Kategori: Nasional

  • Sosialisasi Empat Pilar, LaNyalla Ajak Generasi Muda Maknai Pancasila sebagai Navigasi Kehidupan Bangsa

    Sosialisasi Empat Pilar, LaNyalla Ajak Generasi Muda Maknai Pancasila sebagai Navigasi Kehidupan Bangsa

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti cara pandang generasi muda terhadap Pancasila yang dinilainya kian memprihatinkan. Ia menilai, melemahnya pemahaman tersebut menjadi sinyal serius bagi masa depan ideologi bangsa.

    Hal itu diungkapkannya saat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Pancasila Sebagai Navigasi Generasi Muda” yang digelar di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

    LaNyalla mencontohkan fenomena yang belakangan ramai di media sosial, salah satunya tayangan YouTube yang menampilkan wawancara acak dengan siswa di sekolah. Dalam tayangan tersebut, sejumlah siswa tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap dan berurutan. “Yang membuat miris adalah ada beberapa siswa yang tidak hafal Pancasila,” ujar LaNyalla.

    Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil survei Setara Institute pada Mei 2023 terhadap siswa SMA di lima kota besar di Indonesia. Salah satu temuan menyebutkan bahwa 83,3 persen responden menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti.

    Menurut Ketua DPD RI periode 2019–2024 tersebut, temuan itu menunjukkan bahwa sebagian generasi muda tidak lagi memandang Pancasila sebagai sesuatu yang sakral. “Artinya, generasi muda mungkin tidak menganggap Pancasila sebagai karya para pendiri bangsa yang bersifat final, melainkan sebagai kesepakatan yang harus terus dibuktikan manfaatnya dalam kehidupan nyata,” katanya.

    Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Faktor pertama adalah kesenjangan nilai antara teks Pancasila dan realitas yang dirasakan anak muda. “Sila kelima bicara keadilan, tapi yang mereka lihat justru korupsi dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya.

    Faktor kedua adalah cara penyampaian Pancasila yang dinilai kurang relevan dengan kehidupan generasi muda. LaNyalla menilai pendekatan yang terlalu teoritis dan formal membuat Pancasila terasa jauh dari persoalan nyata, seperti mencari pekerjaan dan tantangan hidup anak muda.

    Selain itu, paparan ideologi global melalui media sosial juga turut membentuk cara pandang generasi muda. “Mereka terpapar liberalisme, hedonisme, hingga paham keagamaan ekstrem yang sering menawarkan solusi instan atas masalah sosial,” kata LaNyalla.

    Ia menegaskan, kondisi tersebut merupakan persoalan serius bagi bangsa. “Fenomena banyaknya generasi muda yang tidak memahami, bahkan tidak hafal Pancasila, adalah warning atau alarm bagi bangsa,” tegasnya.

    LaNyalla mengibaratkan Pancasila sebagai navigasi kehidupan berbangsa. “Dalam bahasa gaulnya, Pancasila itu Google Map untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan agama. “Kalau agama itu tuntunan universal, Pancasila adalah panduan hidup berbangsa dan bernegara, dan keduanya tidak saling bertentangan,” kata LaNyalla.

    Lebih lanjut, ia menjabarkan penerapan Pancasila dalam kehidupan generasi muda sehari-hari, mulai dari integritas dalam bekerja sebagai wujud sila pertama, hingga empati dan adab di ruang digital sebagai cerminan sila kedua.

    “Sila ketiga itu tentang kolaborasi dan networking, sila keempat tentang keterbukaan dalam berdiskusi, dan sila kelima tentang etos kerja. Adil itu dimulai dari kontribusi terbaik yang kita berikan,” ujarnya.

    Menurut LaNyalla, generasi muda tidak harus menjadi politisi untuk mengamalkan Pancasila. “Kalian cukup menjadi mahasiswa yang jujur, pelajar yang berprestasi tanpa menjatuhkan orang lain, dan pengguna media sosial yang berakal sehat. Itulah Pancasila dalam tindakan. Jadilah generasi yang cerdas secara digital, tapi juga kokoh secara moral,” tukas LaNyalla.

    LaNyalla juga mengingatkan generasi muda agar selalu berfikir kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Ia menilai media sosial kerap menyajikan informasi yang belum tentu benar dan dapat menyesatkan jika tidak disikapi secara kritis.

    Pandangan senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, M. Diah Agus Muslim. Ia menilai media sosial dalam lima tahun terakhir telah menjadi referensi utama yang paling mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

    Ia menjelaskan, banyak pengguna media sosial berhenti pada informasi yang dibaca sekilas tanpa melakukan pendalaman atau pengecekan lanjutan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat generasi muda langsung berhadapan dengan berbagai persoalan dan nilai-nilai baru tanpa bekal pemahaman yang memadai.

    “Akibatnya, batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur. Dulu, yang benar terlihat benar dan yang salah kelihatan salah. Sekarang, semuanya seolah abu-abu,” ujarnya.

    Ia mengakui, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. “Kalau generasi kami dulu, relatif lebih jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang, tekanannya jauh lebih berat,” ujarnya.

    “Ini tidak mudah, tapi harus dihadapi bersama. Generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, generasi muda harus kembali ke Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai navigasi kehidupan bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang menyesatkan,” pungkasnya.(*)

  • Puting Beliung Rusak Dua Gudang di Terminal Kalimas Surabaya, Operasional Tetap Normal

    Puting Beliung Rusak Dua Gudang di Terminal Kalimas Surabaya, Operasional Tetap Normal

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa melakukan evakuasi dan penanganan pascakejadian angin puting beliung yang menerjang kawasan Terminal Kalimas, Surabaya, Selasa-Rabu, 10-11 Februari 2026 sekitar 18.16 WIB.

    Cuaca ekstrem yang disertai hujan deras dan angin kencang tersebut merusak sejumlah fasilitas pergudangan, terutama atap Gudang 611 dan Gudang 612. Gudang 611 dalam kondisi kosong saat kejadian, sedangkan Gudang 612 berisi komoditas.

    Sebagai langkah tanggap darurat, tim operasional Pelindo bersama pemangku kepentingan terkait segera melakukan pengamanan area dan penutupan kargo untuk mencegah kerusakan lanjutan akibat hujan yang masih berlangsung.

    Akses keluar-masuk di Pos 4 Kalimas sempat terganggu karena material terdampak dan kondisi cuaca. Namun, pada malam yang sama Pelindo menerapkan rekayasa lalu lintas operasional dengan skema satu jalur masuk dan keluar untuk menjaga kelancaran aktivitas logistik.

    Hingga Rabu, proses evakuasi dan pemulihan terus dilakukan, meliputi pembersihan area terdampak, perbaikan jaringan listrik, serta pemulihan sistem pendukung operasional lainnya di kawasan Kalimas.

    Pelindo memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh pekerja dan personel pelabuhan dinyatakan aman.

    Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan.

    “Fokus kami pengamanan kargo pelanggan, percepatan pemulihan fasilitas, serta menjaga kelancaran operasional. Secara umum, kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Kalimas tetap berjalan normal,” ujarnya.

    Branch Manager Kalimas Subholding Pelindo Multi Terminal, Ana Adiliya, menegaskan proses evakuasi tidak mengganggu operasional.

    “Tim lapangan segera melakukan mitigasi, termasuk pengamanan gudang terdampak dan koordinasi dengan pemilik barang agar proses pengiriman tetap berjalan,” jelasnya.

    Kejadian ini terjadi di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Surabaya dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir.

    Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jawa Timur pada pertengahan Februari 2026 berada dalam periode potensi cuaca ekstrem akibat pengaruh Monsun Asia dan dinamika atmosfer.

    Pelindo menyatakan terus meningkatkan kewaspadaan dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengantisipasi cuaca ekstrem lanjutan, serta memastikan keselamatan operasional dan keamanan kargo tetap terjaga. (*)

  • Menag Respons Usulan Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

    Menag Respons Usulan Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

    LENSAMADURA.COM – Menteri Agama Nasaruddin Umar merespons usulan agar guru madrasah swasta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan itu disampaikan saat ia berkunjung ke Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jumat, 6 Februari 2026.

    Pengasuh Ponpes API, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, meminta Kementerian Agama lebih memprioritaskan pendidikan keagamaan, terutama peningkatan kesejahteraan guru madrasah swasta. Menurut dia, perhatian tersebut semakin relevan setelah pengelolaan haji tidak lagi sepenuhnya ditangani Kemenag.

    Gus Yusuf mendorong penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK, khususnya bagi guru senior yang telah lama mengabdi di bawah yayasan. Ia mengusulkan pengangkatan tanpa tes sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian puluhan tahun.

    Selain itu, ia meminta percepatan sertifikasi dan inpassing tanpa melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta terdaftar di Simpatika atau EMIS Kemenag.

    Menanggapi hal tersebut, Nasaruddin mengatakan aspirasi serupa muncul di berbagai daerah. Pemerintah, kata dia, memberi perhatian pada persoalan guru madrasah, namun pengangkatan PPPK tidak bisa dilakukan sekaligus. Saat ini, jumlah guru di bawah Kemenag mencapai sekitar 700 ribu hingga hampir 800 ribu orang.

    “Kalau dilakukan sekaligus, hampir separuh anggaran Kementerian Agama bisa terserap,” ujar Nasaruddin.

    Ia menyebut pengangkatan tetap dilakukan secara bertahap. Pemerintah terus memperjuangkan dukungan anggaran bersama DPR dan Presiden agar penataan guru madrasah dapat berjalan lebih optimal.

    Nasaruddin juga menyinggung peningkatan kuota Pendidikan Profesi Guru yang, menurut dia, naik hingga 700 persen setiap tahun. Selain itu, kelembagaan pesantren di Kemenag kini diperkuat dengan pembentukan direktorat jenderal tersendiri.

    Menanggapi perbandingan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki skema insentif bagi guru honorer, Nasaruddin menjelaskan adanya perbedaan komposisi lembaga. Di Kemendikdasmen, sekitar 95 persen sekolah berstatus negeri, sedangkan di Kemenag sekitar 95 persen lembaganya swasta. Perbedaan itu berpengaruh pada pola penganggaran dan kebijakan kesejahteraan guru.

    Meski begitu, ia menegaskan pemerintah berkomitmen tidak membedakan perlakuan antara pesantren dan sekolah umum, dengan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran negara. (*)

  • Pelindo Regional 3 Kumpulkan 230 Kantong Darah pada Aksi Donor Sambut Bulan K3 Nasional

    Pelindo Regional 3 Kumpulkan 230 Kantong Darah pada Aksi Donor Sambut Bulan K3 Nasional

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 kembali melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan kepedulian kemanusiaan, sekaligus menyambut peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.

    Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 230 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para pendonor yang merupakan pegawai Pelindo Group.

    Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) dan berlangsung di lingkungan Kantor Regional 3 Pelindo, Senin, 2 Februari 2026.

    Pada pelaksanaan tahun 2026 ini, tercatat sebanyak 292 orang mendaftarkan diri sebagai calon pendonor.

    Setelah melalui tahapan skrining kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, serta wawancara medis sesuai standar UDD PMI, sebanyak 230 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Sementara 62 orang lainnya belum dapat mendonorkan darah karena tidak memenuhi kriteria kesehatan yang ditetapkan.

    Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai Pelindo Group. Seluruh rangkaian donor darah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pendonor guna memastikan proses berjalan tertib dan aman.

    Executive Director 3 Pelindo Daru Wicaksono Julianto mengapresiasi partisipasi aktif para pekerja dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan kepedulian insan Pelindo terhadap aksi kemanusiaan dan solidaritas sosial.

    “Kami bersyukur dalam kegiatan ini berhasil terkumpul 230 kantong darah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami juga mengapresiasi seluruh pendonor yang telah berpartisipasi,” kata Daru.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pelindo Regional 3 dalam mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah nasional sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang berkesinambungan.

    Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 3 berharap darah yang terkumpul dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi dalam mendukung pelayanan kesehatan nasional. Ke depan, Pelindo Regional 3 berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa secara berkala sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan negara. (*)

  • Operasional Dermaga Jamrud Selatan Kembali Normal Pascainsiden Kapal Pacific 88

    Operasional Dermaga Jamrud Selatan Kembali Normal Pascainsiden Kapal Pacific 88

    SURABAYA, LensaMadura.com – Kegiatan operasional pascainsiden kapal Pacific 88 di Dermaga Jamrud Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kembali berjalan normal dan kondusif pada Selasa, 3 Februari 2026.

    PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak saat ini terus berkoordinasi untuk menyusun skema operasional dan pengaturan sandar kapal di Dermaga Jamrud Selatan agar pelayanan kepada pengguna jasa tetap optimal.

    Branch Manager Terminal Jamrud Nilam Mirah PT Pelindo Multi Terminal Muh Junaedhy mengatakan bahwa setelah proses evakuasi korban bersama Basarnas dan Ditpolairud, Pelindo memfokuskan penanganan pada evakuasi petikemas serta pemulihan kondisi operasional dermaga.

    “Tim operasional juga melakukan pembersihan barang-barang yang tercecer di area dermaga sebagai bagian dari upaya pemulihan dan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah pelabuhan,” kata Junaedhy.

    Selain itu, Pelindo mengerahkan peralatan pencarian berupa scan sonar untuk memastikan tidak ada petikemas yang tertinggal di perairan dan berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran, mengingat kegiatan kepelabuhanan di lokasi tersebut telah berangsur normal.

    “Saat ini kegiatan operasional di Dermaga Jamrud Selatan telah berjalan lancar dan kondusif serta terus dipantau secara intensif guna memastikan operasional pelabuhan tetap aman, tertib, dan terkendali,” ujarnya.

    Senada dengan Pelindo, KSOP Tanjung Perak memastikan bahwa proses evakuasi dan penanganan pascainsiden kapal Pacific 88 telah dilakukan secara cepat, terkoordinasi, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kelancaran operasional pelabuhan.

    Pelaksana Harian KSOP Tanjung Perak Arizal Hendriawan menyampaikan bahwa pihaknya turut mengawal seluruh proses penanganan insiden sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku.

    “KSOP bersama Pelindo dan unsur terkait memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pengamanan area, evakuasi objek di perairan, hingga normalisasi alur pelayaran,” kata Arizal.

    Sementara itu, Pelindo menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban insiden tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pelindo juga memberikan santunan kepada keluarga korban serta berkomitmen menjamin pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Pelindo menambahkan bahwa insiden kapal Pacific 88 saat ini masih dalam proses investigasi oleh pihak berwenang dan instansi terkait. (*)

  • DWP Kemenhub Dorong Literasi Bijak Penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen

    DWP Kemenhub Dorong Literasi Bijak Penggunaan Obat Tradisional dan Suplemen

    JAKARTA, LensaMadura.com – Minat masyarakat terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh.

    Namun demikian, di balik tren tersebut, pemahaman yang kurang tepat mengenai jenis, manfaat, serta cara penggunaan produk kesehatan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang kerap luput disadari.

    Merespons kondisi tersebut, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perhubungan (DWP Kemenhub) bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), menyelenggarakan Webinar Kesehatan bertema “Bijak Menggunakan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan” sebagai bagian dari upaya penguatan literasi kesehatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, Selasa, 3 Februari 2026.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Elly Suntana selaku Penasihat DWP. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran keluarga khususnya kaum ibu dalam membangun kebiasaan hidup sehat yang didasarkan pada pengetahuan yang benar dan bertanggung jawab.

    Pembukaan acara turut didampingi oleh Ibu Retno Antoni, Ketua DWP Kemenhub, Ibu Elly Masyhud, Ketua DWP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta Chrisantine Angelina Arief Toha, Ketua DWP Inspektorat Jenderal Kemenhub.

    Webinar ini menghadirkan dr. Joyce Novelyn Siagian, Sp.FK, narasumber dari RSUP Persahabatan, yang menyampaikan materi edukatif mengenai penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan secara aman, rasional, dan bertanggung jawab.

    Dalam pemaparannya, dr. Joyce menjelaskan bahwa obat tradisional dan suplemen kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan obat modern, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat sebelum dikonsumsi. Ia menguraikan klasifikasi obat tradisional, mulai dari jamu, obat herbal terstandar, hingga fitofarmaka, serta membedakannya dengan suplemen kesehatan yang berfungsi untuk melengkapi asupan gizi, bukan sebagai terapi pengobatan penyakit.

    Lebih lanjut, dr. Joyce menekankan bahwa anggapan produk berlabel “herbal” atau “alami” selalu aman dikonsumsi merupakan kekeliruan yang masih sering ditemui di masyarakat. Penggunaan yang tidak sesuai dosis, tidak memperhatikan kondisi kesehatan individu, atau dikombinasikan dengan obat lain berpotensi menimbulkan efek samping maupun interaksi obat yang berisiko.

    Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan izin edar, komposisi, serta aturan pakai, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi produk tertentu secara rutin.

    Kepala BKKP, Wisnu Wardana, menyampaikan bahwa kolaborasi antara DWP Kemenhub dan BKKP merupakan wujud sinergi promotif dan preventif di bidang kesehatan.

    “Edukasi kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan kesehatan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh, benar, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan Klinik Sentra Maritim Medika (SMM) yang dikelola BKKP. Klinik SMM telah meraih akreditasi paripurna, menerapkan sistem manajemen mutu berbasis standar ISO, serta didukung oleh tenaga medis profesional, termasuk dokter spesialis, dengan sarana dan prasarana medis yang modern dan memadai.

    Selain melayani pelaut sebagai bagian penting dari upaya mendukung keselamatan pelayaran nasional, Klinik SMM juga membuka layanan bagi masyarakat umum dan aktif mengembangkan pendekatan promotif serta preventif melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan berkala, dan pendampingan kesehatan terpadu.

    Melalui kolaborasi DWP Kemenhub dan BKKP, webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas hidup yang sehat dan aman.

    Sebagai informasi, webinar ini dilaksanakan secara hybrid, dengan kehadiran Ibu-ibu DWP Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara luring di Ruang Pertemuan Klinik Sentra Maritim Medika (SMM), Jakarta, sementara perwakilan Ibu-ibu DWP dari seluruh subsektor dan badan di lingkungan Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    Tentang Klinik Sentra Maritim Medika (SMM)

    Klinik Sentra Maritim Medika (SMM) merupakan unit layanan kesehatan modern di bawah Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Kementerian Perhubungan. SMM berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional bagi pelaut dan masyarakat umum, dengan dukungan layanan unggulan seperti Medical Check-Up One Day Service, pemeriksaan kesehatan pelaut, layanan laboratorium, vaksinasi, serta konsultasi kesehatan.

    SMM terus berinovasi melalui pengembangan konsep Digital Clinic untuk mewujudkan layanan paperless, cashless, dan seamless, sebagai bagian dari langkah menuju ekosistem kesehatan maritim berkelas dunia. (*)

  • Kemenhub Pastikan Kesiapan Operasional Dermaga Pelabuhan Panarukan

    Kemenhub Pastikan Kesiapan Operasional Dermaga Pelabuhan Panarukan

    SITUBONDO, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan kesiapan operasional Dermaga Pelabuhan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melalui pelaksanaan uji sandar kapal sebagai tahapan akhir sebelum pelabuhan tersebut dioperasikan secara penuh, Kamis, 29 Januari 2026.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan uji sandar merupakan bagian penting untuk memastikan aspek teknis dan keselamatan pelayaran, sekaligus menjamin kelancaran proses bongkar muat dan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi laut.

    “Hari ini kapal T.B. Medelin Delta dan T.B. Meiden Lucky milik PT Pertamina Port & Logistics melakukan olah gerak sandar dan lepas sandar untuk menguji kondisi konstruksi dermaga, sistem tambat, kekuatan fender, serta konektivitas dengan fasilitas darat,” ujar Herland.

    Uji sandar tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental, dan PT Pertamina Port & Logistics.

    Selama pelaksanaan uji sandar, kedua kapal berhasil melakukan manuver dengan aman dan lancar sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

    Pelabuhan Panarukan memiliki dermaga sepanjang 177,5 meter dengan lebar 10 meter, trestle sepanjang 452 meter dengan lebar 7 meter, serta causeway sepanjang 925 meter.

    Pembangunan awal pelabuhan dimulai pada 2008 dan dikembangkan pada 2011–2012, dengan penambahan gedung kantor pelabuhan pada 2019.

    Pada 2024, Kementerian Perhubungan melaksanakan rehabilitasi dermaga segmen I sepanjang 70 meter dengan lebar 10 meter yang didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan rehabilitasi dermaga segmen II sepanjang sekitar 107,5 meter dengan lebar 10 meter yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

    Herland menambahkan keberhasilan uji sandar tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Pelabuhan Panarukan dalam mendukung distribusi logistik, mobilitas penumpang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah di Jawa Timur.

    “Dengan kesiapan infrastruktur yang andal, Pelabuhan Panarukan diharapkan menjadi simpul transportasi laut yang mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memperkuat rantai pasok di kawasan pesisir Jawa Timur,” katanya.

    Seiring peningkatan kapasitas dan kesiapan operasional dermaga, aktivitas kepelabuhanan di Panarukan diproyeksikan semakin meningkat, termasuk frekuensi kedatangan kapal hingga berkapasitas 1.000 DWT serta arus barang.

    “Oleh karena itu, kami berharap seluruh proses pelayanan kepelabuhanan, perizinan, dan pengawasan dapat terus dipercepat tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Herland. (*)

  • Inggris–Indonesia Gelar Workshop Pengembangan Standar Keamanan Siber Maritim

    Inggris–Indonesia Gelar Workshop Pengembangan Standar Keamanan Siber Maritim

    JAKARTA, LensaMadura.com – Pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar Workshop Developing Cyber Standards for Maritime Operations yang diikuti perwakilan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sektor maritim di Jakarta, pada 28–30 Januari 2026.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), operator kapal, operator fasilitas pelabuhan, serta Recognized Security Organization (RSO).

    Workshop ini merupakan bagian dari komitmen kerja sama antara Kedutaan Besar Inggris dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam mengimplementasikan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang keamanan maritim, khususnya keamanan siber.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan Indonesia dan Inggris memiliki komitmen bersama dalam memperkuat keselamatan dan keamanan maritim, termasuk di ruang siber.

    “Selain kerja sama bilateral yang telah berlangsung lama di bidang keamanan maritim, Indonesia dan Inggris sebagai negara anggota International Maritime Organization (IMO) senantiasa berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan utama IMO, yakni meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim serta kualitas lingkungan maritim melalui penguatan sumber daya manusia,” ujar Masyhud saat membuka kegiatan tersebut, Rabu, 28 Januari 2026.

    Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital dan peralatan canggih dalam pelayaran dan pengelolaan pelabuhan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko, termasuk ancaman serangan siber.

    Menurutnya, penguatan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap ancaman siber menjadi penting guna menjaga operasional kapal, fasilitas pelabuhan, serta sistem pengawasan maritim tetap aman dan andal.

    “Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat maritim akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan siber yang kuat di sektor maritim Indonesia,” kata Masyhud.

    Workshop tersebut bertujuan mengembangkan panduan keamanan siber untuk memperkuat kemampuan sektor maritim nasional serta mentransfer praktik terbaik internasional ke dalam prosedur operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.

    Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Camilla Macdonald, Kepala Program Siber Indo-Pasifik Neil Best, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Direktur Keamanan Siber dan Sandi TIK, Media, dan Transportasi BSSN Nur Ahmadi Salmawan, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Hendri Ginting, serta narasumber dari Plymouth University. (*)

  • Pelindo Regional 3 raih penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jatim

    Pelindo Regional 3 raih penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jatim

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 meraih Penghargaan Zero Accident dari Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan perusahaan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten di lingkungan kerja.

    Penghargaan tersebut diberikan atas capaian 9.671.112 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak 1 November 2012 hingga 31 Oktober 2024.

    Penghargaan Zero Accident tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor 100.3.3/111/KPTS/033.2/2026 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur dan diserahkan dalam rangkaian kegiatan resmi di Surabaya kepada perwakilan Pelindo Regional 3.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi komitmen Pelindo Regional 3 dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di sektor kepelabuhan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten. Pencapaian Zero Accident ini menunjukkan bahwa budaya K3 yang kuat dapat berjalan seiring dengan produktivitas dan keberlanjutan operasional,” kata Khofifah.

    Sementara itu, Executive Director Pelindo Regional 3 Daru Wicaksono Julianto mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil komitmen bersama seluruh insan Pelindo Regional 3 dalam menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama perusahaan.

    “Penghargaan Zero Accident ini merupakan wujud komitmen Pelindo Regional 3 dalam mengimplementasikan budaya K3 secara menyeluruh. Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh pekerja dan manajemen dalam menjalankan standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara disiplin,” ujar Daru.

    Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pelindo Regional 3 dalam membangun dan menerapkan budaya K3 di seluruh lini operasional, khususnya dalam mendukung aktivitas kepelabuhan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

    Pelindo Regional 3 menegaskan akan terus memperkuat penerapan standar operasional prosedur serta melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

    Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pelindo Regional 3 untuk terus meningkatkan kinerja K3 serta berkontribusi dalam mewujudkan pelabuhan yang aman, andal, dan berkelanjutan. (*)

  • Pelindo Regional 3 Jawa Gelar Management Walkthrough Peringati Bulan K3 Nasional 2026

    Pelindo Regional 3 Jawa Gelar Management Walkthrough Peringati Bulan K3 Nasional 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa melaksanakan kegiatan Management Walkthrough (MWT) dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026, Jumat, 23 Januari 2026.

    Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta peran aktif manajemen untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan selamat.

    MWT dipimpin langsung oleh Sub Regional Head Jawa Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Purwanto Wahyu Widodo, serta diikuti jajaran struktural Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa bersama Branch Manager Kalimas PT Pelindo Multi Terminal Ana Adiliya.

    Pelibatan pimpinan lintas unit tersebut sejalan dengan tema Bulan K3 Nasional 2026, yakni “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”

    Dalam kegiatan itu, manajemen meninjau sejumlah area, di antaranya Terminal Penumpang GSN dan Surabaya Veem. Kedua lokasi dipilih karena merupakan area publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat serta memiliki aktivitas dengan tingkat risiko tertentu.

    Selain memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa, peninjauan juga difokuskan pada area dengan interaksi manusia, alat, dan lingkungan kerja, serta potensi dampak risiko yang tinggi.

    Selama pelaksanaan MWT, setiap potensi ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan langsung disampaikan kepada unit terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dari hasil peninjauan, manajemen mencatat sejumlah capaian positif, antara lain renovasi fasilitas ruang boarding Surabaya Veem yang meningkatkan kenyamanan penumpang.

    Selain itu, Terminal Penumpang GSN juga telah dilengkapi pendingin ruangan (AC) di ruang tunggu, area merokok terpisah, ruang tunggu prioritas bagi lansia, anak-anak, dan penumpang berkebutuhan khusus, serta pemisahan area duduk dan lesehan. Namun demikian, manajemen menekankan pentingnya peningkatan kebersihan terminal, terutama saat volume penumpang meningkat.

    Purwanto Wahyu Widodo mengatakan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama seluruh insan Pelindo dan pemangku kepentingan di pelabuhan.

    “Management Walkthrough ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan implementasi K3 berjalan secara konsisten, khususnya di area publik. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab Divisi HSSE, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

    Melalui kegiatan tersebut, Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa berharap seluruh pihak yang beraktivitas di wilayah kerjanya semakin menjunjung tinggi penerapan prinsip K3 guna mencegah kecelakaan kerja.

    Sejalan dengan Bulan K3 Nasional 2026, Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa juga melaksanakan sejumlah program HSSE, antara lain pemasangan banner dan umbul-umbul K3, donor darah, simulasi pemadaman api ringan, Safety Forum di Pelabuhan Tanjung Emas, mitigasi vektor penyakit, hingga Apel Bulan K3 Nasional sebagai penutup rangkaian kegiatan.

    Pelindo mengajak seluruh insan pelabuhan untuk aktif melaporkan potensi bahaya sekecil apa pun serta memanfaatkan teknologi yang tersedia demi mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berorientasi pada no accident. (*)

  • Densus 88 dan Kemendagri Perkuat Peran Daerah Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan

    Densus 88 dan Kemendagri Perkuat Peran Daerah Cegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan

    MALANG, LensaMadura.com – Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri menjadi narasumber utama dalam kegiatan Upaya Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme hasil kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

    Acara tersebut digelar di Balai Besar Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kota Malang, Kamis, 22 Januari 2026.

    Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1.125 peserta yang terdiri dari 125 peserta luring dan 1.000 peserta daring melalui aplikasi Zoom. Peserta berasal dari perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur serta Bakesbangpol dari 38 provinsi di Indonesia.

    Kasubdit Kontra Ideologi Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri yang diwakili Kombes Pol. Moh. Dofir menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

    Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.

    “Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendeteksi dini dan membangun ketahanan masyarakat agar tidak terpapar paham ekstremisme,” kata Moh. Dofir.

    Sejumlah narasumber turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Aang Witarsa Rofik, Kepala Balai Besar Bina Pemerintahan Desa Kota Malang Drs. Moh. Zain Afif, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto, Kepala Bakesbangpol Kota Malang Drs. Alie Mulyanto, serta Kasubdit Kerja Sama Regional BNPT RI Kolonel Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri kepala Bakesbangpol kabupaten dan kota serta unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai bagian dari sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

    Dari kegiatan tersebut, disepakati sejumlah poin, antara lain peningkatan pemahaman pemerintah daerah terkait peran strategis dalam pencegahan ekstremisme, penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya pendekatan pencegahan dini melalui penguatan ketahanan masyarakat, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, dan literasi digital.

    Selain itu, kegiatan ini menegaskan perlunya penguatan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan perempuan dalam mendeteksi serta menangkal potensi radikalisme di lingkungan masing-masing.

    Kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan dunia pendidikan juga dinilai penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap paham ekstremisme berbasis kekerasan.

    Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi nasional dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dapat terus diperkuat guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

  • Pelindo Resmikan Program Rehabilitasi Terumbu Karang di Pantai Mutiara Trenggalek

    Pelindo Resmikan Program Rehabilitasi Terumbu Karang di Pantai Mutiara Trenggalek

    TRENGGALEK, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa meresmikan Program Rehabilitasi Terumbu Karang di Pantai Mutiara, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pelestarian lingkungan pesisir, Selasa, 20 Januari 2026.

    Program tersebut merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo pada pilar lingkungan yang sejalan dengan inisiatif Pelindo Lestari.

    Peresmian program dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek, antara lain Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek, unsur TNI dan Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan komunitas masyarakat pesisir.

    Pelindo menyebutkan program rehabilitasi tersebut dilatarbelakangi kondisi terumbu karang nasional yang memprihatinkan. Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekitar 36,18 persen terumbu karang di Indonesia berada dalam kondisi rusak, sementara yang berada dalam kondisi baik dan sangat baik hanya 6,56 persen.

    Di Kabupaten Trenggalek, data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 mencatat sekitar 30.000 meter persegi terumbu karang mengalami kerusakan sehingga memerlukan langkah pemulihan secara berkelanjutan dan kolaboratif.

    Sebagai tindak lanjut, Pelindo Regional 3 Sub Regional Jawa menginisiasi rehabilitasi terumbu karang bersama LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Rembeng Raya. Program tersebut meliputi kegiatan penanaman, transplantasi, perawatan terumbu karang, serta perlindungan kawasan dengan melibatkan masyarakat pesisir.

    Kegiatan rehabilitasi dilakukan melalui pembuatan 30 unit bioreeftek cinta, pembangunan 11 unit media tanam kebun bibit, serta pengembangan 10 unit eco fish house. Sebanyak sekitar 3.000 bibit terumbu karang ditanam di kawasan Pantai Mutiara Trenggalek sebagai upaya konservasi sekaligus sarana edukasi lingkungan.

    Total nilai program tersebut mencapai Rp138,75 juta yang bersumber dari dana TJSL PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa.

    Sub Regional Head Jawa Pelindo Regional 3, Purwanto Wahyu Widodo, mengatakan rehabilitasi terumbu karang merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem maritim.

    “Terumbu karang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut dan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal, kami berharap program ini memberikan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purwanto.

    Sementara itu, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pelindo dalam mendukung konservasi lingkungan pesisir.

    “Program rehabilitasi terumbu karang tersebut tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekowisata bahari berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan perawatan hasil rehabilitasi akan dilakukan oleh Pokmaswas Rembeng Raya dengan pendampingan LMI Jawa Timur.

    Pengawasan dan evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program dan manfaat jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat pesisir. (*)

  • Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong Revitalisasi Sekolah Berdampak Nyata

    Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong Revitalisasi Sekolah Berdampak Nyata

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan, bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau bersifat simbolik.

    Menurut Lia, program revitalisasi yang menyasar jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional.

    Namun demikian, ia menilai manfaat program tersebut hanya akan optimal jika perencanaan dan pelaksanaannya benar-benar berbasis pada kebutuhan sekolah di lapangan.

    “Revitalisasi sekolah harus benar-benar terasa manfaatnya. Bukan hanya program di atas kertas, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata sekolah dan peserta didik,” kata Lia dalam keterangannya di Surabaya, Senin, 19 Januari 2026.

    Ia menyampaikan, pembenahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya harus diarahkan pada peningkatan kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar. Tanpa pendekatan berbasis kebutuhan, revitalisasi dikhawatirkan tidak berjalan optimal.

    Lia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta kualitas pembangunan yang tidak sesuai standar.

    “Sekolah harus mendapatkan fasilitas yang layak dan aman. Itu menjadi prasyarat utama agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermutu,” ujarnya.

    Selain itu, Lia mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar revitalisasi tidak hanya berfokus pada renovasi fisik, tetapi juga memperkuat fungsi sekolah sebagai ruang tumbuh kembang peserta didik.

    “Ketika semua pihak terlibat aktif, revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” kata dia.

    Sebagai anggota DPD RI, Lia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan, termasuk program revitalisasi sekolah dan penguatan anggaran pendidikan, guna memastikan pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke daerah.

    “Pendidikan yang bermutu dimulai dari sekolah yang layak. Jika revitalisasi tepat sasaran, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat,” tutup Lia.

  • KONI Jatim Fokuskan Persiapan PON Bela Diri II 2026

    KONI Jatim Fokuskan Persiapan PON Bela Diri II 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur mulai memfokuskan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri II 2026 yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada Juni 2026.

    Sebagai langkah awal, KONI Jatim menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan delapan cabang olahraga (cabor) bela diri di Gedung KONI Jatim, Surabaya, Selasa, 13 Januari 2026.

    Delapan cabor yang akan dipertandingkan pada PON Bela Diri II 2026 yakni kurash, kabbadi, muaythai, IBCA MMA, hapkido, tinju, anggar, dan kick boxing.

    Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil mengatakan PON Bela Diri II menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus meningkatkan kekuatan olahraga bela diri di Jawa Timur.

    “PON Bela Diri ini menjadi tolok ukur kekuatan cabor bela diri Jawa Timur. Selama ini sektor ini belum sekuat cabang olahraga lainnya, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih serius dan terukur,” kata Nabil.

    Ia menjelaskan, KONI Jatim akan menerapkan seleksi atlet secara ketat dengan pendampingan Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres). Seleksi diprioritaskan bagi atlet yang memiliki rekam jejak prestasi nasional dan internasional.

    KONI Jatim hanya akan mengirim atlet yang pernah meraih medali emas atau perak pada PON XXI 2024 Aceh–Sumatra Utara, kejuaraan nasional, serta SEA Games 2025.

    “Tidak semua nomor akan kami ikuti. Nomor yang dinilai tidak memiliki peluang prestasi tidak akan diberangkatkan. Ini bagian dari efisiensi anggaran dan orientasi pada hasil,” ujar Nabil.

    Selain seleksi atlet, KONI Jatim juga meminta masing-masing cabor melakukan pemetaan kekuatan calon lawan dari provinsi lain sebagai dasar penyusunan program latihan yang lebih spesifik dan terukur.

    Menurut Nabil, waktu persiapan yang lebih panjang dibanding PON Bela Diri I 2025 di Kudus menjadi peluang untuk memperbaiki sistem rekrutmen atlet, kualitas latihan, dan ketepatan target prestasi.

    “Dengan persiapan yang matang dan latihan yang lebih terstruktur, kami optimistis prestasi Jawa Timur di PON Bela Diri II 2026 dapat menyamai bahkan melampaui capaian sebelumnya,” katanya.

    KONI Jatim berharap delapan cabor bela diri tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi Jawa Timur di tingkat nasional serta menjadi fondasi pembinaan menuju PON reguler dan kejuaraan internasional. (*)

  • Khofifah Sebut 26 Sekolah Rakyat di Jatim Telah Beroperasi, Terbanyak Nasional

    Khofifah Sebut 26 Sekolah Rakyat di Jatim Telah Beroperasi, Terbanyak Nasional

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan sebanyak 26 Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Jawa Timur telah beroperasi dan menjadi jumlah terbanyak secara nasional.

    “Alhamdulillah, dari total 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan 26 SR. Ini menjadi bukti kesungguhan Jawa Timur dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo,” kata Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, 13 Januari 2026.

    Khofifah menjelaskan, seluruh Sekolah Rakyat di Jawa Timur tersebut saat ini telah beroperasi dan menampung sebanyak 2.450 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    “Program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat sekaligus melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) 104 Sekolah Rakyat permanen yang dipusatkan di SRT 9 Banjarbaru, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan (BBPPK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

    Khofifah menambahkan, pada 2026 terdapat delapan usulan Sekolah Rakyat baru di Jawa Timur yang saat ini masih dalam proses. Dengan demikian, jumlah layanan pendidikan bagi keluarga miskin diperkirakan akan terus bertambah.

    Menurutnya, rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat rentan.

    Dalam peresmian tersebut, Jawa Timur juga mengirimkan 14 siswa terbaik Sekolah Rakyat untuk tampil bersama perwakilan provinsi lain. Para siswa menampilkan pidato berbahasa Arab dan atraksi baris-berbaris kolaboratif yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional.

    “Saya sangat bahagia. Terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, serta dukungan bupati, wali kota, dan gubernur yang telah bekerja keras mewujudkan langkah terobosan ini,” kata Presiden.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota, dengan total 14.822 siswa, 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.

    “Terima kasih Ibu Khofifah yang mengawal langsung program Sekolah Rakyat. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah titik penyelenggaraan dan pembangunan Sekolah Rakyat tertinggi,” kata Saifullah Yusuf. (ant)