SUMENEP, LensaMadura.com – Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
“Berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima, terdapat indikasi program MBG dimanfaatkan oleh oknum pengelola dapur untuk meraup keuntungan berlebih,” kata Koordinator Alarm, Andriyadi, di Sumenep, Selasa, 13 Januari 2026.
Program nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Andriyadi mengatakan dugaan penyimpangan itu berdampak pada kualitas dan porsi makanan yang diterima siswa, yang dinilai tidak memenuhi standar gizi dan berpotensi menghambat tujuan utama program.
Ia lantas mencontohkan menu MBG yang diterima siswa di Kecamatan Batang-batang berupa mi instan, satu potong tahu, satu buah mentimun, satu buah jeruk, setengah tomat, serta telur. Menu tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.
“Baik dari sisi porsi maupun kandungan gizi, makanan tersebut jauh dari standar yang seharusnya,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya persoalan tersebut. Namun demikian, pihaknya masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kemungkinan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan.
“Kami masih melakukan pendalaman, apakah ini murni karena kurangnya pengawasan atau ada unsur pengurangan anggaran secara sengaja,” katanya.
Alarm meminta pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG agar program tersebut tidak disalahgunakan.
“Ini program Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, bukan untuk kepentingan bisnis,” ujar Andriyadi.
Ia menegaskan Alarm akan terus mengawal pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah Madura termasuk Kabupaten Sumenep. Jika dugaan penyimpangan terus berulang dan tidak ditindaklanjuti, pihaknya mempertimbangkan langkah lanjutan.
“Jika tidak ada perbaikan, kami akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden agar program ini dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, juga menyoroti pelaksanaan program MBG di daerah tersebut. Ia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG meningkatkan kualitas menu dan kandungan gizi makanan.
Menurut Indra, sejak awal pelaksanaan MBG masih ditemukan sejumlah dapur dengan kualitas menu yang belum optimal dan perlu dievaluasi.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama. Jika sebelumnya ada yang kurang, ke depan harus lebih baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur agar tidak semata-mata berorientasi pada besaran anggaran dalam menjalankan program MBG.
“Program MBG memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya. (*)
Sementara itu, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. (*)
