Tag: Sumenep

  • Soal Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UNIBA Madura, Rektorat Pojokkan Korban?

    Soal Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UNIBA Madura, Rektorat Pojokkan Korban?

    SUMENEP, lensamadura.com – Nama Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura belakangan ini jadi perbincangan publik.

    Itu terjadi salah satunya karena mahasiswa UNIBA Madura tersandung kasus dugaan pelecehan seksual yang sempat viral beberapa waktu lalu.

    Merespons hal itu, Rektor Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura, Rahmad Hidayat, berdalih keheranan kenapa kasus tersebut mencuat di tengah momen UNIBA Madura fokus merekrut mahasiswa baru.

    “Kenapa isu-isu seperti ini selalu muncul di saat kita sedang asyik-asyiknya mencari mahasiswa baru?,” kata Budi Suswanto kepada media, Jumat, 10 Januari 2024.

    Warek I Budi membenarkan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswi kampus tersebut.

    Namun, pihak kampus menghadapi kendala dalam mendalami kasus ini karena mahasiswi yang bersangkutan tidak hadir saat dipanggil untuk memberikan keterangan.

    “Kami telah berusaha memanggil yang bersangkutan untuk tabayyun, tetapi dia tidak hadir. Pelapor selalu meminta kuasa hukumnya untuk menemui pihak kampus,” jelasnya.

    Budi menegaskan, bahwa kampus akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan tidak akan menghalangi proses yang sedang berlangsung di kepolisian.

    “Perkara ini sudah dilaporkan ke kepolisian, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Kami akan mengikuti prosedur tanpa intervensi,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Budi memaparkan kronologi berdasarkan pengakuan terlapor, yang merupakan senior dari mahasiswi tersebut.

    Dia mengatakan, dugaan pelecehan seksual itu terjadi saat masa Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek).

    “Menurut cerita terlapor, hubungan antara mereka ini terkesan suka sama suka. Bahkan, pelapor disebut proaktif dalam berinteraksi dengan seniornya,” jelasnya.

    Budi juga mengungkap, bahwa kejadian bermula ketika senior mengajak mahasiswi tersebut ke kosannya. Di sana, kata dia, interaksi berlangsung tanpa adanya penolakan, termasuk saat terlapor mencium kening mahasiswi itu di area parkir kos.

    “Setelah kejadian itu, komunikasi mereka sempat terhenti. Namun, pada Desember 2024, si mahasiswi tiba-tiba menanyakan maksud dari tindakan mencium kening tersebut, yang kemudian berujung laporan ke polisi,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia juga menyatakan sejumlah keheranan terkait kasus ini. Salah satunya adalah pelapor yang meminta perlindungan ke Dinas Sosial, meskipun di kampus telah tersedia Pusat Pelayanan dan Perlindungan Kekerasan Seksual (PPKS).

    “Kalau tidak salah, pihak Dinas Sosial juga bingung, karena kejadian ini kan di luar kampus. Jadi, ada banyak tanda tanya besar di sini,” tuturnya.

    Menurutnya, UNIBA Madura berkomitmen untuk memberikan akses komunikasi langsung dengan rektor selama 24 jam kepada seluruh mahasiswa.

    Namun, ia menyayangkan mengapa kasus dugaan pelecehan tersebut tidak sampai ke meja rektorat sebelumnya.

    “Di kampus kami, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengakses pihak rektorat secara langsung. Tapi kenapa kok masalah ini tidak masuk ke meja saya?,” tambahnya.

    Sekedar informasi, kasus ini terjadi pada 23 Agustus 2024. Lalu, laporan yang masuk di Mapolres Sumenep pada 17 Desember 2024. (dm/mp/mr)

  • Mahasiswa Ungkap Dugaan Sunat Dana KIP di UNIBA Madura, Rektor Berkelit?

    Mahasiswa Ungkap Dugaan Sunat Dana KIP di UNIBA Madura, Rektor Berkelit?

    SUMENEP, lensamadura.com – Kasus dugaan pemotongan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura pada tahun 2023 kini kembali mencuat.

    Dugaan kasus ini melibatkan sejumlah oknum yang diduga memanfaatkan program bantuan pendidikan ini untuk keuntungan pribadi.

    Perlu diketahui, program KIP di UNIBA Madura dibagi dalam dua skema. Skema 1 mencakup biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000 dan biaya hidup Rp 2.400.000 per semester, dengan total Rp 4.800.000.

    Sedangkan skema 2 hanya mencakup biaya pendidikan sebesar Rp 2.400.000 per semester. “Pada saat pengajuan, si mahasiswa hanya diminta data diri berupa KK dan KTP sebagai syarat utama,” ungkap informan terpecaya media ini, Kamis, 9 Januari 2025.

    Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian dalam pencairan dana, terutama pada tahap pertama.

    Salah satu mahasiswa mengungkapkan, bahwa pencairan tahap pertama untuk ribuan mahasiswa penerima KIP di UNIBA tidak diterima sama sekali. Hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai ke mana dana tersebut mengalir.

    Mahasiswa penerima skema 1 dan skema 2 tahun 2023 dilaporkan sempat tidak menerima dana KIP sama sekali pada pencairan tahap pertama di semester awal tahun itu.

    Dana tersebut diduga digunakan oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai perekomendasi atau “joki”.

    Kepada media ini, seorang mahasiswa UNIBA, yang meminta namanya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa dana KIP yang seharusnya diterima penuh oleh mahasiswa justru dipotong oleh sejumlah pihak.

    “Masalah itu sudah viral dari tahun kemarin, hampir 70% penerima KIP tahun 2023 kemarin itu, bahkan untuk semester 1 tidak dicairkan. Informasinya, pencairan pertama full untuk oknum² di atas, seperti kating (kakak tingkat), ketum ormek, dosen dan lain-lain, yang merekomendasikan mahasiswa tersebut mendapatkan KIP,” ungkap dia, Kamis (9/1/2024).

    “Pada pencairan pertama, full Rp 2.400.000 untuk skema 2 dan Rp 4.800.000 untuk skema 1, itu diambil entah oleh siapa, nggak paham, nggak ada turun ke bawah,” tambah mahasiswa tersebut.

    Informan lain mengatakan, beberapa mahasiswa penerima KIP Skema 1, yang punya kedekatan emosional dengan si Joki, menerima full dana KIP biaya hidup sebesar Rp2,4 juta. Tetapi, ia tetap dimintai “komisi” oleh oknum ini setelah pencairan dana.

    “Jadi ada beberapa yang ikut joki itu, tetapi karena dia kenalan si joki, maka dia dapet full, tidak dimintai uang komisi pengajuan. Jadi pada pencairan pertama mereka dapat. Cuman si joki itu ngomong, seikhlasnya saja,” katanya.

    Ia menambahkan, dari total uang KIP yang diterima tersebut, ada mahasiswa yang menyerahkan uang hingga Rp 1 juta atau lebih kepada si oknum.

    Praktik ini tidak hanya melibatkan mahasiswa senior atau ketua organisasi mahasiswa (Ormawa), tetapi juga diduga melibatkan beberapa dosen.

    “Mereka menjanjikan bantuan kepada mahasiswa untuk mendapatkan KIP dengan syarat menyerahkan sebagian dana yang cair,” imbuhnya.

    Merespons isu tersebut, Rektor UNIBA Madura, Rahmad Hidayat, memberikan klarifikasi melalui sebuah video yang sempat viral di TikTok.

    “Jadi jujur saja ya, bahwa tidak satupun yang meminta kepada Anda dari UNIBA. Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai Rektor UNIBA Madura menyatakan, tidak pernah ada pemotongan KIP untuk mahasiswa UNIBA Madura,” dalih Rektor Rahmad Hidayat dalam klarifikasinya.

    Ia menegaskan bahwa pihak kampus sama sekali tidak terlibat dalam pemotongan dana tersebut. “Kalau ada yang memotong, atau meminta kepada Anda, KIP yang didapatkan di rekening Anda, silakan laporkan kepada rektor. Saya yang akan lapor kepada polisi,” ujarnya.

    Rahmad juga mengimbau agar mahasiswa tidak memberikan dana bantuan tersebut kepada oknum yang mengatasnamakan kampus.

    “Silakan, itu adalah rezeki Anda, itu adalah garis tangan Anda. Anda boleh memberikannya kepada siapapun, tetapi jangan diberikan kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan UNIBA Madura,” tutupnya. (dm/mr)

  • Awal Tahun 2025 Kurir Yatim Sumenep Berikan Santunan di Desa Manding Timur

    Awal Tahun 2025 Kurir Yatim Sumenep Berikan Santunan di Desa Manding Timur

    SUMENEP, lensamadura.com – Komunitas Kurir Yatim Sumenep kembali salurkan hasil donasi santunan untuk anak yatim.

    Kali ini, mereka mendatangi Dusun Guwa, Desa Manding Timur, Kecamatan Manding, Sumenep, Rabu, 8 Januari 2025.

    Santunan diberikan kepada 10 anak yatim, masing-masing mendapatkan Rp100 ribu.

    “Semuanya berjumlah 1 juta rupiah. Jadi masing-masing anak mendapatkan Rp100 ribu,” kata Enji, selaku pengurus Kurir Yatim.

    Menurut Enji, santunan ini konsisten dilakukan setiap bulannya, sebagai rutinitas berbagi serta menjadi inspirasi bagi yang lain.

    “Kami menyalurkan santunan tiap bulan berpindah-pindah desa, dengan harapan kaula muda dan aparat setempat semakin peduli akan anak-anak yatim dan duafa di sekitarnya,” kata alumni SMA Al Iftitahiyah, dan Universitas Wiraraja itu.

    Dia berharap, semoga santunan ini dapat membantu meringankan kebutuhan anak-anak sekalipun dengan nominal yang sangat kecil.

    “Walaupun sedikit, semoga bisa menyambung uang jajan anak-anak,” tambahnya.

    Pihaknha menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur dan Fatyanida, yang telah membantu terlaksananya penyaluran santunan bulan ini.

    “Semoga bernilai ibadah dan semoga dimudahakan segala urusannya,” pungkasnya. (mr)

  • Program BSPS di Sumenep Diduga Gagal, Pengerjaan Buruk dan Sisa Material Diangkut

    Program BSPS di Sumenep Diduga Gagal, Pengerjaan Buruk dan Sisa Material Diangkut

    SUMENEP, lensamadura.com – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep diduga gagal.

    Musababnya, program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditengarai tidak terlaksana dengan baik.

    Dugaan itu muncul setelah warga Dusun Kadibas, Guluk-Guluk, Sumenep M (30), mengeluhkan salah satu pembangunan milik rumah milik Ahmad, penerima manfaat BSPS.

    M menengarai pembangunan rumah milk Ahmad itu tidak selesai secara menyeluruh.

    “Terbukti dari sisi dinding hanya bagian depan yang selesai. Sementara sisi kanan, kiri, belakang, bahkan bagian dalam rumah tidak disentuh sama sekali,” katanya, Selasa, 7 Januari 2024.

    Tak hanya itu, M juga menyayangkan kondisi lantai rumah milik Ahmad yang masih berupa tanah.

    “Seolah-olah pengerjaan hanya dilakukan di bagian depan untuk keperluan dokumentasi laporan. Padahal, pengerjaan sebenarnya sangat buruk,” tegasnya.

    Selain itu, M menyebutkan bahwa terdapat sisa material seperti besi, batu, dan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk menyelesaikan pembangunan rumah.

    Material tersebut, kata dia, justru diangkut kembali oleh pihak terkait.

    “Kemarin setelah pengerjaan selesai, ada sisa material yang diangkut dengan mobil, bukannya digunakan untuk memaksimalkan pembangunan rumah bagi penerima manfaat,” jelasnya.

    Ia menyayangkan kualitas pengerjaan yang jauh dari harapan.

    “Tujuan program untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi tidak tercapai,” tambahnya.

    “Bila pengerjaannya seperti ini, program ini justru membuka celah korupsi bagi pihak pendamping,” tegasnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, Lensa Madura masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program BSPS di Sumenep, termasuk di Kecamatan Guluk-Guluk. (mr)

  • KPU Sumenep Raih Penghargaan Terbaik Pengelolaan Teknis Pemilu 2024

    KPU Sumenep Raih Penghargaan Terbaik Pengelolaan Teknis Pemilu 2024

    SUMENEP, lensamadura.com – Upaya panjang dan kerja keras KPU Sumenep untuk menyukseskan pilkada di Kota Keris, akhirnya berbuah manis.

    Terbukti, KPU Sumenep berhasil meraih penghargaan terbaik pertama pengelolaan teknis Pemilu 2024 untuk kategori kabupaten/kota besar dari KPU RI.

    Penghargaan itu diberikan dalam rapat konsolidasi nasional evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024 kemarin.

    Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan prestasi kolektif seluruh entitas KPU Kabupaten Sumenep serta badan ad hoc yang terlibat dalam pilkada 2024.

    “Penghargaan ini bukan untuk individu, melainkan untuk kelembagaan KPU Sumenep secara keseluruhan,” kata Nurussyamsi, Selasa, 7 Januari 2024.

    Dia mengatakan, penghargaan tersebut ia persembahkan kepada seluruh penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    “Ini merupakan apresiasi untuk kita semua atas kinerja terbaik para penyelenggara pemilu di Sumenep,” tambahnya.

    Syamsi menyampaikan terima kasih kepada seluruh penyelanggara baik PPK, PPS, dan KPPS, yang telah berpartisipasi menyukseskan pilkada Sumenep.

    “Kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut menyukseskan pilkada,” pungkasnya. (rm/mr)

  • Edarkan Uang Palsu di Pasar, Tiga Warga Sumenep Ditangkap Polisi

    Edarkan Uang Palsu di Pasar, Tiga Warga Sumenep Ditangkap Polisi

    SUMENEP, lensamadura.com – Tiga warga Manding, Sumenep, ditangkap oleh polisi karena terlibat kasus pembuatan dan peredaran uang palsu (upal).

    Penangkapan ini dilakukan setelah Polsek Manding, mendapatkan laporan masyarakat terkait peredaran uang palsu di Pasar Barisan, Manding Daya, Sumenep.

    Ketiga tersangka yang diamankan adalah AS (23), R (36), dan AFW (34), yang semuanya berasal dari Dusun Mandapan, Desa Manding, Kecamatan Manding, Sumenep.

    Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, menjelaskan bahwa penangkapan bermula pada Sabtu, 4 Januari 2024, setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya korban peredaran uang palsu.

    “Ada laporan dari masyarakat terkait adanya korban peredaran uang palsu di area pasar Barisan, Manding Daya,” katanya, Selasa, 7 Januari 2024.

    Setelah menerima laporan tersebut, kata Widi, petugas langsung menanyai korban untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ciri-ciri pelaku.

    “Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, polisi melanjutkan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap pelaku di rumah salah satu tersangka, yaitu R.” jelasnya.

    Barang bukti yang dimankan berupa 11 lembar uang palsu pecahan Rp50 ribu dengan total Rp550 ribu, uang asli Rp 2.000 sisa hasil peredaran upal.

    “Kemudian 1 unit printer merk Epson L 120, 1 perangkat komputer, 1 bungkus rokok Balveer, dan satu songkok warna hitam,” sebutnya.

    Setelah diinterogasi, R dan AS mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik R. “Mereka juga mengungkap bahwa pelaku pembuat uang palsu adalah rekannya, AFW yang juga berhasil diamankan petugas,” pungkasnya.

    Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 244 KHUP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (mr)

  • Dinilai Janggal, Mahasiswa Protes Pelaksanaan UPPL STKIP PGRI Sumenep

    Dinilai Janggal, Mahasiswa Protes Pelaksanaan UPPL STKIP PGRI Sumenep

    SUMENEP, lensamadura.com – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kepulauan (AMK) STKIP PGRI Sumenep melakukan unjuk rasa di depan kampus setempat, Senin, 6 Januari 2024.

    Dalam aksi tersebut, AMK menyoroti kejanggalan pelaksanaan Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2024-2025.

    Korlap aksi, Diky Alamsyah, menengarai sejumlah kejanggalan yang terjadi selama pelaksanaan UPPL tersebut.

    Diky menyebut, kejanggalan itu berupa proses pendaftaran yang tidak sesuai dengan penempatan PPL.

    Kemudian, pengangkatan dosen pendamping lapangan (DPL) yang bukan berasal dari dosen STKIP PGRI Sumenep, hingga adanya diskriminasi dalam pelayanan kepada mahasiswa kepulauan.

    “Masalah utama yang kami temui adalah mahasiswa yang melakukan PPL di daerah kepulauan tidak mendapatkan pendampingan. Mereka diminta untuk berangkat sendiri, padahal mereka berangkat atas nama almamater STKIP PGRI Sumenep, bukan secara pribadi,” katanya dikutip dimadura.

    Sebab itu, Diky menuntut pihak STKIP PGRI Sumenep agar segera mengevaluasi pelaksanaan UPPL tersebut.

    Wakil Ketua I STKIP PGRI Sumenep, M Ridwan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh mahasiswa.

    “Tidak ada niat untuk mendiskriminasikan mahasiswa manapun. Baik mahasiswa dari daratan maupun dari kepulauan,” kata M Ridwan.

    Ridwan berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, termasuk mengevaluasi pelaksanaan UPPL.

    “Terimakasih atas masukan dan kritik yang disampaikan. Kami akan segera mengakomodir tuntutan ini melalui diskusi lanjutan,” ujarnya. (mr)

  • UPPL STKIP PGRI Sumenep Dinilai Bobrok, Mahasiswa Kepulauan Bakal Demo Besok!

    UPPL STKIP PGRI Sumenep Dinilai Bobrok, Mahasiswa Kepulauan Bakal Demo Besok!

    SUMENEP, lensamadura.com – Aliansi Mahasiswa Kepulauan (AMK) akan menggelar aksi protes di STKIP PGRI Sumenep, pada Senin, 6 Januari 2024 besok.

    Dalam aksi tersebut, mereka akan mendesak pimpinan kampus agar membubarkan Unit Program Pengalaman Lapangan atau UPPL.

    Mereka menilai program tersebut ditengarai tidak profesional dan diskriminatif terhadap mahasiswa kepulauan.

    Dalam pernyataan resmi, Korlap Aksi AMK, Diky Almsayah, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan UPPL.

    Seperti ketidaksesuaian antara pendaftaran dan penempatan peserta, pengangkatan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang bukan dari dosen tetap STKIP, serta minimnya pendampingan bagi mahasiswa kepulauan,” katanya.

    Hal ini dianggap melanggar aturan dalam buku pedoman PPL, khususnya terkait kualifikasi DPL yang seharusnya memiliki NIDN, gelar minimal S2, serta pengalaman sebagai dosen tetap STKIP selama dua tahun.

    “Mahasiswa kepulauan dibiarkan berangkat sendiri ke lokasi PPL tanpa pendampingan, padahal mereka membawa nama almamater, bukan individu. Dalam pedoman jelas tertulis bahwa DPL wajib mendampingi sejak persiapan, pemberangkatan, hingga penarikan,” jelasnya.

    Pihaknya juga menemukan beberapa DPL yang ditugaskan ternyata berasal dari guru sekolah, yang seharusnya hanya berperan sebagai guru pamong.

    Situasi ini dinilai mencoreng profesionalisme UPPL sekaligus menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi mahasiswa yang ditempatkan di daerah kepulauan seperti Raas, Kangean, dan Sapeken.

    Atas dasar itu, AMK mengajukan empat tuntutan utama, antara lain yaitu:

    1. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja UPPL.
    2. Mewujudkan integritas dan profesionalisme UPPL tanpa diskriminasi.
    3. Mengganti DPL yang tidak sesuai dengan pedoman.
    4. Memberhentikan Ketua UPPL karena dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya.

    “Kami menuntut tindakan tegas dari pimpinan kampus untuk memperbaiki sistem PPL agar keadilan bagi mahasiswa kepulauan dapat terwujud,” pungkasnya. (*)

  • Layanan Shopee Express Sumenep Dikeluhkan, Pelanggan Protes Keterlambatan dan Praktik Retur Sepihak

    Layanan Shopee Express Sumenep Dikeluhkan, Pelanggan Protes Keterlambatan dan Praktik Retur Sepihak

    SUMENEP, lensamadura.com – Layanan Shopee Express atau SPX di daerah Sumenep ditengarai tak becus.

    Itu terjadi setelah sejumlah pelanggan mengeluhkan layanan ekpedisi milik platform toko orange itu.

    Keluhan yang disampaikan mencakup keterlambatan barang, retur barang tanpa konfirmasi, dan kurir yang tidak profesional.

    Seperti yang dialami Fikri, warga Longos, Gapura. Dia mengaku kecewa lantaran barang yang dipesan menggunakan SPX melampaui estimasi pengiriman.

    Misal, kata Fikri, barang yang dia pesan pada 24 Desember 2024 baru tiba pada 2 Januari 2025.

    Sebelumnya, Fikri juga sempat menghubungi kurir SPX untuk memastikan keberadaan barang yang dia pesan.

    “Sudah lima hari sejak statusnya ‘menuju alamat’. Setelah saya hubungi kurir, katanya barang ada di Batuan, padahal alamat saya di Gapura,” kata Fikri, Minggu, 5 Januari 2024.

    Fikri mengungkapkan bahwa masalah serupa bukan kali pertama ia alami. Bahkan pihak Shopee sering melakukan retur barang tanpa pemberitahuan sebelumnya.

    “Istri saya tidak bisa pakai COD lagi karena barang sering dikembalikan. Tapi yang retur bukan kami, melainkan pihak Shopee tanpa konfirmasi terlebih dulu,” tegasnya.

    Fikri juga menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi kantor Shopee di Gapura untuk mengambil barang yang seharusnya diterima. Namun, sesampainya di sana, barang tersebut telah dikembalikan.

    “Admin di kantor bilang tidak tahu soal pengiriman. Mereka seharusnya paham alur kerja, tapi kenyataannya mengecewakan,” katanya dengan tegas.

    Jana, pengguna SPX Sumenep yang lain, juga mengalami hal serupa. Barang yang hendak diambil ternyata sudah diretur tanpa pemberitahuan.

    “Saya sering pergi ke Gapura untuk mengambil barang, namun sampai di sana barangnya sudah dikembalikan. Jaraknya jauh dari rumah, jadi benar-benar membuang waktu,” keluhnya.

    Berbeda dengan yang dialami Krisdiantoro. Pria asal Gapura ini mengeluhkan pengiriman barang berukuran besar.

    “Kalau paketnya besar, tidak pernah sampai ke rumah. Kurir enggan mengantar. Terpaksa harus ambil sendiri di kantor SPX,” katanya.

    Para konsumen berharap, pihak Shopee segera memperbaiki sistem pengiriman dan mengevaluasi kinerja kurir.

    Mereka juga meminta agar tidak melakukan retur tanpa pemberitahuan.

    “Sebagai platform besar, Shopee harus memperbaiki layanan ini. Jika dibiarkan, kepercayaan konsumen bisa hilang,” tutup Fikri.

    Hingga berita ini terbit, pihak Shopee belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan yang disampaikan oleh konsumen di Sumenep. (mr)

  • Langkah Pemerintah Dinilai Nihil, Warga Sumenep Sebut Wabah Sapi Mati Makin Parah

    Langkah Pemerintah Dinilai Nihil, Warga Sumenep Sebut Wabah Sapi Mati Makin Parah

    SUMENEP, lensamadura.com – Wabah sapi mati diduga disebabkan oleh penyakit Bovine Ephemeral Fever atau BEF yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Pasongsongan, semakin mengkhawatirkan.

    Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, seperti observasi dan pemberian arahan pencegahan, warga merasa langkah yang diambil tidak cukup efektif. Mereka menilai wabah ini semakin parah dan membutuhkan tindakan yang lebih konkret.

    Baihaki, salah satu warga Dusun Tanunggul, Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, mengungkapkan bahwa wabah sapi yang terjadi di wilayahnya telah memakan korban yang cukup banyak.

    “Selama kejadian sudah banyak yang menjadi korban dari wabah ini. Bahkan karena takut mati, sekarang banyak warga yang menjual sapinya dengan harga murah. Punya orang tua saya sendiri anak sapi dengan ibu sapi dijual dengan harga Rp8 juta. Seandainya tidak ada wabah ini, harga normalnya anak sapi mencapai Rp8 juta,” kata Baihaki, Minggu, 5 Januari 2024.

    Baihaki menambahkan bahwa wabah ini sudah menyebar di beberapa dusun di Desa Montorna. Di Dusun Tanunggul sendiri wabah ini sudah terjadi 5 hari ini. Sementara di dusun yang lain sudah sampai 2 mingguan, seperti Dusun Komes, Dusun Berkongan, dan Dusun Delima.

    “Wabah sudah menyebar sangat luas, bukan cuma satu dusun. Hari ini saja, di daerah Tanunggul sudah 4 sapi yang mati,” ujarnya.

    Meskipun pihak pemerintah, melalui dinas terkait dan kecamatan sudah melakukan observasi, Baihaki merasa langkah tersebut belum cukup.

    “Kemarin sudah ada dari pihak pemerintah, DKPP Sumenep, pihak kecamatan, untuk melakukan observasi ke lokasi yang terdampak wabah ini. Sejauh ini yang saya tahu cuma satu kali pihak pemerintah melakukan observasi. Mereka hanya memberikan arahan pencegahan. Arahan tersebut berupa diperintahkan memberikan bahan-bahan alami seperti kunyit,” jelasnya.

    Ciri-ciri sapi yang terjangkit wabah, menurut Baihaki, adalah mati mendadak tanpa gejala yang jelas sebelumnya. Sapi-sapi tiba-tiba mati, dan ada yang sakit atau deman sebelumnya.

    “Dari jarak sakit hanya semalam kemudian mati. Di tetangga saya sudah sapi yang dijual takut mati mendadak,” terangnya.

    Baihaki pun berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan yang lebih serius dengan memberikan pengobatan atau langkah-langkah konkret agar sapi yang sakit bisa sembuh.

    “Harapan dari masyarakat, pemerintah segera lakukan pengobatan atau langkah-langkah bagaimana sapi yang sakit terkena wabah ini bisa teratasi,” harapnya.

    Hal serupa juga disampaikan oleh Abdul Aziz, warga Dusun Tanggulun, Desa Montorna. Ia membenarkan bahwa wabah sapi mati mendadak masih terus berlangsung di wilayahnya.

    “Benar. Sampai saat ini masih banyak sapi warga mati di daerah kami,” kata Abdul Aziz.

    Kasus ini, menurut Aziz, sudah terjadi sejak sebulan terakhir mulai akhir 2024, dan semakin parah seiring berjalannya waktu.

    “Setiap hari mencapai dua sampai tiga sapi yang mati. Sampai saat ini berjumlah kurang lebih 36 lebih sapi yang mati,” sebutnya.

    Aziz juga menegaskan bahwa gejala yang terjadi sebelum sapi-sapi itu mati cukup mendadak. “Tidak ada gejala yang jelas sebelum sapi-sapi tersebut mati. Namun, sebagian besar sapi tiba-tiba roboh dan langsung mati. Ada juga yang demam tidak sampai semalam, besoknya mati,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Desa Montorna, Moh Huri, menyebutkan bahwa pihaknya sudah menawarkan vaksinasi kepada warga yang terdampak, namun banyak yang menolak.

    “Sudah kami tawarkan agar divaksin. Tapi banyak warga yang nggak mau. Kejadian ini mereka anggap sebagai musibah saja,” kata Moh Huri kepada Lensa Madura.

    Ia juga menambahkan bahwa wabah ini sudah melanda sejumlah dusun di desanya. Yang paling parah, kata dia, di Dusun Komes dan Delima.

    “Bahkan, yang terbaru wabah ini sudah melanda Dusun Tanunggul juga. Upaya vaksinasi kami tawarkan, tapi warga takut, dan menganggap vaksin itu berbahaya,” tambahnya lagi.

    Di sisi lain, wabah sapi ini juga telah menyebar ke daerah Kepulauan Raas, tepatnya di Desa Karangnangka dan Karopoh. Salah satu warga Karangnangka, Aril Abdur Rahman, mengungkapkan bahwa gejala yang dialami sapi-sapinya sangat mirip dengan yang terjadi di Desa Montorna.

    “Gejalanya itu nggak kita ketahui, tiba-tiba kejang, roboh dan langsung mati,” kata Aril.

    Aril juga mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada hewan ternak jenis kambing tahun lalu, yang juga mengalami kejang dan mati mendadak.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, mengonfirmasi bahwa sudah ada upaya yang dilakukan untuk menangani wabah sapi ini.

    “Kami sudah siaga melakukan penindakan berupa pencegahan, dan sosialisasi,” kata Chainur Rasyid.

    Kadis yang akrab disapa Inong itu menyebutkan, jumlah sapi yang terjangkit wabah di Kabupaten Sumenep sudah mencapai ratusan ekor, tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Pasongsongan, Manding, Batuputih, dan Rubaru.

    Menurut Inong, wabah sapi ini terjadi karena musim pancaroba yang menyebabkan virus dan penyakit mudah menyerang ternak.

    “Fenomena ini memang biasa terjadi saat musim pancaroba. Dimana selalu ada virus dan penyakit yang hinggap pada sapi,” ujarnya.

    Ia berharap agar masyarakat tidak panik dan segera melapor jika sapi mereka terjangkit wabah. Namun, Inong mengakui bahwa pengobatan dan penanganan masih terbatas.

    “Untuk pengobatan, sudah kami lakukan suntik vaksin. Itu pengobatan gratis. Kami juga sudah siaga petugas inseminator di setiap kecamatan. Tapi maaf terbatas, hanya ada 26 orang petugas inseminator yang kami miliki,” tutupnya.

    Meski demikian, warga merasa langkah pemerintah belum cukup efektif untuk menanggulangi wabah ini. Banyak peternak yang merasa kebingungannya tak mendapat solusi yang memadai.

    Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan yang lebih serius untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin meluas. (mr)

  • Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep Gelar Sosialisasi Lingkungan di Ponpes Jamalul Lail Gadu Timur

    Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep Gelar Sosialisasi Lingkungan di Ponpes Jamalul Lail Gadu Timur

    LENSAMADURA.COM, Sumenep – Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep bersama mahasiswa KKN STAIM, dan PK IPNU-IPPNU Ar-Rahman Gadu Timur gandeng DLH Sumenep laksanakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan.

    Kegiatan dengan tema “Lingkungan Asri, Lestarikan Reboisasi” itu berlangsung di Pondok Pesantren Jamalul Lail, Sumber Padang, Gadu Timur, Ganding, Sumenep, Kamis, 2 Januari 2024.

    Turut hadir Ketua Yayasan Ar-Rahman, Kepala Madrasah MI Raudlatul Athfal III, Cabang Dinas Kehutanan Sumenep, dan DLH Sumenep Sumenep.

    Ketua panitia, Ach Anwar, mengatakan kegiatan sosialisasi merupakan rangkaian tugas akhir mata kuliah seminar pendidikan kewarganegaraan mahasiswa semester 7 STKIP PGRI Sumenep.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di sekitar pondok pesantren Jamalul Lail,” katanya.

    Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan aksi nyata berupa penanaman bibit tumbuhan dengan tujuan untuk menjaga keasrian lingkungan.

    Ketua Yayasan Ar-Rahman, K Zainur Ridha, memberikan apresiasi. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan edukasi terhadap perseta didik dan santri di lembaganya.

    “Penanaman bibit pohon dapat menjaga keasrian lingkungan serta menjaga stabilitas oksigen yang ada di lingkungan sekitar,” ujarnya.

    Miftahul Arifin, selaku perwakilan dari Cabang Dinas Kehutanan Sumenep menyampaikan, kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan minat peserta didik untuk mencintai lingkungan.

    “Seperti memelihara kebersihan lingkungan, dan melakukan penghijauan supaya tercipta lingkungan yang asri,” kata Miftahul Arifin.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam reboisasi, dan menciptakan lingkungan yang hijau dan sehat bagi generasi mendatang.

    “Mari kita wujudkan lingkungan asri bersama,” tandas Ach Anwar. (dir/mr)

  • RSUD Sumenep Sambut Tahun Baru 2025 dengan Komitmen Peningkatan Layanan Kesehatan

    RSUD Sumenep Sambut Tahun Baru 2025 dengan Komitmen Peningkatan Layanan Kesehatan

    LENSAMADURA.COM, Sumenep – Memasuki tahun baru 2025, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, bekomitmen akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya.

    “Selamat tahun baru 2025. Ini awal bagi kita untuk terus berinovasi meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata dr Erliyati kepada Lensa Madura, Jumat, 3 Januari 2024.

    Menurut dr Erli, layanan kesehatan yang maksimal selaras dengan semangat kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mengusung tagline “Bismillah Melayani”.

    “Tagline ini menjadi pedoman dalam setiap langkah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk mewujudkan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.

    Dia juga mendorong seluruh tenaga medis untuk konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada pasien RSUD Sumenep.

    “Kami minta semua tenaga medis agar bekerja dengan maksimal, melayani pasien dengan adil, tanpa membeda-bedakan,” pintanya.

    dr Erli menyampaikan, pihaknya akan selalu memantau kondisi di lapangan, termasuk layanan UGD dan Poli melalui CCTV yang terpasang di ruang kerjanya.

    “Sehingga dengan CCTV semua layanan bisa dijangkau dan terpantau. Kepuasan pasien adalah prioritas utama,” tandasnya. (mr)

  • HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    LENSAMADURA.COM, Sumenep – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menyoroti minimnya perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah kepulauan. Mereka mempertanyakan keberadaan dan langkah konkrit anggota dewan dalam mengatasi peristiwa ini.

    Ketua HIMPASS, Faisal Islami, mengatakan kasus peredaran narkoba di kepulauan menjadi masalah yang cukup serius. Namun, kata dia, upaya pencegahan dan penanganan oleh pihak DPRD, khususnya Dapil 8, dinilai sangat kurang.

    “Kami bertanya, kemana langkah konkrit DPDR Sumenep utamanya Dapil 8 yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat,” kata Faisal Islami, Kamis, 2 Januari 2024.

    Faisal mengatakan, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya lebih aktif dalam menangani masalah sosial yang merugikan generasi muda, terutama narkoba yang semakin mengancam daerah kepulauan.

    “DPRD sebagai representasi rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi masyarakat dan generasi bangsa dari ancaman tersebut,” tegasnya.

    Menurut Faisal, sejauh ini implementasi kebijakan dan tindakan preventif DPRD Sumenep untuk mengatasi narkoba masih jauh dari harapan.

    “DPRD Dapil 8 seakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu yang sangat krusial ini, yang dapat merusak masa depan generasi muda di wilayah kepulauan,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendesak agar DPRD Sumenep, khususnya Dapil 8 memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan masalah narkoba di kepulauan.

    “Kami minta DPRD Sumenep Dapil 8 untuk bertindak nyata. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini terabaikan, seakan tidak mau tau persoalan kepulauan,” tandasnya.

    Sebagaiman diberitakan, dugaan peredaran narkoba belakangan ini semakin mengkhawatirkan di wilayah kepulauan Sapeken.

    HIMPASS juga sempat menggelar aksi demonstrasi dan mendesak Polres Sumenep untuk segera memberantas peredaran obat-obatan terlarang di daerah tersebut.

    Berdasar data HIMPASS, peredaran narkoba di kepulauan Sapeken disinyalir berasal dari berbagai daerah yang diselundupkan melalui jalur laut. Seperti jalur Banyuwangi, Bali, dan Lombok. (mr)

  • Polres Sumenep Catat Angka Kriminalitas Turun selama 2024, 321 Kasus Diselesaikan

    Polres Sumenep Catat Angka Kriminalitas Turun selama 2024, 321 Kasus Diselesaikan

    SUMENEP, lensamadura.com – Kepolisian Resor (Polres) Sumenep melaporkan, sebanyak ratusan kasus kriminal telah berhasil diungkap dan diselesaikan sepanjang tahun 2024.

    “Selama 2024 kejadian tindak pidana di Sumenep mengalami penurunan 6,3%, dan penyelesaiannya juga mengalami penurunan 15%,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, dalam konferensi pers, Selasa, 31 Oktober 2024.

    Dia menyebutkan, kejadian tindak pidana di tahun 2024 mencapai 560 kasus, sedangkan di tahun 2023 lalu sebanyak 598 kasus.

    “Tahun 2023 kasus yang diselesaikan mencapai 378, di tahun 2024 kita berhasil menyelesaikan 321 kasus,” sebutnya.

    Selama 2024, ada 75 kasus narkoba yang berhasil diselesaikan, dengan jumlah tersangka 108 orang. Rinciannya, tersangka sebagai pengedar 55 orang, kurir 24 orang, dan pemakai 29 orang,” rincinya.

    “Sedangkan barang bukti dari kasus narkoba berupa 210,33 gram sabu-sabu, pil inex 24 butir, Pil YY 3,331 butir,” sebutnya. (rp/mr)

  • Lagi, Suami di Sumenep Aniaya Istri hingga Meninggal Dunia, Ini Motifnya!

    Lagi, Suami di Sumenep Aniaya Istri hingga Meninggal Dunia, Ini Motifnya!

    SUMENEP, lensamadura.com – Kepolisian Resor (Polres) Sumenep kembali menangkap seorang pria yang tega menganiaya istrinya hingga meninggal dunia.

    Kali ini, tersangka inisial AH (46), dan korban NC (42). Pasangan suami istri ini merupakan warga Paberasan, Sumenep, Madura.

    “Motifnya karena perselingkuhan,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, dalam konferensi pers, Selasa, 31 Oktober 2024.

    AKBP Henri mengungkapkan, kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu, 28 Desember 2024. Saat itu AH menunjukkan video TikTok tentang ketaatan istri kepada suami. Namun NC menggubrisnya dengan nada keras.

    Tersangka AH langsung emosi dan menuduh NC berselingkuh dengan pria lain. Dalam keadaan marah, AH kemudian menampar pipi korban, yang membuat tubuh NC terhantam mundur dan kepalanya terbentur tembok.

    “AH kemudian menonjok jari tangan dan kedua paha NC berkali-kali. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka parah dan meninggal dunia,” tambahanya.

    AKBP Henri melanjutkan, keterangan tersangka AH tidak konsisten. Setelah dilakukan tes urine, hasilnya positif narkoba.

    “Sehingga ini memperkuat adanya dugaan AH memiliki pola pikir yang sensitif, curiga berlebihan, dan berhalusinasi. Keterangan tersangka AH masih perlu didalami,” ujarnya.

    Adapun barang barang bukti yang diamankan berupa hasil otopsi mayat, satu bilah tongkat bambu sepanjang 72,5 cm, dan baju milik korban.

    Akibat perbuatannya, AH dijerat pasal 44 Ayat (3), (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, dan denda maksimal Rp 45 juta rupiah. (rp/mr)