SURABAYA, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dalam peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Timur yang menargetkan renovasi 33 ribu rumah tidak layak huni pada 2026.
Peluncuran program berlangsung di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu, dan turut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Minggu, 3 Mei 2026.
Khofifah mengatakan program BSPS menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur.
“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak,” kata Khofifah.
Menurut dia, jumlah penerima program BSPS di Jawa Timur meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 jumlah bantuan tercatat sekitar 2.914 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 33 ribu unit rumah.
Khofifah menilai rumah layak huni menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mendukung kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.
“Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidupnya meningkat. Ini akan berdampak pada penurunan beban ekonomi dan peningkatan kesehatan keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Maruarar Sirait mengatakan program BSPS tidak hanya difokuskan pada penyediaan rumah layak huni, tetapi juga diintegrasikan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah, kata dia, mengombinasikan program BSPS dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan melalui program PNM Mekaar bagi pelaku usaha perempuan.
“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi,” katanya.
Ia menyebut pembangunan 33 ribu unit rumah tersebut diperkirakan mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.
“Ekosistem perumahan ini menggerakkan banyak sektor ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan sekitar 1.252 kepala keluarga di Surabaya menjadi penerima program BSPS. Hingga awal Mei 2026, sekitar 600 penerima telah terverifikasi.
Sebelum peluncuran program, Menteri PKP bersama Gubernur Khofifah meninjau rumah calon penerima BSPS di Jalan Endrosono Gang 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya.
Program BSPS di wilayah tersebut masuk dalam skema “Tender Rakyat” dengan total pagu anggaran Rp280 juta untuk 14 penerima manfaat. Pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan BENAR-PKP guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Program BSPS sendiri merupakan inisiatif Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan untuk pembelian bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah. (*)
