KI Gandeng UPI PGRI Sumenep Perluas Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik

SUMENEP, LensaMadura.com – Upaya memperluas implementasi keterbukaan informasi publik terus dilakukan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep dengan menggandeng kalangan perguruan tinggi.

Teranyar, lembaga ini menjalin kerja sama dengan Universitas PGRI Sumenep.

Kolaborasi ini menjadi lanjutan dari langkah sebelumnya yang telah dilakukan bersama Universitas Annuqayah (UA) dan Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura dalam membangun kesadaran keterbukaan informasi di lingkungan akademik.

Rombongan komisioner KI Sumenep yang terdiri dari Moh Rifai, Ahmad Ainol Horri, dan Hasdani Roi diterima langsung oleh jajaran pimpinan kampus di rektorat UPI PGRI Sumenep, Kamis, 16 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KI Sumenep Moh Rifai menekankan pentingnya peran kampus sebagai pusat literasi publik.

Rifai berpandangan, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga bagian dari proses edukasi masyarakat.

“Lingkungan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai keterbukaan informasi kepada generasi muda,” ujarnya, merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Rifai menambahkan, kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mahasiswa terhadap hak atas informasi sekaligus mendorong praktik transparansi di berbagai sektor.

Sementara, Rektor UPI PGRI Sumenep Asmoni menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menyebut langkah KI Sumenep sebagai terobosan baru dalam membangun sinergi antara lembaga publik dan perguruan tinggi.

Menurut Asmoni, pengalaman dirinya sebagai komisioner KI Sumenep periode pertama menjadi bekal penting untuk mengawal implementasi kerja sama ini agar tidak berhenti pada tataran wacana.

“Kami ingin kerja sama ini berlanjut dalam bentuk program konkret yang melibatkan mahasiswa secara langsung,” katanya.

Sejumlah agenda telah disiapkan, antara lain sosialisasi keterbukaan informasi publik, kuliah kilat, hingga pelibatan mahasiswa dalam kegiatan edukasi publik.

Program tersebut diharapkan mampu membangun budaya transparansi yang lebih kuat di lingkungan akademik. (*)