SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong BPRS Bhakti Sumekar untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip syariah sebagai dasar operasional.
Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan berbasis teknologi.
“BPRS Bhakti Sumekar menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tetapi juga membuka banyak peluang seiring perkembangan teknologi,” ujarnya di sela talk show di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa, 14 April 2026.
Menurut dia, digitalisasi layanan penting untuk memperluas inklusi keuangan, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
Selain itu, lembaga keuangan daerah tersebut juga diharapkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital secara aman dan bijak.
“Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama, termasuk melalui penguatan sistem keamanan, transparansi, dan akuntabilitas layanan,” kata Imam.
Dalam kegiatan tersebut, BPRS Bhakti Sumekar juga menggelar talk show mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi dana nasabah.
Imam menilai peningkatan literasi keuangan masyarakat akan mendorong kepercayaan terhadap layanan keuangan formal, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam sistem ekonomi.
“Kami ingin BPRS Bhakti Sumekar berkembang sebagai lembaga keuangan yang modern, inklusif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah,” ujarnya. (*)