SUMENEP, LensaMadura.com – Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) tengah menyoroti dugaan keterlibatan pengusaha rokok berinisial YD, warga Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, dalam praktik ilegal perdagangan pita cukai dengan memanfaatkan kendali atas sejumlah pabrik rokok.
Berdasarkan data yang dihimpun, Alarm menyebut YD memiliki kendali atas sedikitnya 11 perusahaan rokok (PR). Namun, dari jumlah tersebut, hanya dua pabrik yang aktif memproduksi rokok. Sisanya, menurut Alarm, diduga hanya digunakan sebagai kedok untuk memperjualbelikan pita cukai.
“Dia beternak izin pabrik rokok, tapi yang aktif hanya dua. Sisanya diduga digunakan untuk jual beli pita cukai,” kata Andriyadi, aktivis ALARM dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.
Andriyadi menjelaskan bahwa modus ini bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi tergolong dalam kejahatan ekonomi sistematis yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Selain itu, dia juga menyoroti dampaknya terhadap industri rokok lokal yang mematuhi aturan.
“Penyalahgunaan izin ini merusak tata niaga cukai dan mematikan pelaku usaha yang taat hukum. Pemerintah daerah dan aparat harus bertindak,” tegasnya.
Data yang dihimpun media ini, ALARM menyebutkan beberapa perusahaan yang diduga berada di bawah kendali YD. Antara lain PR Air Bening Jaya, PR Sumber Bahagia Tobacco, PR Gudang Cengkeh 99, PR Nasikurrahman, PR Sentol Jaya Mandiri, PR Supernova Jaya
Sementara, dalam klarifikasinya YD membantah tuduhan bahwa dirinya mengelola 11 atau 13 pabrik rokok. Ia menyatakan hanya memiliki dua pabrik, dan keduanya aktif beroperasi.
“Kabar saya mengelola 13 pabrik itu tidak benar. Saya cuma punya dua pabrik, dan dua-duanya aktif produksi,” kata YD.
YD menambahkan bahwa pabrik rokok yang dijalankannya justru membantu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
“Pabrik saya bekerja setiap hari. Warga sekitar saya rekrut agar bisa punya penghasilan. Hanya dua pabrik, tidak lebih,” tegasnya.
Hingga berita terbit, belum ada tanggapan resmi dari pihak Bea Cukai maupun Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dugaan aktivis Alarm tersebut. (ni/mr)
