Lensa Madura

Tag: Pulau Sapeken

  • Aktivis HIMPASS Tagih Langkah Nyata Camat Definitif Sapeken Berantas Narkoba dan Atasi Kelangkaan BBM

    Aktivis HIMPASS Tagih Langkah Nyata Camat Definitif Sapeken Berantas Narkoba dan Atasi Kelangkaan BBM

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pelantikan Hamka sebagai Camat Definitif Sapeken dinilai harus menjadi titik awal pembenahan tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan.

    Sejumlah kalangan meminta perubahan status dari pelaksana tugas (Plt) menjadi camat definitif diikuti dengan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

    Hamka dilantik Bupati Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada 13 Juli 2026.

    Pelantikan tersebut mengakhiri masa jabatannya sebagai Plt Camat Sapeken dan menandai dimulainya kepemimpinan definitif di salah satu kecamatan terluar Kabupaten Sumenep.

    Aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS), Faisal Islami, mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pergantian status jabatan tidak berhenti pada seremoni administratif.

    “Kami tidak butuh seremoni pelantikan di pendopo yang mewah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan nyata di Kepulauan Sapeken,” kata Faisal.

    Menurut dia, selama Hamka menjabat sebagai Plt Camat masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang belum tertangani secara optimal. Salah satunya ialah ancaman peredaran narkotika yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

    Faisal menilai posisi geografis Sapeken sebagai wilayah kepulauan terluar dengan gugusan pulau yang luas membuat kawasan tersebut rentan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika. Berulangnya pengungkapan kasus sabu oleh aparat kepolisian, kata dia, menunjukkan ancaman tersebut perlu mendapat perhatian serius.

    Selain persoalan narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dugaan penyalahgunaan distribusi solar maupun bensin juga disebut masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi itu berdampak pada aktivitas nelayan, distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.

    Faisal menilai Hamka kini memiliki kewenangan lebih besar untuk menunjukkan kepemimpinan sebagai perpanjangan tangan Bupati Sumenep di Kecamatan Sapeken. Karena itu, ia meminta sedikitnya dua agenda prioritas segera dijalankan.

    Pertama, memperkuat sinergi Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam), Polsek Sapeken, Koramil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Menurutnya, camat harus mengambil peran koordinatif sehingga penanganan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

    Kedua, melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi hingga ke tingkat agen. Langkah itu dinilai penting agar penyaluran BBM tepat sasaran, terutama bagi nelayan, serta mencegah praktik penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi.

    “Masyarakat kini menunggu kebijakan dan langkah nyata yang mampu menjawab persoalan di wilayah kepulauan Sapeken,” jelasnya. (*)

  • Angin Kencang Robohkan Rumah Warga di Pagerungan Kecil

    Angin Kencang Robohkan Rumah Warga di Pagerungan Kecil

    SUMENEP, LensaMadura.com – Angin kencang disertai cuaca ekstrem merobohkan sebuah rumah warga di Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, Sumenep, Kamis pagi, 22 Januari 2026 sekitar pukul 06.00 WIB.

    Peristiwa tersebut terjadi saat embusan angin kencang melanda wilayah kepulauan Sapeken, mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa atap rumah warga hingga mengalami kerusakan total.

    Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, pemilik rumah dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat berusaha melindungi anaknya saat kejadian berlangsung.

    Rumah yang terdampak merupakan bangunan berbahan kayu yang berlokasi di Dusun Tanjung Pagar, Desa Pagerungan Kecil. Rumah tersebut dihuni oleh Waris (36) bersama istrinya Farida (35), satu orang putri, serta adik kandung Farida yang masih berusia anak-anak. Akibat kerusakan parah, keluarga korban terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat terdekat.

    Sejumlah warga setempat menyebutkan angin kencang datang secara tiba-tiba dan berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan kepanikan karena dikhawatirkan pohon-pohon besar lain di sekitar permukiman ikut tumbang.

    “Anginnya sangat kencang, tiba-tiba pohon roboh dan menimpa rumah. Bagian atap rusak parah,” kata seorang warga.

    Perangkat Desa Pagerungan Kecil bersama warga setempat segera melakukan gotong royong membersihkan material pohon yang menimpa rumah korban. Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya mengingat keterbatasan sarana di wilayah kepulauan.

    Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Daerah Pemilihan (Dapil) VII Kepulauan, Syamsul Bahri, meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait segera memberikan bantuan kepada warga terdampak.

    “Pemerintah daerah harus segera hadir untuk memberikan bantuan darurat dan membantu perbaikan rumah agar korban dapat kembali tinggal dengan aman,” ujar Syamsul Bahri.

    Ia juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk melakukan pendataan cepat serta menyalurkan bantuan logistik dan material bangunan.

    Selain itu, Syamsul Bahri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang rumahnya berada di sekitar pohon-pohon besar.

    “Perlu dilakukan pemangkasan pohon yang berpotensi membahayakan permukiman sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.

    Sementara itu, Pemerintah Desa Pagerungan Kecil telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kecamatan dan berharap adanya perhatian dari pemerintah kabupaten, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep, khususnya kawasan kepulauan Sapeken. (*)

  • HIMPASS Soroti Dugaan Penyimpangan PKH di Sapeken

    HIMPASS Soroti Dugaan Penyimpangan PKH di Sapeken

    SUMENEP, LensaMadura.com – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menyoroti dugaan buruknya tata kelola penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.

    Organisasi mahasiswa itu menyebut terdapat indikasi penyelewengan yang merugikan keluarga miskin, khususnya di Desa Saur Saebus.

    Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial P3A Sumenep, Rabu, 21 Januari 2026, yang kemudian dilanjutkan ke Bank Mandiri Cabang Sumenep sebagai bank penyalur bantuan.

    Ketua Umum HIMPASS, Azer Ilham, mengatakan pihaknya menemukan dugaan penahanan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu PKH oleh agen. Akibatnya, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memegang kartu bantuan dan tidak mengetahui besaran hak yang semestinya diterima.

    “Puluhan warga Desa Saur Saebus tidak menerima bantuan secara langsung karena kartu PKH mereka ditahan oleh salah satu agen Bank Mandiri. Bahkan ada pungutan liar dengan dalih biaya administrasi hingga Rp50.000 per KPM,” kata Azer dalam orasinya.

    Menurut Azer, sebagian warga juga mengaku mendapat intimidasi. Mereka diancam tidak akan kembali menerima bantuan apabila berani mengambil kartu PKH secara mandiri dari agen. Praktik tersebut dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan yang menempatkan masyarakat miskin dalam posisi rentan.

    HIMPASS menilai praktik itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mewajibkan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas pungutan liar.

    Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Rahman Riadi, mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh pendamping PKH di Kecamatan Sapeken untuk dilakukan evaluasi.

    “Kami akan memanggil dan mengevaluasi seluruh pendamping PKH di Sapeken dalam waktu dekat,” ujarnya

    Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan evaluasi dan pemberian sanksi terhadap agen penyalur berada di pihak bank. “Sanksi terhadap agen merupakan kewenangan Bank Mandiri,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sumenep menyatakan siap menindaklanjuti laporan jika disertai data dan bukti yang jelas.

    “Kami akan profesional menindaklanjuti apabila ada bukti penahanan kartu dan dugaan pungutan liar,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, HIMPASS memperlihatkan rekaman suara dan video pengakuan KPM yang mengaku kartunya ditahan. Namun, pihak Bank Mandiri menyebut hal itu sebagai kelalaian penerima, dengan alasan bank telah mengedukasi KPM agar tidak menyerahkan kartu kepada pihak lain.

    HIMPASS mendesak dinas dan Bank Mandiri untuk segera mengembalikan seluruh kartu PKH yang ditahan, menghentikan segala bentuk pungutan liar, serta memberikan sanksi tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendamping PKH dan agen bank di Kecamatan Sapeken.

    Organisasi mahasiswa itu memberi tenggat waktu 7 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, HIMPASS menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dan membawa persoalan itu ke ranah hukum. (*)

  • Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Sapeken, 32 Poket Disita

    Polisi Tangkap Pengedar Sabu di Sapeken, 32 Poket Disita

    SUMENEP, LensaMadura.com – Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sumenep menangkap seorang pengedar narkotika di wilayah kepulauan.

    Pria berinisial ARA (58) ditangkap di rumah panggungnya di Dusun Kurma, Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.00 WIB.

    Dari penggeledahan, polisi menemukan 32 poket sabu dengan berat bersih sekitar 12,42 gram.

    Selain itu, disita pula seperangkat alat hisap, catatan transaksi penjualan, uang tunai Rp 6,2 juta, serta satu telepon genggam yang diduga dipakai untuk bertransaksi.

    Kepala Polres Sumenep Ajun Komisaris Besar Rivanda melalui Kepala Seksi Humas Ajun Komisaris Polisi Widiarti mengatakan, tersangka diketahui berperan sebagai pengedar.

    “Barang bukti sabu dengan jumlah cukup besar berhasil diamankan. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Widiarti dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

    Menurut Widiarti, kasus ini menunjukkan keseriusan Polres Sumenep dalam menindak tegas peredaran narkoba hingga ke pelosok kepulauan.

    “Kami mengimbau masyarakat melaporkan jika mengetahui praktik peredaran narkoba,” pesannya.

    ARA kini ditahan di Polres Sumenep. Ia dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. (*)

  • Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    Kartu PKH Warga Sapeken Ditahan Agen Bank, DPRD Sumenep Diminta Turun Tangan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Sejumlah warga Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mengaku mengalami penahanan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) oleh salah satu agen bank penyalur.

    Laporan ini disampaikan Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sapeken (HIMPASS) usai melakukan investigasi lapangan.

    Perwakilan HIMPASS, Ahyatul Karim menyebutkan sedikitnya 100 kartu PKH milik warga masih ditahan oleh agen Bank Mandiri.

    Selain itu, ditemukan adanya praktik pungutan liar berupa potongan biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga Rp50 ribu.

    “Kami menduga kasus serupa tidak hanya terjadi di Desa Saur Saebus, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Sapeken,” kata Ahyatul Karim dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Agustus 2025.

    Sebelumnya, HIMPASS mengaku telah melakukan audiensi dengan dinas sosial dan pihak Bank Mandiri. Namun, kedua institusi tersebut dinilai saling melempar tanggung jawab tanpa memberi kejelasan.

    “Kami merasa dipermainkan dan dikecewakan,” ujarnya.

    Atas temuan tersebut, HIMPASS mendesak DPRD Sumenep segera turun tangan. Mereka menuntut dewan mengusut tuntas dugaan penahanan kartu PKH di wilayah kepulauan Sapeken.

    Selain itu, Dinas Sosial diminta mengevaluasi kinerja koordinator kecamatan (korcam) dan pendamping PKH, bahkan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

    “Kami ingin melihat apakah DPRD benar-benar berpihak kepada masyarakat atau hanya diam,” tegasnya

    Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

    Bantuan tahap ketiga tahun ini tengah dicairkan untuk periode Juli-September 2025. (*)

  • Klarifikasi Kades Sapeken soal Dugaan Penganiayaan Warganya

    Klarifikasi Kades Sapeken soal Dugaan Penganiayaan Warganya

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Joni Junaidi, membantah tudingan penganiayaan yang dilaporkan warganya sendiri, Nadia (21), pada Kamis, 14 Agustus 2025.

    Joni menegaskan insiden di Pelabuhan Sapeken itu hanya berupa sentuhan kecil di pipi, bukan kekerasan.

    “Bukan penganiayaan atau pemukulan. Hanya terserempet sedikit ke pipinya. Itu faktanya,” kata Joni Junaidi saat memberikan klarifikasi, Rabu, 20 Agustus 2025.

    Menurut kades, persoalan ini bermula sejak 2024 ketika warga melaporkan keberadaan seorang perempuan berpenampilan mencolok di pelabuhan.

    Perempuan itu adalah Nadia, warganya yang lama tinggal di Bali.

    “Dia datang dengan pakaian terbuka, rambut pirang, penuh tato, dan merokok bersama seorang laki-laki. Warga resah karena tidak sesuai dengan norma di Sapeken,” ujarnya.

    Kala itu, Joni, sapaan akrabnya, bersama perangkat desa menegur Nadia dan membuat surat perjanjian agar ia berpakaian sopan selama di Sapeken.

    Namun, pada kunjungan berikutnya, Nadia kembali berpenampilan serupa.

    Puncak ketegangan terjadi Rabu lalu di pelabuhan. Joni menegur Nadia, namun jawaban yang dianggap sinis membuatnya spontan menepis wajah Nadia.

    “Malah kena cilok yang dia makan. Jadi hanya menyerempet wajahnya,” kata Joni.

    Pasca kejadian, Joni mengaku dipanggil oleh tokoh agama setempat, KH Ad-Dailamy Abuhurairah, yang mendukung sikapnya menjaga norma adat dan agama.

    “Sapeken punya dua program besar: Sapeken Bersatu dan Sapeken Ibadah. Itu harus dijaga,” ujarnya.

    Kapolsek Sapeken, AKP Taufik, membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut.

    “Benar ada laporan dari Nadia dengan terlapor Joni. Saat ini sedang kami proses sesuai prosedur yang berlaku,” katanya. (*)

  • Kepala Desa Sapeken Dilaporkan Warga atas Dugaan Penganiayaan

    Kepala Desa Sapeken Dilaporkan Warga atas Dugaan Penganiayaan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kepala Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Joni Junaidi, dilaporkan ke Polsek Sapeken atas dugaan penganiayaan.

    Laporan itu diajukan oleh seorang perempuan bernama Nadia (21) pada Kamis, 14 Agustus 2025.

    Peristiwa bermula sehari sebelumnya. Nadia mengaku ditampar Joni di jalan desa ketika sedang membeli makanan bersama temannya.

    “Kades bertanya kapan saya datang, lalu pipi saya langsung ditempeleng. Makanya saya lapor polisi,” kata Nadia dikutip beberapa media.

    Nadia menegaskan tidak memiliki hubungan apapun dengan kades. Ia juga mengaku tidak mengetahui alasan pasti tindakan itu, namun menduga berkaitan dengan penampilannya.

    “Kalau soal berpakaian, itu tergantung kita. Yang penting tidak merugikan orang lain,” ujarnya.

    Joni membantah menampar wajah Nadia. Ia mengakui sempat memukul bagian mulut korban, namun menyebut tindakannya sebagai bentuk pembinaan terhadap warga.

    “Itu pembinaan saya selaku kepala desa ke warga,” katanya.

    Menurut Joni, penampilan Nadia yang dianggap terbuka dan bertato mencoreng norma agama di Sapeken.

    Ia mengklaim pada 2024 korban pernah menandatangani surat pernyataan berpakaian sopan, namun melanggar kesepakatan itu.

    “Sapeken ini betul-betul menjaga norma dan marwah Islam,” ujarnya.

    Joni menyebut tindakannya mendapat dukungan tokoh agama setempat, KH Ad-Dailamy Abuhurairah. “Beliau mendukung, karena Sapeken punya dua program besar: Sapeken Bersatu dan Sapeken Ibadah. Itu harus dijaga,” katanya.

    Kapolsek Sapeken AKP Taufik membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan tersebut.

    “Benar, ada laporan dari Nadia dengan terlapor Joni. Saat ini sedang kami proses sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya. (*)

  • Kepala Sekolah dan Guru Honorer di Sapeken Diduga Selingkuh, Terungkap Lewat Foto, Warga Minta Diarak Keliling Desa

    Kepala Sekolah dan Guru Honorer di Sapeken Diduga Selingkuh, Terungkap Lewat Foto, Warga Minta Diarak Keliling Desa

    Dugaan perselingkuhan antara Kepala SD Negeri Sakala II, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, EK (inisial), dengan seorang guru honorer RR menggegerkan warga setempat.

    Informasi yang dihimpun LensaMadura.com, EK diketahui merupakan kakak ipar dari Kepala Desa Sakala, Bukhari Muslim Mandar. Adapun RR adalah istri dari bendahara Desa Sakala, sekaligus guru honorer di SDN Sakala II, tempat EK menjabat sebagai kepala sekolah.

    Seorang tokoh masyarakat Desa Sakala, berinisial MW, menyebut isu kedekatan keduanya sudah lama menjadi perbincangan warga. Bahkan, kata dia, istri EK juga telah lama mencurigai hubungan suaminya dengan RR.

    “Isu ini sebenarnya sudah lama beredar. Tapi baru sekarang ada bukti konkret berupa foto keduanya sedang bermesraan,” kata MW, Senin, 28 Juli 2025.

    Menurut MW, dugaan perselingkuhan itu terkuak setelah anak EK secara tidak sengaja menemukan foto mesra ayahnya dengan RR saat meminjam ponsel sang ayah. Temuan itu kemudian disampaikan kepada ibunya, istri EK, yang langsung memicu keributan.

    “Anaknya kaget ketika membuka galeri dan melihat foto sang ayah bermesraan dengan seorang perempuan yang diketahui adalah guru honorer di sekolah yang sama,” ujar MW.

    MW menambahkan, istri EK sempat beberapa kali mengadu kepada adiknya, yakni Kepala Desa Sakala, terkait sikap suaminya yang mencurigakan. Namun, aduan itu tak ditanggapi serius.

    “Kelihatannya karena menjaga nama baik keluarga,” ucapnya.

    Warga kini mendesak agar kasus ini diselesaikan sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Sakala. Salah satu sanksi yang diusulkan adalah pengarakkan pelaku secara simbolis keliling desa, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) setempat.

    “Selain sanksi adat, karena yang bersangkutan adalah PNS, bisa jadi ada sanksi administratif dari Pemerintah Kabupaten Sumenep,” kata MW.

    LensaMadura.com telah mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Sakala, Bukhari Muslim Mandar, melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Pesan terlihat sudah dibaca, namun panggilan telepon tidak aktif. (*)

  • Berlayar dari Pelabuhan Boom, KM Titipan Ilahi Alami Kebakaran di Perairan Sapeken

    Berlayar dari Pelabuhan Boom, KM Titipan Ilahi Alami Kebakaran di Perairan Sapeken

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kapal Motor (KM) Titipan Ilahi mengalami kebakaran saat berlayar menuju Pulau Sapeken, Kecamatan Sapeken, Sabtu, 19 April 2024 dini hari. Insiden terjadi sekitar pukul 05.00 WIB, saat kapal berada di perairan Pulau Sepangkur, sekitar 10 mil laut dari Pelabuhan Sapeken.

    Kapal yang diberangkatkan dari Pelabuhan Pantai Boom, Banyuwangi, pada Jumat (18/4) pukul 13.30 WIB itu membawa muatan logistik berupa sembako dan boks ikan (styrofoam).

    Kebakaran diduga dipicu oleh percikan dari knalpot kapal yang mengenai boks styrofoam hingga menimbulkan api dan membakar bagian atap kapal. Menyadari adanya api, nahkoda dan anak buah kapal (ABK) segera melakukan pemadaman menggunakan alat seadanya.

    Upaya darurat tersebut berhasil memadamkan api tanpa menimbulkan korban jiwa. Kapal kemudian berhasil bersandar dengan selamat di Pelabuhan Sapeken pada pukul 16.14 WIB, dan seluruh kru selamat.

    Kru yang berada di atas KM Titipan Ilahi terdiri dari Purkani (nahkoda), Nanang Hidayat (KKM), serta empat ABK yakni Moh. Taher, Eli, Jainul, dan Husni.

    Informasi terkait kebakaran disampaikan nahkoda kepada kerabat di Pulau Sapeken melalui grup WhatsApp sekitar pukul 14.00 WIB, setelah mendapatkan sinyal.

    Akibat insiden tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp35 juta. Hingga saat ini, belum ada laporan lanjutan terkait kerusakan mesin atau struktur utama kapal. (h/m))

  • HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    HIMPASS Soroti Minimnya Perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap Peredaran Narkoba di Kepulauan

    LENSAMADURA.COM, Sumenep – Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menyoroti minimnya perhatian DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah kepulauan. Mereka mempertanyakan keberadaan dan langkah konkrit anggota dewan dalam mengatasi peristiwa ini.

    Ketua HIMPASS, Faisal Islami, mengatakan kasus peredaran narkoba di kepulauan menjadi masalah yang cukup serius. Namun, kata dia, upaya pencegahan dan penanganan oleh pihak DPRD, khususnya Dapil 8, dinilai sangat kurang.

    “Kami bertanya, kemana langkah konkrit DPDR Sumenep utamanya Dapil 8 yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat,” kata Faisal Islami, Kamis, 2 Januari 2024.

    Faisal mengatakan, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya lebih aktif dalam menangani masalah sosial yang merugikan generasi muda, terutama narkoba yang semakin mengancam daerah kepulauan.

    “DPRD sebagai representasi rakyat, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi masyarakat dan generasi bangsa dari ancaman tersebut,” tegasnya.

    Menurut Faisal, sejauh ini implementasi kebijakan dan tindakan preventif DPRD Sumenep untuk mengatasi narkoba masih jauh dari harapan.

    “DPRD Dapil 8 seakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu yang sangat krusial ini, yang dapat merusak masa depan generasi muda di wilayah kepulauan,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendesak agar DPRD Sumenep, khususnya Dapil 8 memberikan perhatian lebih serius terhadap penanganan masalah narkoba di kepulauan.

    “Kami minta DPRD Sumenep Dapil 8 untuk bertindak nyata. Jangan biarkan generasi penerus bangsa ini terabaikan, seakan tidak mau tau persoalan kepulauan,” tandasnya.

    Sebagaiman diberitakan, dugaan peredaran narkoba belakangan ini semakin mengkhawatirkan di wilayah kepulauan Sapeken.

    HIMPASS juga sempat menggelar aksi demonstrasi dan mendesak Polres Sumenep untuk segera memberantas peredaran obat-obatan terlarang di daerah tersebut.

    Berdasar data HIMPASS, peredaran narkoba di kepulauan Sapeken disinyalir berasal dari berbagai daerah yang diselundupkan melalui jalur laut. Seperti jalur Banyuwangi, Bali, dan Lombok. (mr)