Tag: Sumenep

  • Dinkes P2KB Sumenep Perkuat Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis

    Dinkes P2KB Sumenep Perkuat Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep terus memperkuat layanan kesehatan ibu hamil melalui pendampingan intensif terhadap kasus Kekurangan Energi Kronis (KEK).

    Salah satu upayanya dilakukan lewat kegiatan monitoring di dua desa di Kecamatan Pragaan, yakni Desa Prenduan dan Karduluk, pada Selasa, 8 Juli 2025.

    Kegiatan ini melibatkan kader kesehatan, bidan desa, tenaga promosi kesehatan (promkes), serta penanggung jawab gizi dari Puskesmas Pragaan.

    Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, menegaskan pentingnya pemantauan ibu hamil KEK sebagai langkah pencegahan dini terhadap komplikasi kehamilan dan risiko kesehatan bayi.

    “Intervensi gizi dan pendampingan harus dilakukan sejak awal. Kita ingin memastikan program berjalan efektif dan menyentuh langsung sasaran,” kata Ellya Fardasah.

    Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh tim kesehatan masyarakat melalui bidang promkes dan pemberdayaan masyarakat. Selain mendata dan mengevaluasi kondisi ibu hamil KEK, mereka juga memberikan edukasi gizi secara langsung.

    Menurut Ellya, keterlibatan kader di tingkat desa menjadi kunci keberhasilan program. “Mereka adalah jembatan antara ibu hamil dan layanan kesehatan. Tidak hanya mendampingi, tapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan,” katanya.

    Ia mendorong agar model pendampingan ini direplikasi di desa-desa lain, terutama di wilayah rawan KEK. Dinkes, kata Ellya, akan terus memberikan pelatihan dan supervisi rutin kepada kader dan tenaga promkes agar program berjalan berkelanjutan.

    Kegiatan ini disambut positif oleh para bidan desa. Mereka berharap program didukung dengan distribusi suplemen gizi yang lebih terencana dan terintegrasi dengan layanan puskesmas.

    Sementara itu, Koordinator Promkes Puskesmas Pragaan mengatakan kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pencegahan stunting berbasis komunitas yang selama ini dijalankan secara lintas program.

    “Kami tak hanya melakukan verifikasi data KEK, tetapi juga memperkuat edukasi langsung kepada ibu hamil agar lebih sadar akan pentingnya pola makan seimbang selama kehamilan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, promosi kesehatan juga diarahkan untuk melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar agar mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan kondisi psikologis ibu hamil.

    “Kami berharap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah desa dan posyandu, dapat menekan angka KEK dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Sumenep,” harapnya. (*)

  • Dinkes P2KB Sumenep Bekali Tenaga Kesehatan Tangani Diabetes

    Dinkes P2KB Sumenep Bekali Tenaga Kesehatan Tangani Diabetes

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan tata laksana dan rehabilitasi bagi penderita Diabetes Mellitus (DM) di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Kegiatan berlangsung di Hotel De Baghraf, Selasa, 8 Juli 2025.

    Pelatihan ini diikuti 70 peserta, terdiri dari 30 dokter dan 30 perawat dari Puskesmas, serta 10 perawat dari klinik. Mereka mendapatkan pembekalan langsung dari dua narasumber utama: dr. Mohammad Kristian, Sp.PD dari RSI Garam Kalianget, dan dr. Didik Permadi, M.Klin., Sp.KFR dari RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

    Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep, Achmad Syamsuri, mengatakan pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di lini terdepan.

    “Pengetahuan dan keterampilan dokter maupun perawat sangat penting agar penanganan DM di Puskesmas dan klinik berjalan optimal,” ujarnya.

    Menurut Syamsuri, tren peningkatan penderita DM menuntut sistem layanan primer semakin siap. Jika tidak ditangani sejak dini, penyakit ini berisiko menimbulkan komplikasi serius seperti gagal ginjal, penyakit jantung, hingga amputasi.

    Ia menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif. “Puskesmas harus menjadi ujung tombak dalam deteksi dini dan pengelolaan berkelanjutan,” katanya.

    Dalam pelatihan, dr. Mohammad Kristian membahas standar penatalaksanaan DM di FKTP, termasuk pentingnya edukasi pasien, pengaturan diet, serta pemantauan kadar gula darah secara rutin.

    “Dokter dan perawat di layanan primer punya peran vital dalam mencegah komplikasi dan memastikan keberhasilan terapi jangka panjang,” katanya.

    Sementara itu, dr. Didik Permadi memaparkan strategi rehabilitasi untuk pasien diabetes yang mengalami komplikasi fisik. Ia menyoroti pentingnya terapi fisik dan latihan terstruktur untuk menjaga mobilitas serta kualitas hidup penderita.

    Para peserta juga mengikuti sesi praktik, seperti penggunaan alat pemantau gula darah dan penyusunan Rencana Pengelolaan Individu (RPI) untuk pasien.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinkes P2KB Sumenep memperkuat sistem layanan dasar berbasis penyakit tidak menular (PTM), khususnya diabetes, yang kini menjadi ancaman kesehatan publik di daerah.

    Dengan pelatihan ini, pemerintah daerah berharap seluruh FKTP di Kabupaten Sumenep dapat memberikan layanan yang lebih terarah, efisien, dan sesuai standar Kementerian Kesehatan. (*)

  • Yankes Bergerak Jangkau Warga Pulau Sapudi

    Yankes Bergerak Jangkau Warga Pulau Sapudi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (Yankes Bergerak) kembali menyapa warga kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Program yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini melanjutkan misinya di Pulau Sapudi, tepatnya di Kecamatan Gayam dan Nonggunong.

    Program ini merupakan bagian dari misi ke-15 sejak pertama kali diluncurkan pada 2019. Gubernur Khofifah secara simbolis melepas keberangkatan tim medis pada Sabtu, 5 Juli 2025, sebagai kelanjutan dari pelayanan yang sebelumnya dilaksanakan di Pulau Raas, Mei lalu.

    “Yankes Bergerak adalah ikhtiar menghadirkan layanan kesehatan yang merata, termasuk untuk masyarakat di daerah kepulauan seperti Raas dan Sapudi,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 Juli 2025.

    Menurut dia, layanan kesehatan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan. Negara, kata Khofifah, harus hadir aktif di wilayah terluar guna memenuhi hak dasar warganya. “Kami tidak hanya memberi pengobatan, tetapi juga edukasi, pendampingan, serta penguatan sistem kesehatan lokal. Ini adalah bagian dari komitmen membangun Jawa Timur yang inklusif dan berkeadilan,” ucapnya.

    Sepanjang 2023, Yankes Bergerak sudah dua kali menjangkau wilayah Sumenep, Pulau Sapudi pada Juni dan Pulau Raas pada September. Tahun ini, tim kembali hadir di Raas pada Mei dan kini menyambangi Sapudi.

    Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (Dinkes P2KB) Sumenep, drg. Ellya Fardasah, menyebut kunjungan ini merupakan misi kedua selama 2025 di wilayahnya.

    “Program ini direncanakan hadir empat kali dalam setahun. Kegiatan kali ini digelar mulai 5 hingga 8 Juli di Kecamatan Gayam dan Nonggunong,” katanya dikutip dari dapurrakyatnews.

    Tim medis terdiri dari gabungan tenaga kesehatan beberapa rumah sakit besar, antara lain RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD dr. Mohammad Noer Pamekasan, dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, serta puskesmas setempat. Layanan yang diberikan mencakup operasi katarak, skrining THT dan mata, serta edukasi kesehatan.

    Pelayanan dilaksanakan di tiga lokasi: Puskesmas Gayam, Puskesmas Nonggunong, dan sebuah kapal kesehatan yang disiapkan khusus untuk mendukung mobilitas tim di pulau.

    “Dengan begini, warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kota Sumenep. Justru kami yang datang untuk memberikan layanan terbaik,” ujar Ellya.

    Program Yankes Bergerak mendapat sambutan positif dari warga kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan medis. Selain pengobatan, kegiatan ini juga memperkuat sistem kesehatan lokal melalui pelatihan dan distribusi informasi pencegahan penyakit.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap, kehadiran rutin tim kesehatan ke daerah terpencil dapat menjadi fondasi penguatan layanan dasar yang lebih merata di seluruh wilayah. (*)

  • WiFi Gratis Dongkrak Aktivitas UMKM di Tajamara Sumenep

    WiFi Gratis Dongkrak Aktivitas UMKM di Tajamara Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Fasilitas WiFi gratis “Bismillah Melayani” yang dipasang di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sumenep, termasuk di Taman Jajanan Masyarakat (Tajamara), Desa Kolor, memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan menjadi daya tarik pengunjung.

    Ketua Paguyuban Tajamara, Heri Santoso, mengatakan akses internet gratis tersebut mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan memperluas pasar.

    “WiFi gratis ini menjadi magnet bagi pengunjung sekaligus mendukung pelaku UMKM agar mampu bersaing di era digital. Harapannya, penjualan produk lokal bisa meningkat,” kata Heri Santoso, Senin, 7 Juli 2025.

    Menurut Heri, fasilitas internet gratis itu sudah tersedia sejak Tajamara mulai ditempati. Ia menyebut layanan tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

    “Pemerintah daerah tak hanya memberi fasilitas fisik, tetapi juga pelatihan wirausaha agar UMKM berkembang dan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi warga,” ujarnya.

    Salah satu pengunjung Tajamara, A. Fitriyanti, mengaku betah berlama-lama di kawasan kuliner tersebut. Selain menikmati makanan khas Sumenep, ia juga memanfaatkan akses WiFi untuk bekerja dan bersantai.

    “WiFi gratis ini menjadi nilai tambah yang menarik masyarakat datang. Otomatis, transaksi UMKM juga meningkat. Dampaknya sangat positif,” ujarnya.

    Fitriyanti pun mengapresiasi komitmen Bupati Achmad Fauzi yang dinilainya konsisten memperhatikan sektor ekonomi rakyat sejak awal masa jabatan.

    “Program-programnya menyentuh masyarakat bawah. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan bisa dirasakan secara merata,” katanya.

    Untuk diketahui, fasilitas WiFi “Bismillah Melayani” tak hanya tersedia di Tajamara, tetapi juga di sejumlah lokasi publik lain, termasuk area perkantoran Pemerintah Kabupaten Sumenep. (*)

  • KPU Sumenep Perbarui Data Pemilih, Bertambah 15.875 Orang

    KPU Sumenep Perbarui Data Pemilih, Bertambah 15.875 Orang

    SUMENEP, LensaMadura.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mencatat adanya penambahan jumlah pemilih sebanyak 15.875 orang dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk Pilkada 2024.

    Jumlah pemilih terbaru pada triwulan kedua tahun ini mencapai 875.060 orang. Sebelumnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU berjumlah 859.185 orang.

    “Pemutakhiran data ini bertujuan memastikan data pemilih tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Komisioner KPU Sumenep, Malik Mustafa dikutip pada Senin, 7 Juli 2025.

    Ia menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan secara berkala karena data pemilih bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan.

    Kegiatan ini, menurut dia, merupakan amanat undang-undang dan menjadi bagian dari tugas rutin KPU, baik pasca pemilu maupun menjelang pilkada.

    Dalam proses pembaruan, KPU Sumenep membagi perubahan data ke dalam tiga kategori. Pertama, pemilih pemula, yakni warga yang baru berusia 17 tahun, pindah domisili, atau baru pertama kali terdaftar di tempat tinggal barunya.

    “Kategori kedua adalah pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti mereka yang menjadi anggota TNI atau Polri,” ujranya.

    Adapun kategori ketiga mencakup perbaikan data administrasi, seperti koreksi identitas dan elemen data lain yang ditemukan tidak sesuai.

    “Ketiga kategori ini menjadi bahan utama dalam pemutakhiran data yang kami lakukan secara berkelanjutan,” katanya (mp/mr)

  • KAHMI dan YIC Santuni Puluhan Anak Yatim di Guluk-Guluk pada 10 Muharram

    KAHMI dan YIC Santuni Puluhan Anak Yatim di Guluk-Guluk pada 10 Muharram

    SUMENEP, LensaMadura.com – Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Guluk-Guluk bersama Yayasan Insan Cita Madura (YIC) menggelar santunan bagi puluhan anak yatim dalam rangka peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah, Minggu, 6 Juli 2024.

    Kegiatan yang berlangsung di Musala Darul Muttaqin, Bukit Lancaran, Kecamatan Guluk-Guluk itu dihadiri puluhan anak yatim dari berbagai desa. Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti acara sejak awal hingga akhir.

    Ketua YIC Madura, Maimun, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian tradisi berbagi yang relevan dengan nilai-nilai keislaman, khususnya di momen Asyura yang dikenal sebagai hari penuh keberkahan.

    “Momentum 10 Muharram kami jadikan panggilan untuk berbagi. Anak-anak yatim adalah amanah yang perlu kita rawat bersama,” kata Maimun yang juga dosen UIN Madura.

    Ia menegaskan, santunan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun budaya kepedulian sosial di masyarakat. “Ini bukan soal materi, tapi kehadiran dan perhatian. Kami ingin anak-anak ini merasa dihargai dan dimuliakan,” ujarnya.

    Dewan Pakar KAHMI Sumenep, K. Naqib Hasan, turut hadir dan memberikan pesan motivasi kepada anak-anak yatim. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan dan semangat untuk terus belajar demi masa depan.

    “Jangan berhenti bermimpi. Teruslah belajar dengan tekun. Semoga kalian menjadi anak yang saleh dan salehah,” ucapnya.

    Sebanyak 40 anak yatim menerima santunan dalam kegiatan ini. Selain bantuan materi, mereka juga mendapatkan pesan-pesan inspiratif dan doa bersama untuk menguatkan mental serta keyakinan dalam menapaki masa depan. (*)

  • Baznas Sumenep Gandeng Pesantren di Sapudi Santuni 100 Anak Yatim

    Baznas Sumenep Gandeng Pesantren di Sapudi Santuni 100 Anak Yatim

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim di Pulau Sapudi.

    Kegiatan itu digelar bekerja sama dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Zainur Ridla, Nonggunong, Gayam, Sapudi, Sumenep bertepatan dengan peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah, Jumat, 5 Juli 2025.

    Santunan diberikan usai doa bersama yang dipimpin pengasuh pesantren. Hadir dalam acara tersebut jajaran Dewan Guru, wali santri, simpatisan, serta ratusan anak yatim dari berbagai jenjang pendidikan—PAUD, TK, SD, MI, hingga SMP dan MTs di Pulau Sapudi.

    Ketua Baznas Kabupaten Sumenep, Ahmad Rahman, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan santunan yang secara masif dilakukan sepanjang bulan Muharram.

    “Bulan Muharram merupakan bulan mulia yang penuh keberkahan. Santunan ini menjadi bentuk komitmen kami dalam menunaikan amanah dari para muzaki,” ujar Rahman.

    Ia berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi anak-anak yatim dan kaum dhuafa di wilayah kepulauan.

    “Semoga mereka bisa tersenyum dan merasakan kebahagiaan di bulan yang istimewa ini,” kata dia.

    Ketua Panitia, Ustaz Ach. Hadari Karim, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pesantren dan Baznas sejak 2022. Ia juga berterima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi.

    “Semoga amal baik para donatur menjadi jariyah dan rezekinya selalu dilapangkan. Harapan kami, tahun depan kegiatan ini bisa terus dilanjutkan,” ucapnya.

    Menurut Hadari, kegiatan ini tak sekadar simbolis, tapi juga membawa pesan semangat bagi para anak yatim agar tidak menyerah dalam meraih masa depan.

    “Kami ingin mereka merasa diperhatikan dan dikuatkan, terutama di bulan yang penuh nilai dan makna ini,” tuturnya. (*)

  • Khofifah Lepas Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak ke Kepulauan Sapudi Sumenep

    Khofifah Lepas Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak ke Kepulauan Sapudi Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang akan memberikan layanan kesehatan ke wilayah Kepulauan Sapudi, Kabupaten Sumenep, pada Sabtu dini hari, 5 Juli 2025. Acara pelepasan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.

    Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan yang minim fasilitas medis.

    Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, drg Ellya Fardasah, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kali kedua digelar di wilayah Sumenep sepanjang 2025.

    “Pelayanan Kesehatan Bergerak ini dijadwalkan empat kali dalam setahun. Kali ini menyasar Pulau Sapudi, tepatnya Kecamatan Gayam dan Nonggunong, mulai 5 hingga 8 Juli,” ujarnya, Sabtu, 5 Juli 2025.

    Tim yang diberangkatkan terdiri atas tenaga medis gabungan dari RSUD dr Saiful Anwar Malang, RSUD dr Mohammad Noer Pamekasan, RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, serta tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.

    Layanan yang diberikan mencakup operasi katarak, skrining penyakit telinga, hidung, tenggorokan (THT), tuberkulosis, kesehatan jiwa, kesehatan mata, serta pencegahan stunting.

    “Kami juga menggelar kegiatan promotif dan preventif. Puskesmas bertugas melakukan skrining awal agar pasien bisa langsung ditangani,” kata Ellya.

    Layanan kesehatan akan dipusatkan di Puskesmas Gayam, Puskesmas Nonggunong, dan di atas kapal layanan kesehatan yang telah disiapkan.

    “Dengan program ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Kami yang datang langsung ke pulau untuk memberikan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (dr/mr)

  • Politisi PAN DPRD Sumenep Hairul Anwar: Tak Ada Alasan Menghambat Survei Seismik KEI

    Politisi PAN DPRD Sumenep Hairul Anwar: Tak Ada Alasan Menghambat Survei Seismik KEI

    SUMENEP, LensaMadura.com – Anggota DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menanggapi penolakan sebagian warga Pulau Kangean terhadap kegiatan survei seismik oleh PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) di wilayah itu.

    Hairul Anwar mengatakan, kegiatan eksplorasi migas tersebut sudah berlangsung lama dan berjalan di atas dasar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    “Kalau sepanjang itu sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, tentu sudah berdasarkan kajian yang mendalam,” kata Hairul Anwar saat diwawancarai, Jumat, 4 Juli 2025.

    Menurut politisi PAN itu, kegiatan eksplorasi migas seperti yang dilakukan KEI masuk dalam wilayah kontrak kerja sama yang kewenangannya berada di pemerintah pusat. Ia menilai, selama proses itu sesuai dengan kaidah lingkungan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), tidak ada alasan bagi daerah untuk menghambat.

    “Kalau sudah sesuai dengan regulasi, tidak ada alasan bagi kita untuk menghambat investasi. Karena ini bukan kegiatan baru, tapi sudah berjalan puluhan tahun,” ujarnya.

    Namun ia tidak menampik adanya dinamika sosial di lapangan. Menurut Hairul, penyelesaian persoalan yang muncul perlu pendekatan khusus dari pemerintah daerah kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

    “Kalau persoalan ini menghambat, seharusnya bisa diselesaikan segera. Pemerintah daerah harus segera memfasilitasi,” katanya. Di sisi lain, ia mengingatkan agar Pemkab tidak justru menghambat iklim investasi dan bisnis yang sedang berjalan.

    Hairul juga melihat momentum ini sebagai peluang untuk mendorong keterlibatan generasi muda lokal dalam industri migas.

    Ia mendorong agar anak-anak muda Kangean bisa belajar dari kegiatan eksplorasi tersebut. “Anak-anak kita bisa belajar dari sana bagaimana cara mengeksplorasi, bagaimana survei seismik, yang nantinya bisa menggandeng pemerintah daerah atau perusahaan daerah,” kata dia.

    Dia menegaskan bahwa penolakan terhadap investasi yang sudah sesuai prosedur dan ditopang oleh regulasi pusat bisa merugikan daerah.

    “Kita ini sangat tergantung pada pemerintah pusat. Kalau tidak ada alasan jelas, kenapa harus serta-merta menolak?” pungkasnya. (mr)

  • Dua Tahun Melewati Tantangan Baru, Haflatul Imtihan Tanpa Karnaval

    Dua Tahun Melewati Tantangan Baru, Haflatul Imtihan Tanpa Karnaval

    oleh: Kiai A Dardiri Zubairi*

    LENSAMADURA.COM – Setahun yang lalu, saya pernah menulis soal opsi perayaan Haflatul Imtihan tanpa karnaval. Sebagai gantinya kami mendesain pertunjukan kolosal yang melibatkan para siswa-siswi sejak PAUD hingga MA.

    Meski banyak kekurangan, tapi kami bersyukur karena kami telah menemukan satu opsi perayaan haflah tanpa karnaval yang oleh sebagian orang dianggap menganggu pengguna jalan raya, besar biayanya, dan seterusnya.

    Tahun ini (17-18 Juni 2025) kami di Pondok Pesantren Nasy’atul Muta’allimin, Gapura kembali mengadakan haflah (karena bersamaan dengan harlah kami menggunakan nama harlah) dengan menampilkan pertunjukan kolosal, tanpa karnaval.

    Belajar dari kekurangan tahun lalu yang tidak ada temanya, tahun ini kami merumuskan tema, “Pesantren Kehidupan, Harmoni Manusia dan Lingkungan”. Hampir semua pertunjukan, sambutan, dan ceramah disesuaikan dengan tema di atas. Termasuk penampilan “qori’ berjamaah” yang membacakan surah al-Rum ayat 41 :

    ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

    “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

    Ceramah agama yang disampaikan Dr KH Maimun Syamsudin juga fokus pada pencerahan spiritual memaknai lingkungan, serta closing ceremony ditutup dengan penjelasan KH Muhammad Ali Fikri tentang guru-guru kami di Annuqayah sejak dulu sangat peduli terhadap lingkungan.

    Pertunjukan kolosal putra menampilkan tari Sintong, tari yang sangat dipengaruhi tarekat sammaniyah. Tari ini jejaknya bisa dilacak di desa Ambunten. Mentor penampilan ini adalah Mas Agus Gepeng, seorang guru SMAN yang tekun melestarikan tari Sintong ini.

    Kemudian ada teaterikal puisinya Kiai Faizi, “Selamat Pagi Bumi” yang dimentori Mahendra (sekarang bintang film oy…) dan Lathif Atmaja. Terus ada penampilan “Dammung Gurjem” ritus minta hujan yang dilakukan para sesepuh dulu, utamanya di Sumenep timur. Mentor ritus ini sesepuh di desa kami. Dan paduan suara dilatih oleh Mas Buzairi (vokalis yang sekarang beralih profesi).

    Pada pertunjukan kolosal putri (kegiatan putri dipisah waktu penampilannya dengan putra) menampilkan anak-anak PAUD yang berbaju ala binatang, paduan suara, teaterikal soal lingkungan, shalawat, dan tarian Saman. Semua penampilan putra maupun putri dipersiapkan latihannya sejak 3 bulan sebelum hari H.

    Tak cukup sekedar tema, kami memulai secara serius “gerakan peduli lingkungan” di komunitas pesantren yang melibatkan guru, santri, wali dan masyarakat di sekitar pesantren.

    Gerakan ini menyangkut dua hal, gerakan penanaman pohon dan membangun kawasan terbuka hijau (sedang direncakan) dan pengelolaan sampah (sudah dimulai tahun lalu dengan terlebih dahulu belajar dari PP Annuqayah Daerah Lubangsa).

    Keuntungan lain dari kegiatan ini, panitia -terutama yang mempersiapkan keacaraan-sudah memahami ilmunya EO. Mereka yang mendesain konsep, tata panggung, lighting, hingga detail rundown acara, termasuk yang berat mendampingi siswa-siswi berlatih sejak 3 bulan sebelumnya.

    Dari kegiatan saya juga bisa belajar, haflah bisa menjadi momentum membangun gerakan sosial untuk terlibat meski kecil mengurai isu-isu lingkungan yang akut di negeri ini dari pesantren.

    Sumenep, 3 Juli 2025

    *Pengasuh Pondok Pesantren Nasy’atul Muta’allimin, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Sumenep dan pemerhati lingkungan.

  • Produksi Rokok Ilegal Di Dusun Angsanah Terendus, SMSI Sumenep Ajak Bea Cukai Turun Lapangan

    Produksi Rokok Ilegal Di Dusun Angsanah Terendus, SMSI Sumenep Ajak Bea Cukai Turun Lapangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep menyatakan kesiapannya mengajak Bea Madura melakukan inspeksi langsung ke lokasi produksi rokok ilegal di Dusun Angsanah, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng.

    Langkah itu merupakan tindak lanjut dari investigasi lapangan dan data valid yang dikumpulkan SMSI terkait maraknya kegiatan produksi rokok tanpa izin atau perusahaan rokok (PR) ilegal di wilayah tersebut.

    “Kami tidak ingin isu ini berhenti di meja redaksi. Kami ingin Bea Cukai turun langsung ke lapangan untuk melihat sendiri dan bertindak jika ditemukan pelanggaran,” kata Samauddin, Pengurus Bidang Verifikasi, Penegakan, dan Penindakan Keanggotaan SMSI Sumenep, Rabu, 3 Juli 2025.

    Pria yang akrab disapa Udiens itu menekankan pentingnya keterlibatan langsung aparat penegak hukum agar penanganan kasus tidak berhenti pada langkah administratif semata, tetapi menyasar langsung ke sumber permasalahan.

    “Kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara media, masyarakat, dan lembaga negara dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mencederai hukum,” ujarnya.

    Sebelumnya, SMSI Sumenep telah menyerahkan dokumen berisi temuan lapangan kepada Bea Cukai Madura, termasuk peta lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas produksi rokok ilegal. Dusun Angsanah disebut sebagai titik paling rawan, dengan indikasi lebih dari 30 unit usaha rokok beroperasi tanpa cukai resmi.

    Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai Madura menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan bersama. Pihaknya menyambut baik ajakan SMSI untuk turun ke lapangan sebagai bentuk sinergi penguatan pengawasan.

    Udiens menambahkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai Jawa Timur serta Kementerian.

    “Lihat saja bea cukai mana yang akan kami ajak ke lapangan. Pokoknya SMSI tidak mau main dalam masalah ini,” terangnya.

    Dengan langkah ini, SMSI berharap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjadi preseden baik bagi model kerja sama antara media dan lembaga negara di daerah. (*)

  • Polres Sumenep Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Tekankan Sinergi Lintas Sektor

    Polres Sumenep Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Tekankan Sinergi Lintas Sektor

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepolisian Resor Sumenep menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 pada Selasa pagi, 1 Juli 2025.

    Upacara berlangsung khidmat di Lapangan Apel Mapolres Sumenep dan diikuti sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), personel TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, Banser, Senkom, hingga anggota Pramuka Saka Bhayangkara.

    Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara Polri dan elemen pemerintah serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Sumenep.

    Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, pembacaan sejarah singkat Hari Bhayangkara, serta penyampaian amanat oleh Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda yang bertindak selaku inspektur upacara.

    Dalam pidatonya, AKBP Rivanda menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang profesional, modern, dan humanis.

    “Peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni. Ini adalah momen refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Rivanda.

    “Tugas menjaga Kamtibmas tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor serta kepercayaan publik yang terus terjaga.” tambahnya.

    Kapolres menambahkan, Polres Sumenep berkomitmen hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, sesuai semangat Polri Presisi.

    Rangkaian peringatan ditutup dengan sesi ramah tamah, sebagai bentuk apresiasi terhadap mitra strategis yang selama ini berkontribusi menjaga kondusivitas wilayah. Momen itu sekaligus memperkuat soliditas antarlembaga dalam mewujudkan Sumenep yang aman, harmonis, dan berkemajuan. (*)

  • Aktivis Soroti Dugaan Ilegalisasi Rokok SOL Ultimate oleh Distributor di Sumenep

    Aktivis Soroti Dugaan Ilegalisasi Rokok SOL Ultimate oleh Distributor di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Aktivis asal Kabupaten Pamekasan, Nurdin, angkat bicara terkait peredaran rokok bermerek SOL Ultimate yang kini jadi perbincangan publik. Ia menyebut bahwa produk tersebut awalnya legal dan diproduksi oleh PT Anugrah Manunggal Sentosa.

    Menurut Nurdin, rokok merek SOL Ultimate telah memiliki legalitas lengkap. Produk tersebut disertai pita cukai resmi yang menandakan telah memenuhi kewajiban pajak kepada negara. Namun, ia mengungkap adanya dugaan kuat bahwa rokok tersebut justru “diilegalisasi” oleh pihak distributor asal Payudan Karangsokon, Guluk-Guluk, Sumenep.

    “SOL Ultimate itu rokok legal, dilengkapi pita cukai resmi. Tapi oleh distributor asal Sumenep inisial HL, itu diduga diilegalkan,” kata Nurdin kepada media ini, Senin, 30 Juni 2025.

    Nurdin menduga ada praktik pelepasan pita cukai asli dari produk tersebut untuk kemudian dijual secara terpisah. Tindakan ini secara langsung menjadikan produk yang semula legal berubah status menjadi ilegal.

    “Pita aslinya dibuka untuk dijual berbeda. Itu sudah bukan hal yang baru di lapangan. Tapi praktik semacam ini sangat merugikan negara,” ujarnya.

    Dugaan tersebut mengindikasikan adanya modus penggelapan pajak lewat manipulasi pita cukai. Jika benar terbukti, kata Nurdin, dapat berujung pada pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku.

    Nurdin menyitir bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap produk rokok yang beredar di Indonesia wajib dilengkapi pita cukai resmi. Pita tersebut merupakan bukti sah bahwa produk telah membayar bea cukai kepada negara.

    Jika tidak, maka rokok tersebut akan dikategorikan sebagai barang kena cukai ilegal, yang tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen.

    “Negara bisa kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar. Di samping itu, peredaran rokok ilegal bisa membuka ruang masuknya produk tanpa pengawasan mutu,” jelas Nurdin.

    Nurdin juga menyitir, pasal 54 hingga Pasal 56 UU Cukai ditegaskan bahwa produksi, distribusi, hingga penjualan rokok ilegal dilarang keras. Termasuk dalam kategori ini adalah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok dengan pita cukai bekas.

    Hukuman terhadap pelaku pelanggaran pun tidak main-main. Mereka dapat dijerat pidana penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal 10 kali lipat dari nilai cukai yang semestinya dibayarkan.

    “Pasal 54, 55, dan 56 sudah sangat jelas. Ini bukan pelanggaran kecil, melainkan kejahatan ekonomi,” tandas Nurdin.

    Ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai dan kepolisian, untuk segera menindaklanjuti informasi ini. Menurutnya, kasus dugaan ilegalisasi rokok legal ini harus segera diusut tuntas demi menjaga integritas sistem perpajakan dan perlindungan konsumen.

    “Kita minta aparat bertindak tegas. Jangan sampai ini dibiarkan hanya karena ada oknum yang punya pengaruh atau koneksi,” pintanya.

    Nurdin pun berharap agar pemerintah daerah turut memberi perhatian. Ia mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga merusak pasar industri rokok yang mematuhi aturan.

    “Produsen resmi dirugikan. Produk legal jadi tidak punya daya saing ketika pasar dibanjiri barang ilegal yang lebih murah karena tidak bayar pajak,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurdin menegaskan bahwa ia tidak anti terhadap industri rokok, tetapi mendesak agar semua pihak bermain sesuai aturan. Ia menilai industri rokok sah saja berjalan, selama mematuhi regulasi dan tidak merugikan negara.

    “Saya tidak dalam posisi anti-rokok. Tapi tolong hargai hukum. Kalau industri ini mau bertahan, ya harus fair. Jangan akali aturan dengan cara licik,” tegasnya.

    Sementara itu, HL saat dikonfirmasi pada Selasa, 1 Juli 2025 pukul 12.05 WIB, mengaku bahwa dirinya saat ini sudah tidak lagi menangani urusan distribusi rokok.

    “Sekarang saya tidak memegang rokok lagi. Kalau soal rokok SOL Ultimate, silakan langsung ke HH (inisial). Dia juga orang sini,” kata HL dari balik sambungan telepon, Selasa, 1 Juli 2025.

    Menindaklanjuti hal itu, HH saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa, 1 Juli 2025 pukul 12.20 WIB belum memberikan respons. Pada hari yang sama, pukul 19.23 WIB, panggilan telepon ke nomor yang bersangkutan juga tidak dijawab meski terdengar berdering.

    Upaya konfirmasi kembali dilakukan oleh LensaMadura.com pada Rabu, 2 Juli 2025 pukul 12.14 WIB, namun hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan dari HH.

    Sementara, pihak PT Anugrah Manunggal Sentosa selaku produsen rokok SOL Ultimate juga belum merespons permintaan konfirmasi. Belum diketahui apakah mereka mengetahui dugaan praktik pemisahan pita cukai yang disinyalir dilakukan di tingkat distribusi.

    “Ini PR bersama. Kita butuh komitmen semua pihak untuk memutus rantai peredaran rokok ilegal. Mulai dari produsen, distributor, sampai aparat penegak hukum harus bersinergi,” pungkas Nurdin. (mr)

  • Asosisasi Wartawan di Sumenep Protes Siaran Pers KEI soal Survei Migas di Kangean

    Asosisasi Wartawan di Sumenep Protes Siaran Pers KEI soal Survei Migas di Kangean

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sepuluh organisasi wartawan dan media di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyatakan keberatan atas isi siaran pers PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang dinilai menyudutkan media lokal dalam pemberitaan proyek survei seismik migas di Kepulauan Kangean.

    Siaran pers tertanggal 25 Juni 2025 itu menyebut sejumlah media telah memprovokasi masyarakat dan menyebarkan informasi yang disebut sebagai fitnah. Pernyataan tersebut tersebar luas melalui kanal resmi dan sejumlah pejabat internal KEI serta SKK Migas.

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, M. Syamsul Arifin, menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan mencederai integritas jurnalis. “Pernyataan resmi PT KEI itu tidak hanya menyesatkan, tapi juga memperkeruh suasana. Kami bekerja berdasarkan fakta dan verifikasi, bukan menyebar fitnah atau memprovokasi,” ujar Syamsul dalam konferensi pers, Jumat, 27 Juni 2025.

    Menurut Syamsul, media menjalankan fungsi kontrol sosial dalam menyuarakan keresahan warga atas aktivitas eksplorasi migas. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, kata dia, terdapat mekanisme hak jawab yang diatur Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

    “Bukan malah menyerang media secara sepihak melalui rilis yang tendensius,” ucapnya. Ia menyebut pernyataan KEI terkesan “awur-awuran” dan mencerminkan buruknya etika komunikasi perusahaan energi itu.

    Kecaman serupa disampaikan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumenep, Supanji. Ia menilai pernyataan KEI menunjukkan arogansi komunikasi korporasi.

    “Alih-alih meredam konflik, mereka justru memperkeruh dengan menyebut media sebagai provokator. Ini mencerminkan kegagalan perusahaan membangun komunikasi publik yang sehat,” kata Supanji. Ia mendesak PT KEI mencabut rilis tersebut dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada insan pers di Sumenep.

    Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumenep, Imam Mustain Ramli, menilai siaran pers KEI sebagai bentuk kegagapan komunikasi yang juga melibatkan SKK Migas sebagai otoritas pengawas. “Seharusnya mereka introspeksi, bukan menyalahkan media. Kalau perlu, kami akan menempuh jalur hukum,” kata Imam.

    Kesepuluh organisasi yang menyampaikan keberatan adalah: PWI, JMSI, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), IWO, Asosiasi Media Online Sumenep (AMOS), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), Media Independen Online (MIO), dan Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS).

    Mereka menyatakan siap mengirim somasi kepada PT KEI jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf secara resmi. “Ini bukan soal media mana, tapi soal harga diri profesi jurnalis,” ujar Supanji. (*)

  • Rokok Tanpa Pita Cukai Diduga Milik MN Ini Masih Beredar Bebas di Sumenep

    Rokok Tanpa Pita Cukai Diduga Milik MN Ini Masih Beredar Bebas di Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rokok tanpa pita cukai yang diduga terkait dengan sosok berinisial MN asal Ganding, Sumenep dilaporkan masih marak beredar di sejumlah wilayah itu, meski telah berulang kali menjadi sorotan publik.

    Berdasarkan penelusuran LensaMadura.com, rokok-rokok tersebut tersebar bebas di pasaran dan dijual secara terbuka melalui berbagai jalur distribusi.

    Sumber LensaMadura.com dengan inisial AZ menyebut, dugaan keterlibatan MN dalam peredaran rokok tanpa pita cukai ini bukan barang baru.

    “MN sudah tak asing lagi bermain di sektor ini. Meski menuai banyak sorotan, tetap beroperasi,” kata AZ, Minggu, 29 Juni 2025.

    AZ mengungkapkan, sejumlah merek rokok yang diduga terkait dengan MN ini antara lain Gi*o dan Mi*d*.

    “Itu di antara nama-nama rokok milik MN. Masih banyak merk lain. Dijual bebas, padahal jelas-jelas tak bercukai,” katanya.

    Hasil penelusuran di lapangan menemukan bahwa rokok-rokok tersebut dijual di lini pedesaan hingga merambah warung-warung kecil di perkotaan.

    “Pasti ada oknum yang membekingi. Kalau tidak, mustahil barang itu bisa lolos sampai ke pasar,” ujar AZ.

    LensaMadura.com belum berhasil mengonfirmasi MN karena kesulitan mendapatkan kontak pribadinya hingga berita ini dimuat. (mr)