SUMENEP, lensamadura.com – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemerintah Kabupaten Sumenep, Senin 5 Agustus 2024.
Kedatangan mereka dalam rangka menyoal dugaan mangkraknya mega proyek yang bersumber dari APBN dan APBD selama kepemimpinan Fauzi-Eva.
“Ini adalah kegagalan kepemimpinan Bupati sejak awal hingga akhir masa jabatannya, kemiskinan ekstrem, Sumenep masih menduduki peringkat tertinggi ketiga se-Jawa Timur,” kata Syaiful Bahri saat orasi.
Ipung, sapaan Syaiful Bahri menuduh, ada rekayasa data masyarakat miskin oleh dinas terkait, sehingga menyebabkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Lemahnya upaya Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan delapan program unggulan yang menjadi janji politik Fauzi-Eva ini terkesan hanya omongan kosong menjelang Pilkada yang bakal dihelat bulan depan,” kata Ipung.
Ipung kemudian menyebut beberapa contoh proyek APBN dan APBD yang hingga saat ini mangkrak, seperti Integrated Cold Storage (ICS) di Desa Longos, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan, dan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-Guluk.
“Proyek-proyek yang menghabiskan miliaran rupiah ini dibangun tidak sesuai perencanaan, sehingga tidak dapat beroperasi. Bupati Sumenep harus bertanggung jawab atas semua proyek APBN dan APBD yang dinilai sebagai pemborosan anggaran,” tegasnya.
Syaiful juga menyoroti Pagelaran Event Sumenep yang menurutnya hanya menjadi euforia bagi kepala dinas dan pegawainya.
“Banyak peserta yang dipolitisasi, dan hasil dari event tersebut tidak jelas. Bupati harus rajin mengevaluasi setiap event,” sebutnya.
Tidak hanya itu, mereka juga menuntut Bupati Fauzi dan Wabup Dewi Khalifah agar mempertanggungjawabkan 8 program unggulan mereka.
Ipung menilai 8 janji politik Fauzi-Eva itu samasekali tidak ada yang tercapai secara maksimal.
“Semua ini terjadi karena tidak adanya evaluasi masif dari Bupati Sumenep sebagai pimpinan tertinggi di eksekutif, hanya sibuk dengan pencitraan,” tandasnya.
Berikut ini 8 tuntutan ALARM yang diusung untuk disampaikan kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo atau Wabup Dewi Khalifah.
1. Evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumenep yang tidak didasari oleh kemampuan dan latar belakang yang sesuai.
2. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak mampu menyelesaikan mangkraknya serapan APBN dan APBD yang merugikan negara serta masyarakat, sebaiknya tidak berharap untuk kembali memimpin.
3. Segera evaluasi Pagelaran Event Sumenep dan hentikan sementara waktu untuk mengurangi kebocoran anggaran.
4. Stop realisasi anggaran untuk Wirausaha Santri yang tidak menunjukkan output sejak 2021 hingga saat ini.
5. Selamatkan lingkungan Sumenep dari praktik ilegal, seperti tambak udang dan galian C.
6. Lindungi dunia pendidikan dari kekerasan seksual dan berhentikan oknum pendidik yang tidak bermoral.
7. Stop realisasi anggaran Kawasan Industri Hasil Tembakau yang tidak memiliki masterplan dan perencanaan jelas.
8. Segera manfaatkan proyek APBN yang sudah selesai dikerjakan dengan sebaik mungkin.
Pantauan di lokasi, sempat ditemui oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab) Sumenep, Abd Madjid.
Tapi massa aksi menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada pejabat terkait untuk menyampaikan keterangan.
Akhirnya, massa aksi membubarkan diri karena alasan tidak ditemui oleh Bupati Fauzi atau Wabup Nyai Eva. (*/red)
