oleh: Isna Asaroh, Ketua Kopri PMII Jember
LENSAMADURA.COM- Pada tanggal 27 November 2024 mendatang, kita akan dihadapkan dengan pesta demokrasi lima tahunan dalam rangka memilih kepala daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan hal penting dalam kelangsungan negara demokrasi demi mewujudkan sebuah kepemimpinan yang didasarkan pada “oleh, untuk, dan dari rakyat” sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, pemilihan kepala daerah, utamanya gubernur, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pemilihan Gubernur (Pilgub) menjadi bagian dari wujud nyata manifestasi kedaulatan rakyat. Hal itu didasarkan pada adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Selain itu, dengan melibatkan rakyat dalam proses pemilihan, legitimasi pemimpin yang terpilih menjadi lebih kuat karena didukung oleh suara langsung dari rakyat. Pun dengan adanya proses pemilihan gubernur yang demokratis dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Partisipasi tersebut dirasa penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
Tidak hanya itu, Pilgub secara langsung oleh rakyat juga dapat mengurangi praktik korupsi dan politik uang. Dengan menetapkan proses yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat tercipta adanya lingkungan politik yang bersih dan adil, di mana calon pemimpin yang dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka, bukan berdasarkan kekuatan finansial. Di lain sisi, Pilgub juga dapat memperkuat demokrasi lokal dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Ini mengarah pada pengembangan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara regional. Selanjutnya, Pilgub secara langsung juga memungkinkan adanya respons yang lebih cepat terhadap aspirasi rakyat. Dalam hal ini, pemimpin yang terpilih memiliki tanggungjawab langsung kepada konstituen mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks Pilgub Jawa Timur 2024 ada satu hal menarik dalam penyelenggaraannya, dimana melibatkan tiga pasangan calon perempuan, yang dikenal sebagai “Tiga Srikandi Jatim”. Kehadiran tiga calon perempuan (Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah) dalam Pilgub Jawa Timur 2024 membawa dinamika baru dalam proses demokrasi. Pilgub yang melibatkan tiga calon perempuan ini menciptakan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu gender dan keterwakilan perempuan dalam politik. Apalagi kemampuan ketiganya dalam adu ide, gagasan, dan program telah menunjukkan sebuah pandangan nyata bahwa kepemimpinan itu didasarkan atas kemampuan dan pengetahuan individu, bukan lagi pada gendernya.
Kehadiran tiga calon perempuan dalam Pilgub Jawa Timur 2024 telah menarik perhatian dan memicu respons beragam dari masyarakat. Masyarakat Jatim menunjukkan penerimaan yang positif terhadap fenomena tiga calon perempuan ini. Bahkan, banyak yang menganggapnya sebagai langkah maju menyoal kesetaraan gender di bidang politik. Pakar politik seperti Surokim Abdussalam menilai bahwa kepemimpinan perempuan di Jatim sudah tidak lagi menjadi masalah, dan masyarakat kini lebih mampu membedakan antara kepemimpinan agama dan politik. Lebih lanjut, kehadiran calon perempuan juga dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif di masa depan. Ini merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender dalam politik, meskipun tantangan tetap ada dalam hal stigma kultural dan sumber daya finansial. Dengan kehadiran tiga tokoh perempuan yang kompeten bertarung dalam Pilgub, mereka dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terlibat dalam politik. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dan berkontribusi secara signifikan dalam pemerintahan.
Terlepas dari identitas gender dari calon pemimpin daerah Jawa Timur ke depan, khususnya dalam lingkup Pilgub Jatim 2024, menjadi penting bagi seluruh rakyat Jatim mengenal dan mempelajari calon pemimpinnya baik secara pengalaman, pengetahuan, ataupun program yang dicanangkan. Hal itu berdasarkan tantangan atau problematika yang harus dihadapi dan diatasi untuk Jatim lebih baik kedepannya. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya; angka korupsi di Jawa Timur yang cukup tinggi, bahkan Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia menurut data ICW tahun 2023. Sehingga ke depan Jatim memerlukan seorang pemimpin yang tegas dan serius untuk membangun birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Selanjutnya, Jatim juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selama ini, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengurus berbagai dokumen seperti KTP, BPJS, dan perizinan. Maka sudah sepatutnya pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat ke depannya. Tidak hanya itu, infrastruktur digital di Jatim juga belum merata, terutama di daerah terpencil, sehingga hal tersebut menghambat upaya digitalisasi dalam pelayanan publik. Sehingga ke depan, Jatim membutuhkan pemerintah yang dapat memperluas jangkauan internet dan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat demi terwujudnya digitalisasi yang massif.
Tantangan lain yang juga krusial di Jawa Timur ialah pembangunan ekonomi dan kemiskinan. Jawa Timur termasuk wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia per-Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statisti (BPS), di Jawa Timur terdapat 3,98 juta penduduk miskin atau 9,79 persen. Meskipun angka tersebut mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023, kemudian pada Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen. Tetap saja persoalan kemiskinan menjadi PR (tugas) besar bagi pemerintahan baru untuk menurunkan angka kemiskinan secara lebih signifikan lagi. Selan itu, parahnya angka pengangguran di Jawa Timur masih di atas satu juta orang, dengan lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbesarnya. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi segar dan nyata untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat utamanya lulusan SMA/ SMK serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi kepada anak muda.
Dari tantangan-tantangan yang tersebut di atas, ke depan Jawa Timur membutuhkan kepemimpinan yang efektif, inovatif, dan berintegritas untuk menghadirkan perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pasca Pilgub 2024. Oleh karenanya, pilihan rakyat Jawa Timur terhadap calon kepala daerah menjadi sangat penting dalam menentukan masa depan Jatim yang lebih baik ke depannya. Tiga calon gubernur jatim berikut dengan tiga wakilnya adalah sosok putra dan putri daerah terbaik yang diharapkan mampu membawa Jatim lebih progressif lagi. Namun, di antara yang terbaik pasti ada yang paling terbaik. Siapakah itu? Pilihan rakyatlah yang akan menjawabnya. Dalam memilih pemimpinnya, tentu harus didasarkan pada beberapa pertimbangan (tidak sembarang memilih). Mengenal pemimpin berdasarkan track record kepemimpinan, pengalaman, serta program yang ditawarkan merupakan hal penting yang sepatutnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih.
Mari secara singkat, mengenal ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jatim dalam Pilgub 2024 ini.
Pasangan nomor urut 01 ialah Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim (Luluk-Lukman. Hadir dengan tagline “Luman” yang merupakan akronim dari nama mereka, Luluk dan Lukman, atau yang dalam bahasa Jawanya berarti dermawan atau suka memberi. Makna tagline itu sebagaimana sering disebutkan menggambarkan tawaran kepemimpinan mereka yang komitmen untuk menghadirkan kepemimpinan yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Adapun program ungulan yang acap disuarakan ketika kampanye ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar, memperkuat ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan melalui percepatan infrastruktur desa, pembangunan antar wilayah dan pelestarian lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana, dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, akuntabel, bebas korupsi dalam mewujudkan pelayanan publik inovatif, serta mewujudkan masyarakat yang aman, berakhlak, inklusif, berkesetaraan gender dan harmonis. Sedang visi yang mereka acap sampaikan ialah Jawa Timur sejahtera, berdaya saing, inklusif, berwawasan lingkungan, dan mendunia.
Selanjutnya, paslon nomor urut 02 atau petahana dari pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak (Khofifah-Emil). Adapun tagline yang dibawa oleh paslon petahana ini yaitu “Jatim Maju Berprestasi” dengan program unggulannya yaitu; Nawa Bhakti Satya 2 sebagai kelanjutan dari program periode pertama pasangan ini yang berfokus pada 9 misi utama di antaranya; Jatim sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Akses, Jatim berkah amanah, Jatim Agro, Jatim Harmoni dan Jatim Lestari. Sellan itu, program unggulan lainnya diantaranya Millenial Job Center (MJC) untuk mengembangkan talenta anak muda di bidang profesi, East Java Super Corridor (EJSC) untuk menghubungkan UKM dan IKM dengan pasar, Jatim Big Data Initiative untuk membangun konektivitas di antara seluruh layanan informasi Pemprov Jatim, serta program-program lainnya. Adapun visi besar paslon ini sebagaimana tersiar dalam banyak kampanye bertujuan untuk membawa Jawa Timur menjadi lebih maju, makmur, adil, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Paslon nomor urut 03 yaitu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan tagline “Resik Resik Jatim”. Dalam bahasa Jawa, “resik” berarti bersih, selan itu kata “RESIK” merupakan akronim yang memiliki makna tersendiri: Responsif, Efektif, Smart, Integritas, serta Komitmen dan Konsistensi. Tagline ini mencerminkan visi paslon nomor urut 03 ini untuk membersihkan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. Adapun Beberapa program unggulan yang diusung oleh pasangan Risma-Gus Hans meliputi: reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur yang terhubung antarwilayah, serta pemerataan kesejahteraan sosial dan pemajuan kebudayaan lokal. Dalam setiap kampanyenya, paslon Risma-Gus Hans menekankan bahwa program-program tersebut bertujuan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan positif bagi masyarakat Jawa Timur, dengan fokus pada pemerintahan yang bersih, responsif, dan berdaya saing.
Sekali lagi bahwa ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim merupakan putra dan putri terbaik daerah yang pastinya akan membawa Jawa Timur lebih baik ke depannya dengan program pun kepemimpinannya. Maka pilihan rakyat adalah penentunya. Jangan sia-siakan suara yang Anda miliki untuk memilih pemimpin kepala daerah yang paling terbaik dari yang terbaik. (*)
