Lensa Madura

Tag: Sumenep

  • Bursa Plt Sekda Sumenep, Nama Raisul Kawim Muncul

    Bursa Plt Sekda Sumenep, Nama Raisul Kawim Muncul

    SUMENEP, LensaMadura.com – Masa purna tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, resmi dimulai 1 September 2025.

    Seiring itu, wacana pengisian kursi Pelaksana Tugas (Plt) Sekda mulai mengemuka.

    Nama Akh Raisul Kawim, Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, disebut-sebut masuk dalam deretan kandidat.

    Kawim tidak menampik kabar tersebut. “Saya selalu siap mengemban amanah jika memang itu perintah Bupati,” kata dia, Rabu, 27 Agustus 2025.

    Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep menyebut Kawim sebagai birokrat berintegritas.

    Ia dikenal sebagai penggagas Blankon Café, ruang aspirasi pemuda dan masyarakat yang berdiri di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Pajagalan.

    “Pak Kawim punya integritas tinggi dan dekat dengan kalangan pemuda. Tapi di sisi lain, ada Pak Agus yang terbukti mampu mengelola dunia pendidikan, dan juga Pak Chainur Rasyid. Jadi, ketiganya sama-sama memiliki peluang. Semua kembali pada keputusan Bupati,” ujar pejabat tersebut, Rabu, 27 Agustus 2025.

    Selain Kawim, dua nama lain yang masuk bursa Plt Sekda adalah Agus Dwi Saputra (Kepala Dinas Pendidikan) dan Chainur Rasyid (Kepala DKPP Sumenep).

    BM, wartawan yang biasa meliput aktivitas pemerintahan di Sumenep, menilai Kawim sosok yang layak dipertimbangkan.

    “Dia jujur, terbuka, rendah hati, serta punya rekam jejak bersih. Jika ditunjuk, itu langkah tepat,” ujarnya. (*)

  • Tiga Pencuri di Lenteng, Sumenep Dibekuk Polisi

    Tiga Pencuri di Lenteng, Sumenep Dibekuk Polisi

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepolisian Sektor Lenteng menangkap tiga terduga pelaku pencurian dengan pemberatan di Dusun Bandungan, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Sumenep.

    Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa televisi, sembako, dan tabung gas LPG.

    Kasus ini terjadi pada Selasa, 26 Agustus 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, di rumah milik Sijid Maulana Hidayat.

    Sehari setelah laporan masuk, tim Reskrim Polsek Lenteng berhasil mengamankan para terduga pelaku.

    “Seluruh tersangka dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolsek Lenteng untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kasihumas Polres Sumenep, AKP Widiarti, Rabu, 27 Agustus 2025.

    Widiarti mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi, menyusul munculnya spanduk provokatif bertuliskan “Selamat Datang di Desa Maling” di Desa Daramista.

    “Tindakan itu tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan stigma negatif dan keresahan di masyarakat. Polisi akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

    Pihaknya mengapresiasi langkah cepat Polsek Lenteng dan meminta warga lebih bijak menyikapi situasi.

    “Setiap tindak kejahatan pasti ditindak tegas. Masyarakat tidak perlu melakukan upaya di luar ketentuan,” jelasnya. (*)

  • Dinsos P3A Sumenep Akui Penerima Bansos Tak Layak Masih Menikmati Bantuan

    Dinsos P3A Sumenep Akui Penerima Bansos Tak Layak Masih Menikmati Bantuan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Mustangin, mengakui masih banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang seharusnya sudah dicabut haknya namun tetap menerima bantuan.

    Pengakuan itu disampaikan dalam audiensi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumenep dengan DPRD serta sejumlah organisasi perangkat daerah, Selasa, 26 Agustus 2025.

    “Banyak penerima lama yang seharusnya sudah tidak layak, tetapi haknya belum dicabut. Kami tahu ada oknum yang memanfaatkan situasi ini,” kata Mustangin.

    Ia menyebut praktik serupa masih terjadi di sejumlah desa. Karena itu, Dinsos meminta mahasiswa ikut melakukan pengawasan dan melaporkan temuan penyimpangan.

    Pernyataan Mustangin memicu kritik keras dari perwakilan mahasiswa. Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M Salman Farid, menilai pernyataan itu mencerminkan lemahnya evaluasi pemerintah.

    “Lucu ketika pemerintah tahu ada kecurangan tapi tidak segera ada tindakan. Kami siap turun langsung menelusuri siapa yang layak dan siapa yang tidak,” ujarnya.

    Senada dengan Salman, M Rofiqul Mukhlisin mengatakan Dinsos tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari masyarakat atau mahasiswa. Menurut dia, pembaruan data harus dilakukan secara berkala.

    Sementara itu, Ach Fadlan Masykuri menyoroti kondisi di kepulauan Kangean yang dinilainya masih jauh dari pemerataan bantuan.

    “Banyak warga tinggal di rumah tidak layak huni, tapi belum pernah tersentuh bansos,” ucapnya.

    Aliansi BEM Sumenep mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari data penerima bansos, peran pendamping sosial, hingga akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Selagi masih ada ketimpangan dan ketidakadilan, haram hukumnya bagi kami untuk tunduk dan diam,” kata Salman. (kt/mr)

  • RSUD Sumenep Dapat Apresiasi Pasien BPJS Usai Persalinan Dini Hari

    RSUD Sumenep Dapat Apresiasi Pasien BPJS Usai Persalinan Dini Hari

    SUMENEP, LensaMadura.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Moh Anwar Sumenep, mendapat apresiasi dari pasien peserta BPJS Kesehatan.

    Seorang ibu asal Desa Panaongan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Zamratul Kamalia, mengaku puas dengan pelayanan rumah sakit plat merah itu.

    Zamratul Kamalia melahirkan pada dini hari akhir pekan lalu dan mendapat penanganan cepat dari tim medis setempat.

    “Meski datang tengah malam di hari libur, saya tetap dilayani dengan baik. Dokter dan perawat sigap membantu hingga bayi lahir dengan selamat,” kata Zamratul Kamalia, Selasa, 26 Agustus 2025.

    Dia menyebut pelayanan rumah sakit sangat tanggap dan cepat mulai masuk Instalasi Gawat Darurat hingga proses persalinan. “Seolah keluarga sendiri yang mendampingi,” ujarnya.

    Keluarga Zamratul juga menyampaikan rasa syukur. Menurut mereka, pelayanan RSUD Sumenep tidak membeda-bedakan pasien umum maupun BPJS.

    “Kami bangga, meski hari libur dan tengah malam, pelayanan tetap cepat, ramah, dan profesional,” kata salah satu anggota keluarga.

    Direktur RSUD dr H Moh Anwar Sumenep, dr Erliyati, menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan layanan prima.

    “Tenaga medis kami siaga 24 jam, termasuk saat libur. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” ujarnya. (*)

  • Sosok Kontroversial dalam Isu Plt Sekda Sumenep, Pengamat Angkat Bicara

    Sosok Kontroversial dalam Isu Plt Sekda Sumenep, Pengamat Angkat Bicara

    SUMENEP, LensaMadura.com – Isu penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep memantik perhatian publik dan pemerhati birokrasi.

    Sejumlah rumor menyebut calon yang akan ditunjuk adalah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rekam jejak kontroversial.

    Nama yang beredar dalam rumor itu adalah Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep. Saat dikonfirmasi, Agus membantah.

    “Sampai detik ini, tidak ada. Itu hoaks,” ujarnya, Senin, 25 Agustus 2025.

    Meski begitu, Agus menegaskan kesiapannya jika mendapat penugasan dari bupati.

    “Sebagai pegawai, kalau ada perintah, tidak ada lain lagi, siap,” katanya.

    Agus sebelumnya menjabat Kepala Disperindag Sumenep pada 2019–2021. Selama masa jabatannya, sengketa pembangunan Pasar Batuan senilai Rp 9,5 miliar tak terselesaikan.

    Pada 2021, ia dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Penunjukan itu sempat menuai kritik karena dinilai tak memiliki grand desain pendidikan.

    Dinas Pendidikan Sumenep juga diterpa isu tak sedap, mulai dari dugaan pengaturan pengadaan buku ajar hingga PKBM fiktif.

    Pengamat politik Universitas Wiraraja, Wildan Rosaili, menilai bupati harus berhati-hati dalam memilih Plt Sekda.

    “Kalau figur yang ditunjuk kontroversial, jalannya pemerintahan bisa terganggu. Sejak proses penunjukan hingga menjabat, ia akan terus disorot publik,” kata Wildan Rosaili.

    Menurut Wildan, ada dua pendekatan dalam menentukan sekda: meritokrasi dan politik. Meritokrasi menekankan integritas, kompetensi, serta prestasi.

    “Calon yang tidak memenuhi kualifikasi seharusnya tidak menjadi pilihan jika bupati serius membangun Sumenep,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penunjukan figur Plt Sekda yang bersih akan membuat publik lebih fokus menagih kinerja. Sebaliknya, jika sosok yang diangkat punya kontroversi, perhatian publik justru akan tertuju pada masa lalunya.

    “Itu akan jadi tantangan berat bagi bupati,” kata Wildan.

    Wildan menekankan, selain faktor kompetensi, loyalitas dan stabilitas juga harus diperhatikan.

    “Loyalitas bukan sekadar soal kedekatan politik, tetapi komitmen menjalankan visi bupati. Stabilitas berarti tidak menimbulkan kontroversi publik,” ucapnya. (*)

  • Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Sapeken, 32 Poket Disita

    Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Sapeken, 32 Poket Disita

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sumenep menangkap seorang pengedar narkotika di wilayah kepulauan.

    Pria berinisial ARA (58) ditangkap di rumah panggungnya di Dusun Kurma, Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB.

    Dari penggeledahan, polisi menemukan 32 poket sabu dengan berat bersih sekitar 12,42 gram.

    Selain itu, disita pula seperangkat alat hisap, catatan transaksi penjualan, uang tunai Rp 6,2 juta, serta satu telepon genggam yang diduga dipakai untuk bertransaksi.

    Kepala Polres Sumenep Ajun Komisaris Besar Rivanda melalui Kepala Seksi Humas Ajun Komisaris Polisi Widiarti mengatakan, tersangka diketahui berperan sebagai pengedar.

    “Barang bukti sabu dengan jumlah cukup besar berhasil diamankan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Widiarti dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

    Menurut Widiarti, kasus ini menunjukkan keseriusan Polres Sumenep dalam menindak tegas peredaran narkoba hingga ke pelosok kepulauan.

    “Kami mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui praktik peredaran narkoba,” pesannya.

    ARA kini ditahan di Polres Sumenep. Ia dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. (*)

  • Kapal Feri Tujuan Sapudi Macet Lagi, Aktivis Desak DPRD Jatim Bertindak

    Kapal Feri Tujuan Sapudi Macet Lagi, Aktivis Desak DPRD Jatim Bertindak

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapal feri tujuan Pulau Sapudi kembali mengalami gangguan pada Minggu, 24 Agustus 2025.

    Kapal milik PT Dharma Dwipa Utama (DDU) itu dilaporkan terombang-ambing di tengah laut selama beberapa jam dengan ratusan penumpang di dalamnya.

    Insiden ini memicu protes dari aktivis Pergerakan Pemuda Pulau Sapudi atau P3S, Misyanto.

    Eks aktivis PMII itu mendesak DPRD Jawa Timur, khususnya anggota daerah pemilihan Madura, segera turun tangan mengatasi persoalan transportasi laut yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.

    “Pulau Sapudi ini bagian dari Jawa Timur. Jangan sampai setiap tahun nyawa rakyat kepulauan dipertaruhkan hanya karena kapal feri tua yang tidak layak,” kata Misyanto kepada Lensa Madura, Minggu, 24 Agustustus 2025.

    Aktivis P3S pun merinci lima tuntutan yang diajukan antara lain:

    1. DPRD Jatim diminta mendesak pemerintah provinsi menghentikan sementara pengoperasian kapal feri yang sudah tidak laik pakai.

    2. Mengganti armada lama dengan kapal feri baru yang lebih besar, modern, dan aman.

    3. Melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja PT DDU sebagai operator.

    4. Menjamin kelancaran distribusi sembako dan logistik bagi warga Sapudi dengan transportasi alternatif.

    5. Anggota DPRD Dapil Madura hadir langsung ke Pulau Sapudi untuk berdialog dengan masyarakat.

    P3S juga memperingatkan akan menggelar aksi damai di kantor DPRD Jawa Timur jika tuntutan itu diabaikan.

    “Kami tidak akan diam. Keselamatan rakyat adalah harga mati. Kami ingin DPRD serius memperjuangkan hak masyarakat Sapudi,” ujar Misyanto mengakhiri.

    Hingga berita ini diterbitkan, PT Dharma Dwipa Utama (DDU) belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. (*)

  • Ulama BASSRA Madura Sepakat Surati Presiden Prabowo soal Evaluasi Haji

    Ulama BASSRA Madura Sepakat Surati Presiden Prabowo soal Evaluasi Haji

    SUMENEP, LensaMadura.com – Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura pada Jumat siang, 22 Agustus 2025.

    Pertemuan yang membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji itu dihadiri para ulama dan pengasuh pondok pesantren dari empat kabupaten di Madura. Mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

    Silaturahmi para ulama dan pengasuh dari berbagai pesantren di Madura ini diawali paparan pengantar oleh KH Syafik Rofi’i selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) BASSRA.

    “Selain silaturrahmi, tujuan pertemuan ini untuk membahas sekaligus evaluasi pelaksanaan haji. Terutama Tahun 2025 ini. Kini malah menyisakan persoalan sampai ke ranah hukum. Evaluasi kita bertujuan jadi acuan pelaksanaan haji tahun 2026,” kata ulama asal Bangkalan ini.

    Untuk menyerap pendapat peserta, KH Muhdlar Abdullah memandu jalannya pertemuan. Ia mempersilakan siapa pun yang ingin menyampaikan masukan.

    Hasil kesepakatan dari forum tersebut akan dituangkan secara tertulis dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kementerian Agama, serta Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam bentuk audiensi.

    Dalam forum itu, pengasuh sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien, yang juga tuan rumah, KH Ahmad Fauzi Tidjani, mengatakan jika proses persiapan pelaksanaan haji dimajukan, maka pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH) juga perlu diperhatikan.

    “Enam bulan sebelum bulan haji pembayaran ONH seharusnya sudah beres,” terangnya.

    Berbagai usulan mengemuka dari para kiai dalam forum yang digelar secara lesehan itu. Pertemuan kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan dijadikan bahan audiensi ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan disampaikan secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Poin kesepakatan tersebut antara lain mendukung BPH sebagai penyelenggara haji yang profesional serta menyetujui rencana pemerintah membangun kampung haji di Makkah.

    “Menyangkut pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 yang masih perlu disempurnakan, kami mengusulkan proses persiapan pelaksanaan haji di Indonesia dimajukan tiga bulan lebih dari proses pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya, meliputi penetapan biaya ONH, dan pelunasan,” tulisnya dalam kesepakatan tersebut.

    Selain itu, BASSRA meminta pemerintah Indonesia membangun sinergi dengan Arab Saudi agar lebih awal memperoleh data personal calon jemaah haji yang akan berangkat.

    Forum juga menyepakati agar rekrutmen petugas haji dilakukan secara terbuka dan profesional. Sementara itu, pengelolaan keuangan haji diminta dilakukan secara jujur dan transparan.

    Hadir dalam pertemuan itu Ketua BASSRA RKH Muhammad Rofi’ie Baidlawi, Sekretaris Jenderal KH Syafik Rofi’i, serta KH Ahmad Fauzi Tidjani selaku tuan rumah.

    Sejumlah kiai juga tampak hadir, di antaranya KH Fauzi Rosul, KH Muhdlar Abdullah, KH Muadz Makki, KH Sufyan Absi, KH Mondir A Rofi’i, KH Ali Rohbini Latief, KH Achmad Mundzir, dan KH Mahrus A Malik.

    Tokoh lain yang hadir yakni M Abdulloh Syarqowi, KH Bukhori Maksum, KH Muhammad Rofi’i B, KH Abd Ghoffar, KH Sholeh Muksar, KH Dja’far Shodiq, KH A Busyro Karim, HM Jazuli Nur, RKH Abrori Sholeh, dan RKH Moh Abd Aziz. (sid/mr)

  • Garasi Rumah Warga Sumenep Meledak, Satu Orang Luka Ringan

    Garasi Rumah Warga Sumenep Meledak, Satu Orang Luka Ringan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sebuah ledakan terjadi di garasi rumah milik HM (50), warga Dusun Tambaagung, Desa Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, pada Minggu pagi, 24 Agustus 2025, sekitar pukul 06.00 WIB.

    Ledakan tersebut memicu kepanikan warga sekitar. Seorang pemuda berinisial F, 20 tahun, mengalami luka ringan dan langsung mendapat perawatan medis.

    Saat peristiwa berlangsung, HM diketahui tidak berada di rumah karena sedang berada di Jakarta.

    Kepala Polres Sumenep Ajun Komisaris Besar Rivanda melalui Kepala Seksi Humas Ajun Komisaris Polisi Widiarti mengatakan polisi masih menyelidiki sumber ledakan.

    “Polres Sumenep bersama tim Inafis dan Polsek Ambunten sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara, ledakan berasal dari mobil yang terparkir di garasi. Tapi penyebab pastinya masih didalami,” kata Widiarti, Minggu, 24 Agustus 2025.

    Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab ledakan sebelum hasil resmi penyelidikan keluar.

    Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta mengumpulkan keterangan saksi untuk memperdalam penyelidikan. (*)

  • Pecinta Merpati Ging-Ging Bakal Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Kegiatan Berikut Ini

    Pecinta Merpati Ging-Ging Bakal Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Kegiatan Berikut Ini

    SUMENE, LensaMadura.com – Para pecinta Merpati Ging-Ging punya cara tersendiri untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Mereka berencana melaksanakan kegiatan Agustusan itu dengan cara silaturahmi sesama pecinta merpati Ging-Ging.

    Kegiatan akan digelar di balai Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep, Minggu 31 Agustus 2025 pukul 08.00 sampai selesai.

    Jufriyanto, panitia kegiatan menjelaskan, kegiatan digelar seperti kontes. Para penghobi merpati jenis Ging-Ging di seluruh Sumenep maupun luar Sumenep diharapkan bisa hadir.

    “Kegiatan berkumpul para pecinta merpati bergiliran lintas kecamatan. Batuputih digelar sambil mengenang momen kemerdekaan,” kata Jufriyanto kepada LensaMadura.com dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 23 Agustus 2025.

    Diharapkan Jufriyanto, para pemilik dan penghobi kompak berkumpul. Merawat hobi sambil mengenang dan merayakan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia.

    Diterangkan pula, mengenai teknis pendaftaran. Panitia sudah menyebarkan informasi di berbagai platform media sosial. Lebih terperinci bisa menghubungi kontak person dalam flayer yang tertera. (sid)

  • Kepala Bappeda Sumenep Raih Gelar ASEAN Engineer

    Kepala Bappeda Sumenep Raih Gelar ASEAN Engineer

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, resmi dikukuhkan sebagai insinyur ASEAN atau ASEAN Engineer (ASEAN Eng.) oleh The ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO).

    Pengukuhan berlangsung dalam forum AFEO Governing Board Meeting di Da Nang, Vietnam, pada 8 Agustus 2025.

    Dalam forum itu, Arif dinyatakan telah memenuhi seluruh kualifikasi dan standar profesional yang ditetapkan AFEO. Sertifikat ASEAN Eng. diserahkan secara resmi setelah ditandatangani pengurus AFEO.

    Dengan capaian ini, Arif kini berhak menyandang gelar Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng.

    Gelar tersebut menandai pengakuan internasional terhadap kapasitas, kompetensi, serta kontribusinya di bidang keteknikan, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah.

    Ucapan selamat mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari dosen Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ivan Gunawan.

    “Gelar ASEAN Engineer merupakan bukti dedikasi, integritas, serta kontribusi beliau dalam dunia teknik,” kata Ivan, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Menurut Ivan, pengakuan dari AFEO semakin mengukuhkan reputasi profesional Arif di tingkat internasional.

    “Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi insinyur muda dan terus mendorong kemajuan keteknikan Indonesia,” ujarnya.

    Sebagai informasi, gelar ASEAN Engineer diberikan kepada insinyur yang terbukti memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas sesuai standar internasional. (*)

  • BTN Gandeng Universitas Annuqayah Gelar Seminar Literasi Keuangan

    BTN Gandeng Universitas Annuqayah Gelar Seminar Literasi Keuangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bank Tabungan Negara (BTN) bekerja sama dengan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Universitas Annuqayah menggelar seminar literasi keuangan bertajuk “Cerdas Mengelola Keuangan, Menuju Financial Freedom” di Aula KH Abdul Basith As, Rabu, 20 Agustus 2025.

    Hadir sebagai narasumber dua pejabat BTN Bangkalan, yakni Branch Manager M. Rusly dan Deputy Business Manager Galang Nasution.

    Dalam pemaparannya, Rusly menekankan pentingnya mahasiswa membangun disiplin finansial sejak dini.

    “Financial freedom bukan mimpi kosong. Semua orang bisa mencapainya asalkan berani mengelola keuangan dengan benar sejak masih mahasiswa,” kata dia.

    Galang Nasution mengingatkan agar mahasiswa bijak memanfaatkan teknologi finansial.

    “Era digital membuka peluang besar, tapi juga membawa jebakan konsumtif. Literasi keuangan adalah kunci agar kita tidak menjadi korban teknologi,” ujarnya.

    Dekan FSEI Universitas Annuqayah, Ahmad Majdi Tsabit, menyebut literasi keuangan sebagai keterampilan hidup.

    “Ini bukan sekadar hitung-menghitung uang, tapi kemampuan menentukan masa depan. Saya bangga mahasiswa menunjukkan antusiasme luar biasa,” ucapnya.

    Rektor Universitas Annuqayah, KH Mohammad Hosnan, mengapresiasi acara tersebut. Menurut dia, meski lahir dari tradisi pesantren, kampusnya harus mampu merespons tantangan global.

    “Seminar ini bukti bahwa Universitas Annuqayah tidak ketinggalan zaman dan siap melahirkan generasi yang melek finansial,” katanya.

    Hosnan menilai kolaborasi dengan industri perbankan dan semangat mahasiswa menjadikan acara ini berwarna.

    “Ini awal dari tradisi akademik yang lebih terbuka, kreatif, dan dekat dengan dunia industri,” ujarnya.

    Ketua panitia, Abdul Hafidz Ulil Abshar, mengaku terkejut dengan lonjakan peserta. Panitia hanya menyiapkan 100 kursi, namun minat mahasiswa membludak.

    “Adanya kuis berhadiah uang tunai dan souvenir eksklusif dari BTN semakin memicu antusiasme,” kata Hafidz.

    Dalam kesempatan itu, BTN juga menyerahkan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara simbolis kepada Universitas Annuqayah sebagai dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi. (*)

  • Ayo Meriahkan Festival Tastaman 3, Ada Lomba Baca Puisi dan Olimpiade PAI

    Ayo Meriahkan Festival Tastaman 3, Ada Lomba Baca Puisi dan Olimpiade PAI

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sakola’an Tastaman Nurul Anwar Andulang, Gapura, kembali menggelar Festival Tastaman 3.

    Kegiatan ini menjadi rangkaian dari Festival Sapparan Budaya 4 yang diselenggarakan Lesbumi PCNU Sumenep bekerja sama dengan Lesbumi MWCNU Gapura, dan Sakola’an Tastaman.

    Festival yang digelar untuk ketiga kalinya ini menghadirkan beragam perlombaan, di antaranya Lomba Baca Puisi tingkat RA/TK, SD/MI, dan SMP/MTs se-Madura, serta Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sumenep.

    Pendaftaran dibuka mulai 22 Agustus hingga 25 September 2025. Adapun pelaksanaan lomba dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2025 di Sakola’an Tastaman Nurul Anwar, Andulang, Gapura, Sumenep.

    Panitia menyediakan juknis dan tautan pendaftaran yang dapat diakses melalui bit.ly/FestivalTastaman3. Informasi lebih lanjut juga bisa didapatkan melalui nomor kontak 0878-5591-7624. (*)

  • Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah warga Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mengaku mengalami penahanan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh salah satu agen bank penyalur.

    Laporan ini disampaikan Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sapeken (HIMPASS) usai melakukan investigasi lapangan.

    Perwakilan HIMPASS, Ahyatul Karim menyebutkan sedikitnya 100 kartu PKH milik warga masih ditahan oleh agen Bank Mandiri.

    Selain itu, ditemukan adanya praktik pungutan liar berupa potongan biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga Rp50 ribu.

    “Kami menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di Desa Saur Saebus, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Sapeken,” kata Ahyatul Karim dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Sebelumnya, HIMPASS mengaku telah melakukan audiensi dengan dinas sosial dan pihak Bank Mandiri. Namun, kedua institusi tersebut dinilai saling melempar tanggung jawab tanpa memberi kejelasan.

    “Kami merasa dipermainkan dan dikecewakan,” ujarnya.

    Atas temuan tersebut, HIMPASS mendesak DPRD Sumenep segera turun tangan. Mereka menuntut dewan mengusut tuntas dugaan penahanan kartu PKH di wilayah kepulauan Sapeken.

    Selain itu, Dinas Sosial diminta mengevaluasi kinerja koordinator kecamatan (korcam) dan pendamping PKH, bahkan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

    “Kami ingin melihat apakah DPRD benar-benar berpihak kepada masyarakat atau hanya diam,” tegasnya

    Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

    Bantuan tahap ketiga tahun ini tengah dicairkan untuk periode Juli-September 2025. (*)

  • Perangkat Desa di Sumenep Jadi Terdakwa Curanmor, Aktivis Desak Vonis Maksimal

    Perangkat Desa di Sumenep Jadi Terdakwa Curanmor, Aktivis Desak Vonis Maksimal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Seorang perangkat desa di Kabupaten Sumenep kembali berurusan dengan hukum.

    AF, Kepala Dusun Kampung Pesisir, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Sumenep pada Senin, 21 April 2025, atas dugaan pencurian sepeda motor.

    Kasus ini terungkap setelah Ruspandi, warga Desa Kaduara Timur, melaporkan kehilangan motornya, Honda Beat warna merah muda-hitam.

    Motor itu dititipkan di rumah tetangga AF, lalu tiba-tiba hilang. Ruspandi mengaku harus membayar Rp2 juta kepada AF agar kendaraannya dikembalikan.

    “Waktu dikembalikan, motornya sudah rusak. Kontak jebol, spion hilang, dan pelat nomor dilepas,” kata Ruspandi, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Menurut Ruspandi, AF bukan kali pertama tersangkut kasus kriminal. Ia pernah ditangkap polisi dalam perkara pencurian mobil di Kabupaten Pamekasan.

    “AF ini residivis. Padahal dia perangkat desa, seharusnya jadi contoh warga, bukan malah meresahkan,” ujarnya.

    Hari ini, Kamis, 21 Agustus 2025, kasus AF memasuki sidang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep.

    Persidangan digelar di Gedung DPRD lama yang kini difungsikan sebagai ruang sidang perkara.

    Dalam sidang tersebut, korban dan sejumlah saksi menjalani pemeriksaan pertama di hadapan majelis hakim.

    Sementara itu, Aktivis muda Sumenep, Prasianto, menilai status AF sebagai perangkat desa sekaligus residivis harus menjadi pertimbangan memberatkan.

    “Residivis yang menjabat perangkat desa jelas merusak kepercayaan publik. Hakim harus berani menjatuhkan hukuman maksimum agar ada efek jera,” kata dia.

    Dikatakan, dalam KUHP lama yang berlaku hingga 2026, residivis memang tidak diatur secara khusus dalam kasus curanmor.

    “Namun Pasal 486-489 KUHP memungkinkan hakim menambah sepertiga hukuman dari ancaman maksimal,” tambah Prasianto.

    AF dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda.

    “Kita akan terus mengawal proses penanganan kasus curanmor yang meresahkan warga Kecamatan Pragaan ini hingga tuntas,” pungkasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, PN Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait persidangan. (*)