Penulis: Lensa Madura

SURABAYA – Dinamika sosial menyusul maraknya penolakan atas Rancangan Undang-Undang  Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat perhatian khusus dari anggota DPD-MPR RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar di hadapan sekitar 50 pengasuh pondok pesantren se Jawa Timur di Surabaya, Minggu (28/6/2020).

Dikatakan, lima Sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila. Karena ke-5 sila tersebut saling berurutan dari Sila pertama hingga melahirkan tujuan hakiki bangsa ini di Sila kelima. “Dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Artinya Islam bukan ancaman bagi Pancasila. Justru komunisme dan kapitalisme ancaman sebenarnya bagi Pancasila,” tandas LaNyalla.

Lebih jauh LaNyalla menjabarkan bahwa sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti ber-Tuhan, artinya melaksanakan ajaran agamanya. Dalam Islam, artinya menjalankan Syariat Islam. Dan syariat Islam paling fundamental adalah mendirikan sholat dan berbuat amal kebajikan. Dengan mendirikan sholat berbuat amal sholeh, sudah bisa mencegah manusia Indonesia dari perbuatan keji dan mungkar.

“Nah, kalau seluruh anak bangsa ini menjalankan ajaran agamanya, dan kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab akan terwujud. Apa artinya? Rakyat yang hidup di negeri ini memiliki moral, akhlak dan adab, serta sikap yang baik dan luhur,” tegas Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu.

Dengan situasi itu, masyarakat Indonesia akan bersatu dengan saling menghargai perbedaan suku dan agama serta perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia akan hidup dalam keber-adab-an dengan budi pekerti yang luhur. Dalam situasi itu, maka terwujudlah Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan yang terjadi atas kesadaran diri, bukan atas
paksaan atau tekanan.

“Lalu apa yang terjadi setelah orang-orang yang menjalankan agamanya, dan orang-orang beradab ini bersatu? Munculah orang-orang yang bijaksana sebagai perwakilan untuk bermusyawarah dengan tujuan menemukan pemimpin bangsa ini. Itulah makna Sila keempat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan,” tandas mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.

Jika keempat Sila telah dilaksanakan, maka bangsa yang kaya dan besar ini akan dipimpin oleh pemimpin yang Hikmat dalam mengabdi untuk bangsa dan negara. Dan jika hal ini terwujud, maka Indonesia akan menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur. Yaitu terwujudnya Sila kelima yang merupakan cita-cita akhir para pendiri bangsa ini. Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

LaNyalla menegaskan, kalimat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung dua frasa penting. Yaitu kata Keadilan Sosial dan kata Seluruh Rakyat. Artinya, adil dalam kacamata sosial itu bukanlah sama rata sama rasa atau membiarkan siapa yang mampu bertahan hidup. Tetapi mana yang harus dibantu, mana yang tidak, mana yang harus disubsidi, mana yang tidak.

“Orang miskin atau kurang beruntung harus mendapat keadilan dengan biaya kesehatan gratis. Biaya pendidikan gratis, dan lainnya. Sementara yang mampu atau kaya, tidak boleh mendapatkan perlindungan negara semacam itu. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itulah makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Jadi, sambungnya, wajar adanya banyak penolakan RUU HIP dari seluruh elemen bangsa ini. Terutama dari MUI, NU dan Muhamadiyah. Karena hal itu bermuara pada sikap dan pandangan umat Islam, bahwa Pancasila itu sudah final dan sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tidak perlu diberi tafsir baru lagi, apalagi dimaknai dalam Trisila dan Ekasila.

Oleh karena itu, DPD RI sepakat membentuk Tim Kerja untuk menelaah lebih dalam dan komprehensif terhadap RUU HIP tersebut, untuk nantinya DPD RI akan menyatakan sikapnya secara kelembagaan. Apakah RUU ini harus disederhanakan hanya sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saja, atau memang tidak perlu ada.

Sosialisasi Empat Pilar tersebut selain dihadiri para pengasuh pondok pesantren se Jawa Timur, juga diikuti anggota Komisi Kajian Konstitusi MPR RI Jamal Aziz dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto. Pertemuan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memberi jarak antara kursi peserta dialog.

Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Jamal Aziz bahwa Pancasila sudah final dengan urutan sila yang terkandung di dalamnya. Sila pertama melahirkan sila dua, sila kedua melahirkan sila ketiga, sila ketiga melahirkan sila keempat dan sila keempat melahirkan sila kelima. “Ini sudah final dan ini yang melahirkan para kyai terdahulu. Sehingga menurut saya, penjabaran pak LaNyalla itu sudah mewakili, sangat mewakili. Apalagi pak LaNyalla ini dari Pemuda Pancasila. Implementasinya sudah pas,” ujar Jamal Aziz.

Sementara seorang peserta sosialisasi, Gus Zahrul Azhar As’ad atau yang dikenal Gus Hans, mengatakan RUU HIP memang meresahkan masyarakat. Apalagi banyak informasi yang simpang siur di media sosial. “Karena itu saya sempatkan datang untuk mendengarkan perspektif utuh apa sebenarnya yang dimaksud HIP. Dan mudah-mudahan langkah pak LaNyalla yang selalu berkeliling Jatim dan Indonesia bisa mencerahkan,” pungkasnya. (*)

Bupati Pamekasan, PKC PMII Jatim,  IKA PMII Pamekasan dan Kapolres bergandengan tangan di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Sabtu (27/06/2020).

Pamekasan – Aksi demonstrasi menolak galian C Illegal yang dilakukan PC PMII Pamekasan berakhir gandengan tangan. Demonstrasi yang berujung kepala peserta aksi bocor itu selesai dengan rapat tertutup di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Sabtu (27/06/2020).

Sejumlah aktivis PC PMII Pamekasan sempat melakukan rapat tertutup bersama Bupati Pamekasan, IKA PMII Pamekasan,  Kapolres dan perwakilan PKC PMII Jawa Timur. Hasilnya, pertemuan tertutup tersebut melahirkan empat kesepakatan.

Yakni, menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif kepada peserta aksi.  Kedua, memberikan jaminan kesehatan kepada para korban. Ketiga, komitmen bersama antara Kapolres, Pemkab Pamekasan, serta Forkopimda untuk untuk menindaklanjuti aspirasi PMII Pamekasan tentang maraknya tambang galian C Illegal di Kabupaten Pamekasan.

Keempat meminta kepada seluruh anggota dan kader PMII se-Indonesia untuk tenang menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Rilis yang ditandangani ketua umum PC PMII Pamekasan tiga oknum kepolisian sudah dalam proses pemeriksaan oleh propam Polda Jatim.

Ketua Cabang (Kecab) PMII Pamekasan Mohammad Lutfi mengaku kesepakatan bersama harus ditindaklanjuti. Terutama,  terkait maraknya tambang galian C Illegal. “Kami minta Komitmen bersama antara Kapolres, Pemkab Pamekasan, serta Forkopimda untuk menindaklanjuti aspirasi PMII Pamekasan tentang maraknya tambang galian C Ilegal,” kata Lutfi.

Sementara itu,  anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi meminta penegak hukum tegas terhadap penambang liar. Pengusaha harus diajak untuk patuh terhadap Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Serta (diajak patuh) tehadap peraturan perundang-undangan lainnya. Pemkab berkewajiban memfasilitasi pengurusan ijin penambangan karena ijin menjadi ranahnya Pemprov jatim,” desaknya.

Politisi PBB itu meminta, ketegasan Mabes Polri dan Polda tidak boleh pandang bulu. Harus ada ketegasan dan perlakuan yang sama dan adil terhadap penambang kecil maupun besar.

“Intinya mereka harus memiliki ijin tentunya dengan kajian analisis dampak lingkungannya (AMDAL)-nya,” urainya. (adi)

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo menyatakan mendukung dan setuju untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN). Demikian disampaikan Presiden dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, Jumat (19/6/2020) pagi di Istana Bogor.

Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. “Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin,  meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan. “Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandasnya.

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD. “Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (*)

JAKARTA – Sejumlah komoditi barang jadi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan mendistorsi produksi dalam negeri menjadi perhatian DPD RI. Hal ini menyusul hasil serap aspirasi daerah dan masukan dari APINDO dan KADIN Indonesia ke DPD RI di masa reses. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, di rumah dinas Ketua DPD RI di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Kamis (18/6/2020) petang.   

Raker tersebut selain dihadiri Menteri Perdagangan, juga turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan sejumlah pejabat di Kementerian Perdagangan. Sementara dari unsur DPD RI, tampak hadir Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin serta anggota DPD RI asal Riau, Edwin Pratama Putra.

Sejumlah isu hasil serap aspirasi dan pengawasan DPD di daerah yang terkait dengan Kementerian Perdagangan disampaikan. Termasuk impor besar-besaran alat kesehatan, baik alat pelindung diri (APD) dan wajah (Masker) terkait Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Sementara di satu sisi, industri dalam negeri juga memproduksi barang serupa. “Kami di DPD juga ingin mempertanyakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan terjadi peningkatan impor sayuran dan buah-buahan. Pertanyaannya, sayur apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia?” tandas LaNyalla.

Atas sejumlah isu hasil serap aspirasi DPD RI tersebut, Menteri Agus menyatakan akan memperhatikan dan menindaklanjuti. “Tentang komoditas barang jadi yang menjadi perhatian APINDO dan KADIN Indonesia pasti kami perhatikan. Salah satu opsi yang akan kami tempuh adalah pemberlakuan safeguard, dengan menaikkan bea masuk impor terhadap komoditas tersebut. Sehingga produk dalam negeri terlindungi. Sedangkan terkait impor alat kesehatan terkait Covid-19, yang memang diberi relaksasi pembebasan izin impor, akan dievaluasi per tanggal 30 Juni 2020 mendatang,” tegas Mendag.

Perlu diketahui, terhitung sejak Januari hingga April 2020, nilai impor alat kesehatan mencapai 1,1 milyar USD, naik 11,6% YoY. Kenaikan ini didominasi empat produk, yakni Masker, Hand Sanitizer, PCR Test dan Ventilator. Sementara terkait peningkatan impor sayur dan buah-buahan, dikatakan Mendag, dikarenakan adanya permintaan dari kelas konsumen premium. Terutama dari kalangan ekspatriat yang belanja di super market kelas atas.

“Kami minta kepada Pak Menteri untuk segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kemenkes, karena sebagian komoditas alat kesehatan sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan kampus UGM sudah bisa memproduksi Ventilator standar ICU yang sama dengan produk impor, hanya saja masih menunggu izin edar dari Kemenkes. Termasuk sejumlah pabrik tekstil yang sekarang memproduksi baju APD dan masker. Ini harus mendapat prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu,” pungkas LaNyalla.

LaNyalla juga mengingatkan Mendag terkait keputusan Vietnam dan India yang menghentikan ekspor produk pangan utama mereka. Hal ini harus dimaknai bahwa potensi krisis pangan dunia sudah ada di depan mata menyusul pandemic Covid-19. “Sebaiknya Kemendag segara koordinasi dengan Bulog dan Kementan untuk melakukan antisipasi fenomena ini. Karena saya secara pribadi sudah menyampaikan kepada Presiden tentang perlunya membangun ketahanan di sektor pangan,” ungkap mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu. (*)

Pamekasan,  LensaMadura.com – Komisi E DPRD Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan. Balai yang biasa ditempati pelatihan untuk remaja Madura itu ambruk.

Praktis, bangunan yang sebelumnya ramai ditempati muda-mudi mengikuti praktik berbagai keahlian itu tidak bisa difungsikan. Komisi E DPRD Jatim yang diwakili Mathur Husyairi itu sempat mengecek ke berbagai sudut bangunan yang ambruk tersebut.

Dalam liris yang diterima LensaMadura.Com, legislator asal Bangkalan itu juga mengecek seluruh fasilitas balai latihan yang terletak di Jl. Ronggosukowati tersebut. Hasil temuannya sungguh memprihatinkan. Aset Pemerintah Provinsi Jatim banyak tak terawat dan berdebu. Sejumlah alat-alat pelatihan seperti mesin jahit banyak yang tidak terpakai.

“Begini memang kalau balai latihan dikelola pemerintah, tak terawat. Eman banget,” ujar Politis PBB usai melihat keadaan ruang pelatihan dari luar jendela, Rabu (17/6/2020).

Politisi yang tergabung dalam Fraksi Keadilan Bintang Nurani (KBN) itu melanjutkan sidaknya ke fasilitas latihan lainnya. Misalnya, ruang pelatihan otomotif, yang kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan ruang mesin jahit.

Diruang otomotif, hanya terdapat empat sepeda motor tanpa alat-alat lengkap dibiarkan tergeletak begitu saja. Sejumlah atap di ruang otomotif juga hampir roboh karena dimakan rayap dan air. “Dimana ini alat-alat penunjangnya,” ujarnya seraya bertanya kepada petugas yang mengantar ke lokasi.

Legislator asal Kota Salak Bangkalan itu melanjutkan inspeksinya ke kompleks belakang. Di sana terdapat ruang mesin jahit lain yang kondisi barangnya masih lumayan tertata dan berfungsi. Tapi, keadaan sekitar juga tidak selayaknya dijadikan balai latihan. Kumuh.

Ruang Flamboyan tempat peserta menginap juga tidak kalah parah. Sejumlah tempat tidur bertingkat yang terdiri dari kasur ala kadarnya, kondisinya juga tidak memungkinkan untuk ditempati. Kasur yang kotor dan tidak terawat menjadi pemandangan tak elok mantan aktivis PMII tersebut.

Atap ruang flamboyan juga tidak kalah membahayakan. Atapnya bahkan sudah ada yang jatuh dan berlubang. Di tempat lain, dapur dan kantor tenaga pelatih juga tidak kalah terawatnya. Perabotan dapur bertumpuk dan tidak tertata rapi.

Dilokasi terakhir, Mathur Husyairi juga melihat ruang pertemuan yang biasa ditempat pertemuan penting pejabat-pejabat UPT Dinsos Jatim. Temuannya, juga tidak kalah memprihatinkan, atap ruang pertemuan harus dilengkapi penyangga kayu untuk menghindari ambruk saat pertemuan berlangsung.

Konon, bagi peserta pelatihan yang baru datang ke lokasi pelatihan tersebut tak jarang yang kesurupan. Mengingat, kondisi dan lingkungan yang tidak terawat dan kebersihan yang jauh dari kata bersih.

“Saya pernah sidak di daerah lain. Kondisinya sama persis seperti ini. Tidak kalah memprihatinkan. Dimanfaatkan kalau sudah menerima pendaftaran saja,” keluh Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut. (adi)

Pamekasan – Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Khusyairi melakukan kunjungan lapangan dan monitoring Covid-19 di Pamekasan, Selasa (16/6/2020). Dua Desa menjadi sasaran kunjungan legislator asal Bangkalan tersebut.

Dua desa itu adalah Desa Dasok, Kecamatan, Pademawu. Namun, sebelum ke kediaman Fathorrasyid, selaku kepala desa, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu silaturrahim sejenek ke rumah H. Sholeh tak jauh dari lokasi tujuan utama kunjungan.

Di rumah H. Sholeh, Mathur banyak diminta untuk mengaspirasikan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai nasib pengusaha rokok lintingan. Utamanya, kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM.

H. Sholeh mengaku dengan kehadiran wakil di DPRD Jatim minimal bisa menyampaikan aspirasi pengusaha rokok lintingan kepada Gubernur. Lalu, Gubernur menyampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) RI.

Pengusaha rokok lintingan, dinilainya, banyak menyerap tenaga kerja. Utamanya warga yang menganggur bisa bekerja. Namun, karena cukai rokok yang mahal dinilai memberatkan pengusaha utamanya bagi pelaku usaha yang baru merintis.

“Di Indonesia, ada daerah yang bebas cukai. Misal Batam dan Karimun. Pamekasan dan Madura tolong ini bisa disampaikan ke Menteri Keuangan melalui Gubernur agar juga bebas cukai,” pintanya.

Menanggapi usulan itu, Aktivis anti korupsi itu meminta waktu untuk bertemu dengan pengusaha rokok lintingan di Madura. H. Sholeh menyanggupi untuk mengkonsolidasi pengusaha rokok lintingan di Pulau Garam untuk bertemu dengan Mathur. “Kalau perlu perwakilan DPR Pusat,” kata H Sholeh.

Selain Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang menjadi target kunjungan, satu desa lainnya adalah Tampojung Pregi, Kecamatan Waru. Di desa yang termasuk wilayah pantai Utara (pantura) itu Direktur LSM Cide’s disambut dengan lapangan dada. (adi/red)

KRITIS: Didik Wahyudi, salah satu pemuda Desa Guwa-Guwa, Keca. Raas, Kab. Sumenep

Sumenep, LensaMadura.Com – Di tengah pandemi Covid 19, masyarakat Guwa-Guwa, Kec. Raas digegerkan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Kemensos. Pasalnya, sampai saat ini belum tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Guwa-guwa Kecamatan Raas, Kab. Sumenep.

“Dengan danya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), saya minta kepada E-Warung yang ada di desa Guwa-Guwa untuk segera menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada KPM. Karena KPM Saat ini sangat membutuhkan bantuan tersebut apalagi situasi covid 19 yang sangat berdampak kepada masyarakat khususnya di ujung timur pulau Raas,” jelas Didik Wahyudi, salah satu pemuda Guwa-Guwa.

Didik, sapaan akrabnya, juga berharap agar Tenaga Kesejahtetan Sosial Kecamatan (TKSK) Kec. Raas untuk segera menegur kelalaian dan keterlambatan E-Warung dalam proses penyaluran bantuan tersebut.

“Apalagi desa-desa di daratan Sumenep sudah tersalurkan, baik yang program sembako PKH dan BPNT Reguler serta perluasan,” kata Didik, Alumni STKIP PGRI Sumenep itu.

Didik juga menambahkan bahwa, dirinya akan terus mengawal penyaluran bantuan tersebut. Agar sampai kepada penerimanya. “Jangan sampai terus-terusan lambat dalam proses penyalurannya,” tambahnya.

Tak hanya itu, Didik juga mengingatkan E-Warung untuk mengikuti pedoman atau juknis yang berlaku.

“Dalam juknis itu kan setiap bulan harus disalurkan oleh E-Warung kepada  KPM,” pungkas Didik. (rif)

EKSIS: Tahu Taqwa saat produksi tahu di Jl. R. Asiz, No. 140D, Kel. Jungcangcang, Kec. Pamekasan.

LensaMadura.Com, Pamekasan – Tahu Taqwa, salah satu pabrik tahu di Kab. Pamekasan dikenal sebagai pabrik paling tua. Pasalnya, sejak tahun 1998-sekarang pabrik tersebut memproduksi tahu. Pabrik tersebut beralamat di Jl. R. Abd. Aziz, No. 140D, Kel. Jungcangcang, Kec. Pamekasan.

Sebelumnya pabrik tahu Taqwa dikelola oleh Rachmad Basuki. Namun setelah Rachmad Basuki wafat, pabrik tersebut diambil alih oleh putra-putranya. Terbaru, sejak dua bulan terakhir ini dikelola oleh Shafira Fitri Maulani, salah putri Rachmad Basuki.

Fitri, sapaan akrab Shafira Fitri Maulani menjelaskan, bahan utama untuk produksi tahu berupa kedelai dengan cara diredam sekitar 6-8 jam; pencucian, penggilingan sampai menjadi bubur kedelai. Kemudian tahap selanjutnya bubur kedelai dimasak, lalu disaring dan pencukaan. Sedangkan tahap akhir yakni pengepresan.

“Setiap hari pabrik tahu taqwa memproduksi sekitar 60 papan tahu, bahkan bisa lebih karena dari saking banyaknya peminat tahu,” jelas Fitri, Selasa 16 Juni 2020.

Menurutnya, tahu tersebut bukan hanya bisa dijadikan lauk-pauk saja akan tetapi bisa juga dibuat snack. Seperti tahu bakso, tahu walik, tahu bulat, batagor dan lain-lain.

“Omzet yang didapat rata-rata sekitar Rp 60 juta perbulan karena sudah banyak pelanggan yang percaya bahwa produk tahu dari pabrik kami itu bagus,” papar Fitri gembira.

Berkat konsistensi pengelola pabrik tahu taqwa, sampai sekarang bisa bertahan dan populer di tengah masyarakat dan menjadi pabrik tahu tertua di kota Gerbang Salam itu.

“Semua ini bermula dari nol dan bermodal sebuah keberanian untuk membuka usaha,” pungkas Fitri (ros).

Sampang – Pengurus Cabang Yayasan La Nyalla Madura Center (LMC) Kabupaten Sampang resmi dibentuk. Musyawarah pembentukan bertempat di salah satu rumah makan di Kabupaten Sampang, Madura, Sabtu (6/6/20) siang.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum LMC Moh. Hasan SH.MH, Sekertaris Umum LMC Mohammad Fauzan S.Pd.M.Si, Bidang Advokasi LMC H. Abd. Razak, SH.MH dan H. Moh. Bahri SH.

Ketua Umum LMC Moh. Hasan menyampaikan, pembentukan LMC bermula dari salah seorang senator yakni La Nyalla Mattaliti yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua DPD-RI, dengan tujuan utamanya yakni membangun Madura.

“Sementara visi misinya, mewujudkan restorasi Madura berwibawa, berbudaya dan berkarakter. Oleh karena itu disebut Lanyalla Madura Center, karena sebelumnya La Nyalla berangkat menuju DPD-RI dari Dapil Jatim, dan di dalamnya termasuk Madura,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pembentukan LMC di Madura, salah satunya di Kabupaten Sampang, bukan karena adanya unsur politik, karena La Nyalla Mattaliti berhasil duduk dikursi DPD-RI tidak dengan partai politik, melainkan independent.

Lebih lanjut Moh. Hasan menyampaikan, dalam pembentukan pengurus LMC, nantinya akan dilakukan pembahasan program-program yang sudah disiapkan, salah satunya kearah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Selain itu, ke depannya kami akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah di empat Kabupaten di Madura, tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait pembentukan LMC,” tutur Hasan.

Dalam pemilihan tersebut berhasil ditetapkan pengurus untuk Kabupaten Sampang, dengan ketua dipercayakan kepada Ach Jumadi.

Ach Jumadi mengungguli perolehan suara dari 5 kandidat lainnya dengan perolehan 10 suara.

Di tempat yang sama sekretaris pusat LMC, Mohammad Fauzan mengatakan bahwa dengan terbentuknya kepengurusan di Kabupaten Sampang, maka tinggal dua kabupaten lagi yang belum terbentuk.

“Dengan terbentuknya kepengurusan di kabupaten Sampang, maka sudah dua kabupaten dan tinggal dua kabupaten lagi”; tuturnya.

Fauzan berharap pengurus yang telah dibentuk nantinya dapat bersinergi dengan baik sehingga dapat segera bekerja mewujudkan visi dan misi mulya LMC untuk Madura ke depan.

Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) kabupaten itu pun menuturkan, dengan terbentuknya kepengurusan di Sampang, maka sudah dua kabupaten yang telah menyelesaikan.

“Untuk Sumenep jadwal Selasa, sementara Bangkalan, masih dalam tahap pembahasan jadwal, tapi kita upayakan secepatnya”, tutupnya.(har/adi)

Mathur Khusairi, F-KBN DPRD Jatim

Surabaya – Pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jatim tentang perubahan ketiga atas perda nomor 11/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi titik awal perang melawan korupsi ditabuh. Pasalnya, dalam raperda itu terdapat penambahan kewenangan fungsi dari Inspektorat yakni pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Serta ketentuan pasal 11A yang memberikan kewenangan pada Inspektorat Provinsi untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu pelaksana tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kabupaten/Kota.

Juru Bicara Fraksi Keadilan Bintang Nurani (F-KBN) DPRD Jatim Mathur Khusairi mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (5) dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 itu memberikan penambahan kewenangan fungsi dari Inspektorat.

Setidaknya, kata Mathur, ada tiga kewenangan baru yang akan dimiliki inspektorat daerah. Yakni melaksanakan koordinasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi, melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

“Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah daerah, baik provinsi mau pun kab/kota di Indonesia, salah satunya tak lepas dari lemahnya fungsi pengawasan (internal) yang dijalankan Inspektorat daerah. Inspektorat daerah kurang berfungsi sebagaimana mestinya, baik fungsi pencegahan mau pun penindakan,” katanya.

Alumnus UIN Sunan Ampel itu menilai, ketidakefektifan Inspektorat Daerah cukup beralasan karena memang secara struktural posisi Inspektorat daerah itu sendiri adalah bagian dari pemerintah atau eksekutif. Bahkan Inspektorat adalah bawahannya kepala daerah.

“Dalam konteks ini, akan ada kendala serius ketika fungsi pengawasan internal akan dijalankan, apalagi yang akan diawasi adalah atasannya atau koleganya sendiri yang setara,” kata mantan Aktivis Anti Korupsi itu dalam pandangan fraksinya, di Gedung DPRD Jatim, Kamis (11/6/20).

Menurut Legislator asal Bangkalan itu, dalam kondisi demikian, Inspektorat daerah dipastikan akan merasa ewuh pakewuh atau segan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas. Kendala-kendala struktural dan kultural tersebut harus dihilangkan sehingga inspektorat daerah dapat bekerja secara profesional dan proporsional.

“Penambahan kewenangan fungsi pengawasan di tubuh Inspektorat sangat penting. Selain akan membantu dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja pemerintahan dan pembangunan, juga mencegah munculnya moral hazard atau tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi. Kewenangan fungsi baru ini diharapkan dapat dijadikan sebagai early warning system  yang efektif,” tegasnya.

Meski demikian, Mathur meminta komitmen Gubernur Jawa Timur dalam hal pemberantasan korupsi. Terutama setelah perubahan Raperda tentang pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Inspektorat.

“Ini satu persoalan penting yang harus dijawab oleh gubernur terkait dengan penambahan kewenangan fungsi inspektorat. Bagaimana memastikan penambahan fungsi baru dan fungsi-fungsi yang sudah lama dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Tidak hanya itu, Politisi PBB meminta komitmen dan kebijakan Gubernur untuk memastikan kelembagaan Inspektorat daerah berjalan dengan baik dan produktif. Terutama, bagaimana pemerintah Provinsi mereduksi kendala-kendala yang sifatnya struktural dan kultural yang mungkin dihadapi oleh inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal di lingungan birokrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur.(team/red)

Sumenep, LensaMadura.com – Bupati Sumenep KH A. Busyro Karim  meresmikan ‘Omah Pergerakan’ Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kecamatan Ganding, pada hari Ahad (7/06/2020).

Dalam peresmian omah pergerakan tersebut dihadiri oleh, Pembina IKA PMII Ganding, Dr. Sitrul Arsy; PC IKA PMII Sumenep, Ajimuddin; Camat Ganding, Faruk Hanafi; Ketua IKA PMII Ganding, Moh. Rusydi, SH; Sekretaris IKA PMII Ganding, Hilman, S.Pd.I.

Selain itu, Ketua MWC NU Ganding dan semua Badan Otonom  NU Ganding, Ulama serta kiai di Kecamatan Ganding sekaligus para undangan dan seluruh pengurus IKA PMII Ganding juga hadir dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan peresmian omah pergerakan tersebut.

Pemotongan pita tanda peresmian ‘Omah Pergerakan’ PAC IKA PMII Ganding itu dilakukan oleh K.H. Busyro Karim M. Si. Selaku Bupati Sumenep dan disambut dengan tepuk tangan gembira oleh semua undangan yang hadir pada acara tersebut.

Bupati Busyro pun sangat mengapresiasi perjuangan IKA PMII Ganding, karena dalam waktu singkat mampu menyulap gedung bekas kantor Silom untuk Gabah Padi yang hampir roboh menjadi kembali kokoh dan indah untuk dijadikan sekretariat.

“Alhamdulillah, ternyata kantor ini benar-benar sudah diperbaiki dan sudah layak ditempati. Saya bangga ada pemuda di Sumenep ini memiliki semangat juang seperti sahabat IKA PMII Ganding ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IKA PMII Ganding, Moh. Rusydi menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Sumenep karena sudah berkenan hadir untuk meresmikan Sekretariat tempat perjuangan dan pergerakan IKA PMII Ganding.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sahabat Bupati Sumenep, sekaligus Mabincab PC IKA PMII Sumenep, telah berkenan hadir dan meresmikan Rumah Pergerakan ini serta memberi izin untuk menempati gedung ini,” ungkap Rusydi.

Selain itu, mantan aktivis PMII Unija tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Pembina IKA PMII Ganding dan seluruh Pengurus dan anggota IKA PMII Ganding yang telah dengan sabar dan semangat membesarkan nama IKA PMII di Kecamatan Ganding.

“Saya juga tidak nyangka kita, IKA PMII Ganding akan memiliki Sekretariat. Tapi dengan semangat dan kekompakan sahabat-sahabati, keinginan kita hari ini tercapai. Semoga keberadaan sekretariat ini bermanfaat dan berokah bagi perjuangan dan pergerakan kita,” harapnya.

Tak sekadar peresmian sekretariat, kegiatan yang dikemas Halal Bihalal tersebut juga diisi dengan Bedah Kitab Fiqih Covid-19 (Fiqhul Kufid) karya Bupati Busyro Karim yang diluncurkan bulan Mei lalu. (red/roz)