Penulis: Lensa Madura

Sumenep, LensaMadura.Com-Setelah rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ( DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Sabtu (19/09/2020) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketupat, Kecamatan Ra’as, Sumenep terus bergerak. Diantaranya, dengan melakukan penempelan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Ketua PPS Ketupat Muhammad Zaini Musa menjelaskan, penempelan dilakukan ditempat umum. Seperti di balai desa, dekat perkampungan penduduk, dekat lembaga, dan tempat-tempat umum lainnya.

“Tujuannya, biar masyarakat luas tahu data DPS. Misal ada yang belum masuk data atau pindah TPS, segera hubungi kami,” ujarnya, sebagaimana rilis tertulis yang diterima media ini.

Desa Ketupat terdiri dari 13 TPS, dan DPS berjumlah 4263. Dusun Banlendur TPS 1 dan 2. Sedangkan Dusun Noko TPS 3 sampai 6. Untuk Dusun Tengah TPS 7 sampai 11, sedangkan Dusun Keranji TPS 12 dan 13. (*)

Lensamadura.com, Sumenep – Tim Gugus Covid 19 Kec. Raas, Kab. Sumenep melaksanakan operasi Yustisi di pelabauhan Dermaga kecamatan Raas. Sasaran awal adalah penumpang KM. Dharma Kartika yang tiba dari Pelabuhan Kalianget.

Ada beberapa penumpang yang terkena sanksi karena melanggar protokol kesehatan. Operasi Yustisi ini merupakan penerapan dari Inpres No. 6 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sumenep No. 55 tahun 2020.

“Masyarakat belum bisa berdisiplin dalam penggunaan masker untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang gunanya untuk memutus matarantai penularan dan penyebaran covid 19 di wilayah Kabupaten Sumenep khususnya,” ungkap Dony Prasetya salah satu anggota Polsek Kec. Raas. (19/09).

Dirinya menambahakan, masih banyak masyarakat yang menganggap remeh terhadap penyebaran dan penularan virus covid 19 di Sumenep khususnya di Kec. Raas. Tentu ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab tim gugus kecamatan saja, akan tetapi ini juga menjadi tanggungjawab kita semua. Selaku penegeka hukum dan kedisiplinan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri yang artian kita harus bisa bekerjasama antara tim gugus covid 19 dengan masyarakat  dalam memutus penyebaran covid19,” tambah Dony Prasetya.

Dalam operasi tersebut, penumpang yang melanggar diberikan sanksi fisik yang berupa Push-up dan kemudian diberikan masker oleh petugas agar kedepan tidak lupa atau lalai dalam menggunakan masker saat bepergian atau berktivitas.

“Penggunaan masker ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang bertujuan untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama, karena masker yang kita pakai melindungi orang lain, maskerku melindungimu dan maskermu menlindungiku,” pungkasnya. (Ros)

Lensamadura.com, Sumenep – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangnanagka Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep Madura melakukan penempelan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

“Silahkan untuk Masyarakat Desa Karangnangka cek nama anda di DPS, apabila belum terdaftar segera melapor  atau berkoordinasi dengan PPS. Untuk bisa masuk dalam daftar pemilih tetap nantinya,” ujar Saipurrahman selaku ketua PPS Karangnangka. (Sabtu,  19/09/2020).

Dirinya menambahkan, untuk penempelan DPS tersebut semaksimal mungkin ditempel ditempat-tempat strategis agar masyarakat Desa Karangnanagka muda menjangkau untuk mengecek DPS tersebut.

Waktu pengumuman DPS sepuluh hari. Mulai tanggal 19 September sampai 28 September 2020.

“Berdasarkan hasil rekapitulasi DPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.  untuk Desa Karangnanagka, ditetapkan sebanyak  2.902  Pemilih, terdiri dari 1.354 Laki-laki, 1.548 Perempuan dan tersebar di 4 Dususn serta 12 TPS.” kata Saipurrahman.

Kegiatan penempelan DPS tersebut bertujuan agar masyarakat tahu dan bisa mengecek daftar namanya, sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum. (Ros)

Lensamadura.com, Sumenep – Sesuai hasil rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Raas pada tanggal 19 September 2020 yang bertempat di Sekretariat PPK kecamatan Raas, menghimbau kepada seluruh PPS se-kecamatan Raas untuk melakukan penempelan Daftar Pemilih Sementara ( DPS) secara serentak di setiap balai desa dan tempat keramaian di setiap desa.

Rusydi Asy’ari selaku ketua PPK Kecamatan Raas menyampaikan bahwa Kecamatan Raas memiliki 9 desa divantaranya 7 desa daratan dan 2 desa kepulauan

“Namun untuk 2 desa di kepulauan ditunda karena kan kendala geografis dan faktor alam. Jadi tidak memungkinkan jika DPS ditempeli secara serentak,” (19/9)

Tahapan-tahapan yang sudah dilalui mulai dari DPHP berlanjut ke DPS adalah serangkaian tahapan menuju Pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Sumenep.

“Untuk masyarakat kecamatan Raas silahkan hari ini cek nama anda di setiap balai desa untuk memastikan apakah nama anda sudah terdaftar sebagai pemilih di tahun ini,” tambahnya Rusydi Asy’ari mantan aktivis PMII itu.

Sementara itu, Mahbubul Huda Divisi Data PPK Kecamatan Raas menyampaikan, jika ada masayarakat yang namanya belum terdaftar di DPS agar segera lapor ke PPS di desanya masing-masing.

“Sebab, satu suara menentukan roda pemerintahan 5 tahun kedepan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Asdariyah selaku Divisi Parmas dan SDM menegaskan bahwa nantinya PPS juga akan mengecek ulang daftar pemilih.

“Dan tugas PPS tidak hanya selesai dengan menempel saja, tetapi PPS juga bertugas untuk mengecek ulang pemilih khususnya masyarakat yang kurang paham atau yang buta huruf,” kata Asdariyah alumni STITA itu. (ros)

KABANJAHE-Kunjungan kerja hari ketiga ke Kabupaten Karo, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar marga Sitepu dari tokoh adat Karo, Malem Ukur Ginting. Pemberian marga tersebut dilakukan di aula kantor Bupati Karo, di Kabanjahe, Karo, Kamis (17/9/2020).

“Sejak hari ini, Bapak resmi bernama AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Sitepu. Sekaligus menjadi saudara dari Senator kami, Ibu Badikenita Sitepu. Dan Bapak juga sekaligus sudah menjadi warga Karo,” ujar Malem, seraya memakaikan baju adat khas Karo dengan disaksikan Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Dalam sambutannya, LaNyalla menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat Karo, atas pemberian marga Sitepu kepada dirinya. “Saya berterima kasih telah mendapat saudara baru di Kabupaten Karo. Sepertinya saya harus lebih sering ke sini,” tukasnya.

LaNyalla juga menyampaikan rasa empati kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat Karo, yang terkena dua musibah sekaligus. Yakni pandemi Covid-19 dan dampak erupsi Gunung Sinabung, yang hingga saat ini masih berada di siaga level III.

“Kami sangat bisa merasakan, terutama apa yang dirasakan para petani yang lahan dan kebunnya  terdampak erupsi dan terpapar debu vulkanik Gunung Sinabung. Seperti yang dialami para petani dari 6 Kecamatan di Karo, beberapa waktu lalu. Akibatnya 7 ribu hektare lahan hortikultura rusak, dengan kerugian mencapai Rp. 170 milyar,” ungkap LaNyalla.

Ditambahkan, dampak pandemi Covid-19 yang melambatkan ekonomi dan daya beli masyarakat juga menghantam para petani jeruk Karo. Karena pada musim panen kali ini, harga jual turun drastis. “Kiranya Pemkab Karo dapat mencari jalan keluar dengan membuka pasar baru, selain pasar yang sudah eksisting dan melemah saat ini,” harap LaNyalla.

Dalam kunjungan kerja di Karo, DPD RI juga meneruskan sejumah bantuan dari BNPB dan Kementerian Kesehatan RI. Dengan rincian dari BNPB terdiri atas; 4.000 pcs Masker dan 40 dirigen Hand Sanitizer. Sedangkan dari Kemenkes terdiri atas; 1.000 pcs Masker, 1.000 pcs alat Rapid Test dan 400 set baju Hazmat.

Sementara itu, Senator asal Karo, Badikanita Sitepu dalam paparannya meminta dukungan Ketua DPD RI dan Senator di Komite III, agar nilai-nlai kearifan lokal di Kabupaten Karo mendapat perhatian. “Saya minta dukungan kepada turang (abang, red) aku, karena sudah Sitepu kan,” tandasnya sontak mendapat aplaus dari tamu undangan.

Usai dari kantor Pemkab Karo, LaNyalla dengan didampingi Ketua PMI Sumut dan Bupati Karo bertolak menuju Desa Sukatepu, Kecamatan Taman Neran, Karo, untuk menghadiri peringatan hari lahir Palang Merah Indonesia ke-75, yang digelar PMI Sumut.

Selain menyerahkan sejumlah bantuan APD untuk penanganan Covid-19, LaNyalla dan Ketua PMI Sumut serta Bupati Karo juga melakukan penanaman pohon di desa yang berada di lereng Gunung Sinabung tersebut.

Sehari sebelum ke Karo, LaNyalla bersama rombongan menyempatkan diri bersilaturahim dengan Tuan Zikmal Fuad di Babussalam, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan LaNyalla dan rombongan dimaksudkan untuk meminta doa dari Tuan Guru Babussalam ke-12 tersebut.
PN terbesar di Indonesia itu, LaNyalla dan rombongan memberikan sumbangan dana Rp. 250 juta untuk penyelesaian pembangunan masjid Al Fathonah di SPN Hinai.

“Jangan dilihat nilainya, tapi semoga bermanfaat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan masjid ini,” ungkapnya. Bantuan uang tersebut terdiri dari Rp.100 juta dari LaNyalla, Rp.100 juta dari tokoh Sumut Rahmat Shah dan Rp.50 juta dari wakil ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.

Selain menyerahkan bantuan, LaNyalla bersama Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Martuani Sormin dan Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, juga melakukan penanaman pohon danMK benih ikan di SPN Hinai. (*)

MEDAN-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menerima kunjungan kerja Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman,  Medan, Rabu (16/9/2020).

Gubernur melaporkan beberapa hal yang menjadi pertanyaan LaNyalla dan sejumlah Senator lainnya. Salah satunya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut. “Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU dalam proses. Secepatnya, tahun ini kami targetkan 30% selesai,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Sementara terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, yang juga ditanyakan oleh Ketua DPD, disampaikan bahwa sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses. “Sudah ada perintah untuk dipindah ke Kabupaten Langkat,” ungkap Edy. 

Terhadap upaya DPD RI untuk memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Gubernur Edy sangat berharap dapat segera dilakukan. “Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad TNI itu.

Selain persoalan sengketa lahan dan tanah, LaNyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara. Di antaranya, Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.

Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu juga mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari 6 negara buyer, yakni Amerika, Jerman, Jepang, Korea, Belanda dan China. “Setahu saya, mereka masih membutuhkan lebih dari yang selama ini dapat dipenuhi oleh Sumut,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Senator asal Sumut, Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR. “Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Simarmata.

Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan, Pemprov Sumut sudah berupaya, meskipun kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal. Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp40 ribu/jam menjadi Rp90 ribu/jam. “Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR,” katanya, seraya menambahkan adanya subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp.50 ribu/bulan/siswa.

Sementara terkait penanganan Covid-19, Senator Sumut lainnya, Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan kepulauan Nias. Mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di kepulauan tersebut. Apalagi dari sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.

“Betul, karena itu kami membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang),” ungkap Gubernur Edy.

Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN, akibat target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi. “Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” pungkas Alirman Sori, Senator asal Sumatera Barat.

LaNyalla, selain ditemani Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, juga didampingi empat Senator asal Sumatera Utara, Pdt. Willem TP Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Juga tampak Senator Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) serta Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang juga Ketua PMI Sumatera Utara. (*)

MEDAN-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyanggupi dan siap memperjuangkan permintaan khusus yang disampaikan Sekjen Pengurus Besar Al Wasliyah, KH Masyhuril Khamis, tentang harapan ormas Al Wasliyah agar pendiri Al Jam’iyatul Wasliyah, diangkat menjadi pahlawan nasional.

Demikian disampaikan LaNyalla di aula Udin Sjamsuddin Djajaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah Jalan Gedung Arca Medan, Selasa (15/9/2020) siang, dalam rangkaian kunjungan kerja hari pertama Ketua DPD RI di Sumatera Utara. Kampus tersebut menjadi tujuan pertama LaNyalla beserta rombongan di Kota Medan.

Dikatakan LaNyalla, semangat berdirinya Al Wasliyah yang digagas para pendirinya, yakni Tuanku H Ismail Banda, HM Arsyad Tahlib dan H Abdurrahman Syihab sama dan sebangun dengan semangat pendiri ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yakni untuk melepaskan bangsa ini dari penjahahan, menuju kemerdekaan yang hakiki.

“Artinya, ketiga ormas Islam tersebut memiliki kesamaan tujuan. Dan kalau kita baca di beberapa literatur, karena tahun berdirinya juga berdekatan, semua tokoh yang terlibat di dalam tiga organisasi itu adalah sahabat satu sama lain. Mereka menuntut ilmu dengan silsilah guru yang sama di Timur Tengah,” tandas LaNyalla.

Oleh karena itu, dirinya siap meperjuangkan keinginan ormas Islam tersebut. Apalagi, katanya, DPD punya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan stakeholder di daerah. “Dan Al Wasliyah kita lihat sangat concern dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam. Kita para Senator, khususnya Senator dari Sumatera Utara, apalagi saudara Dedi Iskandar Batubara juga menjadi pengurus di Al Wasliyah. Jadi insya Allah segera ada jalan,” ungkapnya.

Siang itu, LaNyalla juga menandatangani MoU antara DPD RI dengan UMN Al Washliyah serta 5 perguruan tinggi di bawah naungan PB Al Washliyah lainnya, antara lain Universitas Al Wasliyah Medan, Universitas Al Wasliyah Labuhan Batu, STIT Al-Washliyah Binjai dan STIE Al-Washliyah Sibolga.

Ikut menyaksikan penandatanganan  tersebut, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, serta empat Senator asal Sumut, Pdt. Willem Tumpal Pandopotan Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Tampak pula sejumlah Senator dari sejumlah provinsi, di antaranya Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Rahmat Shah, mantan anggota DPD asal Sumut. (*)

Foto: neo-demokrasi.com

Surabaya, LensaMadura.Com-Universitas Trunojoyo Madura (UTM) melakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Rabu (09/09/2020).

UTM menggandeng ITS terutama dibidang teknologi. Sebab, UTM bermaksud meneliti potensi alam Madura. Terutama pengembangan potensi pertanian. Seperti jagung, garam, kelautan dan potensi lain yang bisa menunjang perekonomian.

Kunjungan resmi ke kampus ITS Surabaya itu dipimpin Rektor UTM Bangkalan Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif MSi didampingi sejumlah pejabat rektorat.

Sementara, penyambutan dari pihak ITS dipimpin langsung Rektor ITS Prof. Dr. Ir Mochamad Ashari MEng dan jajaran.

“Dengan bagini ITS dapat bakerja sama dengan UTM dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” kata Rektor ITS saat menyambut rombongan dari UTM sebagaimana dilansir NeoDemokrasi.Com.

Guru besar teknik Elektro ITS melanjutkan, MoU ini diharapkan bermamfaat untuk Madura. Mulai bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan Madura secara umum.

Sementara, Rektor UTM yang akrab disapa Syarif ini menjelaskan, lembaga pendidikan yang dipimpinnya itu telah memiliki hasil penelitian dan inovasi.

Hanya saja, masih seperti dilansir NeoDemokrasi. Com, UTM terdapat beberapa kendala. Terutama, kurangnya kemampuan dalam bidang teknik. Seperti untuk membuat teknologi yang bermamfaat untuk Madura.

“Oleh karena itu, kami mengajak ITS bekerjasama dibidang teknologi untuk membantu pengembangan potensi alam di pulau Madura,” jelas Rektor UTM masih seperti keterangan yang dikutip di NeoDemokrasi.Com itu.

Sementara, Wakil Rektor (Warek) I UTM Bidang Akademik Dr Deni Setya Bagus Yuherawan S.H, M.S menambahkan, seluruh kegiatan akademik UTM kini difokuskan untuk pengembangan potensi alam Madura.

“Tujuan MoU ini untuk kesejahteraan masyarakat Madura,” tuturnya.
Informasi yang diperoleh UTM dari petinggi ITS, cukup penting sebagai bekal penelitian untuk pengembangan alam Madura.

Diantaranya, ITS memiliki sebuah penelitian sesuai potensi alam Madura. Yaitu, pembuatan baterai lithium dari garam rakyat. Penelitian itu dibuat oleh Departemen  Fisika ITS.

Menanggapi hal itu, dekan fakultas pertanian UTM Ir. Slamet  Subari MS mengurai permasalahan yang dihadapinya.
Pertama, penelitian pada tanaman jagung yang dilakukan UTM. Meski sukses secara akademik, tapi pengaplikasian dilapangan sulit. Sebab, Madura kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Banyak orang Madura memilih merantau. Saya harap ITS memiliki teknologi tepat guna menggantikan peran SDM,” harapnya.
Selain itu, UTM kepada ITS mengajukan pentingnya penelitian daun kelor. Kemudian pertukaran mahasiswa, dosen dan menbuat modifikasi garam. (Dan/To)

LensaMadura.Com – Dalam rangkaian HUT ke-59 Korem 132/Tadulako,  menggelar lomba burung berkicau Se-Sulawesi Tengah di Gantangan Samudera Eks UNTAD Jl. Marjun Habi, Palu Barat. Minggu (13/09/2020).

Acara ini digelar sesuai  dengan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan, kegiatan tersebut dapat terwujud berkat kerjasama antara Korem 132/Tadulako, Kodim 1306/Donggala dan Korlap Ronggolawe.

Kasren 132/Tdl Kolonel Inf Dwi Suharjo mewakili Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, M. A membuka kegiatan lomba burung berkicau tersebut,
Adapun jenis burung yang dilombakan diantaranya Cucak Ijo, Love Bird, Kacer, Rio-rio, Kenari, Kolibri dan Murai Batu. Hadiah yang direbutkan yaitu bonus uang tunai, piala dan piagam sesuai kriteria yang di lombakan. Penilaian lomba kicau burung ditentukan oleh tim juri Ronggolawe Nusantara dengan kriteria kicauan burung yang paling merdu, menarik serta gaya dan durasi.

Lanjut Kasrem,  lomba burung berkicau tersebut  bertujuan sebagai sarana silahturahmi antara warga Korem 132/Tdl dengan seluruh kalangan masyarakat dan pecinta burung berkicau guna ikut melestarikan keberadaan burung berkicau. Sekaligus bentuk komunikasi sosial kreatif Korem 132/Tdl.

Dimasa mendatang diharapkan panitia penyelenggara dan komunitas burung berkicau dapat meningkatkan manajemennya menjadi yang lebih luas, karena lomba semacam ini dapat memberikan masukan nilai ekonomi bagi negara melalui dunia pariwisata, baik dari manca negara maupun dari dalam negeri sendiri, meski saat ini sifatnya masih domestik, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai upaya melestarikan jenis hewan unggas terutama burung. Ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasrem 132/Tdl Kolonel Inf Dwi Suharjo, Dandim 1306/Dgl Letkol Inf Heri Bambang Wahyudi, S.I.P, Kasiter Korem 132/Tdl, Kasdim 1306/Donggala dan tamu undangan lainnya. (Penrem 132/Tdl).

JAKARTA-DPD RI mengingatkan, sekaligus memberi masukan kepada KPU RI dan Bawaslu RI terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencana digelar 9 Desember 2020 mendatang. Sejumlah aspirasi dari daerah disampaikan secara langsung kepada kedua lembaga inti penyelenggara Pilkada tersebut.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, dalam Sidang Paripurna bulan Juni silam, DPD RI memang memahami keinginan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, namun DPD RI juga mencatat keberatan yang diajukan Komite I DPD RI atas hajatan demokrasi di daerah tersebut. Demikian disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU RI Arif Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan, Senin (14/9/2020) pagi di Jakarta.

Didampingi Ketua Komite I Fachrul Razi, LaNyalla menyampaikan adanya banyak pelanggaran protokol kesehatan dan potensi penurunan kualitas demokrasi akibat praktek kecurangan atau pemanfaatan secara terselubung situasi wabah Covid-19 oleh sejumlah calon, khususnya calon dari kalangan Petahana. “Semua catatan tersebut ada di Komite I, nanti Senator Fachrul Razi dapat menyampaikan secara lebih detil,” ungkapnya.

Ia berharap, Bawaslu sebagai garda terdepan yang menjamin kualitas pilkada berjalan dengan baik, dapat tetap dengan tegas bekerja. Dengan memberikan evaluasi secara berkala dan terbuka kepada publik, atas proses tahapan Pilkada yang berjalan. Sehingga bisa menjadi masukan bagi semua pihak. Terutama KPU RI dan KPU di daerah. Juga bagi para Senator dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Di tempat yang sama, ketua Komite I yang juga Senator asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan pihaknya memang menjadikan opsi penundaan Pilkada sebagai sikap Komite I. Mengingat beberapa temuan dan ancaman masalah. Terutama potensi Pilkada sebagai klaster massal penyebaran Covid-19. “Ini sudah kami sampaikan, mengingat ada pintu untuk melakukan penundaan atau pemberhentian tahapan pilkada di dalam UU Pilkada,” urainya.

Ditambahkan Fachrul, Komite I juga telah menggelar rapat konsultasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung, tentang kesiapan dua institusi tersebut untuk mendukung secara penuh kerja Bawaslu RI dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan Pilkada. “Dan kemarin telah terbukti adanya pelanggaran protokol Covid saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU di daerah,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI Abhan meyakinkan Pimpinan DPD RI dan para Senator bahwa pihaknya mampu menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi. Kami memang memiliki keterbatasan SDM, tetapi kami mendapat back up penuh dari institusi lain. Mulai dari Satpol PP, Polisi hingga Kejaksaan. “Dari pengalaman sebelumnya, ada beberapa pelanggaran Pilkada dan Pemilu yang kami proses hingga ke ranah hukum dan diadili di pengadilan,” tukasnya.

Sementara Ketua KPU RI Arief Budiman membenarkan bahwa ada beberapa calon peserta Pilkada yang positif terpapar Covid-19. Bahkan per 14 September 2020, angkanya telah menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 provinsi. “Sebelumnya di media masih 59. Sekarangh sudah menjadi 63. Tetapi kami telah menyiapkan protokol dan prosedur serta skema untuk menjawab persoalan tersebut,” urainya.

Arief pun menjelaskan beberapa hal terkait prosedur protokol Kesehatan yang akan diberlakukan di semua tahapan Pilkada serentak Desember nanti. Salah satunya aturan jumlah peserta kampanye. Dimana pada sesi debat, hanya dapat dihadiri 50 orang, yang dibagi dari total pasangan calon. Dan kampanye akbar satu paslon, hanya boleh dihadiri maksimal 100 orang dengan protokol yang juga ketat.

“Jadi dalam debat nanti, kalau pasangan calon ada 2, maka kuota 50 orang dibagi dua, masing-masing paslon hanya boleh membawa 25 pendukung. Kalau ada 5 pasangan, ya masing-masing hanya boleh membawa 10 orang pendukung. Itu pun dengan syarat protokol yang ketat. Termasuk saat hari H pemilihan, bagi pemilih yang positif Covid dan dalam isolasi, petugas yang mendatangi, dengan APD standar, semua sudah kami simulasikan,” tandasnya.

Ditambahkan Arief, dari total tambahan anggaran yang semula direncanakan Rp.4,7 trilyun, KPU berhasil memangkas menjadi Rp.3,7 trilyun, menyusul penurunan biaya rapid test yang telah dipagu oleh Kemenkes. “Dan dari total dana tersebut hanya Rp.5 milyar yang dipergunakan oleh KPU RI, sisianya semua dialokasikan ke KPU di daerah. Dan dana itu sebagian dipergunakan untuk keterlibatan 3,3 juta tenaga honorer di daerah. Ini juga diharapkan menghidupkan roda perekonomian di daerah,” pungkasnya. (*)

JAKARTA-Tiga isu utama yang menjadi kepentingan sekaligus hak para penyandang disabilitas di Indonesia, menjadi fokus Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan meminta para Senator di 34 provinsi lakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Ketiga fokus tersebut ada di antara 26 hak disabilitas yang dijamin UU. Yakni, hak akses Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan. “Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah,” demikian dikatakan LaNyalla saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Dikatakan LaNyalla, pihaknya meminta data dan masukan dari pengurus PPDI tentang implementasi di lapangan tiga hak tersebut. Terutama praktek kewajiban penyerapan kuota pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan. “Ini perlu dilakukan check and recheck di lapangan, termasuk berapa yang wiraswasta dan apa kendala yang dihadapi,” tandasnya.

Sebab, data di Kemensos, dari kelompok penduduk usia produktif, 19 sampai 59 tahun yang tercatat sebanyak 162 juta jiwa lebih, terdapat penyandang disabilitas kategori sedang sekitar 9,5 juta jiwa. Sementara penyandang disabilitas kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa. “Karena bagi kami, konstitusi di Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 sudah jelas menyatakan; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ungkapnya.

Demikian juga dengan akses Pendidikan. Masih banyak anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum bisa masuk di sekolah umum. Sehingga terpaksa masuk di SLB. Hal ini diakibatkan karena masih banyak guru sekolah yang belum memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan tentang metode pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

“Padahal jumlah anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak. Dari total jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun yang tercatat sekitar 38 juta jiwa, terdapat 600 ribu jiwa lebih penyandang disabilitas kategori sedang. Sementara tercatat sekitar 173 ribu jiwa menyandang disabilitas kategori berat, ini juga perlu didata dengan benar, kalau di kota besar mungkin tertangani, bagaimana dengan di desa-desa?,” tanya LaNyalla.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyuarakan kepada pemerintah perlunya sensus disabilitas Indonesia. Bukan sekadar data dari survei atau yang ada di Kemensos. Tapi benar-benar berasal dari data sensus kependudukan. “Sehingga angka Indek Pembangunan Manusia juga mencakup kelompok penyandang disabilitas,” harap Gufroni Sakaril, Ketua Umum DPP PPDI.

Senada dengan Gufroni, anggota dewan Pembina DPP PPDI, Siswadi, juga berharap DPD RI melakukan pengawasan terhadap implementasi Pasal 27 UU No.8/2016, yang memerintahkan kepada Pemda untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas di dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). “Sehingga para penyandang disabilitas mendapat hak yang sama di setiap daerah, minimal ketimpangan yang ada tidak terlalu jauh,” pintanya.

Menanggapi beberapa masukan dari pengurus PPDI dan arahan Ketua DPD RI, ketua Komite I Fahcrul Razi dan wakil ketua Komite II Bustami Zainuddin menyatakan akan memasukkan isu tersebut dalam agenda prioritas komite DPD RI. “Sebab menurut saya, UU No.8/2016 ini tidak hanya domain Kementerian Sosial, tetapi multi kementerian. Saya pikir dari komite I sampai IV bisa terlibat. Apalagi sudah menjadi arahan Ketua DPD agar menjadi fokus kami,” cetusnya.

Senada, Bustami, juga mengusulkan kepada PPDI yang memiliki pengurus wilayah di 34 provinsi untuk secara aktif menjalin komunikasi dengan Senator yang ada di masing-masing provinsi. “Kalau perlu minta salah satu dari mereka untuk masuk sebagai pembina atau penasehat PPDI wilayah. Insya Allah tidak ada yang keberatan. Sebab ini memperjuangkan kepentingan saudara sebangsa yang mengalami keterbatasan,” ungkapnya.

Sependapat, wakil ketua III DPD RI Sultan Najamudin yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengakui jika Indonesia masih kalah ramah terhadap penyandang disabilitas dibanding negara tetangga Malaysia. “Ini juga menjadi catatan khusus kami, terkait  kebijakan dan sarana publik. Dengan Malaysia aja masih kalah, apalagi dengan Australia,” tandas Senator asal Bengkulu tersebut.

Sejumlah pengurus dari DPP PPDI turut mendampingi ketua umum Gufroni Sakaril dan dewan pembina Siswadi, di antaranya Permas Alamasyah, Hernawati, Inna Attaiakal, Paulene Wibowo dan Suharta Djaya. (*)

K. Ahmad Baihaqi (kanan) pengasuh musolla Ar-Rausi Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Sumenep, Madura, Jawa Timur dan Ketua BPD KKSS Sumenep Hari Mursaha (kiri) saat melihat langsung lahan yang direncanakan akan dibangun asrama khusus anak yatim Minggu sore, 13 September 2020. Foto Yanto LensaMadura.Com

Sumenep, LensaMadura.Com – Organisasi Badan Pengurus Daerah Kerukunan Sulawesi Selatan (BPD  KKSS) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur siap bangun asrama khusus anak yatim.

Pembangunan gedung untuk menampung anak yatim itu direncanakan di lahan sekitar musolla Ar-Rausi, RT 004 RW 004, Dusun Pandan, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten Sumenep.

Kegiatan untuk pengabdian kepada pengembangan pendidikan anak yatim itu atas kerjasama BPD KKSS Sumenep dan Musolla Ar-Rausi.

K. Ahmad Baihaqi, pengasuh musolla Ar-Rausi mengatakan, rencana tersebut atas kesepakatan bersama BPD KKSS Sumenep.

“Kami bermaksud menampung anak yatim di asrama ketika bangunan berdiri,” tuturnya saat mengajak LensaMadura.Com melihat lokasi disisi utara musolla Minggu sore, 13 September 2020.

Lahan yang masih ditumbuhi rerumputan liar ini direncanakan akan dibangun hingga beberapa kamar.
Sementara, Ketua BPD KKSS Sumenep Hari Mursaha menceritakan, rencana itu berawal dari keterpanggilan.
Yaitu, pihaknya sering mendapatkan informasi anak yatim sangat membutuhkan pengayoman. Terutama, pendidikan keagamaan.

“Atas hal itu, organisasi kami bersama kiai di Desa Ambunten Tengah itu komitmen akan bangun asrama,”tutur aktivis ormas Pemuda Pancasila (PP) ini.

Masih menurut pria yang dipanggil Heri Gondrong ini, kini tahap persiapan pembangunan.

“Untuk lahan sudah siap. Selanjutnya fokus menyiapkan material bangunan. Semoga usaha kami untuk mengumpulkan bahan-bahan bangunan segera terwujud. Mohon sambungan doanya dan dukungan semua pihak,” pungkas kata pria berdarah Bugis yang tinggal di Desa Jabaan, Kecamatan Manding, Sumenep ini. (To)

LensaMadura.Com – Setelah kegiatan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri ke Palu untuk memantau pelaksanaan penegakan disiplin Prokes Covid-19, pada tanggal 11/9/20 di wilayah Sulteng, Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G.Matondang S.I.P., MM., M.Tr (Han) yang didampingi Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf M.A beserta para Kasi Korem 132/Tadulako, melaksanakan Bhakti Sosial ke 2 (dua) di Kecamatan Lembah Napu, yaitu Lore Utara dan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, (12/9)

Dalam perjalanan menuju sasaran Bhakti Sosial, Pangdam XIII/Merdeka dan rombongan juga menyempatkan untuk berkunjung ke Polsek Napu dan Koramil 1307-10/Napu. Adapun sasaran Bhakti Sosial kali ini adalah jemaat Gereja Katolik Santo Stefanus di Desa Tamadue dan sekolah madarasyah Hajar Aswad di Desa Watumaeta.

Selain pemberian bantuan berupa sembako dalam kegiatan bhakti sosial di Gereja Katolik Santo Stefanus di Desa Tamadue, Pangdam XIII/Merdeka juga mengedukasi masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah. Pangdam menyampaikan, aparat TNI dan Polri di wilayah akan bersinergi membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat ditengah wabah Covid-19 saat ini.

Usai kegiatan bakti sosial di Gereja Katolik Santo Stefanus, Pangdam XIII/Merdeka beserta rombongan melanjutkan perjalan ke sasaran kedua di Sekolah Madarasyah Hajar Aswad.

Pada kesempatan ini, Kepala Sekolah Madarasyah Hajar Aswad dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada bapak Pangdam XIII/Mdk bersama rombongan yang telah menyempatkan berkunjung kesini untuk melihat keadaan warga sekolah.

Lanjut, kami tinggal di wilayah mesjid Hajar Aswad. “Kami menyampaikan bahwa madarasyah sekolah kami setia kepada NKRI dan  kami selalu mengikuti kurikulum dari Kementrian Agama.” Tegas Bpk kepala sekolah

Pada kesempatan yang sama, “Saya Selaku Pangdam XIII/Merdeka mengucapakan terimakasih banyak kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yg sudah hadir dalam kegiatan ini, perlu di ketahui bahwa kami juga melaksanakan operasi Tinombala. Apabila ada yang orang tidak di kenal di Desa ini atau mengancam masyarakat, segera laporkan ke petugas atau aparat TNI dan Polri setempat.” Ucap Pangdam.

Kegiatan bhakti sosial ini berlangsung aman dan lancar dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, M. A, Asintel Kasdam, Kolonel Inf Ignatius Wiwoho, Asops Kasdam, Kolonel Inf Raden A. Prasetyo, Para Kasi Rem 132/Tdl dan Dandim 1307/Poso. (Penrem_132)