Penulis: Lensa Madura

SUMENEP, Lensa Madura – Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades serentak 2021 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, digelar dengan protokol kesehatan Covid-19. Berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Kamis 16 Desember 2021.

Pantauan Lensa Madura di lokasi, pelantikan tersebut disambut dan diringi dengan hujan gerimis. Seolah ikut serta memberkati acara khidmat itu.

“Ini petanda berkah di acara yang sakral ini,” kata Mahrus salah satu pemuda Sumenep.

Terdapat 88 kepala desa yang dilantik, terdiri dari 84 desa hasil Pilkades serentak dan 4 desa hasil Pilkades PAW.

Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyampaikan, kepala desa yang baru dilantik harus melayani masyarakat dengan sebaik mungkin.

“Hal-hal yang berkaitan dengan desa, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepala desa,” kata Fauzi dalam sambutannya.

Dirinya juga mengingatkan, bahwa menjadi kepala desa bukanlah tugas yang ringan. Menurutnya, kepala desa terikat oleh aturan dan undang-undang.

“Ada rambu-rambu, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi untuk mengambil suatu kebijakan,” pungkasnya. (rif)

SUMENEP, Lensa Madura – Akses Jalan Pantura Penghubung antara Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong Pulau Sapudi Sumenep ambrol Selasa, 7 Desember 2021.

Badan jalan ambrol akibat terjangan ombak itu terjadi di dua titik. Tepatnya di Desa Sonok, Kecamatan Nonggunong. Kemudian di Desa Tarebung, Kecamatan Gayam, pulau Sapudi.

Dari pantauan Lensa Madura.Com di lokasi, dua titik jalan beraspal dan ambles itu jalan poros.

Akses utama jalan masyarakat Kecamatan Nonggunong ke Kecamatan Gayam serta sebaliknya.

Aktivis KNPI Pulau Sapudi Hasan Alhakiki mengatakan, jika kerusakan jalan yang hampir nyaris putus itu tidak segera ditangani akan semakin meluas.

Akan berdampak pada lumpuhnya pergerakan ekonomi masyarakat setempat.

“Saya minta pemerintah daerah agar segera menangani. jika tidak, ini akan semakin meluas. Kasian Masyarakat,” tuturnya.

Di samping itu, menurut Ikbal, Kasi Pemerintahan Kecamatan Gayam saat mantau ke tempat lokasi bersama koramil Sapudi mengatakan, ruas jalan mengalami keruskan akibat hantaman ombak besar yang terjadi sepekan terakhir.

“Apalagi di sepanjang jalan ini tidak ada batu pemecah ombak dan tanaman mangrove. Jika ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan sepanjang jalan di Desa Tarebung ini akan habis kena hantaman ombak,” urainya.

Di tempat yang sama, Ahmadi Ketua AWALS (Asosiasi Wartawan dan LSM Sapudi) menyatakan, agar ada upaya perbaikan dan solusi jangka panjang.

“Namun jika dilihat panjangnya jalan yang ada di bibir pantai ini, penanaman mangrove akan menjadi solusi jangka panjang,” Pungkasnya. (Udi/Yan)

SUMENEP, Lensa Madura – DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sumenep dan PAC Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur ikut memeriahkan petik laut. Selasa, 7 Desember 2021 pagi.

Kegiatan petik laut nelayan Desa Dapenda, Legung Timur dan Legung Barat itu, bertempat di pantai Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang.

Kegiatan yang dikemas dengan doa bersama itu dilanjutkan dengan larung sesajen ke laut. Doa bersama berlangsung di asta Totale, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek.

H. Masdawi DPC PD Kabupaten Sumenep menuturkan, partainya hadir dan mendukung kegiatan nelayan di pesisir utara Batang-Batang itu.

“Demokrat hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat nelayan berdoa untuk kelancaran melaut,” ujar anggota DPRD Sumenep ini.

H. Masdawi menambahkan, para nelayan pada petik laut ini sangat antusias. Perahu nelayan dihias dan terlihat indah.

Partai yang dipimpin A. Suhaimi sebagai Ketua Plt DPC PD Sumenep ini berkomitmen untuk terus berupaya mendukung kepentingan nelayan.

Tentu, aspirasi nelayan penting terus disampaikan ke pemerintah. Demokrat siap kerjasama dan melayani nelayan.

“Petik laut cara nelayan mensyukuri hasil tangkapan dan cara mereka meningkatkan kerja kerasnya ke depan,” tandas H. Masdawi.

Petik laut kerjasama dengan DPC Partai Demokrat Sumenep ini, ketua panitia pelaksananya H. Omar, tokoh nelayan setempat.

Kegiatan ditutup hiburan kesenian topeng dalang pada Selasa malam. (Yan)

PAMEKASAN, Lensa Madura – Dalam rangka mendukung Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menjadikan Pamekasan kota literasi, maka kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dempo Barat 2 Pasean memberikan penghargaan kepada guru penggiat literasi yang ada di lembaganya.

Penghargaan tersebut diselenggarakan pada hari Sabtu (04/12/2021), bertempat di SDN Dempo Barat 2 Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dengan disaksikan oleh semua dewan guru beserta siswa-siswi.

Achmad Fauzi, S.Pd.SD Kepala SDN Dempo Barat 2 mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada dua orang guru yang ada di lembaganya, yaitu Kurnia Kusumaning Tias, S.Pd.SD dan Moh. Dasuki, S.Pd.I.

“Kedua guru tersebut merupakan guru yang telah berhasil menerbitkan buku,” ucapnya.

Dirinya berharap, dengan diberikannya penghargaan ini bisa memecut semangat guru lain dan siswa dalam mencintai dunia literasi, yang pada akhirnya bisa menghasilkan karya juga.

“Saya sangat berharap, kedua guru ini bisa membimbing guru lain dan juga siswa agar bisa menghasilkan karya seperti mereka” tambahnya mantap.

Fauzi – sapaan akrab Achmad Fauzi – juga memyampaikan, dirinya beserta semua Dewan Guru SDN Dempo Barat 2 bersedia dan berkomitmen untuk mendukung langkah Pemkab Pamekasan yang akan menjadikan Pamekasan sebagai Kota Literasi. (Das)

BANGKALAN, Lensa Madura – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) memberikan insentif kepada guru ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin). Penyerahan dilakukan secara simbolis kartu ATM dan berlangsung di dua tempat. Pertama di Balai Desa Tobeddung, Kecamatan Klampis dan di Pendapa Kecamatan Sepulu. Rabu, 01 Desember 2021.

Dilansir dari TribunMadura.com, total kartu ATM yang diberikan berjumlah 1.028 lembar sesuai dengan jumlah guru ngaji dan nguru madin.

Jika dirinci, 627 kartu diserahkan di Balai Desa Tobeddung, Kecamatan Klampis dan 401 kartu di Pendapa Kecamatan Sepulu.

“Alhamdulillah, dhapor paggun odhi’ (dapur tetap mengepul),” kata salah satu guru ngaji di sela Ra Latif menyerahkan kartu ATM di Pendapa Kecamatan Sepulu.

Setiap bulan, nguru ngaji dan madin tersebut mendapatkan Rp 200.000 yang diterima setiap tiga bulan sekali. Totalnya, setiap tiga bulan mereka menerima sebesar Rp 600.000 sebelum dipotong BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 32.000.

Ketua Koordinator Guru Ngaji-Madin Kecamatan Sepulu Abd. Wahid menyampaikan, bahwa sebelumnya dirinya bersama rekannya merasa gelisah karena tidak kunjung cair dan khawatiran terjadi pemotongan.

“Teman-teman bersyukur dengan sistem non tunai seperti ini. Bagi saya selaku koordinator, pencairan melalui kartu ATM seperti itu sangat melegakan. Teman-teman tidak curiga dan khawatir lagi ada pemotongan,” katanya seperti ditulis TribunMadura.com.

Program bantuan dana insentif setiap bulan tersebut telah berlangsung selama dua tahun terakhir, sejak pasangan Bupati Ra Latif dan Wakil Bupati Drs Mohni, MM memimpin Kabupaten Bangkalan

“Saat ini kemampuan Pemda Bangkalan dalam pemberian insentif bagi para guru ngaji dan madin masih senilai itu, jika dilihat dari nominlanya memang sangat jauh dari kata cukup,” ungkap Ra Latif dalam sambutannya.

Ia bersyukur, di tengah pandemi program pemberian insentif bagi para guru ngaji dan madin masih bisa bertahan. Sehingga bisa membantu meringankan dampak dari Covid-19.

Ra Latif juga akan terus berupaya agar insentif tersebut dapat terus berkelanjutan. “Kami berharap para guru ngaji dan madin tambah semangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas,” pungkasnya. (rif/tm)

BANDUNG, Lensa Madura – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menghadiri Rakernas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dikenal dengan Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) yang berlangsung di Bandung, pada 25 -28 November 2021.

Dalam sesinya, Senator Fachrul Razi turut membakar semangat para peserta yang hadir dari perangkat desa di seluruh Indonesia tersebut dengan mengatakan BPD sebagai mitra strategis DPD RI di Desa.

“Hari ini, anggaran untuk desa masih sangat terbatas, kesejahteraan bagi Badan Permusyawaratan Desa masih sangat minim, sudah saatnya sama sama kita perjuangkan BPD, perkuat wewenang kesejahteraan BPD,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih dipandang sebelah mata, wewenangnya masih lemah, tugas terlalu berat namun belum sejahtera, bahkan menurutnya masih ada yang digaji dibawah UMR. “Negara harus memperhatikan kesejahteraan desa khususnya BPD agar ada tunjangan selama menjabat maupun akhir masa jabatan dalam bentuk pensiun dan kesejahteraan lainnya bagi desa yang ditetapkan dalam revisi UU Desa,” tegasnya.

Menurut Fachrul Razi, selain masalah kesejahteraan, terdapat permasalahan lainnya yang saat ini terus diperjuangkan DPD RI melalui revisi UU Desa. “DPD RI terus berjuang mencari solusi agar UU Desa dapat melindungi aparatur desa secara hukum.

“Adapun BPD merupakan salah satu Lembaga Desa yang menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa sebagai demokratisasi desa. BPD memiliki fungsi dan tugas yang sangat strategis sebagai legislatif di desa dan penting dalam tahapan pengawasan dan penganggaran di Desa,” jelasnya.

Fachrul Razi menyayangkan akibat pandemi hari ini menjadi alasan bagi negara merevisi UU Desa dengan menggeser anggaran desa untuk kebutuhan pandemi, padahal anggaran desa sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Harusnya negara memberikan dana tambahan dalam penanganan pandemi, bukan menggunakan dana desa. “Tidak ada stakholder yang tahu, kami ingin katakan pergeseran anggaran. ini upaya mengkerdilkan desa,” ujar Fachrul Razi dalam orasinya dihadapan peserta rakernas BPD, Kamis (25/11).

Ketua Komite I Fachrul Razi Menambahkan, Undang – Undang Desa bersifat lex spesialis (hukum bersifat khusus). UU Desa memberi ruang adanya pendekatan asimetris yang sesuai dengan konteks dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan desa di Indonesia.

“Indonesia perlu strategi dan pendekatan baru untuk kesejahteraan rakyat diawali dari Desa. Melalu Peraturan Pemerintah (PP) Menteri PDTT, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Hari ini BPD dan DPD RI sama sama kita perjuangankan kesejahteraan dan penguatan BPD,” tegas Alumni Politik Universitas Indonesia tersebut.

Fachrul Razi juga mengajak BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bersuara dalam memperjuangkan amandemen konstitusi terkait penguatan DPD RI. “Kuncinya adalah amandemen konstitusi dengan penguatan DPD RI, penghapusan presidential threshold dan untuk desa perlunya penguatan Desa dan kesejahteraan perangkat desa dan BPD,” tutup Fachrul Razi

SUMENEP, Lensa Madura – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021 di Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Sumenep, Madura, Jawa Timur, usai digelar pada Kamis 25 November 2021. Dalam pesta demokrasi tersebut diikuti oleh dua calon kepala desa (Cakades), yakni Jamik nomor urut 01 dan Atnawi nomor urut 02.

Hasilnya, Atnawi memperoleh 667 suara, unggul sebanyak 112 suara dari rivalnya yang memeroleh 555 suara.

“Kemenangan ini khusus epon untuk disa Badur, sadaja epon (kemenangan ini khusus untuk desa Badur, semuanya),” kata Atnawi dalam video yang beredar, sesaat setelah dirinya dinyatakan menang.

Dengan kemenangan Atnawi, kini desa Badur memiliki pemimpin baru, setelah dua periode sebelumnya dipimpin oleh Jamik.

Berangkat dari itu, salah satu pemuda desa Badur, Rudi Hartono berharap bahwa pemimpin yang baru harus mampu merangkul semua masyarakat dan tidak pandang bulu.

“Selain itu, harus konsisten dengan niat awal pencalonannya. Sesuai visi-misi,” katanya melalui WhatsApp. Jumat,  26 November 2021.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di desa Badur sangat potensial. Dan kedua hal tersebut menjadi fondasi untuk kemajuan desa.

“Tapi yang paling penting adalah pembangunan infastruktur di desa Badur ini,” tambah Rudi alumni Inkadha Sumenep itu.

Selain itu, lanjut Rudi, yang paling utama juga adalah balai desa. Kalau tidak ada balai desa, nanti kinerja perangkat tidak akan maksimal.

Dia juga berharap, demi kemajuan desa Badur pengelolaan sistem kepemerintahan desa nantinya harus benar-benar difungsikan sesuai kinerja dan tupoksi masing-masing.

“Iya sistemnya memang harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas, punya skill,” kata mantan aktivis PMII itu.

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu tim sukses (Timses) 02 Ach. Efendi. Menurutnya, kemenangan tersebut bukan hanya kemenangan kubu 02, tetapi kemenangan masyarakat Badur secara keseluruhan.

“Hari ini tidak ada kubu 01 dan kubu 02. Hari kita melebur menjadi satu. Satu tujuan menjadikan desa Badur semakin maju dan sejahtera,” kata Fendi pemuda Badur tulen itu.

Dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengawal kepemerintahan yang baru agar selalu mengedepankan kepentingan warga Badur.

“Hentikan polarisasi, mari kita kawal agar tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan transparan,” tandas alumni STKIP PGRI Sumenep itu.

Perlu diketahui, di Desa Badur jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.314 orang. Tersebar di dusun Jalao’an 226 hak pilih, dusun Perreng 377 hak pilih, dusun Candi 222 hak pilih, dusun Talaran 173, dan Dusun Mura’as 316 hak pilih. Adapun jumlah suara yang menggunakan hak pilih 1.237, dan jumlah surat suara sah yakni 1.222. (busaki)

SURABAYA, Lensa Madura – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong pedagang kaki lima (PKL) di Jawa Timur manfaatkan digitalisasi guna memperluas cakupan pasar.

Menurutnya, sebagai penggerak ekonomi Indonesia, pedagang kaki lima atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu beradaptasi dan mulai memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnisnya agar dapat meningkatkan daya saing di era kenormalan baru pasca covid-19.

“Pandemi covid-19 ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang mengalami shifting ke arah virtual atau digital. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk berinovasi dalam hal menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk berbelanja dari rumah,” ungkap Khofifah saat Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 28 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Jawa Timur periode 2021 – 2025 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/11).

Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Hero Samudra melantik Deky Sugeng Atimawan sebagai Ketua DPW APKLI Jatim Periode 2021-2025. Sebagaimana yang tertuang dalam SK DPP APKLI.

Khofifah menyebutkan, semakin cepat pelaku UMKM masuk dalam ekosistem digital, maka semakin cepat pula mereka bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19. Situasi ini, kata dia, harus bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM untuk hijrah, bukan hanya menjadi objek tetapi juga menjadi subjek dalam era digitalisasi.

Mengutip pernyataan Jack Ma Founder Market place Alibaba, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa pada tahun 2030 UMKM akan melakukan transaksi perdagangan melalui sistem online. Dan 85% pelakunya adalah e-commerce.

“Pedagang kaki lima, pengusaha mikro, ultra mikro dan UMKM termasuk anggota APKLI Jatim harus dapat menyesuaikan dengan transformasi digital. Sebagai contoh bisa dengan meningkatkan kualitas, daya jual, packaging yang menarik, dan sistem marketing yang efektif untuk dapat bersaing dengan yang lain,” imbuhnya.

“Bagaimana kemudian standardisasi yang harus dilakukan, seperti penggunaan pewarna dan minyak goreng yang memang seharusnya tidak menggunakan minyak goreng yang telah berulang kali digunakan untuk menggoreng,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menegaskan bahwa para pelaku UMKM termasuk pedagang kaki lima yang diwadahi oleh APKLI berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman modal murah untuk usaha dari Bank UMKM Jatim.

Untuk pinjaman senilai Rp 10 juta, jelas Khofifah, bunga dari pinjaman tersebut akan disubsidi 8% dari APBD Jatim dan sisanya sebesar 3% ditanggung oleh peminjam. Sehingga hal tersebut diharapkan bisa membuat para pelaku UMKM mendapatkan keringanan dalam pengajuan pinjaman tersebut.

“Kalau panjenengan semua yang di sini kalau mau prioritas, saya yang mendisposisi bahwa semua yang hadir di sini adalah prioritas,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Khofifah juga menjelaskan bahwa ada kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, ultra mikro dan pedagang kecil untuk dapat masuk dalam aplikasi Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo). Hanya saja teknisnya harus dikomunikasikan dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

“Untuk bisa mengakses pengadaan barang dan jasa cukup dengan memiliki KTP dan NPWP, tidak harus berbentuk CV atau PT. Dan yang paling banyak memang Mamin (makanan dan minuman). Kalau di pedagang kaki lima kan yang banyak juga makanan dan minuman,” paparnya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan permodalan kepada APKLI Jatim sebesar Rp 50 juta yang diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah kepada Ketua DPW APKLI Jatim.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Pusat Hero Samudra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Gubernur Khofifah sehingga APKLI Jatim dapat melakukan pelantikan dan pengukuhan DPW dan DPD APKLI Jatim di Gedung Negara Grahadi. Ia juga menyampaikan keluh kesah yang dirasakan para pedagang kaki lima. Diantaranya sering kali mereka identik dengan pedagang yang kotor, kumuh, dan tidak tertib.

Namun demikian, Ia berjanji mengajak seluruh DPD APKLI Jatim untuk menggerakkan semua anggotanya agar mampu membuktikan bahwa mereka dapat berdagang dengan bersih, tertib dan teratur. Mereka juga meminta agar disediakan lahan agar mereka dapat berdagang di lokasi tersebut secara terpusat dan menjadi bagian dari wisata kuliner di setiap Kabupaten Kota di Jawa Timur.

“Kerahkan seluruh DPD, kita buktikan bahwa kita bisa membuat kota-kota di Jawa Timur bersih. Kita bisa jualan yang bagus, kita bisa jualan bersih dan tertib. Berjuala tapi tetap bersih, ini adalah janji kita yang harus kita realisasikan,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, Wakil Ketua Umum DPP APKLI Pusat Hero Samudra, Dewan Penasehat DPW APKLI Jatim Dwi Ariady Kusuma, Ketua DPW APKLI Deky Sugeng. Juga beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim diantaranya Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim. (*)

SUMENEP, Lensa Madura – Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPD) Sumenep melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertampat di Aula Disabilitas Jl. Dr. Soetomo (sebelah timur taman Adipura), Jumat 12 November 2021.

Kegiatan tersebut diisi dengan siraman rohani, yakni ceramah kegamaan oleh KH. Ali Mawardi. Kurang lebih 200 orang penyandang disabilitas se-Sumenep hadir dalam kegiatan itu.

Ketua panitia Erlan Budiharto menyampaikan, PPDS sebagai tempat perkumpulan penyandang disabilitas akan selalu memberikan tempat terbaik kepada seluruh anggotanya.

“Kami sebagai pengurus akan mengusahakan kesajahteraan untuk anggota kita sendiri,” katanya.

Lebih lanjut dia berharap, dengan adanya kegiatan itu masyakat bisa tau bahwa PPDS itu ada, khusunya di kabupaten Sumenep.

“Supaya orang-orang di luar sana tau keberadaan kami,” tambahnya.

Dirinya juga berharap kepada pemerintah daerah khusunya Bupati Sumenep, agar bisa memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas.

“Kita ini ada, dan berharap Pak Bupati mensupport demi kemajuan PPDS,” pungkasnya. (Rif)

SUMENEP, Lensa Madura -Pemerintah Desa (Pemdes) Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Senin, 15 November 2021.

Kegiatan tersebut untuk 54 penerima manfaat. Penyerahan uang tunai Rp.300 ribu untuk setiap penerima ini berlangsung di Balai Desa Gapura Timur.

Washil SY, salah satu perangkat Desa Gapura Timur mengatakan, BLT DD yang telah disalurkan itu merupakan jatah November 2021.

“Kami himbau masyarakat penerima untuk memanfaatkan dana BLT DD untuk hal-hal produktif. Bukan dibelanjakan hanya untuk kepentingan konsumtif,” pungkas Wasyil.

Sekadar diketahui, kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Forkopimka Gapura. Di antaranya perwakilan kecamatan, Koramil dan Polsek Gapura serta pendamping desa. (Yan)