SUMENEP, LensaMadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten melaksanakan rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin, 2 Juni 2025.
“Rapat ini untuk memastikan kebenaran data APBD 2024 agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” kata H Zainal Arifin saat membuka rapat paripurna.
Zainal, yang juga politisi dari PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD 2024 tercatat sebesar Rp259,79 miliar. Angka ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp441,25 miliar, maka terjadi defisit sebesar Rp181,45 miliar. Defisit tersebut, kata Zainal, masih dalam batas kewajaran. Kinerja keuangan daerah tetap menunjukkan grafik yang positif.
“Silpa tahun 2023 bahkan lebih besar, mencapai Rp411,54 miliar. Tahun ini serapan meningkat meski masih ada kekurangan,” tambahnya.
Salah satu sorotan penting dalam laporan tersebut adalah tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh sebesar 1,84% dibandingkan tahun sebelumnya.
DPRD menilai hal itu sebagai indikasi bahwa kapasitas fiskal daerah mulai bergerak ke arah yang lebih mandiri.
Namun, Zainal menekankan pentingnya inovasi dalam penggalian PAD tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak yang berlebihan. Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara cerdas dan berkelanjutan.
“Peningkatan PAD harus dilakukan cerdas. Jangan jadikan pajak yang berat sebagai tumpuan utama,” tegasnya.
Zainal juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya berturut-turut.
“Ini menunjukkan tata kelola keuangan kita sehat. Namun tantangan ke depan tetap harus diantisipasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemkab Sumenep terus terjalin erat demi pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
“Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini juga menjadi acuan evaluasi kebijakan fiskal ke depan agar lebih efisien,” ujarnya. (*)
