Penulis: Lensa Madura

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengamankan 10 karung berisi 200 Kg sabu di Kalimantan Selatan, pada Kamis (6/8/20), sebagai bagian dari jaringan 208 Kg Sabu yang telah berhasil diungkap pada Maret 2020. Keberhasilan tersebut merupakan kerjasama tim gabungan Satgassus Merah Putih Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya dan Polda Kalimantan Selatan.

“Mengingat luasnya wilayah Indonesia, menutup berbagai pintu masuk Narkoba bukanlah pekerjaan mudah. Tugas berat itu harus dipikul kepolisian demi memastikan masa depan anak bangsa tak terciderai Narkoba. Data Badan Narkotika Nasional menyebutkan, di tahun 2019 lalu pengguna Narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta jiwa dengan pengguna rata-rata berusia 15-65 tahun. Keberhasilan mengamankan 200 Kg sabu maupun berbagai Narkoba lainnya, adalah keberhasilan menyelamatkan masa depan bangsa,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (7/8/20).

Mantan Ketua DPR RI ini mendorong kepolisian untuk terus memperkuat penjagaan di perbatasan. Terlebih di suasana pandemi Covid-19, bisa jadi para penyelundup justru memanfaatkannya untuk memasukan lebih banyak Narkoba ke Indonesia karena mengira kepolisian mengendurkan penjagaan.

“Kita patut curiga bahwa masuknya Narkoba ke Indonesia tak semata menguntungkan para pengedar dari segi ekonomi saja. Melainkan juga patut dicurigai sebagai aksi untuk melemahkan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan semakin meningkatkan kewaspadaan, semakin besar peluang Indonesia terlepas dari jerat Narkoba,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menekankan perlunya kepolisian Indonesia membangun kerjasama erat dengan kepolisian di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara. Karena tak hanya Indonesia yang dihujani Narkoba, negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand juga punya masalah serupa. Selain Narkoba, peredaran obat-obatan sintesis seperti metamfetamin dan fentanyl juga perlu diwaspadai.

“Kuncinya ada di penegakan hukum. Selain memberikan efek jera, penegakan hukum terhadap para bandar dan pengedar juga harus memberikan sinyal kuat kepada dunia, bahwa Indonesia tak main-main dalam memberantas Narkoba,” pungkas Bamsoet. (*)

JAKARTA-Kepentingan daerah harus menjadi fokus kerja tim kerja DPD RI yang secara khusus dibentuk untuk terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ciptakerja yang sedang berlangsung saat ini. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ditambahkan LaNyalla, DPD sangat serius mengawal proses pembahasan dan pengisian DIM atas RUU tersebut. Hal itu diwujudkan dengan membentuk Tim Kerja DPD RI, yang beranggotakan 20 Senator. “Dan saya tekankan agar fokus mengawal kepentingan daerah. Ingat kita di sini adalah wakil daerah,” tandas LaNyalla.

Pernyataan LaNyalla tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPD RI dengan para Senator pimpinan Alat Kelengkapan yang tergabung dalam Tim Kerja RUU Ciptakerja. Rakor tersebut memang dimaksudkan untuk menyatukan persepsi tentang standing position DPD RI dalam pembahasan RUU tersebut. Dengan rujukan Pasal 18 UUD NRI 1945 dan UU sektoral lainnya, terutama UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain LaNyalla, dari unsur pimpinan hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin berhalangan hadir. Sedangkan 20 Senator pimpinan Alat Kelengkapan DPD tampak hadir lengkap, baik fisik di Senayan, maupun virtual dari daerah masing-masing.

Anggota Timja terdiri dari Agustin Teras Narang, Yorrys Raweyai, Bambang Sutrisno, Novita Anakotta, Asyera Respati, Abdul Kholik, Badikenita BR Sitepu, Habib Ali Alwi, Abdul Rachman Thaha, Bustami Zainudin, Hasan Basri, Edwin Pratama Putra, Angelius Wake Kako, Evi Apita Maya, Evi Zainal Abidin, Sylviana Murni, Casytha A. Kathmandu, Misharti, Arniza Nilawati, dan Eni Sumarni. (*)

BERITA TERKAIT
—————-

Hasan Basri: Ada 174 Pasal yang akan kami pelototi

JAKARTA-Anggota Tim Kerja DPD RI RUU tentang Ciptakerja Hasan Basri mengungkap sejumlah pasal dari RUU tersebut yang akan menjadi fokus perjuangan DPD RI. Karena pasal-pasal tersebut melucuti sejumlah kewenangan daerah. “Sedikitnya ada 174 pasal yang akan kami pelototi,” tandas Hasan usai mengikuti Rakor DPD RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Dicontohkan Hasan, tentang pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK dan norma (tenggat) waktu yang ditetapkan, pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Serta pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. “Jadi daerah nanti hanya penonton dari investasi-investasi besar yang masuk. Sama sekali bukan regulator,” ungkap Senator asal Kalimantan Utara ini.

Belum lagi, lanjut Hasan, pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan dan lainnya. “RUU Ciptakerja dengan metode Omnibus Law ini sangat sangat jauh dari kata sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Untuk itu wakil ketua Komite II itu meminta unsur masyarakat dan pemerintah di daerah proaktif menyuarakan dan memberikan masukan kepada Timja DPD RI sebagai landasan acuan dalam penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD RI. “Selama ini DPD RI sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” pungkasnya. (*)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, senantiasa bergotong royong mengatasi berbagai persoalan bangsa. Sebagai partai politik yang pernah sepuluh tahun berkuasa, Partai Demokrat tentu memiliki banyak pengalaman dalam menyelamatkan Indonesia, seperti yang pernah dilakukan tatkala menghadapi Krisis Global 2008.

“Berbagai capaian yang diraih Indonesia saat ini, tak lepas dari kontribusi Partai Demokrat saat sepuluh tahun berkuasa. Kini selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat memilih berada di luar pemerintahan. Namun hal itu tak mengurangi kontribusinya bergotong royong membangun negeri. Terlebih di suasana pandemi Covid-19, yang telah membuka mata kita semua bahwa kepentingan bangsa dan negara harus senantiasa diutamakan dibanding kepentingan golongan,” ujar Bamsoet usai menerima Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (6/8/20).

Turut hadir para pengurus DPP Partai Demokrat, antara lain Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal Teuku Riefky, Bendahara Umum Renvile Antonio, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K Harman, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anton Surotto, dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR RI Aliyah.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen di Kuartal II 2020 ini menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia untuk lebih merapatkan barisan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di Kuartai III kembali minus dan menyebabkan Indonesia masuk ke jurang resesi, seperti yang sudah dialami Singapura, Filipina, Korea Selatan, Jerman, Hongkong, Jepang, dan Amerika Serikat.

“Jumlah pengangguran saat ini tercatat mencapai 10,58 juta jiwa dengan potensi mencapai 12 juta jiwa hingga tahun 2021. Sementara kemiskinan dicatat BPS per Maret 2020 mencapai 26,4 juta jiwa. Jika bangsa ini hanya sibuk mengurusi persoalan politik, imbasnya pengendalian penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan terabaikan,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, peran Partai Demokrat yang memiliki 1.878 anggota legislatif, terdiri 54 anggota DPR RI dan 1.788 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia, yang notabene berada di luar pemerintahan justru sudah memberikan teladan. Khususnya dalam mengesampingkan urusan politik dan lebih memilih bergotong royong bersama partai politik lainnya di parlemen untuk menyelamatkan Indonesia.

“Sebagai Ketua Umum termuda partai politik yang berada di parlemen 2019-2024, AHY pasti tak hanya mengandalkan jiwa mudanya dalam menahkodai Partai Demokrat. Ia juga mengandalkan pengalaman dan ketajaman pikiran. Patriotisme lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000 sekaligus peraih bintang penghargaan Adi Makayasa ini tak perlu diragukan,” tandas Bamsoet.

AHY pernah bertugas sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, dalam Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh (2002). Serta Kepala Seksi Operasi Batalyon Infanteri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-A (2006), yang bertugas menjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Israel dan Libanon Selatan, ketika Israel dan Hizbullah terlibat perang selama 34 hari.

“Peraih gelar akademik master dari berbagai universitas terkemuka dunia seperti Harvard, Amerika Serikat dan Nanyang Technological University, Singapura, ini pasti mampu memberikan warna baru bagi Partai Demokrat, melengkapi warna perjuangan yang sudah dilakukan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono,” pungkas Bamsoet. (*)

BERWIBAWA: Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah saat menyampaikan pengarahan pada upacara sertijab di jajaran Korem 101/Antasari Kamis 6 Agustus 2020./Foto Penrem 101.

Banjarmasin – Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah pimpin upacara penerimaan jabatan Kasrem 101/Antasari dan Para Kasi Korem 101/Antasari dan serah terima jabatan Dandim di Lapangan Makorem 101/Antasari, Kamis (6/8/2020) pagi.

Empat Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) jajaran Korem 101 resmi berganti. Diantaranya, Dandim 1004/Kotabaru letkol Inf Rony Fitriyanto S. Sos., Dandim 1005/Marabahan Letkol Kav Sugianto SE, Dandim 1010/Rantau Letkol Inf Reo Neswan S.E., M.M., M.l.K., Dandim 1022/Tanah Bumbu Letkol Czi Bintarto Joko Yulianto, S.I.P.

Selain pergantian Komandan Kodim, Danrem juga menyerahkan tugas jabatan Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari dan para Kasi Korem101/Antasari.

Brigjen TNI Firmansyah mengucapkan terimakasih kepada pejabat yang akan pindah tugas ke satuan yang baru selama mengabdi pengabdiannya di Korem 101/Antasari.

“Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Komandan Kodim dan para Kasi yang masing-masing beserta istri,  atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama menjabat di jajaran Korem 101/Antasari” katanya

Danrem menghimbau, dimanapun bertugas tetap berkomitmen untuk berbuat yang terbaik. Senantiasa tetap menjaga hubungan komunikasi dan semangat kebersamaan yang telah terjalin.

Tak lupa Danrem juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru beserta istri, di jajaran Korem101/Antasari.
Hendaknya menciptakan karya nyata di lingkungan Korem. Agar terwujjud satuan yang dapat diandalkan dan memilii jiwa korsa yang tinggi dan solid.

Turut hadir dalam acara tersebut Kasrem 101/Antasari, para Dandim, Danyon jajaran Korem 101/Antasari, para Dan/Ka Balak Dam jajaran Korem 101Antasari, para Perwira Staf Korem 101 Antasari.
 Lalu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 101 PD VI/Mulawarman beserta para Ketua Cabang dan Pengurus. (Penrem 101).

JAKARTA-Wacana pemerintah untuk membuka moratorium pemekaran daerah secara terbatas hanya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Mengingat hal itu dapat menimbukan dikotomi. Karena permasalahan Kalimantan, khususnya wilayah perbatasan juga sama strategisnya dengan Papua. 

Hal itu disampaikan Nono dalam forum rapat konsultasi antara pimpinan DPD RI dengan Wakil Presiden Makruf Amin yang berlangsung virtual, Rabu (5/8/2020). Selain Nono, hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Mahyudin, berhalangan hadir.

“Kami di DPD sudah mengusulkan RUU Wilayah Perbatasan. Tetapi kami dahulukan RUU Daerah Kepulauan untuk masa bakti ini. Artinya wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan juga merupakan isu strategis. Karena wilayah perbatasan itu bukan lagi punggung, tetapi wajah dan etalase negara ini. Jadi kami usulkan agar pemekaran terbatas juga memasukkan Kalimantan, selain Papua dan Papua Barat,” tandas Nono.

Menangapi hal itu, Makruf mengatakan yang sudah menjadi keputusan pemerintah sementara ini memang masih terbatas untuk Papua dan Papua Barat. Hal itu menyusul pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 61 tokoh setempat. “Saat itu para tokoh Papua dan Papua Barat minta pemekaran menjadi 7 provinsi baru. Namun presiden menyatakan tidak mungkin sebanyak itu. Yang mungkin 2 atau 3 provinsi,” ungkap Makruf.

Ditambahkan, bagi pemerintah, pemekaran harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari kemampuan fiskal daerah, pertimbangan isu strategis nasional dan kemampuan keuangan negara. “Sehingga kita moratorium dulu. Karena bagi pemerintah, pemekaran bukan satu-satunya solusi. Penguatan daerah bisa ditopang dengan banyak cara. Termasuk dana desa dan bantuan pemerintah lainnya. Itu poinnya,” ujar Makruf. Namun mengenai wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan, wapres menyanggupi akan membicarakan dengan presiden. 

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD juga menagih rekomendasi yang telah diajukan DPD sejak tahun 2017 lalu. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Yang hingga kini belum juga ada. Padahal PP tersebut dinilai cukup penting. DPD juga melaporkan adanya 173 aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Terdiri dari 16 calon DOB provinsi, 130 calon DOB kabupaten dan 27 calon DOB kota. (*)

JAKARTA-Wakil Presiden RI KH Makruf Amin meminta DPD RI memanggil para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik. Permintaan itu disampaikan Wapres dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPD RI dengan Wapres, Rabu (5/8/2020).

Rapat konsultasi yang dilakukan secara virtual itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin, berhalangan hadir. Dalam rapat tersebut, pimpinan DPD menyampaikan lima tema hasil pengawasan dan serap aspirasi, sebagai bahan masukan untuk pemerintah.

“Terkait masukan tentang pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, saya minta DPD melakukan mediasi antara MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena saya lihat ada mis-komunikasi saja. MUI sama sekali tidak menghalangi. Saya sudah tegaskan, apa yang diperintahkan UU harus dijalankan. Persoalannya Badan tersebut ternyata belum siap,” ungkap wapres.

Ditambahkan Makruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal. Sehingga hari ini MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikat. Hanya fatwa halal saja. “Persoalan BPJPH belum siap. Jadi sekarang yang kena imbas produk-produk kita yang impor banyak ditolak karena hanya melampirkan surat fatwa. Padahal buyer di luar negeri minta sertifikat. Makanya saya berharap DPD bisa panggil dan mediasikan para pihak terkait supaya segera jalan,” tandasnya.

Dalam laporannya, pimpinan DPD memang menyampaikan adanya aspirasi dan keluhan dari elemen masyarakat terkait pelaksanaan UU JPH tersebut yang dinilai “jalan di tempat”, karena dirasa ada keberatan dari MUI. Faktanya memang MUI pernah mengajukan judicial review dan gugatan ke PTUN atas UU tersebut. Bahkan MUI sebagai institusi yang menerbitkan serfitikasi tenaga auditor halal dinilai lambat, sehingga dari target 5000 auditor, sekarang baru ada sekitar 150-an auditor.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan pimpinan DPD tentang komitmen dan keseriusan pemerintah terhadap peluang bisnis Syariah, Makruf menjamin bahwa pemerintah komit dan serius. Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan wapres sebagai wakil ketua dan menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota 3 menko, 8 menteri, gubernur BI, ketua OJK, kepala LPS, ketua umum MUI dan ketua umum Kadin.

“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” cetus wapres.

Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD dalam rapat tersebut di antaranya terkait pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi. DPD menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Terkait pendidikan dan infrastruktur teknologi informasi, kata wapres, pemerintah telah menganggarkan dana sekitar 30 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi. Pemerintah juga menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja,” imbuhnya.

Dalam dialog di penghujung rapat, Sultan Baktiar Najamudin sempat melaporkan kepada wapres beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha. Bagi Sultan, hal ini penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban presiden dan wapres dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.

“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait ijin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” tukasnya. Atas hal itu, wapres meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” pungkasnya. (*)

LensaMadura.Com, Pamekasan-Aparat gabungan, terdiri dari TNI-Polri dan tim medis di Kecamatan Pasean, Pamekasan, Madura, Jawa Timur kembali gelar bakti sosial (baksos) Rabu siang, 29 Juli 2020.

Kegiatan kemanusiaan itu melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum (fasum) di Kecamatan Pasean.

Informasi yang dihimpun LensaMadura.Com, penyemprotan cegah Virus corona itu menyasar puskesmas, klinik, pasar dan lainnya.

Pelda Abdus Syukur, Bati Tuud Koramil 13 Pasean menyampaikan, tim gabungan itu beraksi demi mencegah virus yang penularannya cepat itu.

“Tentu, selain penyemprotan, masyarakat harus patuh protokol kesehatan Covid-19. Seperti rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan selalu terbiasa hidup bersih,”pungkas prajurit TNI asli Pasean ini.(ros)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong para santri milenial bisa mendobrak stigma yang selama ini melekat kepada mereka. Tak hanya tekun belajar untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, namun juga tekun belajar untuk menaklukan dunia, demi mewujudkan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan abad-21.

“Mempersiapkan kehidupan akhirat harus dimulai dengan menaklukan dunia. Dalam pondok pesantren, selain mempelajari berbagai kitab kuning, para santri juga perlu terlibat dalam bidang kewirausahaan maupun berbagai pendidikan yang bisa menjadi bekal dalam menaklukan dunia. Antara lain pendidikan tentang teknologi informasi yang diprediksi akan menjadi faktor yang mampu merubah wajah dunia. Seperti sofware developer, computer system analyst, web developer, information security analyst, hingga computer network arichitect,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus Santri Milenial Center (SIMAC), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (4/8/20).

Para pengurus SIMAC yang hadir antara lain Gus Rahman, Risti Yuni, Jhon Daniel, Omar Ara, Agus Fuad, dan Dini.

Mantan Ketua DPR RI ini menerangkan, Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu menegaskan, dalam kurun waktu 15 tahun kedepan, Indonesia memerlukan sedikitnya 9 juta anak bangsa yang memiliki kemampuan di bidang digital. Bukan tak mungkin diantaranya di dapat dari lulusan pondok pesantren.

Data Kementerian Agama hingga akhir 2019 mencatat jumlah santri mencapai 28.194, dengan 5 juta santri mukim. Jika ditotalkan dengan santri yang bolak balik rumah ke pondok pesantren, serta taman-taman pendidikan Al-Qur’an dan madrasah, maka jumlah santri bisa mencapai 18 juta orang. Menurut SIMAC, 4 juta diantaranya adalah milenial.

“Indonesia sudah memiliki UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI 24 September 2019, beberapa minggu menjelang akhir masa jabatan saya memimpin DPR RI. Melalui UU tersebut, negara sudah mengakui keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Karenanya negara juga bertanggungjawab memberikan dukungan, salah satunya dukungan pendanaan. Indonesia akan memiliki Dana Abadi Pesantren yang diambil dari Dana Abadi Pendidikan, berapa besarannya masih menunggu Peraturan Presiden,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah membuka mata bangsa dunia bahwa kedaulatan ekonomi dengan mengandalkan produktifitas dalam negeri tak boleh ditawar lagi. Kebijakan impor gila-gilaan di berbagai sektor ekonomi tak boleh lagi dikompromikan, khususnya dalam sektor pangan yang menunjang hajat hidup rakyat. Kuncinya, adalah pada pemajuan ekonomi pedesaaan sebagai pemasok kebutuhan pangan dan penyedia sumber daya manusia.

“Jauh sebelum pandemi, santri yang juga menjadi Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, sudah menelurkan gagasan pemajuan desa sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Diantaranya melalui Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI). Para santri yang sebagian besar tersebar di pedesaan, punya peran vital memajukan konsep tersebut. Sehingga setiap desa bisa memaksimalkan potensinya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan santri sebagai punggawanya,” pungkas Bamsoet. (*)

SURABAYA-Rangkaian reses Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jatim, dilakukan dengan mengunjungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jawa Timur, Senin (3/8/2020) kemarin. Mantan ketua umum Kadin Jatim itu menanyakan tentang restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Jawa Timur, utamanya di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

LaNyalla mengatakan, dalam suasana pandemi ini, kondisi perekonomian nasional masih mengalami ketidakpastian dan diperkirakan tahun 2021 dampaknya masih akan terasa bagi sektor perekonomian. “Untuk itu dalam reses ini, kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana realisasi kebijakan keringanan dan restrukturisasi kredit khususnya terhadap UMKM,” ungkap AA LaNyalla di Surabaya, Senin (3/8/2020).

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa fungsi DPD RI salah satunya adalah untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena jika pemerataan kemajuan sudah terjadi si semua daerah atau wilayah, maka dipastikan Indonesia juga akan maju. Karena wajah Indonesia adalah wajah 34 provinsi. “Oleh karena itu, kami berharap OJK dapat memainkan peran yang sangat startegis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, ada beberapa langkah yang harus dilakukan OJK untuk mewujudkan hal tersebut, diantaranya adalah mendorong sinergitas industri keuangan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. “Saya juga berharap OJK dapat mengeluarkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Regional IV Jatim Bambang Mukti Riyadi mengucap terima kasih atas kunjungan dan pemantauan yang dilakukan Ketua DPD ke OJK Jatim. Hal itu menurutnya menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan program yang telah dikeluarkan OJK selama pandemi guna mengurangi dampak Covid-19.

“Sejauh ini kami telah berupaya untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh OJK Pusat. Menyosialisasikan berbagai program OJK selama pandemi Covid-19 untuk mengurangi dampaknya di masyarakat luas,” ungkap Bambang seraya mengungkapkan pihaknya telah membuka hotline pengaduan di nomor 157 guna menampung berbagai keluhan dan aduan debitur selama pandemi ini.

Terkait realisasi restrukturisasi kredit yang ada di Jatim, Bambang mengatakan memang masih sedikit yang telah melaksanakan. Hingga Juni 2020, total realisasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 mencapai Rp 87 triliun, dengan perincian Rp 49 triliun untuk kredit UMKM dan Rp 38 triliun untuk kredit Non UMKM. (*)

SURABAYA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam mengatakan kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke KPU Jatim bersejarah.

“Ini sejarah pertama dan merupakan kehormatan bagi KPU Jatim dikunjungi Ketua DPD RI,” ujar Choirul Anam usai menerima kunjungan LaNyalla di Surabaya, Senin.

Kedatangan Ketua DPD RI di kantor KPU Jatim di Surabaya tersebut juga disambut sejumlah komisioner, yakni Muhammad Arbayanto, Rochani, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq dan Nurul Amalia.

Pada kesempatan tersebut, Anam menjelaskan perkembangan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar pesta demokrasi tingkat lokal tersebut.

Rinciannya, Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Ngawi.

Kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Kediri.

Choirul Anam juga menyampaikan bahwa anggaran dari APBD dan tambahan anggaran dari APBN untuk pemenuhan protokol kesehatan COVID-19 sudah terpenuhi, termasuk sumber daya manusianya.

“Untuk SDM ini memang ada beberapa kendala dalam prosesnya, misalnya di Surabaya terkait dengan PPDP. Banyak di antara mereka yang mengundurkan diri karena ada tes cepat. Namun, prinsipnya semua persiapan Pilkada Serentak 2020 sudah siap,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi cara kerja Komisioner KPU Jatim terkait dengan kesiapan Pilkada Serentak 2020 di wilayah setempat.

“Saya rasa 19 KPU kabupaten/kota di Jatim juga sudah siap melaksanakan Pilkada serentak,” tuturnya.

Sumber: Antara

LensaMadura.Com, Sumenep – Warga terdampak pandemi Covid-19 di Desa Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, Jawa Timur kembali terima BLT-DD Senin siang, 3 Agustus 2020.

Para penerima uang tunai sebesar Rp 600 ribu itu, berkumpul di balai desa setempat. Aparat TNI-Polri dan aparatur dari Kecamatan Batang-Batang bersiaga di lokasi.
Mereka hadir menyaksikan penyerahan sambil memastikan berjalan sesuai protokol Covid-19.

Kepala Desa (Kades) Banuaju Barat Suninto kembali mewanti-wanti kepada para penerima. Agar uang yang diterima dibelanjakan untuk hal-hal produktif.

“Agar geliat ekonomi masyarakat kembali berlahan pulih. Setelah sempat lesu akibat pandemi ini,” ujar Kades jebolan salah satu pesantren di Kota Sumenep ini.

Penyaluran BLT-DD ini jatah bulan Juni. Usai menerima uang tunai, para penerima tampak sumringah. Sesama penerima sebagian rembuk-rembuk terkait rencana penggunaan uang yang baru diterima. (Rif)

GEMBIRA: Sudirman Roziqin berpose dengan trofi dari sang pacar.

LensaMadura.Com, Sumenep – Momentum ulang tahun menjadi hari paling berharga bagi setiap manusia. Hari sakral tersebut menjadi tanda bertambahnya usia. Tak ayal jika peristiwa penting itu disambut dengan penuh kegembiraan, kejutan-kejutan dan berbagai jenis perayaan.

Lumrahnya, seseorang yang sedang ulang tahun akan mendapatkan bermacam jenis kado, doa baik, dan ucapan selamat dari teman, sahabat, rekan bisnis, lebih-lebih dari sang pacar. Mayoritas kado yang diberikan ditandai dengan pemberian kue lengkap dengan lilinnya.

Namun, berbeda dengan yang dialami oleh Sudirman Roziqin. Pemuda asal Sumenep itu mengaku, tepat di hari sakral tersebut, dirinya mendapatkan kado berbeda dari biasanya. Tidak ada kue, nyanyian ‘happy birthday’ dan tepuk tangan.

“Saya mendapatkan trofi dan satu baju dari seseorang,” ungkap Rozi sapaan akrabnya, 03 Agustus 2020.

Diketahui, Rozi mendapatkan kado unik tersebut dari sang pacar, tepat di hari ulang tahunnya yakni pada 01 Agustus 2020. Ditanya soal sang pacar, Rozi tak mau menyebutkan nama.

“Ada lah. Itu rahasia,” katanya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Rozi menjelaskan bahwa dirinya merasa senang mendapatkan hadiah tersebut. Trofi bertuliskan ‘JUARA DI HATIKU’ itu menandai pula keromantisan sang pacar.

“Baru kali ini saya dapat kado unik, aneh dan nyentrik. Berbeda dari biasanya. Tapi saya suka,” pungkas Rozi aktivis mahasiswa tersebut. (red)

LensaMadura.Com – Surabaya – Festival Pencak Silat digelar di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Surabaya,Selasa, 28 Juli 2020.

Dalam perhelatan itu, festival dijuarai oleh Pesilat perwakilan dari Korem 084/Bhaskara Jaya. Diketahui, beberapa Pesilat berasal dari Kabupaten Bangkalan, Kodim Surabaya Utara dan Kodim Surabaya Selatan.

Seperti dilansir dari website resmi Korem 084/Bhaskara Jaya, Perwira Seksi Komunikasi Sosial, Mayor Inf Atjep Hindarsjah mengatakan, jika para pesilat itu berhasil menjuarai kategori beregu, berganda Putra dan berganda Putri.

“Alhamdulillah, ini hasil yang luar biasa. Sebuah kehormatan jika perwakilan dari Korem mampu menjuarai event ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, bahwa trofi festival diberikan langsung oleh Danrem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo.

“Sebagai bentuk penghormatan. Yang memberikan langsung Danrem,” pungkasnya. (*)

LensaMadura.Com, Luwuk Banggai-Akibat curah hujan yang tinggi sepanjang hari dari hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 hingga saat ini. di wilayah Kodim 1308/Luwuk Banggai mengakibatkan 7 kecamatan terendam banjir akibat luapan air sungai, Minggu, (02/08/2020).

Lokasi yang terdampak luapan air tersebut yakni, Kecamatan Lamala, Masama, Montoh, Balantak Selatan, Nuhon, Moilong, dan Buko mengalami peningkatan debit air akibat meluapnya air sungai hinga menyebabkan sebagian Perumahan dan ruas jalan terendam air.

Anggota TNI jajaran Kodim 1308/LB bekerja sama dengan Polri, Unsur Pemerintah Daerah setempat, BPBD dan PUPR terjun langsung untuk memantau ketinggian air di permukiman dan di beberapa ruas jalan tersebut kurang lebih mencapakai 50 cm hingga 70 cm. Sehingga melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Lanjut Dandim 1308/LB Letkol Inf Fanny Pantouw, S.Sos, menyampaikan bahwa sejak kejadian anggota jajaran Kodim 1308/Lb khususnya Babinsa  sudah berada di lokasi untuk memastikan warga terdampak banjir bisa ditempatkan di tempat sementara supaya mendapatkan bantuan, paling tidak bantuan medis,” ucapnya.

Tambahnya di dalam permukiman ada masyarakat yang butuh dievakuasi dengan segera. Pihaknya bersama Koramil Jajaran Kodim 1308/LB akan menangani banjir ini sampai dengan surut. Beberapa orang sudah kita evakuasi dan saat ini kami masih terus lakukan evakuasi,” tutur Dandim.

Prinsipnya, kata Dandim, pihaknya bersama Polri dan unsur pemerintah Daerah setempat akan membantu menanggulangi bencana banjir ini sampai dengan aman.

Dandim 1308/LB mengimbau kepada masyarakat yang akan melintasi lokasi banjir,  pihaknya bersama warga setempat menyediakan rakit untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan agar berkoordinasi dengan BPBD dan SAR

Selain itu, perwira dua bunga ini juga menghimbau kepada pengguna jalan terutama roda empat dan roda dua untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri untuk melintas atau menerobos genangan air yang tinggi dan memiliki arus yang cukup deras sehinga mengakibatkan kerugian material maupun personel. Himbaunya.

“Pengguna jalan diimbau agar bersabar hingga air surut dan situasi jalan normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” sebut Dandim. (Penrem_132)