SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan enam prioritas pembangunan untuk tahun 2026.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai arah pembangunan daerah dengan fokus pada penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan infrastruktur.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan pembangunan tahun depan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Prioritas ini menjadi komitmen bersama agar pembangunan di Sumenep berjalan terencana, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Arif Firmanto di Sumenep.
Tema pembangunan Kabupaten Sumenep tahun 2026 mengusung “Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing SDM, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata.”
Dalam rancangan tersebut, sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pemkab menargetkan penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan. Program padat karya juga disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah menaruh perhatian pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan penciptaan tenaga kerja produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan, terutama bagi kalangan muda.
Di bidang sumber daya manusia, Pemkab Sumenep menempatkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas. Pemerataan akses layanan hingga wilayah kepulauan disebut menjadi perhatian dalam perencanaan tahun depan.
Untuk sektor pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan peningkatan sarana belajar, kualitas tenaga pendidik, serta penguatan budaya literasi. Sedangkan di bidang kesehatan, layanan medis hingga daerah terpencil akan diperkuat, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan dan dokter spesialis.
Pemerintah daerah juga memasukkan pemerataan pembangunan infrastruktur daratan dan kepulauan sebagai prioritas pembangunan 2026. Infrastruktur dinilai tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung konektivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Selain itu, penguatan stabilitas keamanan dan sosial politik turut menjadi perhatian. Pemkab berencana memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, organisasi perangkat daerah, dan lembaga masyarakat, termasuk optimalisasi layanan darurat Si-Lapor 112.
Prioritas terakhir adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pengawasan internal pemerintahan.
Menurut Arif, enam prioritas tersebut akan menjadi dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep sepanjang 2026.
“Targetnya bukan hanya pertumbuhan, tetapi bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat,” ujarnya. (*)
