Sosialisasikan RPKD 2025-2029, Bappeda Sumenep Komitmen Entaskan Kemiskinan

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto. LENSAMADURA/Istimewa

SUMENEP, lesamadura.com – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus menunjukkan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Keris.

Komitmen itu dilakukan melalui sosialisasi hasil akhir penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2025-2029 bersama tim Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Sosialisasi berlangsung di Ruang Rapat Trunojoyo, pada Jumat, 24 Januari 2025 mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.15 WIB.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumenep.

Seperti Dinas Pendidikan Sumenep, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep, Dinas Perikanan, Dinsos P3A, Dinkes P2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PRKP dan Perhubungan, Dinas PUTR, Disbudporapar, Satpol PP, BPBD, Disnaker, Diskominfo, DPMPTSP, Inspektorat Daerah, dan BPS Sumenep.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menuturkan bahwa Dokumen RPKD berisikan tentang arah dan kebijakan selama lima tahun ke depan tentang penanggulangan kemiskinan di ujung timur Pulau Garam.

“RPKD ini nantinya akan menjadi landasan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, baik yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan penguatan sinergisitas lintas sektor,” kata Arif Firmanto.

Pejabat yang akrab disapa Arif itu menambahkan bahwa Dokumen RPKD juga menjelaskan tentang strategi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan multipihak, antara pemerintah, swasta dan pihak-pihak lainnya.

“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam menekan dan menanggulangi persoalan-persoalan kemiskinan di Sumenep. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mendorong untuk mencapai tujuan tersebut melalui intervensi kebijakan, intervensi program,” ujarnya.

Dikatakan, penyusunan Dokumen RPKD melalui berbagai proses serta tahapan yang dilakukan pemerintah daerah melalui OPD pengampu persoalan kemiskinan bersama tim UB Malang.

“Dalam pelaksanaan penyusunan RPKD ini, beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan, di antaranya koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan implementasi RPKD, sehingga perencanaan penanggulangan kemiskinan sistematis, terpadu dan komprehensif,” pungkasnya. (mr)

Dapatkan Berita Terupdate dari Lensa Madura di: