Bappeda Sumenep Gelar Musrenbang RKPD dan Konsultasi RPJMD, Canangkan Pembangunan Tepat Sasaran
SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus berkomitmen untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang responsif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Komitmen ini diwujudkan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang digelar pada Kamis, 27 Maret 2025.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk transparansi dalam menyusun perencanaan yang lebih aspiratif dan responsif terhadap isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat,” kata Bupati Fauzi.
Bupati Fauzi juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyusun program prioritas yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas. Tujuannya agar berbagai persoalan dapat diselesaikan sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Pastikan program yang direncanakan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan yang telah digariskan. Lakukan evaluasi terhadap program yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa tujuan utama Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik adalah untuk mendapatkan masukan mengenai perencanaan pembangunan dari para pemangku kebijakan.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” katanya.
Arif Firmanto menambahkan, selama kegiatan tersebut, masukan yang diterima dari berbagai pihak akan diverifikasi guna memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI dan 933 usulan dari Pokir DPRD. Semua usulan ini akan kami verifikasi untuk memastikan orientasi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mr)
