Kategori: Nasional

PAMEKASAN — Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ruang digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang sosial baru yang berpengaruh terhadap cara berpikir, emosi, hingga pembentukan identitas generasi muda.

Direktur Utama Islamic Boarding School (IBS) Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning (PKMKK) Pamekasan, Achmad Muhlis, menilai bahwa di tengah masyarakat modern, media sosial dan berbagai platform digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Anak-anak dan remaja menggunakannya untuk belajar, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Namun di balik berbagai peluang tersebut, terdapat pula risiko yang perlu diantisipasi secara serius.

“Ruang digital hari ini tidak hanya menawarkan manfaat, tetapi juga menyimpan berbagai potensi bahaya bagi anak-anak. Mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan online yang semakin kompleks,” ujar Achmad Muhlis, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi ini mengatur penundaan akses bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring sosial lainnya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini memiliki arti strategis, tidak hanya dalam konteks nasional tetapi juga dalam perspektif global. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara non-Barat yang secara tegas menerapkan regulasi berbasis usia dalam pengelolaan akses digital.

“Kebijakan ini menunjukkan upaya negara menghadirkan perlindungan struktural bagi anak-anak yang semakin rentan terhadap berbagai risiko digital, seperti kecanduan media sosial, paparan informasi yang tidak terverifikasi, hingga tekanan psikologis akibat interaksi di dunia maya,” terangnya.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk institusi pendidikan yang memiliki perhatian terhadap masa depan generasi muda. Salah satunya adalah IBS PKMKK, lembaga pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan karakter dan kesadaran moral sebagai fondasi utama pendidikan.

Bagi lembaga tersebut, dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak sekadar bentuk respons administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif perkembangan teknologi.

Achmad Muhlis menegaskan bahwa dalam era digitalisasi yang berlangsung sangat cepat, anak-anak sering kali menjadi pengguna teknologi yang intensif, namun belum memiliki kematangan reflektif untuk memahami dampak sosial dari aktivitas digital mereka.

“Arus informasi di ruang digital sangat cepat dan tidak selalu terverifikasi.

Jika tidak disertai kemampuan literasi yang memadai, kondisi ini dapat membentuk persepsi sosial yang tidak seimbang pada anak-anak,” jelasnya.

Dalam perspektif tersebut, pembatasan akses digital bagi anak di bawah usia tertentu dipandang sebagai langkah preventif untuk menciptakan ruang tumbuh yang lebih sehat bagi generasi muda. Anak-anak diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk menjalani proses sosialisasi secara stabil di lingkungan keluarga dan pendidikan sebelum berinteraksi secara intens dengan dunia digital.

Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan prinsip pendidikan pesantren yang menekankan keseimbangan antara perkembangan intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam tradisi pesantren, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pembiasaan hidup yang menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab sosial, serta kesederhanaan.

Lingkungan pesantren, kata dia, dirancang untuk membantu peserta didik membangun kesadaran moral yang kuat sebelum menghadapi kompleksitas kehidupan modern, termasuk dalam penggunaan teknologi digital.

Ia menambahkan, pembatasan akses digital tidak berarti menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, teknologi tetap dipandang sebagai sarana penting dalam proses pembelajaran, selama penggunaannya ditempatkan dalam kerangka etika yang jelas serta disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis anak.

“Teknologi harus digunakan secara bijak. Dalam pendidikan, teknologi dapat menjadi alat yang sangat produktif, tetapi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral dan kedewasaan pengguna,” ujarnya.

Lebih lanjut, implementasi kebijakan yang dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026 juga dinilai membuka ruang refleksi bagi masyarakat mengenai bagaimana teknologi dikelola secara bertanggung jawab.

Dukungan dari lembaga pendidikan Islam seperti IBS PKMKK menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai institusi moral yang turut membimbing masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial di era digital.

Menurut Achmad Muhlis, kemajuan teknologi tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab etis untuk melindungi martabat manusia, khususnya generasi muda.

“Teknologi yang berkembang tanpa kebijaksanaan moral dapat menimbulkan berbagai tekanan sosial dan psikologis. Karena itu, kebijakan perlindungan digital bagi anak-anak merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam kerangka kemanusiaan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa masa depan generasi muda harus dijaga melalui sinergi antara kebijakan publik, pendidikan, serta nilai-nilai budaya dan moral yang hidup di tengah masyarakat.

“Melalui sinergi tersebut, kita berharap dapat membangun peradaban digital yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga matang secara etika dan kemanusiaan,” pungkasnya.

SURABAYA, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 menggelar Safety Forum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka Bulan K3 Nasional 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat budaya keselamatan kerja berkelanjutan di lingkungan pelabuhan, Senin, 9 Februari 2026.

Forum tersebut mengangkat tema “CSMS: Meningkatkan Kinerja Keselamatan Kerja Kontraktor”, dengan penekanan pada penguatan penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) sesuai dengan tingkat risiko operasional di kawasan pelabuhan.

Acara ini dihadiri jajaran manajemen Pelindo Regional 3 Group, direksi anak perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan. Mereka antara lain perwakilan Bidang Ketenagakerjaan dan K3 Lalu Lintas Laut KSOP Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak, asosiasi kepelabuhan, dan mitra usaha.

Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mengatakan keselamatan kerja merupakan elemen fundamental dalam mendukung kinerja operasional pelabuhan. Menurut dia, kecepatan dan efisiensi tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.

“Budaya K3 bukan hanya kewajiban, melainkan nilai yang harus tertanam dalam setiap aktivitas kerja. Dengan begitu, setiap insan pelabuhan dapat bekerja dengan aman dan kembali ke rumah dengan selamat,” ujarnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Laut KSOP Kelas Utama Pelabuhan Tanjung Perak menegaskan keselamatan pelayaran dan keselamatan kerja di kawasan pelabuhan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ia menilai sinergi antara regulator, operator pelabuhan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci kelancaran lalu lintas laut.

“Sinergi tersebut penting untuk memastikan arus lalu lintas laut yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Kami mengapresiasi komitmen Pelindo Regional 3 melalui penyelenggaraan Safety Forum K3 ini,” katanya.

Forum ini juga didukung sejumlah asosiasi, seperti ALFI/ILFA, APTRINDO, dan APBMI. Dukungan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekosistem pelabuhan yang aman dan berdaya saing.

Pelindo Regional 3 menyatakan akan terus memperkuat sistem pengelolaan K3 melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan terpadu, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target zero accident sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepelabuhan nasional. (*)

SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.

Di hadapan para pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. Ia menyebut, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.

“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.

Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.

“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.

LaNyalla mengingatkan agar perputaran uang dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menyebut, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.

“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.

Ia memaparkan tiga poin penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar. Pertama, memutus Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.

Menurut LaNyalla, Kadin memiliki peran strategis di berbagai sektor, mulai dari agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Ia mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal. Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan.

“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyambut tantangan tersebut dengan menegaskan komitmen transformasi organisasi. Ia menyatakan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan yang strategis dan eksekutif.

“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.

Begitu juga dengan peluang yang tercipta dari kebijakan program MBG. Karena itu, Kadin mendorong konsolidasi lintas sektor, logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kota.

Mas Andi, panggilan akrab HM. Ali Affandi, menambahkan, Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Dengan enam prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor, Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.(*)