Blog

  • Usulan Buya Said Abdullah soal Threshold 6 Persen Dinilai Layak Dipertimbangkan

    Usulan Buya Said Abdullah soal Threshold 6 Persen Dinilai Layak Dipertimbangkan

    BANGKALAN, LensaMadura.com – Usulan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 6 persen untuk Pemilu 2029 dinilai memiliki dasar argumentasi kelembagaan yang dapat dipertimbangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

    Akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan gagasan tersebut menarik karena tidak semata didasarkan pada keinginan menaikkan ambang batas dari 4 menjadi 6 persen. Said, kata dia, mengaitkan angka tersebut dengan kebutuhan minimal sebuah fraksi agar dapat menjalankan fungsi representasi secara efektif di DPR.

    “Ini yang menarik dari argumentasi Buya Said Abdullah. Angka 6 persen tidak diletakkan sebagai angka politik semata. Ada institutional reasoning yang dibangun dari kebutuhan sebuah fraksi untuk bekerja secara efektif di seluruh komisi dan alat kelengkapan DPR,” kata Surokim, Minggu, 4 Oktober 2026 dikutip Lensa Jatim.

    Said sebelumnya menjelaskan, DPR memiliki 13 komisi dan sejumlah alat kelengkapan lain yang membutuhkan keterwakilan fraksi. Dengan asumsi setiap ruang kelembagaan membutuhkan sedikitnya dua anggota dari satu fraksi, diperlukan sekitar 38 anggota DPR. Kebutuhan tersebut kemudian dikonversikan ke kisaran ambang batas 5,5 hingga 6 persen.

    Menurut Surokim, pendekatan tersebut membuat perdebatan mengenai parliamentary threshold tidak berhenti pada persoalan berapa banyak partai yang akan lolos ke DPR. Persoalan lain yang perlu diperhitungkan ialah kemampuan partai menjalankan mandat pemilih setelah memperoleh kursi.

    “Representasi politik jangan berhenti pada soal memperoleh kursi. Representasi juga harus memiliki daya kerja. Kalau sebuah fraksi terlalu kecil sehingga kesulitan mendistribusikan anggotanya ke komisi dan alat kelengkapan DPR, kapasitasnya dalam tugas legislasi, anggaran dan pengawasan tentu ikut terbatas,” ujarnya.

    Ia mengatakan ambang batas parlemen telah mengalami perubahan sejak pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Saat itu ambang batas ditetapkan 2,5 persen, kemudian menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen sejak Pemilu 2019 hingga 2024.

    Kenaikan ambang batas tersebut tidak otomatis membuat jumlah partai di DPR terus menyusut. Pada Pemilu 2024, misalnya, delapan partai politik memenuhi ambang batas 4 persen dan memperoleh kursi di DPR.

    Surokim menilai threshold tetap dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pelembagaan sistem kepartaian. Menurut dia, demokrasi tetap membutuhkan kompetisi dan keterbukaan, tetapi juga memerlukan partai yang memiliki organisasi, kaderisasi, basis sosial, serta kapasitas menjalankan fungsi politik.

    “Setelah lebih dari seperempat abad Reformasi, tantangan demokrasi kita sudah berkembang. Kita tetap membutuhkan keterbukaan dan kompetisi, tetapi pada saat yang sama membutuhkan partai yang semakin terlembaga, memiliki basis sosial, organisasi yang bekerja secara permanen, kaderisasi dan kapasitas menjalankan fungsi politiknya,” jelasnya.

    Ia menilai ambang batas 6 persen dapat menjadi insentif bagi partai untuk memperkuat organisasi, kaderisasi, program, dan basis sosial agar mampu memperoleh dukungan nasional yang cukup untuk masuk DPR.

    Namun, Surokim menilai usulan tersebut tetap harus diuji melalui simulasi akademik. Salah satu persoalan yang perlu dihitung adalah jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi jika ambang batas dinaikkan.

    Ia juga menilai simulasi hasil Pemilu 2024 dapat digunakan untuk melihat dampak awal usulan tersebut. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, delapan partai yang memperoleh kursi DPR semuanya meraih suara di atas 6 persen. PDI Perjuangan memperoleh 16,72 persen, Golkar 15,29 persen, Gerindra 13,22 persen, PKB 10,62 persen, NasDem 9,66 persen, PKS 8,42 persen, Demokrat 7,43 persen, dan PAN 7,24 persen.

    “Ini tentu bukan prediksi Pemilu 2029. Preferensi pemilih bisa berubah. Namun, sebagai simulasi, kita dapat melihat bahwa 6 persen masih memungkinkan spektrum politik yang cukup luas berada di DPR. Jadi pembahasannya dapat diarahkan untuk mencari keseimbangan antara konsolidasi sistem kepartaian dan pluralisme politik,” katanya.

    Menurut Surokim, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Karena itu, pembahasan angka 6 persen perlu disertai kajian mengenai proporsionalitas antara suara dan kursi, jumlah partai efektif di parlemen, serta dampaknya terhadap efektivitas kerja DPR.

    Pertimbangan tersebut relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK menyatakan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya harus dilakukan perubahan terhadap norma dan besaran ambang batas dengan berpedoman pada parameter yang ditetapkan Mahkamah.

    “Justru di sini saya melihat argumentasi Buya Said memiliki titik awal pijak yang konkret. Kita menentukan terlebih dahulu berapa kapasitas minimum sebuah fraksi agar dapat bekerja efektif, kemudian angka itu diuji dengan variabel-variabel pemilu lainnya. Jadi bukan menentukan angka, kemudian argumentasinya dicari belakangan,” ujar Surokim.

    Ia juga menilai gagasan threshold berjenjang yang disampaikan Said Abdullah menarik untuk dikaji. Said mengusulkan ambang batas 6 persen untuk DPR RI, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 4 persen untuk DPRD kabupaten/kota.

    Menurut Surokim, pendekatan tersebut memperlihatkan perbedaan karakter antara arena representasi nasional dan lokal. Partai yang hendak memperoleh kursi DPR RI dapat dituntut memiliki dukungan sebagai kekuatan politik nasional, sementara representasi di daerah tetap perlu mempertimbangkan keragaman politik lokal.

    “Usulan Buya Said Abdullah sebaiknya dibaca sebagai tawaran untuk mendesain sistem kepartaian Indonesia ke depan. Enam persen tentu masih harus diuji dan dibahas secara terbuka. Namun, gagasan dasarnya relevan: partai yang memperoleh mandat rakyat harus mempunyai kapasitas kelembagaan yang cukup untuk memperjuangkan mandat tersebut secara efektif di parlemen,” pungkas Surokim. (*)

  • Dulsiam Sebut Cak Imin Simbol Kebangkitan Politik Santri

    Dulsiam Sebut Cak Imin Simbol Kebangkitan Politik Santri

    SUMENEP, LensaMadura.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dulsiam, menyebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai simbol kebangkitan politik santri di Indonesia.

    Menurut Dulsiam, Cak Imin tidak hanya menjalankan peran sebagai ketua umum partai politik. Ia menyebut Cak Imin sebagai salah satu tokoh yang merepresentasikan aspirasi kalangan santri dalam ruang politik nasional.

    “Ketum Gus Muhaimin bukan hanya sekadar ketua umum parpol. Beliau tokoh bangsa, tokoh keberagaman dan sumber inspirasi kaum muda,” kata Dulsiam, Minggu, 4 Oktober 2026.

    Dulsiam mengatakan, sebutan Panglima Santri yang melekat pada Cak Imin mencerminkan kedekatan politikus tersebut dengan kalangan pesantren dan santri. Menurut dia, keberadaan santri dalam politik tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan bangsa.

    Ia menilai politik santri memiliki posisi penting dalam menjaga nilai kebangsaan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pesantren, kata Dulsiam, tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tetapi juga melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.

    Dalam pandangan Dulsiam, Cak Imin menjadi salah satu figur yang membawa identitas dan aspirasi santri ke ruang politik yang lebih luas. Peran tersebut dinilai penting agar kelompok santri tetap memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan dalam proses pembangunan nasional.

    “Santri bukan hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Santri harus hadir dan mengambil bagian dalam menentukan arah bangsa,” ujarnya.

    Dulsiam juga mengaitkan kiprah Cak Imin dengan pentingnya regenerasi politik. Menurut dia, generasi muda perlu melihat politik sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

    Ia mengatakan kaum muda, termasuk kalangan santri, perlu memiliki keberanian untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan publik. Keterlibatan itu, kata dia, harus dibarengi dengan kapasitas, integritas, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat.

    Dulsiam berharap semangat tersebut dapat terus tumbuh di kalangan anak muda Sumenep. Ia menilai keberadaan generasi muda yang aktif dalam politik dan kehidupan sosial akan menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan daerah dan bangsa. (*)

  • Harlah ke-97 LP Ma’arif NU Sumenep Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Pendidikan

    Harlah ke-97 LP Ma’arif NU Sumenep Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Pendidikan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peringatan Harlah ke-97 Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) di Sumenep menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

    Peringatan tersebut digelar PC LP Ma’arif NU Kabupaten Sumenep di halaman SD RAISNU MWC NU Kota Sumenep, Sabtu, 3 Oktober 2026. Kegiatan diikuti keluarga besar LP Ma’arif NU dari berbagai jenjang pendidikan.

    Ketua PC LP Ma’arif NU Sumenep, Dr. Salamet, S.Fil.I., M.Ag., mengatakan peringatan Harlah ke-97 tidak seharusnya berhenti sebagai agenda seremonial organisasi. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen pengembangan pendidikan di lingkungan LP Ma’arif NU.

    Menurut Salamet, tantangan pendidikan yang terus berkembang menuntut satuan pendidikan melakukan pembaruan dan meningkatkan mutu layanan, tanpa meninggalkan karakter pendidikan yang berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

    “Dengan Harlah ke-97 ini, kami ingin seluruh lembaga di bawah naungan LP Ma’arif NU Sumenep terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, maju dan modern, sekaligus mampu memberikan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat,” kata Salamet.

    Ia menilai penguatan pendidikan membutuhkan kolaborasi antarsatuan pendidikan serta keterlibatan organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Semangat Harlah ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga pendidikan NU, sehingga kita dapat saling belajar, saling menguatkan, dan bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

    Wakil Ketua IV PCNU Sumenep, Dr. KH. Muhammad Hosnan, M.Pd., mengatakan pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat dalam pengembangan satuan pendidikan di bawah LP Ma’arif NU.

    Menurut Hosnan, tata kelola yang baik dibutuhkan agar satuan pendidikan mampu berkembang secara profesional dan adaptif, sekaligus tetap mempertahankan karakter Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

    “PC LP Ma’arif NU Sumenep akan menyiapkan sistem dan tata kelola yang lebih baik, termasuk tata kelola satuan pendidikan yang unggul, modern, profesional, dan berkarakter Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah,” kata Hosnan.

    Pembenahan tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut administrasi kelembagaan. Peningkatan mutu layanan pendidikan, penguatan sumber daya manusia, budaya sekolah, serta kemampuan melakukan inovasi juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.

    Hosnan juga mengaitkan pengembangan pendidikan dengan keberlanjutan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama. Menurut dia, khidmah tersebut perlu diteruskan melalui pendidikan yang mampu menjawab perubahan dan kebutuhan generasi mendatang.

    “Perjuangan para muassis dalam bidang pendidikan harus terus kita lanjutkan. Kita harus terus berkhidmah untuk pendidikan masa depan dengan menyiapkan lembaga yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman,” ujarnya.

    Peringatan Harlah ke-97 LP Ma’arif NU Sumenep juga diisi dengan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan dan peserta didik. Rangkaian acara meliputi Jalan-Jalan Sehat (JJS) Ma’arif, Senam Anak Indonesia Hebat, Deklarasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), serta penanaman bibit pohon.

    Deklarasi BSAN menjadi bagian dari komitmen membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Sementara penanaman pohon diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

    Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah satuan pendidikan, di antaranya KB Ma’arif Alfurqon, TK Bahrul Ulum Maarif, TK RAISNU, SD RAISNU, SMPNU, SMANU, RA An Najah Ma’arif Pasongsongan, MI An Najah Ma’arif Pasongsongan, Al Ikhlas Ma’arif Pasongsongan, MTs I Ma’arif Pasongsongan, dan MA I Ma’arif Pasongsongan.

    Selain satuan pendidikan, kegiatan diikuti Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Sumenep dan jajaran PC LP Ma’arif NU Sumenep. (*)

  • SDN Parsanga II Raih Juara 3 Lomba Drumband se-Kabupaten Sumenep

    SDN Parsanga II Raih Juara 3 Lomba Drumband se-Kabupaten Sumenep

    SUMENEP – SDN Parsanga II, Kecamatan Kota Sumenep, meraih juara III dalam Lomba Harmoni Nada Kids Concert atau lomba drumband tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sumenep yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

    Prestasi tersebut diraih setelah tim drumband SDN Parsanga II bersaing dengan sejumlah sekolah dasar dalam ajang yang berlangsung di GOR A. Yani Sumenep pada 30 September hingga 1 Oktober 2026.

    Dalam lomba tersebut, setiap tim menampilkan dua lagu dengan aransemen bebas. Penampilan peserta dibatasi maksimal 15 menit, termasuk waktu persiapan di atas panggung.

    Penilaian dilakukan oleh dewan juri berdasarkan sejumlah aspek, antara lain harmonisasi dan ketepatan nada, kekompakan serta kerja sama tim, kreativitas aransemen dan inovasi alat, penampilan dan ekspresi, serta kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan.

    SDN Parsanga II berhasil menempati posisi ketiga berdasarkan hasil penilaian dewan juri. Prestasi tersebut menambah daftar capaian siswa sekolah dasar dalam ajang pengembangan talenta seni yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Sumenep. (*)

  • MI Ar-Rasyid Duko Matangkan Persiapan Akreditasi

    MI Ar-Rasyid Duko Matangkan Persiapan Akreditasi

    SUMENEP, LensaMadura.com – MI Ar-Rasyid Duko, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, mematangkan persiapan menghadapi akreditasi dengan mengevaluasi kelengkapan dokumen dan bukti fisik kegiatan pendidikan.

    Evaluasi berlangsung di Kantor MI Ar-Rasyid Duko, dengan pendampingan Muhammad Yono selaku guru pengawas Kemenag, Sabtu, 3 Oktober 2026.

    Kegiatan diikuti Kepala MI Ar-Rasyid Duko Fadlillah bersama para guru.

    Kegiatan diawali briefing oleh Muhammad Yono untuk menyamakan pemahaman mengenai dokumen dan bukti pendukung yang perlu dipersiapkan. Setelah itu, tim madrasah memeriksa berkas yang telah tersedia sekaligus mencocokkannya dengan bukti pelaksanaan program.

    Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada administrasi. Tim juga mengidentifikasi bukti fisik yang menunjukkan bahwa program pendidikan yang tercantum dalam dokumen benar-benar telah dilaksanakan.

    Dari evaluasi tersebut, sejumlah bagian masih perlu dilengkapi dan disempurnakan. Catatan itu kemudian dibahas untuk menentukan tindak lanjut, termasuk melengkapi dokumen dan bukti pendukung yang masih kurang.

    Kepala MI Ar-Rasyid Duko, Fadlillah, mengatakan pembenahan dokumen merupakan bagian dari upaya madrasah memperkuat tata kelola sekaligus memastikan kegiatan pembelajaran terdokumentasi dengan baik.

    “Kami ingin melengkapi dokumen dan bukti kegiatan pembelajaran yang telah kami laksanakan sebagai bukti komitmen kami untuk memberikan pelayanan prima dan tertib administrasi,” kata Fadlillah.

    Menurut dia, kelengkapan dokumen tidak hanya diperlukan untuk menghadapi akreditasi. Dokumentasi juga penting sebagai rekam jejak pelaksanaan program pendidikan di madrasah.

    Karena itu, persiapan dilakukan dengan melihat keterkaitan antara dokumen, program, pelaksanaan, dan bukti pendukung. Dengan cara tersebut, madrasah dapat mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki sebelum memasuki tahapan akreditasi selanjutnya.

    Pendampingan Muhammad Yono turut memberikan masukan terhadap dokumen dan bukti fisik yang diperiksa. Setiap catatan hasil evaluasi menjadi bahan tindak lanjut bagi kepala madrasah dan guru.

    Persiapan dilakukan secara bersama oleh Fadlillah dan para guru, yakni Mutmainnah, Unzilah, Lutfiyah, Ovi, Aisah, Faiz, serta Ida Fadhjariah. (*)

  • PPD kembali Desak Polresta Sumenep Usut Tuntas Kasus Penebangan Pohon Siwalan

    PPD kembali Desak Polresta Sumenep Usut Tuntas Kasus Penebangan Pohon Siwalan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemuda Peduli Desa (PPD) mendesak Polresta Sumenep mempercepat penanganan perkara dugaan penebangan pohon siwalan milik Mahyuni. Desakan itu disampaikan dalam aksi di depan Mapolresta Sumenep, Jumat, 2 Oktober 2026.

    Massa meminta penyidik memberikan kepastian hukum terhadap perkara tersebut. Mereka menilai proses penanganan kasus yang mereka anggap sederhana itu tidak semestinya berlarut-larut.

    Koordinator Lapangan PPD, Ubaidillah, mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan audiensi dengan kepolisian. Namun, menurut dia, belum ada perkembangan signifikan yang terlihat dalam penanganan perkara tersebut.

    “Berapa kali kami melakukan audiensi bersama Polresta, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Ini sebenarnya perkara yang sederhana, yaitu terkait penebangan pohon siwalan,” tegas Ubaidillah.

    Menurut Ubaidillah, perkara tersebut tidak semata-mata menyangkut penebangan pohon. Pohon siwalan yang ditebang, kata dia, merupakan bagian dari sumber penghasilan Mahyuni dan keluarganya.

    Karena itu, PPD meminta penyidik menindaklanjuti keterangan saksi dan barang bukti yang telah diperoleh. Mereka juga meminta kepolisian menetapkan tersangka apabila alat bukti dan unsur pidana telah terpenuhi.

    “Kami berharap penyidik segera menetapkan tersangka apabila alat bukti dan unsur pidananya telah terpenuhi. Seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan transparan,” ujarnya.

    Dalam aksi tersebut, massa juga meminta kepolisian memeriksa pihak yang disebut mereka diduga memberikan perintah penebangan. Inisial A disebut dalam orasi sebagai pihak yang diduga memerintahkan penebangan pohon siwalan.

    “Yang memerintahkan agar pohon siwalan ditebang juga harus diperiksa dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti terlibat. Kami meminta A segera dipanggil dan diperiksa secara serius,” kata Ubaidillah.

    PPD juga mempertanyakan perkembangan penyidikan yang menurut mereka belum memberikan kepastian hukum. Mereka menyebut sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan barang bukti fisik telah diamankan penyidik.

    Ubaidillah mengatakan proses hukum perlu dilakukan secara transparan, terlebih perkara tersebut disebut berkaitan dengan sumber penghidupan Mahyuni.

    “Jangan sampai kasus penebangan pohon siwalan yang menimpa Ibu Mahyuni menjadi tabir gelap. Kalau memang ada unsur pidananya, proses hukum harus berjalan secara terang dan transparan,” tegasnya.

    Ia menyebut penebangan pohon tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Mahyuni, baik secara materiil maupun nonmateriil. Hilangnya pohon siwalan disebut berdampak terhadap sumber penghasilan keluarga.

    “Ibu Mahyuni ini korban secara materiil maupun nonmateriil. Sekarang sudah tidak ada lagi pohon siwalan yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” tandas Ubaidillah. (*)

  • RSUD Sumenep Hadirkan CT Scan 64 Slice untuk Pemeriksaan Diagnostik

    RSUD Sumenep Hadirkan CT Scan 64 Slice untuk Pemeriksaan Diagnostik

    SUMENEP, LensaMadura.com – RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menambah fasilitas pemeriksaan penunjang diagnostik dengan mengoperasikan CT Scan 64 Slice. Fasilitas tersebut diserahterimakan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasional (KSO) pada Senin, 28 September 2026.

    Penandatanganan KSO dilakukan oleh Plt. Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Polresta Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumenep, Inspektorat Daerah, Dinkes P2KB, serta Bagian Hukum Setda Sumenep.

    Erliyati mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya rumah sakit melengkapi fasilitas pelayanan sesuai kebutuhan pasien.

    “Penandatanganan KSO ini merupakan bagian dari komitmen RSUD untuk melengkapi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien,” kata Erliyati.

    Menurut dia, keberadaan CT Scan 64 Slice akan mendukung pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien yang membutuhkan layanan tersebut di RSUD dr. H. Moh. Anwar.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat mendukung pelayanan kesehatan, khususnya pemeriksaan penunjang diagnostik bagi pasien yang membutuhkan,” ujarnya.

    Setelah penandatanganan KSO, pihak rumah sakit bersama sejumlah pihak terkait melakukan pengecekan langsung terhadap perangkat CT Scan 64 Slice. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perangkat sebelum digunakan dalam pelayanan.

    “Kesiapan perangkat menjadi hal penting agar operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Erliyati.

    Dengan tambahan fasilitas tersebut, RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menargetkan kebutuhan masyarakat terhadap pemeriksaan penunjang diagnostik dapat dilayani dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai.

    Pengoperasian CT Scan 64 Slice juga menjadi bagian dari langkah rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di Sumenep. (*)

  • HUT ke-22 DPD RI, Lia Istifhama Tekankan Pentingnya Aspirasi Daerah

    HUT ke-22 DPD RI, Lia Istifhama Tekankan Pentingnya Aspirasi Daerah

    SURABAYA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 DPD RI yang jatuh pada 1 Oktober 2026. Ia berharap lembaga perwakilan daerah tersebut semakin dekat dengan masyarakat dan mampu memperkuat hubungan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional.

    Lia mengatakan usia 22 tahun DPD RI menjadi pengingat atas mandat lembaga tersebut dalam membawa perspektif serta aspirasi daerah ke tingkat nasional.

    “Dirgahayu DPD RI yang ke-22 tahun. Dari daerah untuk Indonesia merupakan bukti nyata pengabdian untuk masyarakat, penguatan daerah untuk bangsa dan negara, yang terbangun di atas kebersamaan yang melekat, pondasi cinta yang kuat, pengabdian tulus tanpa batas demi Indonesia yang hebat dan bermartabat,” ujar Lia.

    Menurut Lia, semangat Dari Daerah untuk Indonesia memiliki makna penting karena DPD RI dibentuk untuk menghadirkan representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

    DPD RI dibentuk sebagai bagian dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945. Secara konstitusional, kedudukannya diatur dalam Bab VIIA UUD 1945, termasuk Pasal 22C dan Pasal 22D. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dengan jumlah yang sama untuk setiap provinsi.

    Pasal 22D juga mengatur kewenangan DPD dalam mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, termasuk otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

    Lia menilai mandat tersebut membuat peringatan HUT DPD RI tidak semestinya berhenti sebagai seremoni kelembagaan. Menurut dia, usia 22 tahun perlu menjadi dorongan untuk memperkuat kerja representasi daerah.

    “Jargon dari daerah untuk Indonesia bukan hanya slogan. Di dalamnya ada tanggung jawab untuk mendengar, menyerap, memperjuangkan dan mengawal aspirasi masyarakat daerah agar menjadi bagian dari kebijakan nasional,” kata Lia.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPD RI dari Jawa Timur, Lia tercatat terlibat dalam sejumlah agenda penyerapan aspirasi daerah. Salah satunya kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Jawa Timur pada September 2026 untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pertanahan.

    Ia berharap aspirasi masyarakat yang muncul dari tingkat desa, kabupaten dan kota hingga provinsi dapat terus dihimpun dan dikawal melalui kewenangan konstitusional DPD RI.

    “Kebersamaan adalah kekuatan. Cinta kepada daerah adalah bagian dari cinta kepada Indonesia. Karena itu, pengabdian dari daerah untuk Indonesia harus terus dijaga dengan ketulusan, kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat,” tuturnya.

    Lia juga berharap DPD RI semakin mampu menjadi ruang artikulasi kepentingan daerah sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Dirgahayu DPD RI ke-22. Semoga semakin kuat, semakin dekat dengan rakyat, dan semakin nyata menghadirkan pengabdian dari daerah untuk Indonesia. Bersama membangun Indonesia yang hebat, adil, maju dan bermartabat,” pungkasnya. (*)

  • Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Sumenep Tekankan Persatuan dan Gotong Royong

    Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Sumenep Tekankan Persatuan dan Gotong Royong

    SUMENEP, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    Pesan itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis, 1 Oktober 2026.

    Fauzi mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak cukup dimaknai sebagai agenda seremonial. Nilai yang terkandung di dalamnya, kata dia, perlu diwujudkan melalui sikap dan tindakan di tengah masyarakat.

    “Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Persatuan harus kita rawat bersama sebagai kekuatan membangun daerah dan bangsa,” kata Fauzi.

    Menurut dia, gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.

    “Semangat gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, serta sikap menghargai perbedaan menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

    Fauzi juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Ia meminta kemajuan teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk kegiatan yang produktif.

    “Masyarakat, khususnya generasi muda, harus menggunakan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab untuk meningkatkan wawasan, kreativitas, dan produktivitas,” tuturnya.

    Menurut Fauzi, generasi muda tidak semestinya hanya menjadi pengguna teknologi. Mereka juga diharapkan mengambil peran dalam menjaga nilai kebangsaan, memperkuat toleransi, dan merawat keberagaman.

    “Generasi muda tidak hanya menjadi penerima perubahan, tetapi mampu tampil sebagai pelopor dalam memperkuat persatuan, menjunjung tinggi toleransi, menghargai keberagaman, serta menjaga semangat gotong royong,” tegasnya.

    Ia menambahkan, pengamalan Pancasila harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat.

    “Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bersama bahwa menjaga persatuan adalah tanggung jawab kita dalam membangun kekuatan demi memajukan daerah dan bangsa,” pungkasnya.

    Upacara tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, Sekdakab Agus Dwi Saputra, Forkopimda, pimpinan OPD, camat se-Kabupaten Sumenep, pejabat eselon III, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan perusahaan di Kabupaten Sumenep. (*)

  • Prabowo Lantik Sarmuji Jadi Menteri Perindustrian

    Prabowo Lantik Sarmuji Jadi Menteri Perindustrian

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian dalam perombakan Kabinet Merah Putih. Sarmuji menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sarmuji menjadi salah satu dari 10 menteri dan wakil menteri yang dilantik Prabowo untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

    Sarmuji sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur I. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

    Pria kelahiran Surabaya, 10 Juni 1974, itu menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Surabaya sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Jember dan Universitas Indonesia.

    Riwayat pendidikannya antara lain SDN Modokan Ayu 270 yang diselesaikan pada 1986, SMPN 17 Surabaya pada 1989, dan SMAN 16 Surabaya pada 1992. Ia kemudian lulus dari Universitas Jember pada 2000 dan Universitas Indonesia pada 2005.

    Sarmuji juga memiliki perjalanan panjang dalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Ia pernah menjadi Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Jember pada 1996–1998 dan Ketua HMI Cabang Jember pada 1998–2000.

    Setelah itu, ia dipercaya sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2001–2002, Wakil Sekjen DPP AMPI 2003–2009, serta Ketua KNPI 2008–2011. Ia juga pernah menjadi Sekjen PP AMPG dan Wakil Sekjen HKTI.

    Karier politiknya di Partai Golkar berlanjut dari tingkat kepengurusan hingga jabatan Sekjen DPP. Sarmuji pernah menjadi Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan DPP Partai Golkar pada 2014–2019, Ketua DPP Partai Golkar pada 2019–2020, dan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur pada 2020–2024.

    Pada 2024, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, jabatan yang masih diembannya saat dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

    Di luar aktivitas organisasi dan politik, Sarmuji juga memiliki pengalaman profesional sebagai konsultan di PT Himais Optima pada 2002–2010. Ia pernah menjadi tenaga ahli fraksi Partai Golkar serta menjabat komisaris di sejumlah perusahaan.

    Sarmuji mulai menjadi anggota DPR RI pada periode 2014–2019 dan kembali terpilih untuk periode 2019–2024 serta 2024–2029.

    Kini, pengalaman politik dan legislatif tersebut membawanya ke posisi baru sebagai Menteri Perindustrian dalam pemerintahan Prabowo. Pelantikan Sarmuji sekaligus menandai pergantian Agus Gumiwang Kartasasmita dari posisi tersebut. (*)

  • 23 Tim SD Ikuti Mini Soccer U-13, Sumenep Bangun Pembinaan Sepak Bola dari Usia Dini

    23 Tim SD Ikuti Mini Soccer U-13, Sumenep Bangun Pembinaan Sepak Bola dari Usia Dini

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mendorong pembinaan sepak bola dari kelompok usia sekolah dasar. Sebanyak 23 tim SD dari seluruh kecamatan mengikuti turnamen mini soccer U-13 di Stadion Ahmad Yani Sumenep, Kamis, 1 Oktober 2026.

    Turnamen yang dibuka Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo tersebut berlangsung selama tiga hari hingga babak final. Peserta berasal dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) jenjang SD se-Kabupaten Sumenep.

    Bagi pemerintah daerah, kompetisi itu menjadi bagian dari upaya membangun pembinaan sepak bola secara berjenjang. Pemain tidak hanya diberi kesempatan bertanding, tetapi juga mulai dipantau dan diarahkan sesuai perkembangan usia serta kemampuannya.

    Achmad Fauzi mengatakan usia sekolah dasar merupakan fase penting untuk membentuk kemampuan teknis sekaligus karakter pemain.

    Menurut dia, talenta sepak bola tidak cukup hanya ditemukan melalui sebuah pertandingan. Pemain yang memiliki potensi perlu mendapatkan ruang untuk berkembang melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

    “Mini soccer ini bukan hanya sekadar siapa yang menang, siapa yang mencetak gol atau siapa yang menjadi juara. Ini bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga sepak bola,” ujar Fauzi.

    Ia meminta para pemain menjadikan turnamen tersebut sebagai pengalaman untuk mengasah kemampuan. Hasil pertandingan, kata dia, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam kompetisi usia dini.

    “Jangan takut kalah. Yang paling penting berani bermain, berani berusaha dan terus belajar menjadi lebih baik,” katanya.

    Selain kemampuan bermain, Fauzi menekankan pentingnya sportivitas. Para peserta diminta tidak mudah terpancing emosi dan menghindari gesekan selama pertandingan.

    “Jangan ada gesekan, jangan ada perkelahian. Ini sepak bola,” tegasnya.

    Menurut Fauzi, pembinaan yang dimulai dari kelompok usia U-13 diharapkan dapat menjadi tahapan menuju kelompok usia berikutnya. Pemerintah daerah ingin proses tersebut membentuk jalur pembinaan yang lebih terarah.

    “Pemerintah daerah berpikir serius bagaimana generasi muda dari U-13 ini bisa menjadi bibit yang berpotensi menjadi atlet sepak bola dan ke depannya dapat diandalkan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan kemampuan teknis dan karakter pemain perlu dibentuk sejak usia dini. Pembinaan yang terlambat dinilai dapat menyulitkan pengembangan potensi pemain secara optimal.

    “Kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, kemampuan dan karakter dalam bermain agak sulit dibentuk. Tahun ini kita coba jenjangkan dari mini soccer U-13 sampai U-17,” pungkas Fauzi.

    Turnamen tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Bagi pembina dan pemerintah daerah, kompetisi ini dapat menjadi salah satu kesempatan untuk melihat perkembangan serta potensi pemain sejak usia sekolah dasar.

    Pembinaan berjenjang itu diharapkan tidak berhenti pada satu turnamen. Mini soccer U-13 menjadi salah satu pijakan awal untuk menyiapkan regenerasi pemain dan membangun ekosistem sepak bola Sumenep secara berkelanjutan. (*)

  • IBS PKMKK Pamekasan Perkuat Tradisi Al-Qur’an melalui I’lan Tasmi’ dan Munaqasah

    IBS PKMKK Pamekasan Perkuat Tradisi Al-Qur’an melalui I’lan Tasmi’ dan Munaqasah

    PAMEKASAN, LensaMadura.com – Islamic Boarding School Padepokan Kyai Mudrikah Kembang Kuning (IBS PKMKK) kembali menggelar I’lan Tasmi’ al-Qur’an sebagai bagian dari pembiasaan santri dalam menghafal, mengulang, dan memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an, Minggu, 27 September 2026.

    Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 19.00–21.00 itu diikuti 34 santri MTs dan MA Kyai Mudrikah Kembang Kuning. Hafalan yang diperdengarkan berkisar antara satu hingga enam juz.

    Selain tasmi’, sebanyak sembilan santri mengikuti Munaqasah Tajwid Marhalah Ula dan Marhalah Tsaniyah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan yang diarahkan untuk membangun ketekunan, kedisiplinan, keberanian, sekaligus tanggung jawab santri.

    Direktur Utama IBS PKMKK, Prof. Dr. Achmad Muhlis, MA, mengatakan pembelajaran Al-Qur’an tidak seharusnya berhenti pada kemampuan menghafal. Menurutnya, hafalan perlu berlanjut pada pemahaman dan tercermin dalam perilaku santri.

    “Al-Qur’an tidak cukup berhenti pada hafalan. Setiap ayat yang dihafal merupakan amanah yang semestinya mampu mentransformasikan cara berpikir, cara berbicara, dan cara berperilaku,” ujar Achmad Muhlis.

    Ia mengapresiasi para santri yang telah memperdengarkan hafalan sekaligus para pembimbing yang konsisten mendampingi proses tersebut. Menurut dia, rutinitas dalam menghafal dan memperdengarkan Al-Qur’an dapat membentuk kebiasaan belajar sekaligus kultur keagamaan di lingkungan pesantren.

    I’lan Tasmi’ al-Qur’an digelar setiap akhir bulan sebagai implementasi pilar One Day One Ayat. Program tersebut berada di bawah bimbingan Ny. Hj. Nurul Umayah dan Ust. Abdul Qadir Maliki, M.Ag.

    Melalui rutinitas menghafal, mengulang, dan memperdengarkan ayat, santri dibiasakan untuk menjaga konsistensi belajar. Proses tersebut juga melibatkan interaksi dengan pembimbing, teman sebaya, dan keluarga.

    Tradisi pembelajaran Al-Qur’an diperkuat melalui Munaqasah Tajwid yang digelar setiap bulan untuk Marhalah Ula, Tsaniyah, dan Tsalisah. Program yang menjadi implementasi One Week One Theme itu dibimbing KH. Dr. Mohammad Holis, M.Si.

    Sementara Munaqasah Kitab Kuning Metode Al-Fatih dilaksanakan setiap dua bulan untuk materi Safinatun Najah dan Fathol Qarib. Program tersebut merupakan implementasi One Week Three Fashal di bawah bimbingan KH. Dr. Moch. Cholid Wardi, M.H.I.

    Adapun pembelajaran hadis dikembangkan melalui program One Hadith One Presentation. Santri mempresentasikan lima hadis setiap minggu atau dua minggu sekali, terutama ketika kunjungan orang tua, dengan bimbingan Ny. Hj. Wiqayah Hilmi, S.S.

    Achmad Muhlis berharap rangkaian pembelajaran tersebut terus berkembang sehingga kemampuan hafalan santri semakin kuat dan diikuti dengan peningkatan pemahaman serta penghayatan terhadap kandungan Al-Qur’an.

    “Hafalan menguatkan ingatan, pemahaman membangun kesadaran, dan pengamalan menghadirkan nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bersama. Karena itu, yang kita bangun bukan hanya kemampuan menghafal, tetapi juga bagaimana nilai Al-Qur’an hadir dalam kehidupan santri,” katanya.

    Melalui berbagai program tersebut, IBS PKMKK berupaya membangun pola pendidikan yang mempertemukan hafalan, pemahaman, komunikasi, dan pengamalan sebagai bagian dari pembentukan karakter santri. (*)

  • Searah Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan, Enam Jurnalis Sampang Lulus UKW

    Searah Dorong Peningkatan Kompetensi Wartawan, Enam Jurnalis Sampang Lulus UKW

    SAMPANG, LensaMadura.com – Searah bersama SKK Migas Jabanusa dan KKKS lainnya turut mendorong peningkatan kompetensi wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2026. Dari kegiatan tersebut, enam wartawan yang bertugas di Kabupaten Sampang dinyatakan kompeten.

    UKW yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) berlangsung di Hotel Platinum Surabaya pada 8–10 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah perkembangan industri media dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang berkualitas.

    Enam wartawan Sampang dinyatakan kompeten pada jenjang Madya dan Muda.

    Ryan Hariyanto dari Media Madura berhasil lulus UKW tingkat Madya. Sementara lima wartawan lainnya dinyatakan kompeten pada tingkat Muda, yakni Zainal Abidin dari Jatimnet, Moch Dimas Saputra dari Republiku, Subaidi dari Terbitan, Akhmad Kamaluddin dari Panjinasional, dan Faishol Haq dari Kabar Terdepan.

    Dukungan Searah dan KKKS lainnya terhadap pelaksanaan UKW menjadi bagian dari perhatian industri hulu migas terhadap peningkatan kapasitas wartawan. Kompetensi dan profesionalisme pers dinilai penting untuk memperkuat kualitas informasi publik, termasuk mengenai berbagai kegiatan industri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

    Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Kristanto Hartadi menyampaikan apresiasi kepada para wartawan yang dinyatakan kompeten.

    Ia mengingatkan, predikat kompeten harus diikuti dengan komitmen menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

    “Wartawan yang dinyatakan kompeten harus tetap menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik sehari-hari,” ujar Kristanto saat penutupan UKW di Surabaya, Kamis, 10 September 2026.

    Kristanto mengatakan, total peserta UKW 2026 mencapai 36 orang. Dari jumlah tersebut, 32 peserta dinyatakan kompeten, sedangkan empat peserta lainnya belum dinyatakan kompeten.

    Menurut dia, hasil tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian para penguji dengan mengacu pada standar kompetensi wartawan Dewan Pers.

    “Para penguji menetapkan hasil penilaian akhir secara objektif berdasarkan standar kelulusan Dewan Pers,” katanya.

    Bagi peserta yang belum kompeten, Kristanto mendorong agar terus memperkuat pengalaman dan kemampuan jurnalistik sebelum mengikuti UKW kembali.

    Ia menilai peningkatan kualitas wartawan perlu dilakukan secara berkelanjutan seiring perubahan industri pers dan pola kerja media.

    Bagi Searah dan KKKS, peningkatan kapasitas wartawan menjadi bagian dari hubungan yang konstruktif antara industri hulu migas dan media. Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

    Khususnya di wilayah Sampang, keberadaan kegiatan industri hulu migas membuat kebutuhan terhadap informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting.

    Melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi wartawan, Searah bersama SKK Migas Jabanusa dan KKKS turut mengambil bagian dalam membangun ekosistem pers yang profesional sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik di daerah. (*)

  • Bappenas Kaji Masa Depan Kepulauan Sumenep, Energi hingga Air Bersih Jadi Sorotan

    Bappenas Kaji Masa Depan Kepulauan Sumenep, Energi hingga Air Bersih Jadi Sorotan

    SUMENEP, LensaMadura.Com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turun langsung ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk memetakan potensi sekaligus persoalan pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan.

    Kunjungan lapangan yang berlangsung pada 3-4 September 2026 tersebut menjadi bagian dari kajian penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dengan pendekatan Hub and Spoke.

    Selama berada di Sumenep, tim Bappenas meninjau sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah.

    Di antaranya konektivitas dan aktivitas Pelabuhan Kalianget, pengembangan industri dan hilirisasi garam, perikanan, pertanian, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, energi, hingga pengelolaan lingkungan.

    Persoalan energi menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di wilayah kepulauan yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak.

    Bersama PLN, Bappenas membahas peluang pengalihan PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

    Skema tersebut dinilai berpotensi menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus mengurangi biaya produksi listrik. Pembahasan terutama diarahkan untuk wilayah kepulauan seperti Gili Raja dan Kangean yang masih menghadapi tantangan dalam penyediaan energi.

    Selain energi, sektor pangan juga menjadi perhatian. Tim Bappenas berdialog dengan kelompok tani di Desa Braji serta meninjau mekanisme penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura.

    Bappenas juga melihat langsung pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian sekaligus ketahanan pangan masyarakat pesisir.

    Potensi hilirisasi komoditas garam tak luput dari kajian. Tim mengunjungi PT Mulya Anugerah Sumekar yang mengembangkan garam konsumsi premium serta sejumlah produk turunan bernilai tambah, termasuk garam untuk kebutuhan spa.

    Sementara itu, persoalan air bersih di wilayah kepulauan turut menjadi bagian penting dalam pemetaan. Bappenas berdiskusi dengan Perumda Air Minum Sumekar mengenai penguatan layanan, termasuk rehabilitasi jaringan perpipaan dan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

    Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan audiensi bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

    Dalam pertemuan itu, tim Bappenas menyampaikan sejumlah temuan dari hasil peninjauan lapangan sekaligus membahas langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.

    Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Sumenep menjadi salah satu wilayah penting dalam kajian nasional mengenai pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya dilakukan di Sumenep, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain, seperti Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu. Khusus Sumenep, perhatian diarahkan pada Pulau Kangean dan kawasan pesisir.

    “Lima dimensi utama yang menjadi kajian meliputi transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Aditya.

    Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan standar pembangunan wilayah kepulauan sekaligus penentuan program prioritas.

    “Rekomendasi kebijakan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 sebagai dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto yang turut mendampingi kunjungan Bappenas menyampaikan bahwa kajian tersebut menjadi momentum penting bagi Sumenep untuk menyampaikan secara langsung potensi dan kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir maupun kepulauan.

    Menurutnya, karakter geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan, “Pungkasnya.

    Ditambahkan, Ia berharap hasil kajian Bappenas dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat kepulauan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.

    Dengan adanya kajian tersebut, berbagai persoalan seperti konektivitas, energi, air bersih, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan diharapkan mendapat perhatian yang lebih terarah dan berkelanjutan, “Tutupnya.

  • Pemkab Sumenep Ukir Tiga Prestasi di FESyar Regional Jawa 2026

    Pemkab Sumenep Ukir Tiga Prestasi di FESyar Regional Jawa 2026

    SURABAYA, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan tiga penghargaan yang diraih dalam Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Jawa 2026 sebagai dorongan untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di daerah.

    Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan penghargaan tersebut harus diikuti dengan pengembangan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Sumenep untuk terus memperkuat ekonomi syariah. Yang terpenting, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas dan berkelanjutan,” kata Imam Hasyim usai menerima penghargaan, Minggu, 27 September 2026.

    Dalam FESyar Regional Jawa 2026, Sumenep meraih juara pertama pada tiga kategori, yakni Wakaf, Keuangan Mikro Syariah, serta Inklusi Keuangan Syariah Pemerintah Daerah.

    Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Surabaya. Imam Hasyim hadir menerima penghargaan bersama Kabag Perekonomian Setdakab Sumenep Salamet Supriyadi.

    Imam mengatakan capaian tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai prestasi dalam sebuah festival. Menurut dia, potensi ekonomi syariah perlu diteruskan melalui kebijakan dan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kita ingin ekonomi syariah tumbuh secara nyata. Wakaf, keuangan mikro syariah dan inklusi keuangan harus menjadi bagian dari upaya membuka akses ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyebut penguatan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan agar ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Sumenep semakin berkembang.

    “Prestasi ini harus menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik. Pemerintah daerah akan terus mendorong kolaborasi agar ekonomi syariah semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumenep,” katanya.

    FESyar Regional Jawa 2026 berlangsung di Surabaya pada 25–27 September 2026. Bank Indonesia menggelar kegiatan tersebut dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital.”

    Agenda FESyar meliputi forum ekonomi dan keuangan syariah, pameran, business matching, serta berbagai kompetisi ekonomi dan budaya Islam.

    Raihan tiga juara pertama tersebut menambah catatan capaian Sumenep dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga capaian itu dengan memperluas program yang inklusif dan berdampak bagi masyarakat. (*)