SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong dilakukan rekonstruksi total arsitektur hukum dan ekonomi nasional. Seruan itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Graha Kadin Jawa Timur, Surabaya, Senin, 22 Juni 2026.
LaNyalla menilai, jika Indonesia ingin mewujudkan sistem demokrasi dan ekonomi Pancasila, maka pembenahan menyeluruh terhadap struktur hukum dan ekonomi menjadi keniscayaan.
“Perubahan arah ideologis dari ekonomi berbasis pasar dominan menuju ekonomi konstitusional berbasis kepentingan rakyat mengandung konsekuensi perombakan puluhan undang-undang hasil Reformasi,” ujar LaNyalla di hadapan peserta yang terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat.
Ia juga menyinggung adanya potensi penolakan terhadap perubahan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, hal itu turut memicu dinamika dan ketegangan ekonomi yang terjadi saat ini.
“Presiden Prabowo pasti tahu akan ada perlawanan dari dalam maupun luar negeri,” katanya.
Dalam pemaparannya, LaNyalla menyoroti praktik ekonomi global yang dinilainya masih bersifat eksploitatif terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan sejarah panjang kolonialisme hingga munculnya praktik neo-kolonialisme dan neoliberalisme.
Ia juga menyinggung praktik kejahatan fiskal seperti under-pricing, under-invoicing, dan transfer pricing yang disebutnya dapat menggerus penerimaan negara.
“Seluruh rangkaian ini bermuara pada skema transfer pricing yang agresif,” ujarnya.
Di hadapan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, buruh, petani, nelayan, hingga aktivis perempuan, LaNyalla mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk lebih kritis dalam membaca situasi ekonomi dan tidak mudah terjebak pada narasi yang berkembang.
“Fakta adalah kejadian, sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan,” ucapnya.
Ia menekankan pentingnya sikap intelektual yang tidak sekadar menjadi konsumen narasi, melainkan penguji informasi secara kritis.
Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Samsurin, mendorong pemerintah agar memperkuat peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah. Menurutnya, implementasi nilai Pancasila masih belum berjalan optimal dalam kehidupan sehari-hari.
“Pancasila perlu hadir secara praksis, tidak hanya sebatas pemahaman,” ujarnya.
