Lensa Madura

Tag: Pita Cukai

  • Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    Pengusaha Rokok Dorong Penerapan SKM Golongan III di Madura

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Sejumlah pengusaha rokok di Madura mengusulkan agar pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan III secara khusus di wilayah Madura.

    Usulan itu disampaikan dalam pertemuan 13 pengusaha rokok asal Kabupaten Pamekasan dengan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman di Pendopo Ronggosukowati, Rabu, 3 Juni 2026.

    Koordinator Pengusaha Rokok Madura, Alfian Marsuto, mengatakan kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat industri rokok legal sekaligus menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih marak di lapangan.

    Menurut dia, regulasi mengenai SKM Golongan III saat ini masih dibahas pemerintah pusat melalui rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Karena itu, pelaku usaha berharap aspirasi dari daerah penghasil tembakau dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

    “Jika kebijakan itu diterapkan di Madura, kami memperkirakan peredaran rokok ilegal bisa ditekan hingga 90 persen karena pelaku usaha memiliki kemudahan untuk memproduksi rokok bercukai,” ujarnya kepada media.

    Ia menilai Madura memiliki alasan kuat untuk memperoleh perlakuan khusus. Selain dikenal sebagai salah satu sentra tembakau nasional, hingga kini belum muncul industri rokok berskala besar yang tumbuh dari potensi tembakau lokal.

    Alfian menyebut daerah penghasil tembakau di Indonesia tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Madura, Jember, Deli, Temanggung, dan Lombok.

    Namun, menurut dia, pengembangan industri hasil tembakau di daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan besarnya produksi bahan baku.

    Karena itu, para pengusaha berharap Madura dapat menjadi wilayah percontohan dalam penerapan SKM Golongan III. Mereka juga mendorong adanya kebijakan pita cukai yang lebih mendukung perkembangan industri rokok lokal.

    Usulan tersebut, kata Alfian, sejalan dengan agenda hilirisasi yang sedang didorong pemerintah, khususnya pada sektor pertanian. “Madura memiliki sumber daya alam berupa tembakau yang sangat potensial. Kami berharap ada kesempatan untuk mengembangkan industri rokok berbasis potensi daerah,” ujarnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan siap membantu menyampaikan usulan para pengusaha kepada pemerintah pusat. Menurut dia, ruang untuk memberikan masukan masih terbuka karena regulasi terkait SKM Golongan III belum ditetapkan.

    “Kami berharap SKM Golongan III dapat dipertimbangkan untuk diterapkan khusus di Madura Raya. Pengusaha rokok di wilayah ini masih dalam tahap berkembang dan belum menjadi industri besar,” ujar bupati. (*)

  • Diduga Produksi Tak Sebanding dengan Stok Pita Cukai, Pabrik Rokok di Sumenep Kena Pembatasan

    Diduga Produksi Tak Sebanding dengan Stok Pita Cukai, Pabrik Rokok di Sumenep Kena Pembatasan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Isu pembatasan pita cukai terhadap salah satu pabrik rokok di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, menjadi perbicangan publik.

    Pembatasan itu diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah produksi rokok dan stok pita cukai yang dimiliki perusahaan.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan tersebut mencuat setelah adanya temuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia saat melakukan pengawasan terhadap aktivitas produksi perusahaan rokok.

    Arman (bukan nama sebenarnya) mengatakan kabar itu menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir.

    Menurut dia, perusahaan yang dimaksud dikabarkan mengalami pembatasan dalam pengambilan pita cukai.

    “Informasinya karena produksi rokok diduga tidak sebanding dengan stok pita cukai yang tersedia. Tapi sejauh ini belum ada penjelasan resmi,” ujar Arman, Kamis, 28 Mei 2026.

    Ditanya lebih lanjut, Arman mengaku tidak mengetahui secara rinci bentuk temuan maupun langkah yang diambil pihak Bea Cukai terhadap perusahaan tersebut.

    “Yang ramai dibicarakan memang soal pembatasan pita cukai. Detailnya seperti apa saya kurang tahu,” ujarnya dengan nada lirih.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait hal tersebut.

    LensaMadura.com telah berupaya mengonfirmasi kabar tersebut kepada pihak Bea Cukai Madura.

    Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons maupun keterangan resmi yang diberikan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pengawasan terhadap industri hasil tembakau terus diperketat oleh pemerintah, termasuk terkait penggunaan pita cukai dan kesesuaian jumlah produksi rokok.

    Langkah itu dilakukan untuk menekan potensi pelanggaran di sektor barang kena cukai. (*)

  • Bupati Sumenep Bantah Lindungi Pengusaha Rokok Ilegal

    Bupati Sumenep Bantah Lindungi Pengusaha Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat suara menanggapi isu yang menyebut dirinya melindungi pengusaha rokok ilegal di wilayahnya. Ia menegaskan tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun yang melanggar hukum, apalagi dalam praktik jual beli pita cukai ilegal.

    “Jangan pernah mengatasnamakan saya dalam urusan bisnis yang melanggar hukum. Saya tidak pernah membela siapa pun!” kata Bupati Fauzi saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Juli 2025.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul kabar beredar soal oknum pengusaha rokok ilegal yang disebut-sebut berlindung di balik nama pejabat daerah, termasuk dirinya sebagai bupati.

    Fauzi menyebut isu itu bukan hanya mencemarkan nama baik pribadi, tapi juga merusak upaya pemerintah daerah dalam menertibkan industri hasil tembakau.

    “Kalau pengusaha bekerja secara benar, silakan lanjut. Tapi kalau melanggar aturan, saya imbau ditutup. Jangan harap ada perlindungan dari saya,” ujarnya.

    Fauzi juga menyambut positif langkah intensifikasi penertiban oleh aparat Bea Cukai terhadap peredaran rokok tanpa cukai di sejumlah kecamatan di Sumenep. Ia menilai penegakan hukum di sektor ini bukan hanya soal kepatuhan fiskal, tapi juga keadilan bagi pelaku usaha legal.

    “Ini bukan cuma soal cukai, tapi soal keadilan. Jangan sampai yang patuh kalah oleh yang curang,” katanya.

    Ia pun menyerukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat dan media, untuk memerangi peredaran rokok ilegal.

    Dukungan terhadap sikap tegas bupati juga datang dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep.

    Anggota bidang verifikasi dan penindakan SMSI Sumenep, Samauddin, mengecam keras pihak-pihak yang menyalahgunakan nama tokoh publik untuk melindungi praktik bisnis ilegal.

    “Bawa nama siapa pun, entah bupati, menteri, atau gubernur, kalau melanggar hukum tetap akan kami sikat,” kata Samauddin keras, Senin, 1 Juli 2025.

    Ia mengungkapkan, saat ini terdapat potensi pelanggaran cukai rokok di tiga kecamatan di Sumenep yang dinilai masih lemah pengawasan.

    Sebagai tindak lanjut, SMSI Sumenep bersama Bea Cukai Madura akan memulai penyisiran dari Kecamatan Lenteng dalam waktu dekat.

    “Bulan ini kami turun langsung ke lapangan. Lenteng jadi fokus pertama,” katanya.

    Samauddin menyatakan pihaknya siap menyerahkan data pengusaha yang diduga menyalahgunakan nama bupati demi kepentingan pribadi. “Ini bentuk penghinaan terhadap pejabat publik,” pungkasnya. (mr)

  • Modus Operandi Praktik Rokok Ilegal dan Permainan Pita Cukai di Sumenep Terungkap

    Modus Operandi Praktik Rokok Ilegal dan Permainan Pita Cukai di Sumenep Terungkap

    SUMENEP, LensaMadura.com – Deretan praktik rokok ilegal dan penyalahgunaan pita cukai di wilayah Sumenep, Madura, semakin merebak. Kondisi ini menambah daftar panjang sisi gelap industri hasil tembakau di daerah tersebut.

    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep mengungkap sejumlah modus operandi yang menjadi bagian dari skema distribusi rokok ilegal dan permainan pita cukai di Kota Keris.

    Kecamatan Lenteng, Ganding, dan Guluk-Guluk disebut sebagai titik rawan yang kerap menjadi tempat produsen rokok ilegal sekaligus praktik permainan pita cukai.

    Pengurus SMSI Sumenep, Samauddin, mengungkapkan temuan itu dalam sebuah pertemuan bersama Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, di Ruang Rapat Paseban Agung Sultan Abdurrahman Rumah Dinas Bupati Sumenep pada Rabu, 25 Juni 2025.

    Dalam kesempatan itu, Samauddin membeberkan, peredaran rokok ilegal di daerahnya dilakukan dengan pola terorganisir, dimulai dari proses produksi hingga distribusi ke pasar.

    “Modusnya adalah ketika selesai produksi, rokok ilegal tersebut dipindah ke tempat lain untuk dikemas dan disebar kemudian diselundupkan ke pasar,” kata Samauddin.

    Lebih lanjut, ia juga menyinggung adanya indikasi permainan pita cukai ilegal yang melibatkan apa yang disebutnya sebagai pabrik rokok bayangan. Menurut dia, entitas semu itu digunakan untuk mengelabui pengawasan aparat.

    “Misal ketika Bea Cukai Madura akan melakukan inspeksi mendadak, maka modus pemilik pabrik memanggil dan menyiapkan para pekerja untuk membuat seolah-olah pabrik beroperasi normal. Padahal itu hanya akal-akalan untuk mengaburkan praktik yang sebenarnya,” ujar pria yang akrab disapa Udin itu.

    Udin juga menyebut, dari total 256 perusahaan rokok di Sumenep, yang memiliki izin produksi sebanyak 106 perusahaan. 70 persen diduga hanya mendaftar tanpa melakukan aktivitas produksi.

    “Nah pabrik-pabrik bayangan ini yang menjadi penopang praktik permainan jualbeli pita cukai secara ilegal,” tegasnya.

    Jurnalis Memo Online itu menambahkan, hasil investigasi pihaknya menunjukkan adanya penyalahgunaan pita cukai.

    Mulai dari salah tempel hingga penggunaan yang tidak sesuai peruntukan. “Bisnis ini tidak hanya merugikan negara, tetapi memperkaya segelintir pihak,” tambahnya.

    Kendati demikian, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, mengaku selama ini pihaknya belum menemukan pelanggaran langsung saat melakukan inspeksi terhadap PR di Sumenep.

    “Tapi kami selalu terbuka. Silaka jika ingin melakukan sidak bersama, asalkan dilaksanakan dengan pola yang terarah dan terencana,” kata Andru Iedwan Permadi dalam pertemuan itu.

    Andru, biasa dipanggil, menjelaskan bahwa Bea Cukai Madura lebih mengedepankan pendekatan pembinaan terlebih dahulu kepada pabrik rokok yang dianggap nakal.

    “Jika PR bisa dibina, kami akan awasi pembukuannya. Tapi jika tidak, Bea Cukai siap melakukan pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai prosedur yang berlaku,” kata Andru.

    Andru pun mengajak SMSI Sumenep untuk terus berkoordinasi dan tak segan melaporkan jika menemukan pelanggaran, seperti penjualan pita cukai yang tak sesuai mekanisme.

    “Jika ditemukan kesalahan dalam penempelan pita cukai, dapat dikenakan sanksi progresif, mulai dari denda sesuai nilai kerugian hingga tiga kali lipat,” ujar Andru. (mr)

  • Bertemu Bea Cukai Madura, SMSI Sumenep Beber Dugaan Lumbung Rokok Ilegal dan Skema Gelap Penjualan Pita Cukai

    Bertemu Bea Cukai Madura, SMSI Sumenep Beber Dugaan Lumbung Rokok Ilegal dan Skema Gelap Penjualan Pita Cukai

    SUMENEP, LensaMadura.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep membeberkan dugaan maraknya peredaran rokok ilegal dan praktik penyalahgunaan pita cukai di wilayah tersebut.

    Hal itu disampaikan langsung saat melakukan pertemuan dengan Bea Cukai Madura di rumah dinas Bupati Sumenep pada Rabu, 25 Juni 2025.

    Pertemuan itu dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi.

    Pengurus SMSI Sumenep Samauddin dalam kesempatan itu membeberkan sejumlah temuan investigasi di sejumlah kecamatan di Sumenep, terutama Kecamatan Lenteng, Ganding, dan Guluk-Guluk, yang ditengarai menjadi titik rawan peredaran rokok ilegal dan penyalahgunaan pita cukai.

    “Dari total 106 perusahaan rokok (PR) di Sumenep, 70 persen diduga hanya mendaftar tanpa aktivitas produksi. PR ini diduga hanya menjual pita cukai secara ilegal,” kata Samauddin mengawali pembicaraan, Rabu 25 Juni 2025.

    Ia menambahkan, hasil investigasi menunjukkan adanya penyalahgunaan pita cukai, mulai dari salah tempel hingga penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

    “Bisnis ini tidak hanya merugikan negara, tetapi memperkaya segelintir pihak. Dimana mobil-mobil mewah berjejer di halaman rumah mereka (pemilik PR),” kata pria yang akrab disapa Udin itu.

    Jurnalis Memo Online itu mengungkap, dugaan praktik ilegal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Pihaknya mengaku siap mempertanggungjawabkan informasi yang disampaikan kepada Bea Cukai Madura berdasarkan bukti-bukti kuat terkait pelanggaran tersebut.

    “Idealnya saat (Bea Cukai Madura) melakukam sidak tentu tidak mudah menemukan pelanggaran. Tapi kami memiliki data lengkap terkait proses produksi rokok ilegal hingga jalur jual beli pita cukai,” jelasnya.

    SMSI juga mengapresiasi keterbukaan Bea Cukai Madura yang bersedia membuka pintu komunikasi dan kolaborasi dalam menyampaikan temuan lapangan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, menyampaikan apresiasinya terhadap SMSI Sumemep yang telah menyampaikan laporan investigatif.

    “Data yang disampaikan tentu sangat berguna untuk langkah pembinaan maupun penindakan,” kata Andru Iedwan Permadi.

    Pria yang akrab disapa Andru itu menjelaskan bahwa Bea Cukai lebih mengedepankan pendekatan pembinaan terlebih dahulu kepada pabrik rokok.

    “Jika PR bisa dibina, kami akan awasi pembukuannya. Tapi jika tidak, Bea Cukai siap melakukan pembekuan hingga pencabutan izin usaha sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Andru juga mengajak SMSI Sumenep untuk terus berkoordinasi dan tak segan melaporkan jika menemukan pelanggaran, seperti penjualan pita cukai yang tak sesuai mekanisme.

    “Jika ditemukan kesalahan dalam penempelan pita cukai, dapat dikenakan sanksi progresif, mulai dari denda sesuai nilai kerugian hingga tiga kali lipat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andru mengakui bahwa selama ini belum menemukan pelanggaran langsung saat melakukan inspeksi terhadap PR di Sumenep.

    Kendati demikian, kata Andru, pihaknya terbuka terhadap ajakan SMSI Sumenep untuk melakukan sidak bersama.

    “Kami selalu terbuka. Silaka jika ingin melakukan sidak bersama, asalkan dilaksanakan dengan pola yang terarah dan terencana,” kata Andru.

    Terkahir, dalam waktu dekat ini SMSI Kabupaten Sumenep mengaku akan segera merampungkan berkas pelaporan untuk kemudian diserahkan ke Bea cukai Madura, Kanwil Jatim hingga Kementerian. (*/mr)

  • Alarm Tuding Pengusaha Rokok YD Diduga ‘Main’ Pita Cukai, Minta Aparat Bertindak!

    Alarm Tuding Pengusaha Rokok YD Diduga ‘Main’ Pita Cukai, Minta Aparat Bertindak!

    SUMENEP, LensaMadura.com – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) tengah menyoroti dugaan keterlibatan pengusaha rokok berinisial YD, warga Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, dalam praktik ilegal perdagangan pita cukai dengan memanfaatkan kendali atas sejumlah pabrik rokok.

    Berdasarkan data yang dihimpun, Alarm menyebut YD memiliki kendali atas sedikitnya 11 perusahaan rokok (PR). Namun, dari jumlah tersebut, hanya dua pabrik yang aktif memproduksi rokok. Sisanya, menurut Alarm, diduga hanya digunakan sebagai kedok untuk memperjualbelikan pita cukai.

    “Dia beternak izin pabrik rokok, tapi yang aktif hanya dua. Sisanya diduga digunakan untuk jual beli pita cukai,” kata Andriyadi, aktivis ALARM dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.

    Andriyadi menjelaskan bahwa modus ini bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi tergolong dalam kejahatan ekonomi sistematis yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.

    Selain itu, dia juga menyoroti dampaknya terhadap industri rokok lokal yang mematuhi aturan.

    “Penyalahgunaan izin ini merusak tata niaga cukai dan mematikan pelaku usaha yang taat hukum. Pemerintah daerah dan aparat harus bertindak,” tegasnya.

    Data yang dihimpun media ini, ALARM menyebutkan beberapa perusahaan yang diduga berada di bawah kendali YD. Antara lain PR Air Bening Jaya, PR Sumber Bahagia Tobacco, PR Gudang Cengkeh 99, PR Nasikurrahman, PR Sentol Jaya Mandiri, PR Supernova Jaya

    Sementara, dalam klarifikasinya YD membantah tuduhan bahwa dirinya mengelola 11 atau 13 pabrik rokok. Ia menyatakan hanya memiliki dua pabrik, dan keduanya aktif beroperasi.

    “Kabar saya mengelola 13 pabrik itu tidak benar. Saya cuma punya dua pabrik, dan dua-duanya aktif produksi,” kata YD.

    YD menambahkan bahwa pabrik rokok yang dijalankannya justru membantu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

    “Pabrik saya bekerja setiap hari. Warga sekitar saya rekrut agar bisa punya penghasilan. Hanya dua pabrik, tidak lebih,” tegasnya.

    Hingga berita terbit, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bea Cukai maupun Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dugaan aktivis Alarm tersebut. (ni/mr)