Audiensi ALARM Usut Temuan Kejanggalan 5 Program Disdik Sumenep

ALARM saat audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. (lensamadura.com/cuk)

SUMENEP, lensamadura.com – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep. Kedatangan ALARM tersebut dalam rangka menyoal temuan kejanggalan di sejumlah program Disdik setempat, Senin (16/1).

Temuan kejanggalan tersebut terdapat dalam 5 program Disdik Sumenep. Yakni pengadaan seragam gratis, honor GTT/PTT Eks K1 K2, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPDGS), Belanja Modal Alat Peraga dan Pengadaan APE, dan Bantuan Dana Hibah Bansos.

Menurut koordinator audiensi, Syaiful Bahri, 4 program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep dengan total anggaran Rp 25,7 miliar tahun Anggaran 2022 dan 1 program dari BK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 6 miliar.

Syaiful menilai, hingga kini penyaluran dan distribusi program tersebut tidak jelas. “Salah satunya pengadaan seragam yang telah melewati target, dan seharusnya sudah terdistribusi kepada lembaga atau pun peserta didik SD mau pun MI,” kata Syaiful Bahri ketika audiensi, Senin (16/1).

Baca Juga :  BPRS Bhakti Sumekar Berikan Diskon Takjil Ramadhan untuk Nasabah

Belum lagi, sambung dia, persoalan honor guru GTT dan PTT Eks K1 dan K2 sebanyak 529 orang. Dimana sebagian mengaku tidak menerima honor tersebut selama empat bulan dikarenakan terdapat masalah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Bahkan dari hasil data yang dikantongi ALARM, 117 lembaga SMPN dan SMPI yang ada di kabupaten Sumenep selama ini tidak menerima penyaluran honor GTT atau pun PTT.

“GTT Eks K2 itu Rp 1 juta perbulan yang disalurkan selama satu tahun. Sementara PTT Eks K1 sebesar Rp 150 ribu perbulan selama satu tahun,” tambah Syaiful.

Syaiful Bahri pun menanyakan bukti jika memang Disdik Sumenep benar-benar telah mencairkan 4 bantuan tersebut, dan juga bukti program Hibah Bansos belum dicairkan karena kesalahan input data.

Baca Juga :  Ketua Umum Saudagar Madura Desak Pemerintah Beri Proteksi Kondisi Ekonomi Kerakyatan Yang Terancam Ritel Raksasa

Dia meminta agar Disdik Sumenep lebih terbuka memberikan data penerima, baik lembaga atau pun guru penerima 5 bantuan tersebut.

“Hal ini yang kemudian menjadi bahan investigasi atau pun pembuktian bahwa Disdik betul-betul menyampaikan amanah negara,” harapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Kadisdik Sumenep Agus Dwi Saputra menyampaikan bahwa program GTT/PTT Eks K1 dan K2 jumlah penerima sebelumnya sebanyak 907 orang, akan tetapi karena ada yang sudah masuk PPPK akhirnya total akhir penerima sebanyak 529 orang.

“Semuanya sudah dicairkan lunas ke rekening masing-masing guru, Mas,”. kata Agus Dwi Saputra.

Menurut Agus, data 117 lembaga yang dipegang ALARM Itu salah. Karena anggaran Rp 13 miliar untuk GTT/PTT hanya dicairkan sebesar Rp 7 miliar kepada 529 penerima K2 dan K1. Sisanya belum dianfra di kas daerah.

Baca Juga :  FPPJ Gelar Urun Rembug II, Menakar Tantangan Dan Agenda PJ Gubernur DKI Jakarta

“Dana itu semuanya ada di kas daerah, Mas. Baru ketika data penerima telah siap kita anfra sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Terkait program seragam gratis, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak lembaga penerima di bawah naungan Disdik dan juga ke Kemenag untuk proses distribusinya. Sebab barang tersebut sudah diserahkan dari pemenang tender ke dinas pada tanggal 30 Desember 2022 yang lalu.

Untuk data by name by adress 5 kasus yang disampaikan ALARM, Disdik Sumenep siap memberikan sample untuk 5 Kecamatan. Namun untuk meminta keseluruhan data, pihaknya tidak berkenan memberikan.

“Mohon maaf, Mas. Karena kami takut ketika semua data penerima diberikan lalu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Untuk diketahui, audiensi dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang SD serta GTK sekaligus perwakilan Staf Dinas Pendidikan. (cuk/red)

Dapatkan Berita Terupdate dari Lensa Madura di: