Lensa Madura

Tag: APHT Sumenep

  • Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    Diskop UKM Perindag Sumenep Anggarkan Rp700 Juta untuk Lengkapi Fasilitas APHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kabupaten Sumenep menyiapkan anggaran sebesar Rp700 juta untuk melengkapi sarana operasional di kawasan Aglomerasi Perusahaan Hasil Tembakau (APHT).

    Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian Diskop UKM Perindag Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pengadaan fasilitas saat ini masih memasuki tahap validasi setelah penetapan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

    Selanjutnya, paket pengadaan akan dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebelum diproses melalui mekanisme e-purchasing atau katalog elektronik.

    “Saat ini masih tahap validasi. Setelah itu paket pengadaan akan dimasukkan ke RUP,” kata Didik belum lama ini, dikutip pada Jumat, 24 Juli 2026.

    Menurut Didik, salah satu fasilitas yang akan disediakan adalah brankas penyimpanan pita cukai. Setiap tenant perusahaan rokok di kawasan APHT diwajibkan memiliki satu unit brankas sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Selain itu, Diskop UKM Perindag juga akan melengkapi kebutuhan operasional berupa perangkat komputer dan lemari penyimpanan dokumen untuk mendukung aktivitas administrasi perusahaan rokok di kawasan tersebut.

    Ia mengatakan, fasilitas di APHT saat ini masih terbatas. Perlengkapan yang tersedia baru berupa meja dan kursi, sehingga pemerintah daerah terus melengkapi kebutuhan sarana secara bertahap.

    Pengadaan fasilitas dilakukan berdasarkan jumlah tenant yang telah beroperasi. Saat ini terdapat 11 perusahaan rokok yang menempati kawasan APHT Sumenep.

    Didik menargetkan seluruh proses pengadaan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026 agar seluruh tenant dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menunjang kegiatan produksi.

    “Kami pastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa selesai sebelum akhir tahun,” ujarnya. (*/bus/inforial)

  • Pemkab Sumenep Siapkan Mesin Pengolah Tembakau untuk Tenant APHT

    Pemkab Sumenep Siapkan Mesin Pengolah Tembakau untuk Tenant APHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep berencana mengadakan mesin Tobacco Siap Giling (TSG) untuk mendukung operasional perusahaan rokok yang berproduksi di kawasan Aglomerasi Perusahaan Hasil Tembakau (APHT).

    Pengadaan tersebut akan dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pengadaan mesin TSG menjadi bagian dari program pembinaan terhadap tenant APHT sekaligus upaya memperkuat industri hasil tembakau di daerah.

    Menurut Didik, keberadaan mesin itu diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tembakau petani lokal karena perusahaan rokok nantinya dapat mengolah bahan baku sendiri.

    “Fasilitas itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekaligus kualitas hasil produksi perusahaan rokok,” kata Didik dikutip Radarpantura, Jumat, 24 Juli 2026.

    Ia menjelaskan, rencana pengadaan mesin TSG telah masuk dalam program kerja tahun ini. Namun, realisasinya masih menyesuaikan kemampuan anggaran DBHCHT.

    “Kalau anggaran memungkinkan, akan direalisasikan,” ujarnya.

    Didik mengatakan mesin tersebut nantinya tidak dimiliki oleh satu perusahaan, melainkan dikelola secara bersama di kawasan APHT. Para tenant dapat memanfaatkannya melalui sistem sewa sehingga tidak perlu mengeluarkan investasi untuk membeli mesin secara mandiri.

    Selain mesin TSG, Pemerintah Kabupaten Sumenep sebelumnya juga telah menyalurkan sejumlah fasilitas produksi bagi perusahaan rokok di kawasan APHT, di antaranya alat pelinting rokok, peralatan pengemasan, dan sarana produksi lainnya.

    Menurut Didik, penyediaan fasilitas tersebut diharapkan mendorong perusahaan rokok memanfaatkan tembakau hasil panen petani lokal sebagai bahan baku utama.

    “Perusahaan rokok bisa membeli tembakau mentah dari petani lokal, kemudian mengolahnya sendiri menjadi bahan siap produksi,” katanya. (*/bus/inforial)

  • UMKM Tumbuh di Sekitar APHT Sumenep, Pedagang Mengaku Pendapatan Meningkat

    UMKM Tumbuh di Sekitar APHT Sumenep, Pedagang Mengaku Pendapatan Meningkat

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, mulai memunculkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Sejak beroperasi pada 2025, kawasan industri tersebut memicu tumbuhnya berbagai usaha kecil yang melayani kebutuhan pekerja dan aktivitas industri.

    Sejumlah ruko, warung sembako, minimarket, hingga rumah makan bermunculan di sekitar kawasan APHT.

    Aktivitas ekonomi yang sebelumnya lebih banyak terpusat di Kecamatan Ganding kini mulai bergeser seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan tersebut.

    Pemilik minimarket di sekitar APHT, TH, mengatakan kondisi wilayahnya berubah setelah kawasan industri itu mulai beroperasi. Sebelum APHT dibangun, kata dia, masyarakat lebih banyak berbelanja ke Kecamatan Ganding karena kawasan tersebut relatif sepi.

    “Kalau dulu masyarakat biasanya belanja ke Kecamatan Ganding. Setelah APHT beroperasi, orang mulai berdatangan setiap hari. Usaha-usaha baru bermunculan dan pendapatan kami ikut meningkat,” kata TH dilansir dari katamadura.

    Menurut dia, kehadiran ratusan pekerja di kawasan APHT mendorong meningkatnya transaksi di berbagai sektor usaha. Tidak hanya minimarket, warung makan, toko kebutuhan harian, dan usaha kecil lainnya juga merasakan peningkatan jumlah pelanggan.

    “Setiap hari ada pekerja yang berbelanja, makan, atau membeli kebutuhan lainnya. Dampaknya benar-benar terasa bagi pelaku usaha kecil seperti kami,” ujarnya.

    Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan sejak awal APHT memang dirancang tidak hanya sebagai kawasan industri hasil tembakau, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami bersyukur masyarakat mulai merasakan manfaat keberadaan APHT. Harapannya kawasan ini menjadi stimulus ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dapat meningkat,” kata Ramli.

    Ia menilai tumbuhnya berbagai usaha di sekitar kawasan menjadi salah satu indikator bahwa APHT mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal.

    “Pemerintah daerah akan terus mendorong keterlibatan masyarakat agar manfaat kawasan industri tersebut semakin luas,” ujarnya. (km/inforial)

  • Rokok Kretek Produksi Tenant APHT Sumenep Mulai Masuk Pasar Indonesia Timur

    Rokok Kretek Produksi Tenant APHT Sumenep Mulai Masuk Pasar Indonesia Timur

    SUMENEP, LensaMadura.com – Produk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang diproduksi perusahaan rokok di kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kabupaten Sumenep mulai dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur.

    Dalam beberapa bulan terakhir, produk tersebut telah didistribusikan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    Perluasan pasar tersebut menunjukkan produk hasil industri tembakau yang diproduksi di kawasan APHT mulai menjangkau konsumen di luar Pulau Madura. Efisiensi produksi yang didukung kedekatan lokasi pabrik dengan sumber bahan baku tembakau dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan daya saing produk.

    Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh Ramli, mengatakan keberhasilan tenant APHT menembus pasar Indonesia Timur menjadi indikator bahwa industri hasil tembakau di Kabupaten Sumenep memiliki potensi bersaing di tingkat nasional.

    “Tembakau Madura memang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Oleh karena itu, produk-produk rokok yang diproduksi tenant APHT Sumenep patut menjadi salah satu pilihan bagi para penikmat kretek di Indonesia,” kata Ramli, Senin dikutip pada 20 Juli 2026.

    Menurut Ramli, keberadaan APHT tidak hanya menjadi kawasan produksi, tetapi juga mendukung hilirisasi tembakau di daerah asal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

    Dengan proses produksi yang dilakukan di Sumenep, biaya distribusi bahan baku menjadi lebih efisien dan berdampak pada daya saing produk.

    Ia menambahkan, meningkatnya permintaan pasar berpotensi mendorong perusahaan memperluas kapasitas produksi. Kondisi tersebut juga diyakini akan membuka peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat.

    “Kalau permintaan terus meningkat, otomatis perusahaan membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mendukung proses produksi. Artinya, kesempatan kerja bagi masyarakat juga akan semakin terbuka,” ujarnya.

    Saat ini terdapat 11 tenant yang beroperasi di kawasan APHT Kabupaten Sumenep. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap perluasan pasar tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan nilai ekonomi bagi petani tembakau, pelaku usaha, dan tenaga kerja lokal. (*)

  • APHT Sumenep Bersiap Produksi SKM pada 2027

    APHT Sumenep Bersiap Produksi SKM pada 2027

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan kawasan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) mulai memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) pada 2027.

    Target itu menjadi bagian dari upaya memperkuat industri hasil tembakau berbasis potensi lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk tembakau Madura di pasar nasional.

    Saat ini, seluruh tenant yang beroperasi di kawasan APHT masih memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT). Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) membangun satu unit gudang tipe B seluas 240 meter persegi yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026.

    Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perindustrian DKUPP Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan pembangunan gudang baru merupakan langkah awal memperkuat kapasitas kawasan APHT agar mampu menampung pertumbuhan industri rokok di daerah tersebut.

    “Gudang baru berukuran 240 meter persegi ini dibangun menggunakan anggaran DBHCHT Tahun 2026. Kami menargetkan pengerjaannya selesai sebelum akhir tahun sehingga dapat ditempati perusahaan rokok baru sebagai tenant APHT,” kata Didik.

    Menurut Didik, hingga kini kawasan APHT dihuni 11 tenant yang seluruhnya memproduksi rokok jenis SKT. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan membuka peluang masuknya investor baru sekaligus mendukung persiapan produksi SKM pada tahun depan.

    “Penambahan fasilitas ini bukan hanya menambah kapasitas tenant, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menuju target produksi rokok SKM pada 2027. Kami optimistis kawasan APHT akan terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang lebih luas,” ujarnya.

    Kepala DKUPP Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan 2027 menjadi tahap penting dalam pengembangan ekosistem industri hasil tembakau di daerahnya. Menurut dia, keberhasilan memproduksi SKM di kawasan APHT akan menjadi tonggak baru bagi industri tembakau lokal.

    “Tahun 2027 menjadi target prioritas untuk membangun ekosistem industri tembakau lokal Madura yang semakin kuat. Jika produksi rokok SKM di kawasan APHT dapat diwujudkan, Sumenep akan menjadi salah satu daerah yang mampu memfasilitasi lahirnya produk tembakau lokal yang siap bersaing di pasar industri nasional,” kata Ramli.

    Ramli menilai tembakau Madura memiliki keunggulan dari sisi aroma dan cita rasa yang selama ini menjadi salah satu bahan baku utama industri rokok nasional. Potensi tersebut, menurut dia, perlu didukung dengan infrastruktur produksi yang memadai agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

    Ia berharap pengembangan APHT tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi industri hasil tembakau, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui rantai pasok yang lebih terintegrasi.

    Dengan penambahan fasilitas, bertambahnya tenant, dan target produksi SKM pada 2027, Pemerintah Kabupaten Sumenep memproyeksikan kawasan APHT menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hasil tembakau berbasis potensi lokal di Madura. (*/inforial)

  • Belanja Publikasi APHT Sumenep Tertunda, Menunggu Perbup DBHCHT

    Belanja Publikasi APHT Sumenep Tertunda, Menunggu Perbup DBHCHT

    SUMENEP, LensaMadura.com – Realisasi belanja publikasi untuk mendukung pemanfaatan Gedung Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, masih tertunda meski anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.

    Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep, Didik Prayitno, mengatakan keterlambatan tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

    Kata dia, kegiatan itu belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Bupati (Perbup) Perubahan Mendahului yang menjadi dasar penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 belum diterbitkan.

    “Persoalannya sekarang bukan pada anggarannya. Anggarannya sudah ada dan sudah masuk dalam perencanaan. Tetapi sampai sekarang Perbup Perubahannya belum disahkan,” kata Didik di Sumenep, Kamis, 4 Juni 2026.

    Didik menjelaskan seluruh program yang dibiayai melalui DBHCHT wajib menjalani proses asistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dapat direalisasikan.

    Setelah DPA disahkan, kegiatan yang bersumber dari dana tersebut mengikuti asistensi pada Februari 2026.

    Dari hasil asistensi itu, kata dia, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap beberapa item kegiatan, termasuk belanja publikasi untuk Gedung APHT.

    “Penggunaan anggaran DBHCHT yang di dalamnya juga terdapat anggaran terkait belanja publikasi di APHT harus melalui asistensi provinsi terlebih dahulu. Setelah asistensi, ada beberapa belanja yang mengalami perubahan dan harus disesuaikan dengan hasil asistensi tersebut,” ujarnya.

    Menurut Didik, hasil asistensi telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian administrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) saat tahapan perubahan mendahului yang dibuka pada April 2026.

    “Secara administrasi sudah kami sesuaikan dengan hasil asistensi provinsi. Jadi proses perubahan anggaran sudah dilakukan,” katanya.

    Meski demikian, realisasi kegiatan masih menunggu pengesahan Perbup Perubahan Mendahului. Selama regulasi tersebut belum terbit, kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dan advertorial belum dapat dieksekusi.

    “Kalau Perbup belum terbit, kegiatan yang sifatnya publikasi dan advertorial belum bisa dijalankan. Saat ini statusnya masih teranggarkan, tetapi belum bisa dieksekusi,” ujar Didik.

    Ia menambahkan, publikasi dirancang untuk memperkenalkan fungsi dan manfaat Gedung APHT Guluk-Guluk kepada masyarakat serta pelaku industri hasil tembakau. Sosialisasi itu dinilai penting agar fasilitas yang telah dibangun pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.

    Karena itu, pihaknya berharap Perbup Perubahan Mendahului yang terkait penggunaan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 segera disahkan.

    “Kami berharap Perbup segera terbit sehingga program yang sudah direncanakan dapat dijalankan dan informasi terkait fungsi serta manfaat Gedung APHT bisa tersampaikan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” harapnya. (*)

  • 11 Pabrik Rokok di Sumenep Kantongi Izin Bea Cukai, Apa Implikasinya?

    11 Pabrik Rokok di Sumenep Kantongi Izin Bea Cukai, Apa Implikasinya?

    SIDOARJO, LensaMadura.com – Sebanyak 11 pabrik rokok di Kabupaten Sumenep, Madura, resmi mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I.

    Penyerahan izin dilakukan Kepala Kanwil DJBC Jatim I, Untung Basuki, di Sidoarjo pada Senin, 8 September 2025.

    Langkah ini menandai fase baru industri hasil tembakau di Sumenep, sebuah daerah yang selama ini identik dengan peredaran rokok ilegal.

    Hadir dalam acara penyerahan izin tersebut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Kepala KPBC Madura Novian Darmawan, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Moh Ramli, serta Direktur PD Sumekar, Hendri.

    Menurut Untung Basuki, pemberian izin bukan sekadar legalitas administratif. Regulasi ini diharapkan bisa memperkuat posisi pabrik rokok di bawah Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Sumenep agar mampu bersaing di pasar, sekaligus menekan distribusi rokok ilegal.

    “Kami berharap perusahaan rokok di APHT mematuhi regulasi, mengurangi rokok ilegal, dan menciptakan ikon rokok khas Madura yang legal serta kompetitif,” ujarnya.

    Bea Cukai juga memberikan insentif khusus berupa penundaan pembayaran cukai hingga 90 hari bagi pabrik yang beroperasi di kawasan APHT. Skema ini berbeda dengan perusahaan di luar kawasan yang wajib membayar cukai di muka.

    Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Fauzi menekankan pentingnya pabrik rokok legal bagi ekonomi lokal.

    “Sebelas pabrik rokok ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja masyarakat Sumenep,” kata dia.

    Pemkab, lanjut Fauzi, akan mendukung keberlanjutan APHT lewat penyediaan sarana-prasarana, sementara PD Sumekar diminta menjaga aset yang telah diserahkan.

    Dengan izin NPPBKC ini, industri rokok di Sumenep mendapat peluang baru untuk berkembang sesuai regulasi. Namun, keberhasilan skema ini akan bergantung pada dua hal.

    Yaitu sejauh mana pabrik-pabrik tersebut mampu bersaing di pasar nasional, dan seberapa efektif kebijakan ini dalam menekan peredaran rokok ilegal yang sudah lama berakar di Madura. (*)

  • APHT Sumenep Beroperasi Berdasarkan Izin Lengkap

    APHT Sumenep Beroperasi Berdasarkan Izin Lengkap

    SUMENEP, LensaMadura.com – Gedung Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk hingga kini belum difungsikan meski telah rampung secara fisik. Pengoperasian fasilitas ini masih menunggu kelengkapan seluruh perizinan yang dibutuhkan.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh Ramli, menyampaikan bahwa APHT secara sarana dan prasarana sebenarnya sudah siap digunakan. Namun, ada sejumlah perizinan yang masih dalam proses penyelesaian.

    “Masih ada beberapa izin yang belum selesai 100 persen, jadi belum bisa dioperasikan,” kata Moh Ramli dikutip dari JPRM pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Ia menambahkan, DKUPP saat ini tengah fokus mendampingi proses perizinan bagi para pelaku usaha, terutama pabrik rokok yang akan berproduksi di APHT.

    “Saat ini ada 11 pabrik rokok yang sudah terdaftar dan akan menempati APHT,” jelasnya.

    Menurut Ramli, setelah izin usaha industri (IUI) terbit, masing-masing pabrik akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni melakukan paparan untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

    “Proses ini wajib dilalui. Baru setelah NPPBKC terbit, produksi bisa dimulai,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, APHT memang hanya akan menampung 11 pabrik rokok karena keterbatasan kapasitas gudang.

    “Kami hanya memiliki empat gudang, jadi kapasitasnya memang terbatas,” tambah Ramli.

    Ramli optimistis, pengoperasian APHT bisa dilakukan dalam waktu dekat. “Izinnya hampir selesai. Begitu rampung, APHT akan langsung kami operasikan,” tandasnya. (adv/yan)

  • APHT Sumenep Tampung 11 Perusahaan Rokok Lokal, Fasilitas Lengkap dan Legalitas Dijamin

    APHT Sumenep Tampung 11 Perusahaan Rokok Lokal, Fasilitas Lengkap dan Legalitas Dijamin

    SUMENEP, LensaMadura.com – Geliat industri rokok lokal di Kabupaten Sumenep semakin menujukkan perkembangan yang signifikan.

    Terbukti, sebanyak 11 perusahaan rokok lokal terdaftar sebagai tenant dalam Proyek Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) yang berlokasi di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

    Proyek yang dikelola Perusahaan Daerah (PD) Sumekar itu menjadi sinyal positif terhadap kemajuan industri rokok di Kota Keris.

    Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh Ramli, menjelaskan bahwa perusahaan rokok yang bergabung dalam Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) akan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan berbagai perizinan, termasuk penyediaan gudang, penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

    “Masuk ke APHT ini sangat menguntungkan. Cukup membawa dokumen dasar seperti KTP dan persyaratan lainnya, semua proses akan difasilitasi langsung di lokasi,” ujar Ramli dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pada 26 Februari 2025 lalu.

    Dia menyatakan harapannya agar keberadaan APHT dapat mendorong perkembangan usaha rokok lokal dan memberi kontribusi nyata bagi pelaku industri hasil tembakau di Sumenep. Ia juga mendorong para pengusaha rokok setempat untuk berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan proyek ini.

    “Semoga fasilitas yang disediakan benar-benar memberi manfaat langsung bagi para pelaku industri rokok. Sampaikan kepada yang lain bahwa APHT terbuka dan siap menampung siapa pun yang ingin berkembang di sektor ini,” harapnya.

    Direktur Utama PD Sumekar, Hendri Kurniawan, menjelaskan bahwa 11 tenant yang tergabung dalam APHT diberi keleluasaan untuk menjalankan proses produksi secara mandiri, dengan menyewa ruang produksi di gedung tersebut serta difasilitasi dalam hal legalitas usaha.

    “PD Sumekar hanya berperan sebagai pengelola fasilitas. Pendapatan kami berasal dari biaya sewa tempat, sementara kegiatan produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing tenant,” ujar Hendri dikutip pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Ia menjelaskan, setiap tenant bisa menikmati fasilitas APHT sesuai kontrak yang didasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 tahun 2023 tentang APHT.

    “Kontrak yang sesuai dengan PMK Nomor 22 Tahun 2023 itu dari Bea Cukai minimal lima tahun,” ujarnya.

    Berikut daftar 11 perusahaan tokok lokal yang terdaftar di APHT Sumenep:

    Nama Pemilik : Rausi Samurano
    Nama Perusahaan Rokok : CV. Pulau Garam Tobacco

    Nama Pemilik : Dimas Zaki
    Nama Perusahaan Rokok : PR. Kamerad Abadi

    Nama Pemilik : Hazmi Azhari
    Nama Perusahaan Rokok : PR. Leble Cahaya Indah

    Nama Pemilik : Deni Hidayat
    Nama Perusahaan Rokok : PR. Gunung Payudan Madurasa

    Nama Pemilik : Misnoto
    Nama Perusahaan Rokok : PR. Kuda Emas Sejahtera

    Nama Pemilik : Andi Firdaus
    Nama Perusahaan Rokok : PT.Madura Internasioanl Djaya

    Nama Pemilik : Moh. Arifin
    Nama Perusahaan Rokok : CV. Juraghan Khas Tobacco

    Nama Pemilik : Rohadi Agus Rian
    Nama Perusahaan Rokok : PR verde nusantara abadi

    Nama Pemilik : Abd. Kadir Bachmid
    Nama Perusahaan Rokok : PR. Niaga Damai family

    Nama Pemilik : Vonny Hernawati
    Nama Perusahaan Rokok : PR. industri sumber jaya madura

    Nama pemilik : Dian Andriana
    Nama Perusahaan PR. Jhonz Tobacco Group

    Tentu adanya proyek APHT menjadi sinyal positif bagi kemajuan industri rokok lokal dan mendorong sektor tembakau di daerah. (adv/mr)