oleh: Abd. Muksidyanto, Eks Jurnalis Jawa Pos Radar Madura. Kini mengelola LensaMadura.com
MH Said Abdullah. Begitulah nama lengkap tokoh politik nasional asal Madura yang akrab disapa Buya Said. Saya mengenal nama itu sejak masih menjadi santri di salah satu pesantren di Kota Sumenep. Kala itu, sekitar 2005, saya kerap membaca berita tentang kiprahnya melalui koran Radar Madura, media di bawah naungan Jawa Pos yang menjadi salah satu bacaan langganan pesantren.
Berita tentang kegiatan sosialnya sering muncul. Mulai pemberian bantuan sembako, hadiah umrah bagi pemenang kupon undian dalam acara Jalan-Jalan Santai (JJS) yang diselenggarakan Said Abdullah Institute (SAI), hingga pagelaran budaya Sapi Sono’. Masih banyak kegiatan lainnya.
Pada masa awal kemunculannya di ruang publik, sosok politisi yang dikenal ramah dan murah senyum itu memang fenomenal. Beragam aktivitas sosialnya menjadi buah bibir masyarakat Madura, termasuk hingga pelosok desa. Banyak warga mengaguminya.
Kala itu, sarana publikasi belum seperti sekarang. Koran dan radio masih menjadi media utama. Media sosial belum menjadi kekuatan komunikasi publik seperti saat ini.
Sejak sekitar 2004, Buya Said, biasa dipanggil, mulai mewarnai Madura dengan berbagai kegiatan sosial sekaligus kepedulian kepada masyarakat kecil atau wong cilik.
Tulisan ini tentu subjektif. Ia hanya sebuah catatan berdasarkan jejak ingatan dan pengalaman penulis. Banyak peran, perjuangan, dan bentuk kepedulian Buya Said untuk Madura dan Indonesia yang mungkin tidak seluruhnya saya ketahui.
Salah satu momentum yang masih saya ingat adalah Kongres Kebudayaan Madura (KKM) pada 2007. Melalui lembaganya, Said Abdullah Institute (SAI), kegiatan tersebut digelar secara spektakuler di salah satu hotel di Kota Sumenep.
Saat itu saya masih menjadi santri dan baru bergabung dengan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumenep.
Oleh seorang senior di IPNU, saya diutus menjadi peserta KKM. Kegiatan itu mempertemukan sejumlah tokoh Madura, akademisi, budayawan, dan mereka yang memiliki perhatian terhadap persoalan ke-Madura-an.
Dari sana saya melihat salah satu sisi kepedulian Said Abdullah terhadap Madura: menjaga agar identitas, kebudayaan, dan jati diri masyarakat Madura tetap hidup dan memiliki ruang di tengah perubahan zaman.
Januar Herwanto, aktivis Ngadhep Sodhek Parjugha (NSP) Sumenep, saat itu dipercaya menjadi ketua pelaksana. Antusiasme penyelenggara dan para peserta menunjukkan bahwa isu kebudayaan Madura memang memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat.
Said Abdullah merupakan politisi senior PDI Perjuangan. Karir politiknya bahkan dimulai ketika partai tersebut masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada usia sekitar 23 tahun, Buya Said mulai mengabdi di partai dari bawah. Dari tingkat kecamatan, kemudian Kabupaten Sumenep, hingga akhirnya berada di tingkat nasional melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Perjalanan panjang itu memperlihatkan bahwa politik baginya bukan jalan yang ditempuh secara instan. Ia tumbuh dari bawah, berproses, dan melewati berbagai tahapan organisasi.
Sejak dipercaya menjadi wakil rakyat melalui DPR RI dari daerah pemilihan Madura pada Pemilu 2004, kiprah politiknya terus berlanjut.
Hingga periode DPR RI 2024-2029, Said Abdullah telah berkali-kali mendapatkan mandat masyarakat Madura melalui pemilu. Di tengah kompetisi politik yang semakin ketat, mempertahankan kepercayaan pemilih dalam rentang waktu panjang tentu bukan perkara sederhana.
Pada Pemilu 2024, namanya bahkan tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif dengan perolehan suara tertinggi secara nasional. Lebih dari setengah juta pemilih di Madura memberikan suara kepadanya.
Karena konsistensinya mempertahankan kursi parlemen, ia kemudian dikenal sebagai politisi yang “tak pernah kalah” dalam pemilu.
Bagi saya, angka-angka elektoral itu bukan sekadar statistik. Itu juga menunjukkan adanya hubungan politik yang terbangun cukup panjang antara seorang wakil rakyat dan konstituennya.
Said Abdullah juga dipercaya menduduki posisi strategis di parlemen. Ia menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada periode 2019-2024 dan kembali dipercaya memimpin lembaga tersebut pada periode 2024-2029.
Di balik berbagai jabatan politik tersebut, ada satu hal yang menurut saya menarik untuk dicermati: bagaimana politik ditempatkan sebagai jalan pengabdian.
Dekat dengan tokoh kiai, ulama pesantren, tokoh masyarakat, hingga masyarakat bawah menjadi bagian dari perjalanan politiknya. Ia juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial.
Kader-kader yang pernah berada dalam lingkaran pembinaannya pun kemudian muncul di berbagai ruang politik, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.
Tentu saja, keberhasilan politik seseorang tidak bisa hanya diukur dari jumlah suara atau banyaknya kader yang berhasil duduk di lembaga politik. Namun, perjalanan panjang Said Abdullah menunjukkan bahwa ia mampu membangun jejaring politik sekaligus mempertahankan basis dukungan dalam waktu yang relatif panjang.
Bagi generasi muda, ada nilai yang layak dipetik dari perjalanan tersebut: ketekunan, konsistensi, keberanian mengambil jalan panjang, dan kemampuan menjaga hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat.
Ada sisi lain dari Buya Said yang menurut saya menarik, yakni perhatiannya terhadap pembangunan masjid.
Sebelum terjun lebih jauh ke dunia politik, Said Abdullah dikenal pernah menjadi guru atau ustaz di salah satu pesantren di Sumenep. Latar belakang tersebut tampaknya ikut membentuk kedekatannya dengan kehidupan keagamaan.
Di tengah kesibukannya sebagai politisi, ia juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan tempat ibadah.
Saya beberapa kali mendengar masyarakat awam, khususnya di pelosok Sumenep, menyebut istilah “masjidnya Pak Said”. Ada pula yang menyebutnya “masjid pote”.
Sebutan tersebut antara lain merujuk pada Masjid Fathimah Binti Said Gauzan di Desa Jabaan, Kecamatan Manding; Masjid Abdullah Sechan Baghraf di kompleks Pondok Pesantren Darut Thoyyibah, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang; serta Masjid Ayu Winarti Said di kompleks Pondok Pesantren Al-Karimiyyah, Desa Braji, Kecamatan Gapura, Sumenep.
Bagi masyarakat awam, istilah “masjid Pak Said” cukup mudah dipahami. Ketika nama itu disebut, mereka tahu bahwa pembangunan masjid tersebut diinisiasi oleh Said Abdullah.
Sementara istilah “masjid pote” merujuk pada warna bangunannya yang dominan putih. Pote dalam bahasa Madura berarti putih. Warna tersebut menjadi karakter yang mudah dikenali, baik dari bagian luar maupun interior masjid.
Namun, menurut saya, hal yang lebih penting bukan sekadar warna atau kemegahan bangunan.
Yang menarik adalah spirit di balik pembangunan tersebut.
Membangun tempat ibadah, pada akhirnya, tidak semestinya berhenti pada simbol. Ia harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu contoh yang menurut saya menarik adalah pembangunan masjid di kompleks Pondok Pesantren Al-Karimiyyah, Desa Braji, Kecamatan Gapura, Sumenep.
Pesantren tersebut diasuh KH Abuya Busyro Karim, tokoh yang dikenal sebagai salah satu politisi senior PKB di Sumenep.
Di sisi lain, Said Abdullah merupakan salah satu tokoh penting PDI Perjuangan.
Dua tokoh tersebut datang dari warna politik yang berbeda. Namun, perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi sebuah ikhtiar yang menyangkut kepentingan umat.
Di titik inilah saya melihat sisi kenegarawanan Said Abdullah.
Politik memiliki batas. Tetapi kemaslahatan masyarakat semestinya tidak dibatasi oleh warna partai.
Ketika sebuah masjid dibangun untuk kepentingan umat, siapa yang menggunakan dan siapa yang memeroleh manfaat dari tempat itu menjadi jauh lebih penting daripada dari partai mana penggagasnya berasal.
Masjid itu, sebagaimana pernah disampaikan Said Abdullah di media, dibangun untuk memberikan kenyamanan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Ia juga diharapkan menjadi ruang dakwah dan pusat pendidikan Islam.
Lebih jauh, terdapat harapan agar keberadaan masjid dapat ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Jika masjid mampu menjadi pusat ibadah, pendidikan, dakwah, sekaligus menghidupkan ekonomi warga, maka fungsi sosialnya menjadi jauh lebih luas daripada sekadar bangunan fisik.
Pada akhirnya, perjalanan Said Abdullah tidak mungkin dirangkum seluruhnya dalam satu tulisan.
Jejaknya sebagai politisi, aktivis sosial, penggerak kebudayaan, serta perhatiannya terhadap kehidupan keagamaan merupakan bagian dari perjalanan panjang yang masih terus berlangsung.
Saya menulis catatan ini bukan untuk menempatkan Said Abdullah sebagai manusia tanpa kekurangan. Ia tetap manusia biasa, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Tetapi ada nilai yang layak dicatat dari perjalanan seorang Said Abdullah: daya juang.
Ia memilih jalan politik sejak muda, memulai dari bawah, bertahan dalam berbagai perubahan zaman, berkali-kali memperoleh mandat rakyat, dan tetap membangun hubungan dengan masyarakat di luar ruang parlemen.
Bagi saya, politik yang paling bermakna bukan hanya tentang memenangkan pemilu. Politik menjadi berarti ketika kekuasaan yang diperoleh mampu dikembalikan menjadi manfaat bagi masyarakat.
Mungkin itulah makna sederhana dari ngopeni wong cilik, merawat, memperhatikan, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan.
Masjid yang berdiri megah hanyalah salah satu bentuknya. Bantuan sosial, perhatian terhadap kebudayaan, kedekatan dengan masyarakat, dan perjuangan melalui parlemen adalah bentuk-bentuk lainnya.
Dan bagi generasi muda, dari perjalanan itu ada satu pesan yang terasa penting: jangan takut memulai dari bawah, jangan mudah lelah dalam berjuang, dan jangan kehilangan keberpihakan kepada rakyat ketika berada di atas.
Catatan kecil ini tentu belum mampu mencakup seluruh perjalanan dan perjuangan Buya Said Abdullah untuk Madura maupun Indonesia.
Tetapi setidaknya, dari sudut pandang seorang yang pernah mengenal namanya sejak masih menjadi santri dan membaca kiprahnya melalui lembaran koran, Said Abdullah adalah bagian dari cerita panjang tentang politik, pengabdian, dan wong cilik di Madura. Tabik. (*)
