Lensa Madura

Penulis: Lensa Madura

  • Jumat Barokah, Golkar Kepri Bagikan 1000 Paket Sajadah dan Sarung di Sumenep Madura

    SUMENEP, Lensa Madura – Setelah laksanakan di beberapa titik kecamatan di Kota Batam, kegiatan program jumat Barokah DPD Partai Golkar Kepri kembali dilaksanakan hari ini, jumat (9/4) di Masjid Jamik kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur.

    1000 paket sajadah dan kain sarung yang dibungkus rapi kantong plastik berwarna kuning diangkut menggunakan mobil box menuju masjid jamik.

    Milenial Golkar dari Kabupaten Sumenep berbaris rapi di area lapangan parkir masjid, menunggu jemaah usai sholat jumat.

    Usai sholat jumat, ribuan jemaah keluar masjid. Panitia dari milenial Golkar berbaris rapi menunggu di setiap sudut pintu keluar masjid yang dibangun pada 1789 tersebut. Satu per satu jemaah keluar, mereka langsung memberikan satu persatu paket sajadah dan sarung kepada jemaah.

    Milenial Golkar kabupaten Sumenep Madura, Hafifa Nur Arsiyatin mengatakaan, sebelumnya, program jumat barokah partai golkar kepri sudah dilaksakanakan di sejumlah masjid di Kota Batam, Kepri.

    “Program jumat barokah partai Golkar Kepri kali ini sengaja dilaksanakan di Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur dengan tujuan agar keberkahan berbagi melalui program jumat barokah partai golkar menyentuh ke seluruh masyarakat di pelosok nusantara,” katanya.

    Hafifa menyebutkan, program jumat barokah yang sudah dilaksanakan sebanyak 9 kali di Kota Batam Kepri, yang dibagikan adalah berupa nasi kotak untuk makan siang gratis kepada jemaah sholat jumat. Namun jumat kali ini, lanjut Hafifa, Golkar kepri membagikan 1000 paket sajadah dan sarung untuk jemaah masjid agung Jamik Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini sudah selesai kita bagikan sebanyak 1000 paket sejadah dan sarung kepada jemaah masjid agung Jamik usai sholat jumat tadi, dan kita bersukur 1000 paket sajadah dan sarung habis dibagikan,” tambah Hafifa.

    Menurut Hafifa, keterlibatan  anak-anak muda milenial Golkar Sumenep dalam pembagian 1000 paket sarung dan sajadah hari ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Sumenep. Betapa tidak, selama ini jarang sekali ada partai yang mau melibatkan anak milenial dalam hal kegiatan sosial keagaman seperti ini.

    “Saya dan 20 teman-teman milenial Golkar Sumenep sangat berbangga hati karena telah terlibat dalam kegiatan jumat barokah yang sangat mulia ini. Insya Allah semangat anak milenial dalam kepedulian untuk saling berbagi kepada sesama sudah tertanam sejak dini” kata Hafifa antusias.

    Sementara itu, ketua DPD Golkar Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, dirinya sengaja melaksanakan program Golkar jumat barokah di tanah kelahirannya Sumenep Madura, sebagai rasa cinta dan peduli kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun.

    “Bagi saya, persoalan berbagi kebaikan kepada sesama sudah menjadi kewajiban kita. Golkar adalah partai yang lahir dari rakyat dan harus kembali ke rakyat,” ujar Ma’ruf.

    Makruf menambahkan, selama bulan suci ramadhan, partai Golkar kepri akan membagikan paket sajadah dan sarung kepada jamaah sholat tarawih.

    “Kita sudah siapkan 1 juta paket sajadah dan sarung untuk kita bagikan kepada masyarakat, dan hari ini baru kita bagikan 1000 paket sajadah dan sarung untuk jemaah Masjid Agung Jami Sumenep Madura.

    “Insya Allah, selagi hayat masih dikandung badan, kader Golkar harus selalu bergerak untuk menebar kebaikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (kep/rep)

  • Pemdes Dapenda Cairkan BLT-DD

    Sumenep, Lensamadura.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Dapenda Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur melaksanakan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagian bulan Februari 2021 yang terlaksana di aula Balai Desa Dapenda. Kamis ( 8/4/2021).

    Pencairan BLT-DD yang diberikan kepada 25 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu dihadiri oleh Camat Batang-batang Ir Joko Suwarno, Kapolsek Batang batang Danramil Batang batang, BPRS Cabang Legung, para pendamping Kecamatan dan Desa, Kepala Desa Dapenda Sudahnan beserta perangkat desa, dan 25 KPM.

    Dalam pelaksanaannya, Pemdes Dapenda menerapkan protokol kesehatan dengan memperketat pemberlakuan pemakaian masker dan jaga jarak.

    “Walaupun Kabupaten Sumenep saat ini dalam zona hijau, kami tetap memberlakukan penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, saat proses pembagian BLT-DD” kata Kepala Desa Dapenda Sudahnan.

    Disampaikan oleh Sudahnan, dalam pencairan ke dua BLT-DD bagian bulan Februari 2021 dengan besaran Rp 300.00 setiap KPM. “Bantuan ini bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan yang sangat miskin guna dapat membantu kebutuhan hidupnya di tengah Covid-19,” ujarnya.

    “Demi mendukung pemerataan dan tepat sasaran, maka pemerintah Desa sebelumnya melakukan musyawarah desa (Musdes) untuk menentukan siapa saja yang layak menerima BLT Desa di setiap dusun,” ungkap Sudahnan.

    Seperti yang diketahui, pandemi covid19 berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan semua orang. Tak jarang ada warga yang harus kehilangan pekerjaan mereka ataupun berbagai kondisi lainnya.

    Sehingga, masyarakat dalam hal ini harus bijak, dengan menggunakan bantuan ini untuk kebutuhan pokok sehari-hari, jangan di pergunakan untuk non kebutuhan pokok. “Masyarakat harus sadar bahwa Pandemi Covid-19 ini telah memporak porandakan sisi ekonomi dan sosial masyarakat maka, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M,” tandasnya.

    Sementara, Camat Batang batang Ir Joko Suwarno menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan itu diambil dari Dana Desa (DD) yang sebelumnya di peruntukkan kepada pembangunan.

    “Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melemahnya ekonomi masyarakat maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat dengan program BLT Desa yang dananya di ambilkan dari DD,” ungkap Joko. (war)

  • Ketua DPD RI: Relaksasi KUR Tanpa Agunan Pulihkan Ekonomi Masyarakat

    JAKARTA-Untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan. Karena faktanya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu bantuan modal usaha dengan bunga lunak.
    Dalam kerangka itu, pemerintah kemudian mengucurkan bantuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
    Program tersebut mendapat dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut mantan Ketua Umum PSSI tersebut, program tersebut harus terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik agar tak terjadi keliru komunikasi dan interpretasi.
    “Kebijakan ini tentunya harus terkoordinasi dengan baik dengan pihak kreditur, sehingga program tersebut implemtatif dan pelaku UMKM atau koperasi yang mengajukan kredit usaha tanpa agunan mendapat informasi yang utuh, tidak simpang siur seperti yang terjadi pada restrukturisasi kredit di awal pandemi Covid-19,” pinta alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
    Ia pun meminta agar para kreditur memberikan informasi yang lengkap kepada calon debitur mengenai prosedur pengajuan pinjaman tanpa agunan tersebut. “Selain itu, pelaku UMKM atau koperasi perlu mendapat informasi yang lengkap mengenai pihak kreditur yang dapat memberikan KUR dengan bunga lunak serta besaran kredit,” papar Senator Dapil Jawa Timur tersebut.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Program tersebut menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19.
    Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp50 juta kini menjadi Rp100 juta. Sementara untuk KUR untuk UMKM, yang semula hanya berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp500 juta hingga maksimal Rp20 miliar. Airlangga juga menyebutkan jika selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar.
    Selain itu pemerintah juga memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18-20 persen saja.(***)

  • PD dan PLD Zona V Ajhar Areng Bhareng; Mohammad Ilyas: Harus Jadi Inspirasi Kemajuan Desa

    Korkab Sumenep TPP Mohammad Ilyas menyampaikan sambutan dan pengarahan saat pembukaan pelatihan. Foto/Masyudi LensaMadura.Com

    Sumenep, LensaMadura.Com-Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Zona V gelar ajhar areng bhareng di Kantor MWC NU Gapura Rabu, 7 April 2021.
    Puluhan peserta itu terdiri dari PD dan PLD Kecamatan Gapura, Batuputih, Batang-Batang, Dungkek, Sumenep.
    Koordinator Kabupaten Sumenep (Korkab) Tim Pendamping Profesional (TPP) Mohammad Ilyas membuka kegiatan tersebut.
    Dalam pengarahannya, mantan komisioner KPU Sumenep ini mengurai tujuan kegiatan.
    Yaitu, sambung Ilyas untuk peningkatan kapasitas pendamping. Kemudian sarana informasi. Misal tentang regulasi terbaru dan perkembangan desa.

    “Pendamping harus mampu mendorong peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa. TPP harus jadi inspirasi bagi kemajuan desa,” ujarnya.
    Kegiatan mengangkat tema “siap mengawal SDGs Desa” ini menghadirkan beberapa nara sumber.
    Antara lain Korkab TPP Mohammad Ilyas. Kemudian tim pendamping ahli Kabupaten. Yaitu Surya Fajar Rasyid, Patwari, Hidayatur Rachman,  terakhir Musbichatul Chair. (yud/rep)

  • Pemuda Sumenep Gelar Diskusi Soal Pendidikan

    Sumenep, Lensamadura.com – Pemuda Peduli Sumenep (FPS) gelar diskusi bertempat di warkop Cuan Jl. Adhirasa, Kothe, Kolor, Kota Sumenep. Diskusi itu dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. (Rabu, 07/04/2021).
    Diskusi dengan tema “Sosialisasi sebagai Solusi dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan di kabupaten sumenep “ itu lahir dari sebuah kegelisahan pemuda dan mahasiswa. Bagi mereka, di berbagai desa yang ada di beberapa kecamatan masih minim akan pendidikan.
    “Dari hasil investigasi ke masyarakat masih banyak pemuda yang minim akan pendidikan. Dan hal ini seharusnya menjadi PR besar bagi teman-teman mahasiswa untuk mencari penyebab dan solusi,” kata Sudirman mengawali diskusi.
    Di sisi lain, minimnya pendidikan di kabupaten Sumenep karena  beberapa faktor. Salah satunya dari sisi perekonomian sehingga mengurangi keinginan pemuda untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga bisa berakibat pada pernikahan usia dini.
    “Pemuda seperti itu lebih condong untuk bekerja saja, yang terakhir juga minim sosialisasi terhadap desa-desa yang ada di beberapa kecamatan, yang dilakukan oleh piahak-pihak terkait seperti, Dinas Pendidikan (Disdik), dan pemuda-pemuda yang lebih berpengalaman dan berpendidikan,” tambah Rafi salah satu mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut.
    Sementara itu, Syaiful juga memberikan pandangan terkait isu pendidikan yang diangkat. Menurutnya, untuk mencarikan solusi dari beberapa faktor minimnya pendidikan di kabupaten Sumenep bisa melalui beasiswa di beberapa kampus.
    “Bisa kita tawarkan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu atau bekerja sama dengan Disdik dan Pemkab sumenep,” jelas Syaiful.
    Mereka berharap agar Pemkab Sumenep juga memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dan pemuda sumenep khususnya kepulauan dalam upaya meningkatkan pendidikan di kabupaten sumenep. (dir)

  • Kemenhub Gelar FGD Pembinaan Penyelam, Legalisasi Sertifikat Penyelam Bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air

    JAKARTA (07/4) – Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penyelaman merupakan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air, untuk itu pelaksanaan kegiatan penyelaman yang aman dan selamat perlu didukung oleh suatu pembinaan yang salah satunya yaitu melalui legalisasi sertifikat penyelam bidang Salvage dan Pekerjaan Bawah Air dari instansi teknis Pembina dalam hal ini Direktorat Jenderal perhubungan Laut Cq Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
    Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad membuka acara FGD ini di hotel Grand Orchardz Rajawali Kemayoran dari tanggal 6 s.d 9 April 2021. 
    “Penyelenggaraan legitimasi kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-14 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air yang mengatur tentang persyaratan Sarana prasarana penyelenggara diklat, kualifikasi instruktur persyaratan peserta, kurikulum silabi, dan klasifikasi penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air yang harus dipenuhi  oleh lembaga diklat penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air, calon peserta diklat dan instruktur Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air,” ujar Ahmad.
    Dalam sambutannya, disebutkan bahwa Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah melaksanakan beberapa Diklat Penyelaman Bidang Salvage dan pekerjaan bawah air untuk peningkatan kemampuan personil pada Unit Pelaksana Teknis  di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unsur pelaksana pengawasan kegiatan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, untuk itu apabila diperlukan personil tersebut dapat diberdayakan untuk mendukung dalam hal penyelenggaraan Diklat Penyelam Salvage dan pekerjaan bawah air dilakukan oleh BPSDM dan/atau Badan Usaha atau Lembaga Pelatihan  yang telah memiliki  izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 
    FGD ini merupakan upaya Ditjen Hubla dalam melakukan pembinaan terhadap penyelam bidang salvage dan pekerjaan bawah air  melalui legalisasi sertifikat penyelam untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air, sehingga diharapkan dari kegiatan ini diperoleh saran masukan yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air yang aman dan selamat sesuai standar operasi prosedur keselamatan kerja penyelaman bidang salvage dan pekerjaan bawah air karena kegiatan penyelaman memiliki konsekuensi resiko yang sangat tinggi.
    Dalam acara FGD ini turut hadir dan ikut membuka acara ini Mayjen TNI Mar (PURN) Buyung Lalana sebagai Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Dirjen Binapenta, SKK Migas, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL), DPP ISUCA, serta DPD (APSPBAI).
    “Hasil dari FGD ini juga diharapkan diperoleh formula  untuk melakukan legalisasi terhadap lembaga diklat penyelam yang akan menghasilkan penyelam-penyelam untuk dapat menjadi penyelam kerja komersial bidang salvage dan pekerjaan bawah air dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/14/DJPL-14 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyelam Salvage dan Pekerjaan Bawah Air,” tutup Ahmad.

  • Kemenhub Gelar Pelatihan Boarding Officer Personil KPLP

    SURABAYA (7/4) – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di Tanah Air.
    Peningkatan keterampilan salah satunya dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan Boarding Officer yang kali ini digelar selama 5 (lima) hari di Surabaya. Acara ini mengusung tema “Tingkatkan Keterampilan dan Kemampuan Personel Boarding Officer melalui Mitigasi risiko dalam rangka Keamanan, Keselamatan Pelayaran menuju poros Maritim Dunia”. 
    Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan performa kemampuan pertahanan diri walaupun dalam suasana yang tidak biasa terkait covid 19.
    “Dengan adanya pandemi ini. tidak berarti membuat kita menjadi lemah dalam membekali diri untuk tujuan mulia yaitu melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum di laut, personil KPLP harus cekatan, professional serta menguasai aturan – aturan yang berlaku datam dunia maritim,” kata Ahmad, di Surabaya, Rabu (7/4).

    Selain itu, Ahmad menyatakan personil juga harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dapat membantu dalam menjalankan tugas operasi di perairan dalam menghadapi ancaman, salah satunya keterampilan tentang Boarding Officer.
    “Boarding Officer merupakan bentuk keterampilan yang diperlukan bagi awak kapal negara yang mempelajari teknik-teknik untuk menghindari dan melumpuhkan lawan bilamana menghadapi bahaya pada saat molakukan oparasi di perairan dalam kondisi apapun atau siluasi darurat,” jelasnya.
    Oleh karenanya, Ahmad menegaskan Pemerintah melalui Direktorat Jonderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan Boarding Officer yang bertujuan membentuk SDM KPLP yang selalu siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi, kondisi serta ancaman yang kerap terjadi baik di laut, pantai maupun di pelabuhan. 
    “Pemerintah memiliki komitmen untuk menjamin pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran yang mutlak ditegakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sehingga para pengguna jasa transportasi laut merasa nyaman dan aman dalam melakukan kegiatannya,” ujarnya.
    Dengan adanya pelatihan ini Ahmad berharap para Instruktur yang terlatih dapat memberikan pelatihan dan tehnik yang terbaik bagi para peserta.
    “Dengan adanya pelatihan Boarding Officer ini, diharapkan para peserta dapat menjadi personil KPLP yang selalu siap siaga, berjiwa korsa, terampil, berani bertindak dan bertanggung jawab. Kedepan saya juga berharap setelah mengikuti pelatihan Boarding Officer ini, para personil KPLP dan awak Kapal Negara Patroli harus bisa lebih baik lagi dalam mengemban tugasnya pada unit kerja masing – masing,” tutupnya. (hubla)

  • Anggaran Program Padat Karya Ditambah, Ketua DPD RI Berharap Banyak Tenaga Kerja Diserap

    JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi penambahan anggaran program padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). 
    LaNyalla berharap keputusan ini bisa berdampak dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap.
    “Keputusan Ditjen SDA Kempupera menambah anggaran program padat karya sendiri dimaksudkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” katanya, Sabtu (3/4/2021). 
    Anggaran awal program padat karya Ditjen SDA sendiri sebesar Rp 3,35 triliun. Jumlah ini ditambah Rp 3,8 triliun sehingga total menjadi Rp 7,15 triliun.
    Senator asal Jawa Timur ini menilai penambahan anggaran itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.
    “Oleh sebab itu, kita berharap penambahan anggaran ini bisa berdampak positif, khususnya pada penyerapan tenaga kerja agar menjadi maksimal dan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi,” katanya. 
    Pria yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah teknis pelaksanaannya diperhatikan. 
    “Semua pihak harus berkomitmen dan menjalankan program ini dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan,” katanya.(*)

  • Wakil Ketua KPK RI; Nurul Ghufron: Kepala Daerah Bapak Segenap Rakyat

    Oleh: Nurul Ghufron*
    Menjadi Bapak adalah pilihan Tuhan, tapi menjadi Kepala Daerah (bapaknya seluruh rakyat di daerah) adalah pilihan Anda sendiri. Pak Gubenur, Bupati & Walikota, anda yg berkampanye meminta anda dipilih untuk jadi Kepala daerah.
    Setiap ayah akan selalu melindungi, menjaga, memenuhi segala kebutuhan anak anaknya secara adil.
    Menjadi ayah adalah kehendak ilahi, atas kehendak ilahi kita pun berjuang bekerja memenuhi kebutuhan segenap anggota keluarga. Bertanggungjawab atas segala ancaman dan resiko.
    Menjadi kepala daerah (Gubenur, bupati/walikota) adalah menjadi Bapaknya rakyat se daerahnya masing masing. Maka anak-anak Pak Gubenur, Bupati dan walikota kini bukan saja anak-anak dirumah. Tapi semua anak-anak dan segenap rakyat di daerahnya. Adalah anak anak gubenur, bupati dan walikota yang kebutuhannya hatus dipenuhi, dilayani secara adil, yang ancamannya menjadi tanggungjawabnya.
    Tidak pernah ada dalam logika manusiawi seorang bapak akan memeras anak-anaknya, tidak ada ayah akan meminta suap atas layanan sang ayah dari anak-anaknya. Tidak ada dalam naluri kala ayah akan ambil untung dari anak anak nya; memanfaatkan apalagi mengekspolaitasi anak-anaknya.
    Karena itu jika ada bapak kepala daerah yang meminta suap bahkan memeras atas layanannya, memanfaatkan atas perijinan, rekrutmen SDM, pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan dirinya saja, itulah KORUPSI.
    KPK hadir dari awal sejak anda semua masih berkampanye mempromosikan diri untuk dipilih sebagai bapak daerah. Dan kini KPK kembali hadir setelah anda dinyatakan menang dan dilantik sebagai Bapaknya seluruh rakyat daerah; hadir sebagai sahabat agar anda tidak salah arah, supaya kembali pada tujuan anda saat kampanye. Yaknk untuk memajukan, memenuhi dan melindungi segenap warga daerah dan anak-anak anda kini.
    Kalimantan Timur, 31 Maret 2021
    *Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan.

  • LaNyalla Yakin Anindya Mampu Bawa Kadin ke Posisi yang Lebih Baik

    JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian besar terhadap perkembangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), khususnya Kadin daerah. LaNyalla, pun memberikan dukungan kepada Calon Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, untuk memajukan Kadin daerah.
    LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua DPD RI, yakin Anindya bisa memaksimalkan peran Kadin Indonesia dan Kadin di daerah.
    “Dalam kondisi saat ini, Kadin harus mengambil peran dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi, khususnya daerah. Oleh sebab itu, Kadin daerah harus naik kelas, harus lebih dioptimalkan lagi,” katanya, Rabu (31/3/2021).
    Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, dibutuhkan sosok yang benar-benar concern dan berkualitas untuk memajukan Kadin.
    “Kadin sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Tapi jelas kita membutuhkan lebih agar peran Kadin lebih maksimal, utamanya agar Kadin daerah punya peran yang strategis,” katanya.
    LaNyalla pun menilai Anindya Bakrie yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Kadin bidang organisasi mempunyai kapasitas untuk itu.
    “Dengan latar belakangnya, Anindya jelas menjadi sosok yang tepat itu mengisi pos Ketua Umum Kadin Indonesia. Beliau sudah memiliki pengalaman di Kadin, apalagi ia mengisi jabatan Wakil Ketua Bidang Organisasi, yang menyusun program di Kadin Indonesia. Sosoknya juga profesional dan santun,” katanya.
    Tidak itu saja, Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini juga menilai Kadin Indonesia membutuhkan pemimpin berjiwa muda.
    “Kadin harus dipimpin anak muda yang enerjik, yang dinamis, serta memiliki pemikiran dan inovasi untuk memajukan Kadin. Dan Anindya adalah sosok yang tepat,” ujarnya.
    LaNyalla pun menilai Anindya sudah membuktikannya. Hal ini terlihat dari pertemuan Anindya bersama pengurus Kadin daerah dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 
    Anindya mendampingi  sejumlah pengurus Kadin Daerah (Kadin), yaitu Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Bangka Belitung), Jawa Barat, Papua Barat, Gorontalo, dan Bali. 
    Anindya Novyan Bakrie lahir di Jakarta, 10 November 1974. Ia dikenal sebagai pengusaha Indonesia di bidang Teknologi, Media, dan Telekomunikasi dan seorang filantropis.
    Saat ini, Anindya menjabat sebagai Direktur Bakrie Group, serta mengendalikan sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan. Anindya juga dikenal sebagai  pendiri sekaligus CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group yang memiliki stasiun televisi dengan lini Berita dan Olah Raga, yakni tvOne, lini hiburan yakni ANTV, dan portal berita VIVA.co.id.
    Ia juga merupakan pendiri Bakrie Center Foundation yang menjadi wadah kegiatan filantrofi Anindya.
    Saat ini, Anindya tercatat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Kadin, serta Direktur APEC Business Advisory Council.(***)

  • Tantangan Semakin Berat, PPNS Bidang Pelayaran Harus Lebih Profesional

    Jakarta, (31/3) – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran  harus lebih  profesional. Hal ini mengingat  ke depan tantangan yang dihadapi  oleh PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam  penegakan hukum di bidang pelayaran semakin berat. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo saat membuka Seminar Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 bertempat di Hotel Ibis Style Jakarta, hari ini, Rabu (31/3).
    Menurutnya, berbagai modus operandi dan aneka ragam upaya pelanggaran hukum di bidang pelayaran yang masih terjadi,  perlu diantisipasi agar tetap  terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi laut. 
    “Terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran harus didukung pula adanya PPNS  yang profesional dan berkeadilan di dalam menegakkan hukum bidang pelayaran,  sehingga mampu  menjawab setiap permasalahan yang terjadi   secara tegas, adil  dan memberikan kepastian hukum’, ujar Agus Purnomo.
    Lebih jauh, Dirjen Hubla mengatakan pembentukan PPNS Bidang Pelayaran merupakan  amanat dari  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana masalah keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk dalam hal penegakkan hukum di bidang pelayaran. 
    “Dalam pasal 282 UU Pelayaran  disebutkan, yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran antara lain PPNS Ditjen Hubla, Penyidik POLRI, dan Perwira TNI AL” ujar Agus.
    Terkait dengan hal ini, lanjut Dirjen maka guna menghadapi tantangan-tantangan di bidang pelayaran yang semakin komplek,  diperlukan sinergi dan kerjasama dengan semua pihak terkait.
    “Sinergi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan PPNS  Ditjen Perhubungan Laut bersama-sama dengan instansi terkait , khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pelayaran’ kata Agus. 
    Sementara Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad dalam paparannya mengatakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam  penegak hukum di bidang pelayaran, telah terjalin sejak lama  antara PPNS Ditjen Perhubungan Laut  dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
    “Demikian juga halnya kerjasama dengan BAIS-TNI dalam pemberian pelatihan intelijen dasar sebagai perkuatan keahlian dalam penegakan hukum dan deteksi dini pelanggaran di bidang pelayaran” ujar Ahmad.
    Untuk itu, Direktur KPLP, Ahmad berharap melalui Seminar ini akan meningkatkan sinergi, kerjasama dan jaringan komunikasi antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Kepolisian RI, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM dapat terus terjalin serta bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam hal penegajan hukum di bidang pelayaran di masa-masa mendatang.
    Menurut Ahmad, dalam penegakan hukum di bidang pelayaran saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di dukung oleh armada Kapal Patroli sebanyak 387 unit kapal, PPNS sebanyak 402 orang, 150 orang intelejen di bawah pembinaan BAIS-TNI yang tersebar pada 5 (lima)  Pangkalan PLP di seluruh Indonesia, masing-masing Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Bitung dan Pangkalan PLP Tual.
    Direktur G BAIS-TNI, Laksmana TNI Wahyu Mujiono menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sebagian besar berupa lautan. Oleh karena itu, keamanan pelayaran memerlukan pengawasan dan pengamanan yang optimal termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya.
    “Pengamanan harus optimal agar tidak mudah dirongrong oleh pihak-pihak yang mengganggu dan atau mengancam kesatuan NKRI,” tutupnya.
    Sebagai informasi dalam Seminar Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2021 mengambil tema “Mewujudkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang Profesional dan Berintegritas dalam rangka Penegakan Hukum di Perairan Indonesia”. 
    Adapun dalam Seminar kali ini menghadirkan Nara Sumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yakni Direktur Kesatuan Pejagaan Laut dan Pantai, Ahmad, Karo Penmas Divisi Humas Polri, yang diwakili Brigjen Pol, Drs Rusdi Hartono, Direktur G, BAIS TNI, Laksma TNI Wahyu Mujiono, Direktur Pidana, Kemenhumkam, Mohamad Yunus Affan, dan Karo Korwa PPNS, Bareskim POLRI, yang diwakili AKBP M. Sandy Hermawan.
    Melalui Seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana ataupun media koordinasi, baik dalam hal sharing of knowledge, pemanfaatan sumber daya manusia maupun pertukaran informasi, serta meningkatkan hubungan baik antar lembaga yang sudah lama terbina. (hubla)

  • Ketua DPD RI Berharap Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur untuk Lumbung Pangan

    JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi, sekaligus menghindari terjadinya krisis pangan, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah bisa memanfaatkan lahan tidur. 
    Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, pemerintah bisa menjadikan lahan tidur sebagai lumbung pangan. 
    “Indonesia masih memiliki 33,4 juta hektare lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Lahan tersebut terdiri dari lahan pasang surut 20,1 juta hektare, dan 13,3 juta hektare lahan rawa lebak,” tuturnya, Senin (29/3/2021).
    LaNyalla menambahkan, dari jumlah itu terdapat 9,3 juta hektare dari lahan tidur yang diperkirakan sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pertanian.
    “9,3 juta hektare tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Namun yang paling besar berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Dan lahan ini bisa dimanfaatkan pemerintah,” katanya.
    Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menambahkan, hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah yang mengantisipasi krisis pangan dengan membuat lumbung pangan atau food station. 
    “Data lahan tidur ini dapat digunakan untuk lahan pertanian, dan tentunya dapat dimanfaatkan untuk food station,” jelasnya. 
    LaNyalla pun berharap pemerintah daerah mendukung hal itu. Sebab, pemerintah daerah diyakini memiliki data mengenai lahan tidur yang luas, yang dapat dimanfaatkan sebagai lumbung pangan nasional. 
    “Selain pemerintah daerah, sebagian BUMN juga memiliki lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Sebagai sebuah badan usaha, BUMN dapat membuat langkah-langkah pemanfaatan lahan tidur untuk pertahanan pangan nasional,” terangnya. 
    Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu pun menilai BUMN bisa membuka food station pun tentu tak ada salahnya.
    “Tidak ada salahnya BUMN membuka food station. Karena pertanian merupakan sektor yang cukup kuat jika dikembangkan. Sebagai negara agraris kita justru harus memperkuat pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diolah,” tukasnya. (dpdri)

  • KKP Serahkan Cold Storage 50 Ton Untuk Dukung UMKM Pemindangan Pasuruan

    JAKARTA (29/3) – Terletak di pesisir utara Jawa, Kabupaten Pasuruan termasuk sebagai salah satu daerah tumpuan pemindangan ikan di Provinsi Jawa Timur. Bahkan, produksi dan pemasaran ikan pindang Pasuruan meningkat di masa pandemi Covid-19. 
    Saat ini, terdapat 15 pemindang skala besar dengan rata–rata produksi sekitar 3–7 ton/hari atau total 45–105 ton/hari. Selain itu, di Pasuruan juga terdapat 115 pemindang skala rumah tangga yang memproduksi 100-1.100 kg/hari atau rata-rata produksi sebesar 125 kg/hari per orang. 
    “Total produksi pindang di Kabupaten Pasuruan bisa mencapai 14.375 kg atau 14,375 ton/hari. Ini angka yang luar biasa,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Artati Widiarti, Senin (29/3/2021). 
    Adapun bahan baku ikan untuk usaha pemindangan tersebut berasal dari Pasuruan, Sidoarjo, Jember, Malang dan Trenggalek. Artati mengurai, jenis ikan yang digunakan untuk pemindangan diantaranya ikan layang, kembung, tembang, selar, dan tongkol. 
    Selama ini, para pemindang menyimpan bahan baku di cold storage atau gudang beku milik swasta yang terletak di Surabaya dengan biaya sewa Rp2.500–5.000/kg. Akibatnya, para pelaku usaha sering mengalami kerugian, baik dari  kerusakan produk karena tidak segera terjual atau pada saat cuaca buruk, pasokan bahan baku berkurang dan minim cadangan bahan baku. 
    “Ini tentu tak efektif dan berpengaruh pada biaya produksi akibat tingginya biaya sewa cold storage dan transportasi,” urainya. 
    Karenanya, Ditjen PDSPKP KKP menyalurkan bantuan gudang beku berkapasitas 50 ton untuk Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Bahari Indah di Pasuruan. Artati berharap, bantuan ini bisa meringankan biaya produksi karena bahan baku disimpan pada gudang beku milik kelompok dan dekat dengan sentra pemindangan. 
    Selain itu, kesegaran mutu ikan bisa terjaga dan produksi bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar. 
    “Kita tentu ingin konsistensi dan keberlanjutan usaha mereka terjaga,” sambungnya. 
    Sementara Ketua Poklahsar Bahari Indah, Ridwan menegaskan bantuan gudang beku dari KKP sangat bermanfaat. Bahkan, dia menyebut pelaku usaha perikanan mulai dari para nelayan, kelompok pemasar, pengolah ikan, pemilik moda transportasi dan konsumen lainnya yang terlibat dalam rantai bisnis ini merasakan langsung manfaat bantuan tersebut. 
    “Karena kelancaran bisnis pengolahan makin terjamin setelah mendapatkan bantuan gudang beku,” kata Ridwan. 
    Ridwan menambahkan, Poklahsar Bahari Indah merupakan kelompok UMKM usaha pemindangan ikan yang beranggotakan 24 orang dan berlokasi di Desa Mlaten, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Bantuan gudang beku digunakan untuk menyimpan ikan sebagai bahan baku pemindangan, baik untuk kebutuhan anggota kelompok maupun pemindang lainnya yang ada di Kecamatan Nguling. 
    “Kami sangat terbantu sekali, dari sisi efisiensi dan menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus menyerap hasil tangkapan nelayan saat ikan melimpah,” ujar Ridwan. 
    Hal ini diamini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Alfi Khasanah, yang menyebutkan bahwa koordinasi dan sinergi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan KKP telah  membuahkan hasil bagi masyarakat. “Khususnya bagi sentra pemindangan di Poklahsar Bahari Indah dengan adanya bantuan cold storage kapasitas 50 ton,” ujar Alfi. 
    Selain sentra pemindangan di Kecamatan Nguling, Alfi menambahkan bahwa Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra pengolahan ikan lainnya, yaitu pengasinan ikan di Kecamatan Lekok dan pengasapan ikan di Kecamatan Beji. 
    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa bantuan cold storage portable merupakan bagian dari stimulus penanggulangan dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang diberikan untuk menghindari penurunan kualitas/mutu dan harga ikan yang drastis di tingkat nelayan atau pembudidaya. Selain itu, bertujuan untuk menjamin tersedianya pasokan bahan baku bagi UMKM pengolahan ikan sekaligus konsumsi ikan masyarakat. (kkp)

  • Dukung Penundaan Impor, Ketua DPD Berharap Bulog Serap Beras Petani

    SURABAYA – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengimpor beras sampai Juni 2021, disambut baik Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap keputusan tersebut ditindak lanjuti kementerian dan lembaga terkait agar beras hasil panen petani bisa diserap terlebih dahulu.
    Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, lanjutnya, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah sudah tidak lagi melakukan impor beras.
    LaNyalla berharap keputusan ini mengakhiri polemik seputar impor beras.
    “Saya berharap tidak ada lagi polemik mengenai impor beras. Karena, polemik hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Apalagi Presiden memutuskan untuk tidak melakukan impor,” katanya, Minggu (28/3/2021).
    Senator asal Jawa Timur itu berharap Bulog segera bergerak untuk menyerap dan mendistribusikan beras hasil panen petani.
    “Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Bulog harus menyerap hasil panen ini dan mendistribusikan ke daerah yang bukan penghasil padi. Sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
    Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran kepada Bulog agar rencana tersebut berlangsung lancar.
    Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu yakin masalah beras bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik.
    “Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah supply chain management,” katanya.(*)

  • KKP Resmikan Suak Gual Menjadi Percontohan Kampung Nelayan Maju

    BELITUNG  – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, menjadi percontohan kampung nelayan maju. Program ini menjadi salah satu prioritas KKP tahun 2021 di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
    Menteri Trenggono menandatangi prasasti kampung nelayan maju di Desa Suak Gual yang penuh warna. Penandatanganan ini dilakukannya bersama Bupati Belitung Sahani Saleh dan jajaran Eselon I lingkup KKP, Jumat  26 Maret 2021.
    Warna-warni Desa Suak Gual menjadi daya tarik tersendiri sebagai permukiman nelayan. Selain bersih dan tertata rapi, desa ini juga memiliki fasilitas yang baik sehingga dapat menarik wisatawan dari luar Belitung.
    Pengembangan kampung nelayan maju ini merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP. Upaya ini dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.
    “(Program ini) ini bagus dan terus dilanjutkan untuk kehidupan dan kesejahteraan nelayan yang lebih baik,” ujar Menteri Trenggono saat mendengar penjelasan dari Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini di lokasi.

    Sepanjang tahun ini akan ada 25 lokasi kampung nelayan yang akan dikembangkan dan dimulai dari Belitung sebagai percontohan. Tujuan program ini untuk mengubah wajah kampung nelayan di Indonesia menjadi semakin baik dan tertata. Kampung yang bersih, sehat dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta perekonomian masyarakat pesisir.
    Program penataan kampung nelayan maju di Belitung dilaksanakan secara padat karya. Realisasi bantuan untuk pembangunan ini mencapai Rp615 juta untuk penyediaan bahan atau material dan upah pekerja padat karya.
    “Desa Suak Gual ini dijadikan percontohan karena ibu-ibu-nya kreatif sementara para bapaknya giat melaut,” ungkap Dirjen PT Muhammad Zaini.
    Bersama rombongan, Menteri Trenggono juga menyempatkan untuk berkeliling Desa Suak Gual. Di waktu yang sama, dilaksanakan pula gerai perlindungan nelayan, gerai permodalan nelayan, serta penyerahan bantuan untuk nelayan secara simbolis. (red/kkp)