Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Terima Aspirasi Gubernur Sulsel, Ketua DPD Minta Kajati Bantu Kawal Pembangunan

    MAKASSAR-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan meminta Kejaksaan untuk membantu mengawal percepatan pembangunan di provinsi Anging Mamiri tersebut. Hal tersebut menyusul aduan dari Gubernur Nurdin Abdullah terkait lambannya penyelesaian beberapa proyek strategis nasional yang ada.

    Demikian disampaikan LaNyalla yang hadir bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI, di rumah jabatan Gubernur Sulsel, dalam rangka kunjungan kerja terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan di Makassar, Selasa (11/2/2020).

    Beberapa proyek strategis nasional yang masih menunggu koordinasi antar kementerian membuat daerah harus menunggu, dan belum bisa merasakan manfaat dari program pembangunan tersebut. Salah satunya proyek bendungan, yang meski sudah rampung, tapi belum bisa dialiri air, karena harus menunggu koordinasi antara Kementrian PUPR dan Kementan.

    “Saya akan bicara dengan instansi terkait, termasuk Jaksa Agung yang mendapat tugas dari Presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Di situ Kejaksaan bertugas memberikan pendampingan/ pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional,” tukas LaNyalla.

    Kunjungi Kejati

    Usai pertemuan di rumah jabatan Gubernur, Ketua DPD RI tersebut langsung menuju kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk menemui Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar. Ia pun meminta Firdaus untuk dapat memberikan dukungan kepada Pemprov Sulsel, terkait beberapa aduan yang disampaikan Gubernur Nurdin.

    Kajati mengamini apa yang disampaikan LaNyalla terkait Inpres tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis tersebut. Bahkan Firdaus juga mengungkapkan bahwa Jaksa Agung, melalui Peraturan Jaksa Agung nomor 006 tahun 2017 sudah memerintahkan jajaran korps Adyaksa untuk melaksanakan pengamanan pembangunan strategis nasional.

    “Termasuk di dalamnya memberikan pertimbangan hukum dan bantuan hukum, sehingga pemerintah daerah dapat mengeluarkan diskresi dalam kondisi tertentu,” ungkap mantan Wakajati Gorontalo tersebut.

    Ditambahkan, di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan di Pasal 34 telah termaktub dengan jelas, bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. “Kami akan terus koordinasi dengan pemerintah provinsi,” ungkap Firdaus saat menerima Ketua DPD RI di ruang kerjanya, Selasa sore. (*)

  • LaNyalla Titip Perkuat Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti

    JEMBER – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menitipkan kepada civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memperkuat pendidikan akhlak dan budi pekerti, sebagai salah satu kualifikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan program nasional menuju SDM Unggul, Indonesia Maju.

    Demikian disampaikan LaNyalla saat mengisi Orasi Ilmiah dalam acara pengukuhan Prof. Dr. Drs. H. Abdul Muis Tabrani, MM sebagai Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan, di Aula IAIN Jember, Senin (10/2/2020), pagi. “Saya ucapkan selamat kepada Prof. Abdul Muis Tabrani, semoga pengukuhan ini memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” sapa LaNyalla.

    Dalam orasinya, LaNyalla mengaku tema yang diminta kepada dirinya, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju adalah sangat tepat. Mengingat tema tersebut adalah program nasional yang dicanangkan pemerintah saat ini. “Oleh karena itu, dalam orasi saya kali ini, saya akan mengutip beberapa pokok pikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan program tersebut,” urainya.

    Dikatakan, untuk tingkat pendidikan tinggi, kita harus berani mencanangkan target tinggi. Bahwa SDM lulusan pendidikan tinggi Indonesia harus kompetitif di tingkat regional dan global. “SDM kita harus kompetitif dalam karakter. Yaitu pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship, tetapi juga berakhlak dan berbudi luhur,” tandas LaNyalla.

    Selain itu, sambungnya, SDM kita harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills. Untuk mengisi the emerging jobs, dan inovatif serta mampu membangun the emerging business. “Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan mendahului bangsa lain,” pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Rektor IAIN Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM dalam sambutannya, sangat berharap DPD RI, dapat membantu percepatan lahirnya Peraturan Presiden tentang perubahan status IAIN Jember menjadi Universitas Islam Negeri.

    “Kami sekarang tinggal menunggu Perpres, untuk itu kami sangat berharap, DPD RI, khususnya melalui kehadiran Ketua DPD ke sini, dapat membantu kami,” ungkapnya.

    Kelak setelah berubah status menjadi UIN, nama salah satu pendiri IAIN Jember, yakni almarhum KH Achmad Siddiq, akan disematkan dibelakang nama kampus di Kawasan Mangli, Jember itu, menjadi UIN Achmad Siddiq, Jember.

    “Kementerian Agama RI alhamdulillah sudah setuju,” tandas Babun didampingi Warek I Prof. Miftah Arifin, Warek II Dr. Moch. Chotib, Warek III Dr. Hepri Zaim dan Ketua Senat Dosen Prof. Hj. Titiek Rohana Hidayati. (*)

  • Sosialisasi Empat Pilar ke Milenial, LaNyalla Gunakan Metode Kuis

    SURABAYA – Anggota MPR RI yang juga Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi acara sosialisasi empat pilar MPR RI kepada kalangan muda millenial, dengan menggunakan metode kuis pertanyaan seputar Pancasila. Acara yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, Sabtu (8/2/2020) siang itu berlangsung meriah.

    Saat membuka kegiatan, LaNyalla menyatakan dirinya punya lima pertanyaan seputar Pancasila. Siapa yang bisa menjawab dengan benar mendapat hadiah. “Pertanyaan mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Makin sulit makin besar hadiahnya. Tapi semua hp harus dimatikan, jangan cari jawaban di google lho,” tukas LaNyalla yang menyediakan hadiah uang senilai Rp.100 ribu hingga Rp.500 ribu kepada peserta.

    Pertanyaan pertama yang dilontarkan anggota MPR tersebut, yakni Pancasila berasal dari Bahasa apa, dapat dijawab dengan tepat oleh peserta perempuan. “Dari Bahasa Sansekerta,” tegas Siti Maryam. Namun pertanyaan kedua, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi, tidak berhasil dijawab dengan tepat oleh 200-an peserta yang hadir. 

    Tak sampai di situ, kuis berlanjut. Kali ini LaNyalla melontarkan pertanyaan ketiga yaitu, “Siapa sajakah yang tergabung dalam panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dan populer disebut sebagai Panitia Sembilan?” ujar LaNyalla.

    Para peserta dengan antusias pun langsung berebut dipilih untuk maju ke depan menjawab pertanyaan. Ada dua peserta yang jawab secara bergantian. Siti Maryam hanya bisa menjawab tiga tokoh saja dari jumlah panitia sembilan. Sedangkan Joko Martono peserta asal Kecamatan Tegalsari berhasil menjawab sisa jawaban tersebut.

    Tak mau kalah, Rusho peserta asal Sukolilo, Surabaya maju menjawab dengan tegas pertanyaan keempat yaitu, “Apa yang termasuk dalam butir-butir Pancasila, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Tap MPR No.1 Tahun 2003”.

    “Setiap warga negara Indonesia layak mendapatkan hak-hak yang sama dan tidak memandang dari suatu golongan atau kelompok apapun,” ucap Rusho yang jawabannya hampir benar.

    Sementara memasuki pertanyaan kelima, LaNyalla menyebutkan bahwa Ini pertanyaan paling sulit. Siapa bisa menjawab, “Ada empat alasan kenapa kita tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945?” tanya LaNyalla menutup pertayaan kuis berhadiah.

    Peserta pun dengan antusias menjawab, namun dari semua jawaban peserta, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban yang tepat.

    Ketua panitia kegiatan, Samsurin mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang meluangkan waktu dan menggunakan cara sosialisasi yang disukai kalangan muda. “Acara tadi dinamis, dan penuh tawa serta semangat. Apalagi kuisnya berhadiah. Beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab, itu sekaligus indikator bagi kita semua sebagai bangsa untuk introspeksi,” ujarnya. (*)

  • Pantura Darurat Agraria, FPDB Gelar Diskusi Publik

    Sumenep – Forum Pemuda Daerah Bersatu (FPDB) Kecamatan Batang-batang bekerjasama dengan Karang Taruna Legung Barat dan Gerakan Pemuda Timur Daya (GARDA RAYA) melaksanakan kegiatan Diskusi Publik dengan mengusung tema “Pantura Darurat Agraria”, Sabtu 08 Februari 2020.

    Kegiatan yang bertempat di Balai kecamatan Batang-batang tersebut mendapat apresiasi yang luar biasa dari Camat Batang-batang Ir. Joko Suwarno, MM. dan Komisi IV DPRD Dapil V KH. Samioeddin yang hadir mewakili suara masyarakat Timur Daya secara umum dan kecamatan Batang-batang pada Khususnya.

    Ir. Joko Suwarno, MM mengatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan yang dilakukan pemuda ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Kecamatan Batang-batang. Terlebih persolan agraria dan keberadaan tambak udang di pesisir Batang-batang.

    “Kami menyarankan bahwa diskusi seperti ini harus dilanjut sampai menemukan solusi yang baik agar di kemudian hari tidak ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang memiliki usaha tambak udang dengan masyarakat sekitar,” jelasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh KH. Samioeddin sebagai perwakilan Dewan Dapil V. Ia memberikan apresiasi terhadap semangat pemuda dalam mengawal aspirasi masyarakat.

    “Kalau bukan pemuda siapa lagi yang akan mendengarkan keluh-kesah masyarakat yang hari ini tengah menghadapi persoalan yang sangat urgen. Saya sebagai wakil rakyat siap menampung aspirasi pemuda untuk kemudian dibawa ke komisi dan dicarikan jalan keluarnya,” terangnya.

    Dalam dialog tersebut, Sutrisno salah satu udangan yang hadir menyampaikan aspiranya terkait keberadaan tambak udang. Menurutnya, di tengah-tengah menjamurnya tambak udang dan perusakan lingkungan yang ada di kabupaten Sumenep khususnya di pantura, masyarakat merasa ketakutan untuk menyampaikan aspirasinya.

    “Masyarakat merasa takut datang untuk menuntut hak-haknya. Pemerintah dan masyarakat hari ini saling tuding menuding antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak akan selesai-selesai,” jelas Sutrisno ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) itu.

    Ia juga menambahkan bahwa dalam proses pembebasan lahan diduga terdapat intimidasi, pemaksaan dan ancaman.

    “Dalam aturan batas sepadan pantai, banyak tambak udang yang kurang dari 100 meter,” tambahnya antusias.

    Sementara itu, Ach. Toifur Ali Wafa selaku ketua FPDB sangat menyayangkan sikap pemerintah. Pasalnya, dialog antara masyarakat dan pemerintah tersebut tidak menghasilkan solusi yang ideal.

    “Pemerintah bukan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serta masalah yang menjamur di masyarakat pantura. Justru pemerintah menyampaikan curhatannya bahwa hukum yang ada di Sumenep melemah,” pungkasnya.

    Sementara itu, menurut Sujibno salah satu warga Legung Timur mengaku bahwa semenjak adanya tambak udang akses jalan ke wisata religi yang ada di sekitar tambak udang dibatasi.

    “Untuk menyambung tali silaturahmi dan ziarah, terganggu karena akses ditutup pagar,” jelasnya.

    Untuk diketahui, pada diskusi tersebut selain Camat Batang-batang dan anggota DPRD Sumenep Dapil V KH. Samioedidn, hadir juga Komisi II Akis Jazuli, DLH (Hasanuddin dan Zainal Arifin), DPMPTSP, Satpol PP Nurus Dahri dan Dinkes serta tokoh masyarakat dan partisipan. (ifr)

  • Humanity Food Truck Berikan Sajian Layanan Makan Istimewa Untuk Jamaah Takziah Wafatnya Gus Sholah

    Jombang – Kabar duka menyelimuti nusantara, salah satu putra terbaiknya telah kembali ke haribaan ilahi, Dr. Ir. K.H. Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah meninggal dunia pada hari Minggu (2/2) yang lalu.

    Almarhum dikebumikan di pemakaman keluarga di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ribuan pelayat hadir dalam pemakaman beliau, bukan hanya itu keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng rencananya juga akan mengirimkan do’a sampai tujuh hari, Sabtu (8/2). Petakziah juga masih tampak berdatangan menyampaikan bela sungkawa dan berziarah ke makam beliau.

    Sebagai bentuk penghormatan kepada Gus Sholah dan bela sungkawa, Aksi Cepat Tanggap mengirimkan armada terbaiknya Humanity Food Truck (HFT) untuk melayani jamuan makan jamaah takziah dan santri Pondok Pesantren Tebuireng.

    Humanity Food Truck ini didatangkan langsung dari Magelang sejak Hari Rabu (5/6) untuk menyiapkan 1000 porsi makanan gratis setiap harinya sampai sampai Sabtu (8/2) mendatang tepat pada tujuh hari wafatnya Gus Solah.

    Kepala ACT Jawa Timur, Wahyu Sulistianto Putro menyampaikan bahwa HFT ini ditujukan untuk melayani para peziarah dan santri Pondok Pesantren Tebuireng.

    “Dari kemarin (5/2) HFT memberikan layanan makan gratis untuk jamaah takziah dan santri (ponpes) Tebuireng. Rencananya HFT akan standby sampai 7 hari sejak meninggalnya Gus Sholah,” ujar Wahyu.

    Wahyu menambahkan bahwa setiap hari HFT bisa memproduksi 1000 porsi makanan, dengan harapan dapat membantu jamaah takziah dan santri untuk memperoleh asupan makanan, juga memberikan penghormatan dan bentuk bela sungkawa ACT atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa.

    Sambutan hangat pun disampaikan Gus Fahmi, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng.

    “Mewakili keluarga besar Pesantren Tebuireng kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ACT yang telah mendukung acara mengirim do’a atas wafatnya Gus Sholah, semoga ACT semakin berkah dan dikenal luas masyarakat,” ujar Fahmi. (act)

  • Mau Lingkungan Bersih dari Sampah dan Berdonasi Untuk Kebaikan? Aplikasi Kertaspedia Solusinya

    PAMEKASAN – Aplikasi kertaspedia bergerak dalam bidang socioreaunership. Aplikasi ini memiliki visi untuk mengurangi sampah dan menjadi partisipan dalam kegiatan masalah kesejahteraan sosial  dan pendidikan, dengan cara menawarkan penyaluran donasi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Rizal selaku Chief Executive Officer (CEO) Kertaspedia menjelaskan, bahwa kertas bekas maupun plastik bekas yang terkumpul nantinya akan diuangkan dan kemudian uang yang terkumpul tersebut akan didonasikan.

    “Seiring dengan hadirnya industri 4.0 menekankan efisiensi, tepat dan cepat dengan dukungan teknologi, maka kami Kertaspedia mengajak anda untuk memberdayakan lingkungan dengan kanal digital atau online,” ungkapnya.

    Sementara itu, Halik selaku Regional Manager Kertaspedia Pamekasan, mengajak kita semua masyarakat Pamekasan untuk mengunjungi atau mengunduh Aplikasi Kertaspedia di Playstore. Hal ini disampaikan pada acarara peresmian Kertaspedia regional Pamekasan pada Tanggal 05 pebruari 2020.

    “Aplikasi Kertaspedia memberikan kemudahan kepada kita untuk berdonasi dengan kertas bekas dan mau pun Plastik bekas kepada masyarakat yang membutuhkan, juga menjaga lingkungan kita agar tetap bersih,” ucapnya.

    Untuk diketahui acara peresmian tersebut bertempat di Jalan Sotabar, Kecamatan Pasean, Pamekasan.

    (dasuki)

  • Perjuangkan Aspirasi Kepri, Ketua DPD Tinjau Titik Lokasi Jembatan Batam-Bintan

    BATAM – Demi menghargai aspirasi warga dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta sejumlah Senator menyempatkan diri meninjau langsung titik lokasi rencana tiang pancang pembangunan Jembatan Batam-Bintang di Kota Batam, Kamis (6/2/2020) pagi.

    LaNyalla yang didampingi dua Senator asal Kepri, Richard Pasaribu dan Darma Setiawan  serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori, terpaksa harus berganti mobil berbadan tinggi untuk menuju lokasi yang memang masih berupa tanah terjal dan mendaki. “Saya harus lihat langsung, karena ini aspirasi dari semua pihak yang saya temui selama kunjungan di Batam,” tukas LaNyalla di bibir pantai di wilayah Punggur, Kota Batam.

    Seperti diketahui, LaNyalla beserta rombongan bertemu tiga stakeholder di Kota Batam. Yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Provinsi Kepri serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kepri. Ketiganya menitipkan aspirasi dan meminta dukungan agar mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan jembatan, yang diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kepri itu.

    Dari skema perancangan, jembatan akan dibangun menjadi tiga bagian. Rute (trase) awal adalah jembatan dari Batam menuju Pulau Tanjungsauh yang panjangnya sekitar 2,17 km. Bagian kedua, jembatan akan menghubungkan Pulau Tanjungsauh menuju pulau kecil bernama Pulau Buau dengan taksiran panjang mencapai 3,9 km. Sementara itu, untuk menghubungkan Pulau Buau menuju Kabupaten Bintan akan dibangun pula jembatan bagian tiga dengan panjang mencapai 0,9 km. Diperkirakan akan menelan biaya Rp 7,2 trilyun.

    KADIN KEPRI

    Sebelumnya, pada Rabu malam, LaNyalla saat didaulat memberi arahan pada acara pelantikan pengurus KADIN Provinsi Kepri, meminta agar para pengusaha di Kepri berpikir out of the box untuk dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam. Maklum, di era Badan Otorita Batam (BOB), kota terdekat dengan Singapura itu pernah mencatat pertumbuhan ekonomi 12 persen. Namun setelah era otonomi daerah, dan BOB dihapus diganti dengan BP Batam, angka pertumbuhan ekonomi tergerus turun. Bahkan pernah mencapai angka 2 persen, meski akhirnya merangsek di angka 4 persen.

    “Saya juga berpesan agar para pengusaha menjalin hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan pemerintah setempat. Apakah itu Pemko Batam atau Pemprov Kepri. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah semangat konsolidasi bersama, untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi di dunia usaha. Apalagi kita pasti terkena dampak dengan menurunkan kinerja ekonomi di Tiongkok akibat wabah virus Corona,” pungkas LaNyalla yang juga mantan Ketua Umum KADIN Jawa Timur. (*)

  • BEM se-Kabupaten Sumenep Adakan Temu dan Konsolidasi

    Foto bareng BEM-SU/Baiq for LensaMadura.Com

    Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Suemenep (BEM-SU) menggelar Temu dan Konsolidasi bertempat di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura Timur, Madura, Jawa Timur (02/02).

    Acara yang melibatkan unsur BEM se-Sumenep itu diisi dengan perkenalan, mereview sejarah dan eksistensi BEM-SU.

    M. Kurdi Irfani selaku tuan rumah yang merupakan Presma Uniba Madura menyampaikan ribuan terima kasihnya karena sahabat-sahabat BEM se-kab. Sumenep telah berkenan hadir ke rumahnya.

    “Ini membuktikan jika kobaran semangat para punggawa BEM-SU masih menyala dan bisa terus dimassifkan,” ucapnya.

    Meski acara sempat tertunda karena akibat cuaca, namun pertemuan tersebut berjalan lancar dan penuh dengan suasana kekeluargaan.

    Nor Muhammad, Presma STKIP PGRI yang didapuk memimpin rapat banyak memberikan ulasan dan pengantar terkait orientasi BEM-SU ke depan.

    “BEM-SU merupakan anak zaman yang pernah bergaung di masanya perlu kita hidupkan kembali. Dan itu semua berawal dari kesolidan presma sekalian, termasuk juga GBHO yang akan kita formulasikan bersama serta seperangkat aturan mendasar lainnya,” urainya.

    Maka, melalui acara tersebut juga digelar musyawarah terkait koordinator BEM-SU. Diketahui, M. Baihaqi Presma Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni dipilih secara aklamasi untuk memimpin BEM-SU selama satu tahun ke depan.

    “Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah mempercayakan amanah ini. Alhamdulillah, pada tanggal yang cukup cantik, tanggal 02 bulan 02 tahun 2020, sejarah akan mencatat lahirnya kembali aliansi BEM tercinta kita. Dengan keyakinan, support dan partisipasi nyata dari seluruh presma, BEM-SU yang pernah berjaya akan kita hantar kembali pada kejayannya,” tukasnya dengan penuh semangat.

    Sebagaimana terkonfirmasi bahwa pertemuan akbar ini dihadiri oleh sembilan kampus yang ada di bumi Sumekar. Di antaranya Univesitas Bahauddin Mudhari Madura, Universitas Wiraraja, STIT Aqidah Usymuni, STKIP PGRI, Institut Keislaman An-Nuqayah, Sekolah Tinggi Dakwah Nurul Iman, STIS Nurud Dhalam, Institut Kariman Bhirayuda dan IST An-Nuqayah. (baiq)

  • Ketua DPD Soroti Kasus Tanah Mangkrak di Batam

    BATAM – Kunjungan kerja Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Kota Batam di hari kedua, diisi dengan pertemuan dengan stakeholder Badan Pengusahaan (BP) Batam. Dalam pertemuan itu, LaNyalla berserta rombongan diterima Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, di Gedung BP Batam di Jalan Jenderal Sudirman, Batam Center, Kota Batam, Rabu (5/2/2020). 

    Salah satu persoalan laten di Batam menjadi sorotan LaNyalla adalah soal tanah-tanah mangkrak yang tidak dibangun, namun masih dalam penguasaan investor. “Ini bagaimana penanganannya, sebab saya dengar sudah ada yang puluhan tahun mangkrak, dan belum ada solusi yang jelas. Dan ini jumlahnya banyak sekali,” tanya LaNyalla yang pagi itu didampingi Senator asal Kepri, Richard Pasaribu dan Haripinto Tanuwidjaya serta Senator asal Sumatera Barat Alirman Sori.

    Mendapat pertanyaan tersebut, Purwiyanto mengakui bahwa hal tersebut adalah pertanyaan yang sulit dijawab, mengingat pihaknya sudah berulang kali melakukan pendekatan persuasif kepada pemegang hak tanah, namun masih saja ada kendala. “Untuk tahun 2020, kami targetkan dapat menarik kembali lahan tidur tersebut sebesar 10 persen dari total lahan yang mangkrak,” akunya.

    Senator Richard Pasaribu juga mengingatkan agar permasalahan lahan tidur ini harus disikapi dengan serius. Jangan sampai ada kesan, lahan-lahan ini sengaja dibuat tidur oleh investor, agar Batam terlihat sepi dan tidak menggeliat. “Saya pikir perjanjian hak pakai lahan tersebut pasti detil ya, kalau memang mereka tidak membangun, cabut paksa saja,” tandas Richard.

    Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam tersebut, Purwiyanto meminta dukungan kepada DPD RI agar kewenangan-kewenangan yang dulu diberikan di era Otorita Batam, dikembalikan kepada BP Batam. “Sehingga kami lebih leluasa bergerak. Sebab, beberapa kewenangan yang dulu ada, sekarang ditarik ke pusat. Kami mohon dukungan dari DPD agar kami bisa lebih cepat bergerak,” pungkasnya.

    Para senator DPD RI juga menyoroti rencana pembangunan Pelabuhan Batu Ampar, khususnya target bongkar muat yang dipatok di tahun 2023 di angka 3 juta teus. “Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa target kita dalam tiga tahun ke depan hanya di angka 3 juta teus, padahal Pelabuhan Iskandar Sjah di Johor, hari ini sudah 8 sampai 9 juta teus. Apa nggak terlalu kecil targetnya,” tanya Senator Richard lagi.

    Di tempat yang sama, Senator Haripinto menyoroti kinerja BP Batam dalam hal kecepatan pengurusan perijinan yang dijanjikan selesai dalam 1 hari kerja. Sebab, untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) saja, masih dibutuhkan waktu lebih dari 1 hari. “Ini menjadi sorotan publik, jadi tolong diperhatikan juga pak,” sergah Haripinto.

    Sementara Senator Alirman Sori mengingatkan tentang Tap MPR Nomor 16 tahun 1998 tentang politik pembangunan dan anggaran untuk pemberdayaan ekonomi nasional dan lokal, terkait dengan dibukanya kran KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dalam pengembangan pelabuhan, bandara dan lainnya.

    “Dari sini semangat kita untuk memprioritaskan pengusaha nasional dan lokal harus menjadi spirit kita bersama. Jangan sampai pengusaha swasta nasional dan lokal hanya menjadi penonton. Apalagi terhadap proyek-proyek skala besar yang akan direvitalisasi di Batam,” tegas Alirman, yang juga ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI itu. (*)

  • Daftar 10 Besar Peserta PPK Pilkada Sumenep 2020 Lulus Tes Tulis

    SUMENEP – Usai menyelesaikan tahap tes seleksi tes tulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Madura, Jawa Timur telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Sumenep 2020.
    Ketetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Sumenep No. 14/PP.04.2-Kpt/3529/KPU-Kab/I/2020 yang memuat hasil tes tulis calon anggota PPK untuk Pilkada Sumenep 2020.
    “Telah kami umumkan 10 besar anggota PPK yang sudah dinyatakan lulus,” kata Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, Selasa (4/2/2020) seperti dilansir surabaya.tribunnews.com.
    Rafiqi menyampaikan bahwa tahap selanjutnya yakni pelaksanaan tes wawancara bagi calon PPK akan dilaksanakan selama tiga hari ke depan dari tanggal 8 Februari 2020 s/d 10 Februari 2020.
    Adapun daftar nama-nama calon anggota PPK untuk Pilkada Sumenep 2020 yang lulus tes tulis bisa dilihat di sini:

    Pengumuman Hasil Tes Tulis PPK

  • Perluasan Hang Nadim, La Nyalla Ingatkan Agar Libatkan Pengusaha Lokal

    BATAM-Rencana perluasan bandara internasional Hang Nadim Batam mendapat sambutan positif dari Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat meninjau secara langsung di lokasi, Selasa (4/2/2020). La Nyalla didampingi dua Senator DPD RI, Haripinto Tanuwidjaya dari dapil Kepri dan Alirman Sori dari dapil Sumatera Barat.

    Disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Arif Fadillah dan Walikota Batam, yang juga Kepala Badan Pengelolaan Batam Muhammad Rudi, LaNyalla mendapatkan penjelasan mengenai rencana perluasan dan modernisasi terminal cargo area di Bandara Hang Nadim.

    “Saya hanya berharap, pengusaha lokal di Kepri atau Batam khususnya dapat terlibat dan dilibatkan dalam pekerjaan ini. Jangan hanya investor asing dan dari luar Batam saja yang bekerja. Tetapi pengusaha lokal hanya jadi penonton. Sebab membangun daerah itu juga harus berdampak pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di daerah itu sendiri,” tukas LaNyalla usai melakukan peninjauan lapangan di damping unsur Forkompimda Provinsi Kepri.

    Proyek perluasan dan modernisasi terminal cargo itu sendiri kini telah memasuki tahap prakualifikasi tender. Sebanyak tujuh perusahaan telah mendaftar. Di antaranya konsorsium PT Nusantara Infrastruktur Tbk dengan Zurich International Airport, PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk, dan Mitsui & Co. Kemudian Angkasa Pura I (Persero), Vinci Airports, konsorsium PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Egis Project S.A dan Engie South East Asia Pte. Ltd. (konsorsium Batam).

    Ketua DPD RI beserta rombongan berada di Batam dalam rangka melakukan kunjungan kerja sekaligus mengadakan rapat kerja dengan pemerintah provinsi. LaNyalla juga dijadwalkan memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus KADIN Provinsi Kepri Rabu malam di Batam. (*)

  • Lagi, Pemuda Sumenep Soroti Tambak Udang

    Foto Ach. Toifur Ali Wafa for LensaMadura.com

    SUMENEP – Persoalan tambak udang yang ada di Kabupaten Sumenep terus menuai gejolak di tengah masyarakat. Keberadaan tambak udang memicu banyak protes dari masyarakat khususnya pemuda.

    Kecemasan kali ini datang dari pemuda Sumenep yang tergabung dalam Forum Pemuda Daerah Bersatu (FPDB). Oleh karena itu forum tersebut akan menggelar Diskusi Publik bertajuk “Pantura Darurat Agraria”

    Kegiatan yang menyorot keberadaan tambak udang di daerah pesisir itu, khususnya di kawasan Pantai Lombang akan digelar pada Sabtu, 08 Februari 2020 bertempat di Balai Kecamatan Batang-batang, Kab. Sumenep, Madura, Jawa Timur.

    Ach. Toifur Ali Wafa selaku Ketua Umum FPDB menyampaikan bahwa diadakannya diskusi publik itu sebagai bagian dari sikap pemuda desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat se-Kecamatan Batang-batang dan timur daya pada umumnya.

    “Diskusi yang akan kami lakukan yakni seputar dampak dan manfaat dari tambak udang di daerah pesisir Batang-batang,” jelas Ifur sapaan akrabnya via WhatsApp.

    Baginya, salah satu dampak yaitu keindahan Pantai Lombang dinilai mulai tercemar akibat keberadaan tambak udang yang beroperasi di kawasan wisata paling populer se-Sumenep itu.

    Tak hanya itu, ia juga menyorot adanya penebangan pohon cemara udang di sejumlah titik di daerah pesisir Batang-batang. Penebangan tersebut diduga nantinya akan digunakan untuk lahan tambak udang.

    “Saat ini, daerah pesisir mulai dari sebelah barat Pantai Lombang, Desa Lombang, Desa Bilangan, cemara udangnya sudah hampir habis dan kabarnya bahwa setelah pengundulan cemara udang itu, lahannya akan dialokasikan untuk tambak udang,” jelas Ifur salah satu mantan aktivis PMII itu setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

    Untuk diketahui, pada diskusi publik tersebut akan didatangkan sejumlah pihak dari pemerintah Sumenep. Antara lain Achmad Fauzi Wakil Bupati Sumenep, Kepala DLH Kab. Sumenep, Kepala DPMPTSP Kab. Sumenep, Kepala Dinsos Sumenep, dan Komisis II DPRD Kab. Sumenep.

    “Persiapan sudah matang. Kami juga bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan. Yakni Karang Taruna Legung Barat Batang-batang, Gerakan Pemuda Timur Daya (GARDA), dan Aliansi Pemuda Timur Daya,” pungkasnya. (Ray)

  • Polres Sampang Tangkap Oknum Pemalsuan SPJ Dana Desa

    (Foto: Portal Madura)

    SAMPANG – Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur berhasil mengamankan mantan bendahara Desa Banjar Talela, Camplong, Sampang.

    Pasalnya, tersangka berinisial BA diduga memalsukan tanda tangan, kwitansi dan stempel dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) termin II Dana Desa Banjar Talela tahun anggaran 2018.

    Pemalsuan tersebut dilakukan BA berserta rekannya AZ. Jumlah anggaran dana desa yang diselewengkan cukup besar.

    “BA bersama rekannya AZ melakukan pemalsuan kwitansi pada dokumen laporan SPJ penggunaan dana desa. Nilai anggaran kurang lebih mencapai Rp 130 juta,” terang Kapolres Sampang, AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro seperti dilansir portalmadua.com, Jumat (31/1/2020).

    Diketahui, pemalsuan dokumen SPJ yang dibuat tersangka melampirkan nota toko material bangunan bernama “Toko MJ”. Dokumen tersebut oleh tersangka digunakan sebagai SPJ penggunaan Dana Desa Banjar Talela kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat Sampang.

    “Kasus ini diketahui pemilik toko saat dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan penyelewengan Dana Desa Banjar Talela,” tandasnya dikutip dari portalmadura.com.

    Sehingga, tersangka BA dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya enam tahun penjara.

    Sampai saat ini, sasus tersebut terus didalami oleh penyidik untuk mengungkap keterlibatan tersangka lain. (portalmadura/red)

  • Diduga Hina Risma, Pemilik Akun Ditangkap Polisi

    Foto Screenshot/Ray LensaMadura.Com

    SURABAYA – Pemilik akun Facebook Zikria Dzatil dilaporkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Kabag Hukum Ira Tursilowati sebagai penerima kuasa resmi dari Wali Kota Tri Rismaharini pada 21 Januari 2020 lalu.

    Pasalnya, pemilik akun tersebut mengunggah foto Tri Rismaharani Wali Kota Surabaya disertai dengan kalimat tak pantas.

    Dalam laporan Kabag Hukum Ira Tursilowati dilampirlan bukti tangkapan layar unggahan tersebut. Karena akun tersebut diduga telah memposting foto Wali Kota Risma disertai kalimat hinaan tidak pantas sebanyak dua kali.

    Atas dasar laporan itu, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan terduga pemilik akun Facebook Zikria Dzatil.

    Seperti dilansir wartapedia.net, AKBP Sudamiran Kasatreskrim Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa pemilik akun ini berhasil diamankan di daerah Jawa Barat.

    “Betul sudah kami amankan di Jawa Barat, sekarang masih kami periksa,” ujarnya seperti dikutip wartapedia.net, Sabtu (1/2).

    Sudamiran juga menambahkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan penjelasan detail terkait identitas dan latar belakang motif pemilik akun tersebut.

    Dikarenakan, nantinya semua akan dijelaskan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho dalam sebuah konferensi pers besok lusa.

    Saat ini pemilik akun tersebut masih dalam pemeriksaan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    “Senin (3/2) akan dirilis Bapak Kapolrestabes Surabaya,” katanya. (wartapedia/red)

  • Syafiuddin Asmoro Ungkap Anggaran Ratusan Triliun Untuk Madura

    Foto BangsaOnline.Com

    BANGKALAN – Dalam rangka menyongsong Perpres 80/2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila (Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), H. Syaifuddin anggota Komisi V DPR RI meminta kepada semua elemen masyarakat Madura untuk bersatu guna menyambut Perpres tersebut.

    Hal tersebut disampaikan H. Syafiuddin ketika berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Gedung Rektorat, Jum’at (31/01).

    Seperti dilansir bangsaonline.com, dalam kunjungannya ia meminta UTM bisa menjadi laboratorium riset dan kajian strategis terkait percepatan pertumbuhan ekonomi Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan melalui terbitnya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Selain itu, ia juga meminta segera dibuat rencana induk percepatan pembangunan.

    “Sehingga dengan segera dapat menerbitkan pedomanan kebijakan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk menentukan kebijakan sektoral dan rencana strategis (renstra). Hal ini mengingat besarnya anggaran biaya yang akan digelontorkan untuk proyek di Madura dan Bangkalan, di mana anggaran untuk Kabupaten Bangkalan mencapai Rp.46,99 triliun, sedangkan Madura Rp.53,021 triliun,” jelasnya seperti dikutip bangsaonline.com.

    Politikus PKB itu juga menyampaikan terkait prioritas percepatan pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila, yakni lewat industri pengelohan, manufaktur, pariwisata, agropolitan, dan minipolitan. Sedangkan di sektor konektivitas, akan dibangun jalan tol, jalan nasional, pelebaran jalan, pembangunan kereta api, transportasi perkotaan, dan pelabuhan.

    Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti Perpres no. 80 tahun 2019, juga terdapat 10 mega proyek yang akan dibangun. Di antaranya pembanguan Indonesia Islamic Science Park (IISP) (menelan biaya sebesar Rp. 3 triliun), pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Bulupandan (Rp. 2,6 triliun), pembangun Pelabuhan Tanjung Bulupandan (Rp 20,9 triliun), industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan Rp. (1,5 triliun), dan pembangun jalan Kecamatan Modung – Sreseh Sampang (Rp 300 miliar).

    Kemudian, Madura Industrial Seaport City (Rp. 3 triliun), reaktivasi jalur kereta api Kamal-Sumenep (Rp. 3,3 triliun) program se-Kawasan Gerbangkertosusila (Rp. 385 miliar), serta transportasi publik Gerbangkertosusila (Rp.11,9 triliun).

    “Oleh karena itu, dalam rangka penguatan terhadap 4 pemerintahan di Madura, maka diperlukan sinergitas dengan semua stakeholder. Sehingga dengan sigap dapat merespon Perpres 80/2019 agar sejalan dengan langkah Gubernur Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

    Rewrite: Ray
    Sumber: bangsaonline.com