara daring maupun luring. (ad/mr)

  • Pelindo IDEA 2024: Ajang Kreativitas untuk Tingkatkan Inovasi Layanan Pelabuhan

    Pelindo IDEA 2024: Ajang Kreativitas untuk Tingkatkan Inovasi Layanan Pelabuhan

    JAKARTA, lensamadura.com – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) kembali menyelenggarakan ajang tahunan Pelindo IDEA 2024.

    Kompetisi yang memasuki tahun ketiga itu, tidak hanya menjadi ajang kreativitas bagi para karyawan, tetapi juga wadah untuk menciptakan solusi inovatif yang mampu mengoptimalkan operasional pelabuhan di era digitalisasi.

    Lebih dari sekadar kompetisi, Pelindo IDEA 2024 menekankan pentingnya inovasi sebagai kunci untuk menjawab tantangan industri pelabuhan yang semakin kompleks.

    Dalam acara ini, para peserta tidak hanya dituntut untuk berpikir out of the box, tetapi juga harus mampu mempresentasikan ide-ide kreatif yang berdampak positif terhadap pengembangan layanan pelabuhan.

    Ketua Komite Inovasi SPTP, Umi Syarifah Ambarwati, menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 66 tim dari seluruh cabang terminal dan anak perusahaan yang ikut dalam kompetisi tahunan ini.

    Tujuh tim terbaik yang telah diseleksi melalui beberapa tahapan hari ini akan melakukan presentasi di hadapan direksi SPTP selaku dewan juri. Pada 2023 kemarin, SPTP berhasil menjadi juara 2 dan harapan 1 pada kompetisi Pelindo IDEA di Jakarta.

    “Kami berharap agar seluruh pegawai tetap antusias untuk menciptakan inovasi. Karena ini merupakan peluang bagi peserta untuk berkolaborasi serta menunjukkan kepeduliannya terhadap kemajuan perusahaan agar dapat berjalan beriringan dengan kemajuan zaman,” kata Umi Syarifah Ambarwati dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Oktober 2024.

    Direktur Utama SPTP, M Adji, menyampaikan bahwa perusahaan yang adaptif ditandai dengan adanya inovasi dari dalam perusahaan. Kompetisi ini menjadi momentum penting bagi SPTP karena melalui ide-ide yang dihasilkan diharapkan akan memberikan dampak besar serta mampu menekan efisiensi.

    “Kami melihat ide-ide yang dipresentasikan hari ini memiliki tema yang cukup sederhana namun dampaknya besar. Kami harap inovasi ini dapat dengan mudah diaplikasikan di lapangan dan jika ini terwujud, kami dari jajaran direksi akan mendorongnya bersama-sama,” kata M Adji.

    Pierre Rochel Tumbol (Terminal Teluk Lamong) bersama dua rekan timnya, Rustan Abd. Rahman (TPK Bitung) dan Alvin Timothius (ILCS), berhasil menciptakan inovasi bernama Infinity.

    Aplikasi tersebut memiliki platform terintegrasi yang mampu melayani pertukaran data secara terpusat dan dapat berinteraksi langsung dengan pengguna jasa (Shipping Line).

    “Fitur integrated platform meningkatkan efektivitas proses flow of document yang telah berjalan saat ini melalui simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis,” paparnya.

    “Pertukaran data secara digital menghasilkan data yang lebih akurat sehingga proses komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan melalui single platform secara digital,” imbuh dia.

    Infinity berhasil mengamankan gelar juara pertama, disusul oleh M-Force di posisi kedua, dan SIP-K3 di posisi ketiga. Selain itu, Infinity juga meraih predikat juara favorit melalui sistem voting di aplikasi Portaverse.

    Ketiga juara ini nantinya akan berkompetisi dalam ajang inovasi di Pelindo Head Office, Jakarta. (c/mr)

  • Ketua KONI Jatim Minta Atlet Pencak Silat Tingkatkan Prestasi

    Ketua KONI Jatim Minta Atlet Pencak Silat Tingkatkan Prestasi

    SURABAYA, lensamadura.com – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Muhammad Nabil, berharap atlet pencak silat Jatim bisa semakin berprestasi di kancah nasional maupun internasional.

    Hal itu disampaikan Muhammad Nabil saat hadir dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) XV Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Timur di Aula Dispora Jatim, Sabtu, 5 Oktober 2024.

    “IPSI Jatim sudah memberikan kontribusi dua medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) kemarin. KONI menargetkan hanya satu, ternyata ada tambahan jadi dua emas itu saja kami masih haus emas dari IPSI karena Jatim dapat dua sedangkan Jabar dapat lima medali emas,” kata Muhammad Nabil.

    Nabil, sapaan akrabnya, akan mengupayakan menggelar kejuaraan atau kompetisi yang semakin masif sebagai ajang uji diri para atlet agar mewujudkan prestasi.

    “Pesan kami bahwa harus ada sering-sering kompetisi, karena ini beladiri tentu kompetisi itu paling sering memberikan sebuah refleks, kekuatan, keyakinan dan konfidensinya anak-anak dari pesilat,” jelasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya berharap IPSI Jatim juga dapat menggandeng stakeholder lainnya untuk menggelar pertandingan yang dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet pencak silat di Jawa Timur.

    “Karena hal itu percepatan peningkatan prestasi mesti dilakukan. Harapan besarnya sesering mungkin mengadakan kompetisi di Jawa Timur apalagi sekarang Polda itu sudah membentuk Komite Olahraga Polri, mari digandeng untuk menggelar pertandingan,” kata Nabil.

    Nabil menjelaskan, dari evaluasi yang telah dilakukan pihaknya selama penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara, masih ada kekurangan di psikis atlet.

    “Ada beberapa atlet yang memang sudah hebat secara skill dan teknisnya bagus cuma secara psikis kadang-kadang masih mikir karena belum punya aura PON-nya, itu juga menjadi catatan penting kami dari evaluasi yang dilakukan teman-teman psikolog,” ujarnya.

    Contoh dari aura PON itu, lanjutnya, yakni mental para atlet saat bertanding dalam gelaran pesta olahraga terbesar di Indonesia itu.

    “Waktu tanding agak grogi, mungkin lihat jurinya atau penontonnya. Itu cukup menjadi catatan dan tentu itu menjadi kerja kami, makanya KONI dan IPSI Jatim ini bukan sama-sama kerja tapi kerja sama-sama,” tuturnya.

    Nabil menambahkan, sesuai tema yang dicanangkan dalam Musprov IPSI Jatim yaitu “IPSI Jatim guyub rukun bersatu prestasi maju”, pihaknya berharap bisa diimplementasikan dalam kepengurusan berikutnya.

    “Kami berharap tema ini bisa terimplementasi dan yang paling penting adalah kami masih punya harapan yang sangat besar kepada pencak silat untuk memberikan kontribusi medali emas di event-event berikutnya dalam rangka untuk membawa nama baik Jawa Timur dan membawa nama baik Indonesia ini sesuai dengan tema yang selalu saya sampaikan dalam setiap forum dari Jawa Timur untuk Indonesia menuju prestasi dunia,” tandasnya. (kj/vo)

  • Terpilih Aklamasi, Bambang Haryo Nahkodai IPSI Jatim 2024-2028

    Terpilih Aklamasi, Bambang Haryo Nahkodai IPSI Jatim 2024-2028

    SURABAYA, lensamadura.com – Bambang Haryo Soekartono resmi menjadi Ketua Umum Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Timur periode 2024-2028.

    Ia menjadi Ketua IPSI Jatim setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) di Aula Dispora Jatim, Sabtu 5 Oktober 2024.

    Seluruh anggota IPSI Jatim, baik Pengcab maupun perguruan pencak silat hadir dalam Musprov sepakat memilih Bambang Haryo sebagai nahkoda baru menggantikan Supratomo.

    “Pemilihan berjalan lancar, seluruh anggota IPSI Jatim sepakat memilih Pak Bambang Haryo sebagai Ketua Umum IPSI Jatim periode 2024-2028,” ujar Ketua Sidang, Hosleh Abdullah.

    Terpilihnya politisi Partai Gerindra yang akrab dipanggil BHS ini memang sudah diprediksi. Maklum, selain anggota DPR RI, Bambang Haryo dikenal sebagai pengusaha yang cukup dekat dengan kalangan pesilat karena sudah dua periode menjabat Ketua Pengcab IPSI Surabaya.

    Selama menjadi Ketua IPSI Surabaya, Bambang Haryo sukses membawa pencak silat Kota Pahlawan meraih segudang prestasi. Terakhir, Surabaya menjadi juara umum dalam Kejurpov Pencak Silat Remaja.

    “Pertama, tentu saya dibantu dengan formatur akan segera membentuk kepengurusan baru. Setelah itu segera bersiap menghadapi Kejurnas Pencak Silat di Semarang,” kata Bambang Haryo yang juga Ketua Pengprov Kodrat Jatim itu.

    Dalam sambutannya di depan ratusan anggota IPSI Jatim, Bambang Haryo memaparkan beberapa program andalan untuk bisa membawa nama pencak silat Jawa Timur bisa lebih lagi. Salah satunya, melakukan standardisasi kepelatihan.

    “Di Surabaya kita siapkan atlet lapis kedua yang kemarin bisa juara umum Kejurprov, kita melakukan standardisasi pelatih. Sehingga latihan di perguruan bisa sinkron dengan latihan di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi,” papar BHS.

    Tidak hanya menyiapkan program prestasi, setelah kepengurusan terbentuk Bambang Haryo akan segera menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya dengan Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya.

    “Di Indonesia, 20 persen penduduknya adalah pesilat. Jumlah pesilat di Jawa Timur ini sangat banyak, maka saya titip pesan, para pesilat harus Jogo Jawa Timur,” pesan BHS di depan ratusan anggota IPSI Jatim.

    Di akhir sambutan, Bambang Haryo berjanji akan menjalin komunikasi langsung dengan mendatangi 38 Pengcab IPSI di Jawa Timur.

    “Setahun, bisa 12 kali turun ke Pengcab, yang dekat nanti bisa ketemu langsung bareng-bareng. Persoalan-persoalan di daerah, kami akan berusaha untuk mencarikan solusinya,” tanadas BHS. (kj/mr)

  • Ditjen Hubla Susun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

    Ditjen Hubla Susun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

    JAKARTA, lensamadura.com – Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset.

    Perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta standar harga.

    Selanjutnya, RKBMN digunakan sebagai salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline), serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

    Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengadakan Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

    Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut menjadi langkah awal untuk mengusulkan pengadaan tanah dan bangunan gedung kantor, pengadaan rumah negara, pengadaan kendaraan dinas jabatan, dan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk Tahun Anggaran 2026.

    “Saya minta agar para KPA/B dan peserta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan Penyusunan RKBMN dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) dan melaporkannya secara berjenjang kepada Korwil, Eselon I, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan dalam rilis.

    Lebih lanjut, Lollan juga menyampaikan agar pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan BMN yang ada di UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, dilakukan dengan maksimal.

    Adapun dasar kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

    Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Keputusan Menteri Perhubungan KP 786 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PL.003/1/24/DJPL/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

    “Pelaksanaan penyusunan RKBMN ini diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan kualitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” tutur Lollan.

    Sebagai penguatan terhadap penyelenggaraan penyusunan RKBMN, kegiatan ini juga mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan serta Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Kementerian Perhubungan.

    Terakhir, Lollan berpesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola BMN di UPT agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan laporan sesuai dengan yang diminta oleh Kementerian Keuangan. (srw/mr)

  • Kemenhub Gelar FGD, Bahas Aturan Standar Minimal Fasilitas Penampungan di Pelabuhan

    Kemenhub Gelar FGD, Bahas Aturan Standar Minimal Fasilitas Penampungan di Pelabuhan

    JAKARTA, lensamadura.com – Dalam rangka meningkatkan kualitas transformasi sektor transportasi yang andal, humanis, dan berkelanjutan demi terwujudnya perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan sesuai aturan yang berlaku, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Perlindungan Lingkungan Maritim Melalui Pengaturan Teknis Fasilitas Penampungan (Reception Facilities) di Pelabuhan.

    Kegiatan yang melibatkan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) itu berlangsung di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, 2 Oktober 2024.

    Kepala BKKP, Anwarudin, saat membuka FGD ini, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyusun Peraturan Teknis tentang Standar Minimal Fasilitas Penampungan (Reception Facilities) di pelabuhan, mengidentifikasi lokasi pelabuhan prioritas untuk penyiapan fasilitas penampungan, serta menyusun SOP Pengelolaan Fasilitas Penampungan di lokasi percontohan (pilot project) Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Sebagai negara kepulauan yang dihubungkan oleh laut, pelabuhan di Indonesia merupakan salah satu prasarana transportasi penting dan menjadi sumber pencemaran atau limbah utama dari kegiatan operasional kapal dan aktivitas penunjang di pelabuhan,” kata Anwarudin.

    Oleh karena itu, lanjut Anwarudin, untuk menanggulangi pencemaran akibat kegiatan di pelabuhan, setiap pelabuhan harus memiliki fasilitas penampungan, yaitu semua fasilitas tetap, terapung, atau bergerak yang mampu menerima limbah atau sampah pencemar di laut yang berasal dari kapal dan memadai untuk tujuan penampungan tersebut.

    “Namun, saat ini belum semua pelabuhan di Indonesia memiliki fasilitas penampungan yang dimaksud,” ujar Anwarudin.

    Anwarudin menjelaskan bahwa fungsi fasilitas penampungan yang belum maksimal menyebabkan masih ditemukannya limbah kapal, seperti minyak bekas dan sampah makanan, yang mencemari perairan pelabuhan. Mengingat pentingnya fasilitas penampungan guna menanggulangi pencemaran akibat kegiatan pelabuhan, maka perlu disusun Peraturan Teknis tentang Standar Minimal Fasilitas Penampungan di Pelabuhan.

    “Adapun ruang lingkup dalam penyusunan peraturan teknis tentang Standar Minimal Fasilitas Penampungan (Reception Facilities) di pelabuhan meliputi aspek legalitas, sarana, prasarana, SDM, pengawasan kapal (reward and penalty), mekanisme pelaporan pemanfaatan, standarisasi tata cara pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan limbah oleh pihak ketiga, serta sanksi penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas penampungan,” jelasnya.

    Menurut Anwarudin, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas penampungan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun badan usaha atau perusahaan lain yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada panduan International Maritime Organization (IMO).

    “Adanya jaminan ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas penampungan di pelabuhan diharapkan dapat menciptakan perlindungan lingkungan maritim yang lebih baik,” kata Anwarudin.

    Sebagai informasi, BKKP yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan kerja pelayaran, juga mampu berkontribusi dalam penyusunan standar minimal bagi penyiapan fasilitas penampungan (reception facilities).

    Dalam FGD kali ini, narasumber berasal dari Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut yang menyampaikan materi tentang kebijakan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan reception facilities di pelabuhan serta implementasinya di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, KSOP Utama Tanjung Priok juga menyampaikan materi tentang pengawasan pada implementasi reception facilities di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Turut hadir sebagai peserta perwakilan Direktorat Kepelabuhanan, Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, KSOP Utama Tanjung Priok, PT Pelindo, Balai Besar Karantina Kesehatan Tanjung Priok, dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. (slo/mr)