Blog

  • Komunitas Pelar Kenalkan Ruang Berkesenian kepada Mahasiswa Baru STIT Aqidah Usymuni Sumenep

    Komunitas Pelar Kenalkan Ruang Berkesenian kepada Mahasiswa Baru STIT Aqidah Usymuni Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – UKM Komunitas Pelar STIT Aqidah Usymuni Sumenep mengajak mahasiswa baru mengenal lebih dekat dunia kesenian sekaligus ruang berkarya yang tersedia di lingkungan kampus.

    Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengenalan organisasi kemahasiswaan yang digelar pada Rabu, 23 September 2026.

    Dalam kesempatan itu, Komunitas Pelar memperkenalkan diri sebagai salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang kesenian.

    Ketua Komunitas Pelar, Nor Moh Yasin atau Eyon, mengatakan Komunitas Pelar selama ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas melalui berbagai kegiatan seni.

    “Pelar bergerak di bidang kesenian, seperti teater, musikalisasi puisi, sastra, dan berbagai kegiatan seni lainnya,” ujar Eyon.

    Menurut dia, kegiatan kesenian di kampus tidak hanya berkaitan dengan pertunjukan. Seni juga dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, mengasah keberanian dan mengembangkan potensi diri.

    Karya mahasiswa, kata Eyon, juga dapat menjadi bagian dari cara memperkenalkan STIT Aqidah Usymuni kepada masyarakat melalui bidang seni dan budaya.

    Karena itu, ia mengajak mahasiswa baru ikut menjaga keberlangsungan Komunitas Pelar. Menurutnya, keberadaan komunitas seni perlu terus dirawat agar kegiatan kesenian di kampus tetap berjalan.

    “Komunitas Pelar ini mari kita rawat kembali, jangan sampai mati. Kegiatan kesenian penting untuk menunjukkan bahwa mahasiswa STIT Aqidah Usymuni juga mampu berkarya dan bersaing dengan mahasiswa dari kampus lain di bidang kesenian,” katanya.

    Eyon berharap Komunitas Pelar dapat menjadi tempat untuk belajar, mencoba hal baru dan memeroleh pengalaman melalui proses berkesenian.

    Pengenalan Komunitas Pelar kemudian ditutup dengan penampilan musikalisasi puisi “Akulah Darahmu” karya D Zawawi Imron. (*)

  • Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    Kemenhub Perketat Pemeriksaan Kapal Penumpang dan Ro-Ro, Awak Kapal Diminta Siap Hadapi Darurat

    JAKARTA, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan meminta pemeriksaan kelaiklautan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro diperketat. Operator kapal juga diminta memastikan awak kapal benar-benar siap menghadapi kondisi darurat melalui latihan secara berkala.

    Instruksi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan dalam pertemuan bersama para pemangku kepentingan pelayaran dari berbagai daerah secara daring, Selasa, 22 September 2026.

    Lollan meminta operator kapal, marine inspector, dan petugas kesyahbandaran mengoptimalkan pemeriksaan mandiri atau self inspection. Pemeriksaan itu harus dilakukan secara objektif dan menggambarkan kondisi kapal yang sebenarnya.

    “Keselamatan kapal penumpang dan kapal Ro-Ro merupakan tanggung jawab bersama. Pemeriksaan oleh pemerintah tetap penting, namun keselamatan tidak dapat hanya bergantung pada saat kapal diperiksa oleh petugas,” kata Lollan.

    Menurut dia, pemilik kapal, operator, nakhoda dan awak kapal memiliki tanggung jawab untuk memastikan kapal tetap laik laut dan siap digunakan dalam kondisi darurat.

    Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 178 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Mandiri (Self Inspection) Kelaiklautan Kapal Penumpang dan/atau Ro-Ro Penumpang Berbendera Indonesia.

    Selain itu, pelaksanaan latihan kondisi darurat mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-DK 6 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Latihan Kondisi Darurat Umum (General Emergency Drill) di Atas Kapal.

    Lollan menjelaskan, pemeriksaan mandiri dan latihan kondisi darurat memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Self inspection memastikan kondisi kapal serta perlengkapan keselamatan diperiksa secara nyata, sedangkan general emergency drill menguji kesiapan awak kapal ketika menghadapi situasi darurat.

    Pemeriksaan mandiri mencakup antara lain dokumentasi kapal, lambung dan permesinan, peralatan keselamatan, pengawakan, radio keselamatan, pencegahan pencemaran serta aspek lain sesuai karakteristik kapal.

    Hasil pemeriksaan, kata Lollan, harus menjadi dasar perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

    Latihan Tak Sekadar Formalitas

    Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsuddin meminta latihan kondisi darurat tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

    Menurut dia, skenario latihan harus disesuaikan dengan karakteristik dan risiko operasional masing-masing kapal. Beberapa kondisi yang perlu disimulasikan antara lain kebakaran, kebocoran, perintah meninggalkan kapal dan kejadian orang jatuh ke laut.

    Pelaksanaan latihan juga perlu diverifikasi oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis dan marine inspector. Setelah latihan, operator diminta melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan menentukan perbaikan pada latihan berikutnya.

    “Latihan tidak akan efektif jika awak kapal hanya mengetahui prosedur secara teori. Awak kapal harus familiar dengan peralatan keselamatan yang tersedia di kapal dan mampu menggunakannya ketika terjadi kondisi darurat,” ujar Samsuddin.

    Kemampuan menggunakan alat komunikasi darurat juga menjadi perhatian. Awak kapal harus mengetahui cara menggunakan sarana komunikasi untuk mendukung koordinasi ketika terjadi situasi kritis.

    Penumpang Diminta Pahami Prosedur Keselamatan

    Kemenhub juga meminta operator tidak hanya memastikan kesiapan awak kapal. Penumpang perlu mendapat penjelasan mengenai prosedur keselamatan sebelum kapal berangkat.

    Informasi tersebut meliputi penggunaan pelampung, prosedur evakuasi, tanda keadaan darurat dan lokasi muster station atau titik berkumpul.

    Sistem alarm juga harus dapat didengar dan dikenali oleh penumpang.

    “Awak kapal saat memberangkatkan kapal wajib untuk memperdengarkan kepada penumpang tanda-tanda keadaan darurat supaya penumpang tahu saat ada kondisi darurat yang harus dihadapi,” kata Samsuddin.

    Ia menegaskan awak kapal harus memahami tanggung jawabnya dalam situasi darurat, termasuk memastikan keselamatan penumpang.

    “Jangan lagi terjadi kecelakaan, tetapi awak kapal menyelamatkan diri terlebih dahulu tapi penumpangnya dibiarkan begitu saja. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.

    Karena itu, operator dan jajaran Kantor Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Laut diminta memastikan latihan dilakukan secara nyata dan dapat diverifikasi.

    Dokumentasi latihan juga harus mencantumkan tanggal dan waktu pelaksanaan atau timestamp. Bukti tersebut diperlukan untuk memastikan latihan benar-benar berlangsung sekaligus menjadi bahan evaluasi pengawasan.

    Dengan langkah tersebut, Kemenhub menekankan bahwa pemeriksaan kelaiklautan dan latihan kondisi darurat tidak berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi menjadi bagian dari kesiapan keselamatan pelayaran. (*)

  • Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    Bertemu Kapolresta, KNPI Sumenep Bahas Galian C hingga Rokok Ilegal

    SUMENEP, LensaMadura.com – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep membahas sejumlah persoalan daerah saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolresta di kantor DPD KNPI Sumenep, Selasa, 22 September 2026.

    Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara KNPI dan jajaran kepolisian mengenai persoalan lingkungan, penegakan hukum serta kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu yang dibahas adalah aktivitas galian C dan peredaran rokok ilegal.

    Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, mengatakan persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas sektor. Menurut dia, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi terkait perlu memiliki pemahaman yang sama agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.

    “Yang kami dorong bukan hanya sinergisitas dalam bentuk komunikasi, tetapi kesamaan visi dan sikap. Kalau persoalan yang dihadapi masyarakat adalah persoalan bersama, maka cara kita melihat dan menyelesaikannya juga harus memiliki arah yang sama,” ujarnya.

    Umam lantas menyoroti aktivitas galian C yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan apabila tidak diawasi dan ditata dengan baik.

    Umam berpandangan, dampak galian C tidak hanya berkaitan dengan persoalan perizinan atau aktivitas ekonomi. Perubahan bentang alam, fungsi lahan, kerusakan jalan, debu dan sedimentasi hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar juga perlu menjadi perhatian.

    “Kita harus memiliki sikap yang sama bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Kalau hari ini kita membiarkan lingkungan rusak, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat di masa depan akan jauh lebih besar,” katanya.

    Umam juga mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas galian C yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Kata Umam, penanganan tidak cukup hanya melalui penindakan. Pengawasan, penataan, penegakan aturan dan pemulihan lingkungan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain itu, persoalan lain yang disampaikan KNPI Sumenep.adalah peredaran rokok ilegal. Organisasi kepemudaan tersebut mendukung upaya pemberantasan, tetapi meminta penanganannya tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau.

    Umam menilai petani tembakau perlu dibedakan dari pihak yang memproduksi atau mengedarkan rokok secara ilegal.

    “Kita harus membedakan antara petani tembakau dengan aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal. Jangan sampai semangat pemberantasan rokok ilegal justru membuat petani tembakau menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar mantan aktivis PMII Sumenep itu.

    Menurutnya, penanganan rokok ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat rantai ekonomi dari hulu hingga hilir. Kepentingan petani, tenaga kerja, pelaku usaha yang taat aturan, penerimaan negara dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan.

    Dua isu tersebut, kata Umam, menunjukkan pentingnya kesamaan arah di antara pimpinan daerah dan lembaga terkait. Penegakan hukum perlu berjalan konsisten, tetapi dampaknya terhadap masyarakat juga harus diperhitungkan.

    “Kami berharap seluruh pimpinan daerah memiliki satu kesepahaman: terhadap kerusakan lingkungan kita harus tegas, terhadap pelanggaran hukum kita harus konsisten, tetapi terhadap kepentingan masyarakat kita juga harus sensitif. Jangan sampai penegakan aturan justru melahirkan persoalan baru bagi rakyat,” katanya.

    Lebih lanjut, Umam menegaskan pertemuan tersebut bukan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Organisasi itu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong agar persoalan daerah dibahas secara terbuka.

    “Kita ingin Sumenep dibangun dengan visi yang sama. Lingkungan harus dijaga, hukum harus ditegakkan, ekonomi masyarakat harus dilindungi, dan setiap institusi harus bergerak dalam satu kepentingan: kepentingan masyarakat dan masa depan Sumenep,” ujarnya. (*)

  • KSOP Kalianget Koordinasikan Penanganan Ratusan Kayu Gelondongan yang Terdampar di Dungkek

    KSOP Kalianget Koordinasikan Penanganan Ratusan Kayu Gelondongan yang Terdampar di Dungkek

    SUMENEP, LensaMadura.com – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget mengoordinasikan penanganan ratusan kayu gelondongan yang terdampar di pesisir Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

    Kayu-kayu tersebut terdampar di pesisir Bicabbi sejak 19–20 September 2026. Material kayu itu berasal dari kapal tongkang yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Redeb dengan tujuan Pelabuhan Probolinggo.

    Kepala KSOP Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, mengatakan kapal pengangkut kayu tersebut bertujuan ke Kalianget.

    “Tujuannya ke Probolinggo, bukan ke Kalianget,” kata Azwar, Rabu, 23 September 2026.

    Pasca-kejadian, KSOP Kalianget bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan rapat untuk membahas penanganan kayu yang terdampar di pesisir Dungkek.

    Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta agar kayu-kayu tersebut segera dievakuasi. KSOP kemudian berkoordinasi dengan pihak pemilik kapal terkait langkah penanganan di lapangan.

    Sebagai langkah awal untuk mencegah kayu kembali bergerak dan berpotensi membahayakan nelayan, kayu yang berada di pesisir diikat agar tidak bergerak. Upaya tersebut dilakukan agar saat air laut pasang kayu-kayu tersebut tidak bergerak liar yang dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.

    “Langkah awal oleh crew kapal, termasuk petugas dari KSOP, kayu diikat agar tidak bergerak lagi dan tidak mengenai perahu yang ada di sekitarnya,” ujar Azwar.

    Menurut Azwar, pemilik kapal akan segera mendatangkan kapal tongkang lainnya untuk melakukan evakuasi kayu gelondongan tersebut.

    Ia berharap proses evakuasi segera dilakukan, termasuk terhadap kapal yang mengalami kemiringan hingga menyebabkan kayu gelondongan terlepas dan terdampar di pesisir.

    Terhadap dampak kerusakan yang timbul, Azwar juga meminta pemilik kapal segera berkomunikasi dengan masyarakat terdampak terkait penyelesaian permasalahan yang ada.

    Azwar menegaskan penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait agar kayu gelondongan tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya nelayan di sekitar pesisir Bicabbi. (*)

  • AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    AMPERA Dorong Bupati Situbondo Mas Rio untuk Pilgub Jatim 2029

    JAKARTA, LensaMadura.com – Nama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mulai masuk dalam pembicaraan mengenai figur yang berpotensi maju dalam Pilgub Jawa Timur 2029.

    Aliansi Mahasiswa Pemuda Madura (AMPERA) menjadi salah satu kelompok yang menyatakan dukungan. Organisasi tersebut mendorong Mas Rio, sapaan Yusuf Rio Wahyu Prayogo, untuk mempertimbangkan maju dalam kontestasi kepemimpinan Jawa Timur.

    Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi AMPERA di Jakarta, Minggu, 20 September 2026.

    Forum tersebut membahas arah pembangunan Jawa Timur sekaligus aspirasi mahasiswa dan pemuda Madura, termasuk masyarakat Madura yang berada di Pulau Madura dan kawasan Tapal Kuda.

    Sejumlah mahasiswa asal Madura dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek hadir dalam forum tersebut, antara lain dari Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Pamulang, Universitas Bung Karno dan sejumlah kampus lainnya.

    Koordinator Umum AMPERA Al Ghiffari mengatakan dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi mengenai figur dan arah kepemimpinan Jawa Timur ke depan.

    “Kami ingin ada kepemimpinan Jawa Timur yang mampu melihat pembangunan secara lebih luas dan merata, termasuk memperhatikan aspirasi masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda,” kata Ghiffari dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2026).

    Menurut dia, AMPERA mempertimbangkan sejumlah hal sebelum menyampaikan dukungan, di antaranya pengalaman pemerintahan, rekam kerja, komunikasi dengan masyarakat serta latar sosial dan kultural Mas Rio yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kawasan Tapal Kuda.

    “Mas Rio kami lihat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah dan rekam kerja yang bisa dinilai publik. Kami ingin pengalaman tersebut juga dibawa ke dalam diskusi yang lebih luas mengenai masa depan Jawa Timur,” ujarnya.

    AMPERA juga menyoroti perkembangan ekonomi Situbondo selama pemerintahan Mas Rio. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kabupaten Situbondo tumbuh 5,28 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Struktur ekonomi daerah tersebut masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan.

    Ghiffari mengatakan data tersebut menjadi salah satu bahan yang dapat dilihat publik dalam menilai perkembangan Situbondo, meski menurutnya kinerja seorang kepala daerah tidak cukup diukur dari satu indikator.

    “Bagi kami, kepemimpinan tidak cukup hanya dilihat dari popularitas. Rekam kerja dan bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat juga penting,” katanya.

    Dari Situbondo ke Jawa Timur

    AMPERA melihat posisi Situbondo sebagai bagian dari kawasan Tapal Kuda dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk membicarakan pembangunan Jawa Timur secara lebih luas.

    Menurut Ghiffari, hubungan sosial dan kultural antara masyarakat Madura dan kawasan Tapal Kuda dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai pemerataan pembangunan antarkawasan.

    “Posisi tersebut dapat menjadi titik awal untuk membangun pembicaraan yang lebih luas mengenai keterhubungan Madura dan Tapal Kuda dalam pembangunan Jawa Timur,” ujarnya.

    Meski telah menyatakan dukungan, AMPERA menyadari bahwa tahapan menuju Pilgub Jawa Timur 2029 masih panjang. Karena itu, deklarasi tersebut disebut sebagai sikap organisasi saat ini, bukan keputusan yang mengikat seluruh mahasiswa maupun masyarakat Madura.

    “Ini adalah sikap organisasi kami. Kami tidak mengklaim mewakili seluruh mahasiswa atau masyarakat Madura. Karena itu, kami juga terbuka terhadap diskusi dan pandangan yang berbeda,” kata Ghiffari.

    Ia juga menyatakan AMPERA tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan menyebut dukungan kepada Mas Rio merupakan hasil pembahasan internal organisasi.

    Menurut Ghiffari, deklarasi dilakukan lebih awal untuk membuka ruang diskusi mengenai arah kepemimpinan Jawa Timur, bukan untuk mendahului tahapan resmi pemilihan.

    “Kami memahami proses politik masih panjang. Justru karena masih panjang, ruang diskusi publik perlu dibuka. Kami ingin melihat bagaimana gagasan dan rekam kerja para figur berkembang hingga tahapan politik resmi dimulai,” ujarnya. (*)

  • GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    GMNI Sumenep Nilai Perubahan Nomenklatur Tak Mendesak, Dorong Pemerataan Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Usulan perubahan nama Kabupaten Sumenep menjadi “Kabupaten Sumenep Kepulauan” mendapat tanggapan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep.

    GMNI memilih untuk tidak mendukung usulan tersebut. Mereka menilai perubahan nama belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Sumenep.

    Sikap itu disampaikan setelah GMNI Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin malam, 21 September 2026.

    Diskusi tersebut mengangkat tema “Menakar Urgensi Perubahan Nama Kabupaten Sumenep: Kepentingan Masyarakat atau Kepentingan Elit Politik?”

    Ketua GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, berpandangan perubahan nama kabupaten belum memiliki urgensi yang jelas. Menurut dia, alasan bahwa perubahan nomenklatur diperlukan untuk memperoleh perhatian atau dukungan anggaran khusus bagi wilayah kepulauan perlu dikaji berdasarkan kerangka regulasi yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.

    “Jika kita membedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Kabupaten Sumenep secara geografis dan demografis sudah otomatis dikategorikan sebagai kabupaten/kota kepulauan. Artinya, tanpa harus mengubah nama pun, Sumenep tetap akan mendapatkan porsi bantuan dana khusus kepulauan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

    Roni berpandangan, yang lebih penting saat ini adalah memastikan kebijakan untuk daerah kepulauan benar-benar memberi dampak kepada masyarakat. Terutama dalam hal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan ekonomi.

    Ia juga melihat perubahan nama tidak sesederhana mengganti papan nama pemerintahan. Jika dilakukan, akan ada berbagai administrasi yang perlu disesuaikan, termasuk dokumen pemerintahan dan kependudukan.

    Karena itu, pihaknya mempertanyakan sejauh mana perubahan nomenklatur akan memberikan manfaat dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.

    “Masyarakat kepulauan saat ini butuh pemerataan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan kepastian ekonomi, bukan sekadar perubahan nama kabupaten,” katanya.

    Lebih lanjut, Roni mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sumenep lebih fokus mengawal kepentingan masyarakat kepulauan.

    Yaitu, salah satunya dengan memastikan pembahasan RUU Daerah Kepulauan di tingkat pusat dapat memberikan ruang yang lebih kuat bagi daerah dengan karakteristik kepulauan.

    Menurut Roni, perhatian terhadap kepulauan seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai nama.

    Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana masyarakat di pulau-pulau Sumenep mendapatkan pembangunan dan pelayanan yang setara dengan masyarakat di daratan.

    “Makanya, kami DPC GMNI Sumenep tetap konsisten dan tegas pada satu sikap: menolak perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep,” pungkasnya. (*)

  • JSI Apresiasi Upaya Pemkab Sumenep Perkuat Pembangunan Kepulauan

    JSI Apresiasi Upaya Pemkab Sumenep Perkuat Pembangunan Kepulauan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Jurnalis Sumenep Independen (JSI) mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

    Pembina JSI Ahmadi Neja mengatakan perhatian terhadap wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

    “Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, termasuk kesehatan,” ujarnya, Selasa, 22 September 2026.

    Salah satu program yang menjadi perhatian JSI adalah Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sumenep. Program tersebut memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan melalui mekanisme yang berlaku.

    Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

    Setelah berjalan selama lima tahun, cakupan kepesertaan UHC di Sumenep disebut telah mendekati 100 persen. Pemkab Sumenep juga meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas komitmen dalam pelaksanaan program tersebut.

    Selain pelayanan kesehatan, perhatian terhadap kepulauan juga terlihat dari alokasi pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026.

    Dari total anggaran sekitar Rp47,53 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, sekitar Rp27,53 miliar diarahkan ke wilayah kepulauan.

    Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

    Di Pulau Kangean, perbaikan jalan dilakukan pada ruas yang menghubungkan Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan. Peningkatan infrastruktur juga dilakukan pada sejumlah titik lain, termasuk ruas Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman di Kecamatan Arjasa.

    Perbaikan infrastruktur tersebut dinilai penting bagi masyarakat kepulauan karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi.

    Ahmadi menilai pembangunan wilayah kepulauan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat persoalan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat di kawasan tersebut.

    “Pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, konektivitas antarpulau, fasilitas transportasi, dan pelayanan dasar lainnya, perlu berjalan beriringan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” urainya.

    Dikatakan, pembangunan daratan dan kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Sumenep.

    Kemajuan daerah, kata Ahmadi, tidak hanya dapat dilihat dari perkembangan pusat pemerintahan dan perkotaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di wilayah kepulauan merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan pemerintah.

    “Kami harap program pembangunan yang telah berjalan dapat dipertahankan, dievaluasi, dan terus diperluas secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep,” paparnya. (*)

  • GP Ansor Lenteng Gelar Turnamen Bola Tangkap untuk Lestarikan Olahraga Tradisional

    GP Ansor Lenteng Gelar Turnamen Bola Tangkap untuk Lestarikan Olahraga Tradisional

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar turnamen bola tangkap atau Bal Budhi untuk melestarikan olahraga tradisional dan kearifan lokal, Selasa, 22 September 2026.

    Turnamen yang diikuti kader GP Ansor dari Pimpinan Ranting (PR) di masing-masing desa se-Kecamatan Lenteng tersebut berlangsung selama lima hari sejak Sabtu dan dijadwalkan memasuki babak final pada Rabu.

    Ketua Panitia Ali Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian GP Ansor Lenteng terhadap keberadaan olahraga tradisional yang masih berkembang di tengah masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk untuk tetap melestarikan kearifan lokal. Pesertanya merupakan kader Ansor di tingkatan ranting,” kata Ali Fikri yang juga membidangi olahraga di PAC GP Ansor Lenteng.

    Penanggung jawab kegiatan Fawaid mengatakan turnamen tersebut sekaligus menjadi sarana bagi GP Ansor untuk mempererat hubungan dengan masyarakat.

    “Ini cara Ansor Lenteng untuk dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Lenteng Musyfikurrahman mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ia menilai olahraga tradisional seperti bola tangkap perlu terus dilestarikan agar tetap dikenal dan dimainkan generasi muda.

    “Kegiatan ini cukup positif karena menjaga kearifan lokal yang memang saat ini sedang ramai-ramainya di Lenteng,” katanya kepada Afsport.id.

    Mantan Ketua IPNU Sumenep itu mengatakan semakin banyaknya turnamen bola tangkap atau Balbudih menjadi hal positif karena dapat mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang sehat dan produktif.

    Selain sebagai ajang olahraga, turnamen tersebut juga menjadi ruang silaturahmi bagi kader GP Ansor dari berbagai desa di Kecamatan Lenteng. (*)

  • Ditjen Hubla Perkuat Tata Kelola Patroli Kapal Negara dan Peta Kerawanan Laut

    Ditjen Hubla Perkuat Tata Kelola Patroli Kapal Negara dan Peta Kerawanan Laut

    LAMPUNG, LensaMadura.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan memperkuat tata kelola pengoperasian Kapal Negara Patroli (KNP) sekaligus meningkatkan sinergi antarinstansi penegak hukum di laut.

    Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) serta Peta Kerawanan Wilayah Tahun Anggaran 2026 di Lampung, 21-22 September 2026.

    Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) tersebut diikuti 30 peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla yang mengoperasikan kapal patroli serta unit kerja terkait.

    Plt. Direktur KPLP Triono, melalui Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli, dan Penegakan Hukum Mulyadi, mengatakan patroli kapal negara menjadi bagian penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

    “Dengan karakteristik wilayah perairan Indonesia yang luas dan beragam, pelaksanaan patroli memerlukan perencanaan yang baik, pengoperasian yang terarah, serta pengendalian dan pelaporan yang dilaksanakan secara tertib,” katanya dalam keterangan yang diterima di Lampung, Senin.

    Direktorat KPLP saat ini memiliki 492 kapal patroli yang terdiri atas tujuh kapal Kelas I, 12 kapal Kelas II, 53 kapal Kelas III, 53 kapal Kelas IV, 299 kapal Kelas V, serta 68 kapal RHAB (Rigid Hull Aluminium Boat) dan RB.

    Triono mengatakan perbedaan karakteristik wilayah, kondisi operasional, dan kebutuhan setiap UPT membutuhkan pedoman yang disusun berdasarkan kondisi lapangan.

    “Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai kondisi wilayah, potensi kerawanan, kebutuhan operasional, serta mekanisme pengendalian dan pelaporan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan secara efektif, terarah, dan akuntabel,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber turut membagikan pengalaman dan praktik terkait pengawasan wilayah perairan, prosedur pengerahan kapal, serta alur komunikasi Puskodal.

    Materi tersebut menjadi masukan dalam penyempurnaan konsep pedoman pengoperasian dan pengendalian patroli kapal negara yang sedang disusun.

    Melalui penyusunan Juklak, Juknis Puskodal, dan Peta Kerawanan Wilayah, Ditjen Hubla menargetkan tata kelola patroli yang lebih komprehensif, pemetaan kerawanan yang lebih presisi, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

    “Dengan adanya pedoman yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan, diharapkan pengelolaan kapal negara patroli Ditjen Hubla dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terkoordinasi, akuntabel, sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” kata Triono.

    Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kabagbinopsnal Ditpolairud Polda Lampung AKBP Henggar Teguh Wahono dan Perwira Staf Operasi Lanal Lampung Mayor Laut (P) Pauzul sebagai narasumber dari instansi penegak hukum laut. (*)

  • Festival Tani Ganding 2026 Dimulai, Wabup Sumenep Dorong Jadi Percontohan Event Kecamatan

    Festival Tani Ganding 2026 Dimulai, Wabup Sumenep Dorong Jadi Percontohan Event Kecamatan

    SUMENEP, LensaMadura.com – Festival Tani Ganding 2026 resmi dimulai di Lapangan Duwa’ Labuh, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Senin, 21 September 2026.

    Festival yang menjadi bagian dari kalender event Kabupaten Sumenep tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 30 September 2026.

    Pembukaan dilakukan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim dan dihadiri jajaran Forkopimda, sejumlah kepala OPD, Forkopimka Ganding, ulama, tokoh masyarakat, MWC NU Ganding, serta masyarakat dari Ganding dan sekitarnya.

    Mengusung tema “Dari Tani untuk Masa Depan, Ganding Maju, Sumenep Sejahtera”, festival tersebut menggabungkan berbagai potensi lokal, mulai dari pertanian, seni dan budaya, UMKM, industri tembakau, hingga kegiatan keagamaan dan hiburan masyarakat.

    Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengatakan Festival Tani Ganding dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain dalam mengembangkan kegiatan serupa.

    “Kegiatan Festival Tani Ganding 2026 bisa menjadi pilot project untuk kegiatan event kecamatan-kecamatan yang lain di Sumenep,” kata Imam Hasyim saat memberikan sambutan.

    Menurut dia, festival tersebut tidak semata-mata menjadi ruang hiburan, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat perhatian terhadap sektor pertanian. Keterlibatan generasi muda dinilai penting agar pertanian tetap menjadi sektor yang berkelanjutan sekaligus memiliki prospek ekonomi.

    “Selain mengangkat pertanian di Ganding, kegiatan ini juga menjadi pemicu semangat bagi kawula muda untuk tidak mengenyampingkan sektor pertanian,” ujarnya.

    Imam juga menilai kegiatan tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

    “Festival ini juga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan UMKM di Ganding dan sekitarnya,” tuturnya.

    Camat Ganding H. Abdul Khalid mengatakan festival dirancang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi pertanian, produk UMKM, seni budaya, serta potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kecamatan Ganding.

    “Festival Tani Ganding kami konsep sebagai ruang bersama untuk memperkenalkan potensi kecamatan, sekaligus memberikan kesempatan masyarakat mempromosikan produk unggulannya,” kata Abdul Khalid.

    Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kelompok tani, pelaku UMKM, pelaku seni, dan masyarakat menjadi bagian dari penyelenggaraan festival.

    Ketua Panitia Festival Tani Ganding Helman JR mengatakan seluruh rangkaian kegiatan disiapkan untuk memperkenalkan sekaligus menggerakkan berbagai potensi lokal.

    “Kami ingin Festival Tani Ganding menjadi ruang bersama untuk mengenalkan potensi pertanian, UMKM, seni budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

    Ketua IKAPMII Ganding itu mengatakan masyarakat juga diharapkan tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi turut berpartisipasi dengan mendukung produk dan pelaku usaha lokal.

    “Harapannya, masyarakat tidak hanya datang menikmati kegiatan, tetapi juga ikut berpartisipasi, membeli produk lokal, dan mendukung pelaku usaha di Ganding,” katanya.

    Pada malam pembukaan, Festival Tani Ganding 2026 dimeriahkan Musik Tong Tong Raden Agung, Tari Muang Sangkal dari SDN Bataal Barat, serta pertunjukan Teater Sanggar Malar dari PP Mahasinul Akhlaq.

    Rangkaian Festival Tani Ganding selanjutnya akan berlangsung hingga 30 September 2026 dengan berbagai kegiatan yang mengangkat potensi masyarakat dan ekonomi lokal. (*)

  • Dentuman Tongtong Sumenep Bakal Menggema di Mandalika, Bawa Identitas Madura ke Dunia

    Dentuman Tongtong Sumenep Bakal Menggema di Mandalika, Bawa Identitas Madura ke Dunia

    SUMENEP, LensaMadura.Com — Gema musik tradisional Sumenep, Madura, bakal terdengar di salah satu gelaran olahraga otomotif berskala internasional. Tongtong Angin Ribut dijadwalkan tampil dalam rangkaian Rider Parade MotoGP Mandalika 2026, Kamis, 7 Oktober 2026.

    Kehadiran Tongtong Angin Ribut di Mandalika bukan sekadar pertunjukan musik. Dentuman khas tongtong menjadi bagian dari upaya membawa kekayaan seni dan budaya Sumenep ke ruang yang lebih luas.

    Melalui penampilan tersebut, karakter budaya Madura diharapkan semakin dikenal masyarakat dari berbagai daerah, termasuk para pengunjung dan penonton dari mancanegara yang hadir dalam rangkaian MotoGP Mandalika.

    Dengan aransemen yang enerjik dan dentuman khas, Tongtong Angin Ribut akan menghadirkan atmosfer budaya Madura di tengah kemeriahan gelaran balap motor dunia.

    Bagi Sumenep, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa tradisi lokal mampu tampil berdampingan dengan event berskala internasional.

    Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo turut mendorong agar seni dan budaya daerah terus mendapatkan ruang untuk tampil di berbagai panggung, baik nasional maupun internasional.

    Menurutnya, kebudayaan merupakan identitas daerah yang harus terus dirawat, dikembangkan, sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat luas.

    Penampilan Tongtong Angin Ribut di Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi para penonton MotoGP, tetapi juga membuka ruang promosi yang lebih luas bagi Sumenep dan Madura.

    Dari Sumenep untuk Mandalika. Dari tradisi lokal menuju panggung internasional.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Faruk Hanafi, menegaskan bahwa kehadiran Tongtong Angin Ribut akan membawa denyut budaya Sumenep ke tengah kemeriahan MotoGP Mandalika.

    “Ketika mesin MotoGP meraung, suara tongtong Madura pun bersiap menggema. Tongtong Angin Ribut membawa denyut budaya Sumenep ke panggung dunia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sumenep kepada khalayak yang lebih luas.

    “Bukan cuma MotoGP, Tongtong Angin Ribut Sumenep siap bikin Mandalika bergemuruh,” pungkasnya.

  • Keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari Terima 100th Gontor Awards

    Keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari Terima 100th Gontor Awards

    PONOROGO, LensaMadura.com – Keluarga almarhum KH Moh. Tidjani Djauhari, M.A., menerima penghargaan 100th Gontor Awards dalam rangkaian peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026.

    Penghargaan tersebut diterima oleh putra KH Moh. Tidjani Djauhari, KH Dr. Ahmad Fauzi Tidjani, M.A., Ph.D., yang merupakan Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

    Penyerahan penghargaan berlangsung di atas panggung dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun PMDG yang digelar di Balai Pertemuan Pondok Modern (BPPM), Pondok Modern Darussalam Gontor Putra Kampus Pusat, Ponorogo.

    Pemberian penghargaan kepada keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari tercantum dalam piagam 100th Gontor Awards yang diberikan atas nama keluarga almarhum.

    Penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan satu abad Gontor sekaligus mencatat hubungan keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari dengan lembaga pendidikan yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikannya.

    KH Moh. Tidjani Djauhari merupakan alumni Gontor. Ia mulai menempuh pendidikan di Gontor pada 1958 dan menyelesaikan pendidikan Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyyah (KMI) pada 1964.

    Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor, ia melanjutkan pengabdian di pesantren tersebut sebelum meneruskan studi ke Universitas Islam Madinah.

    Hubungannya dengan Gontor juga berlanjut melalui pernikahannya dengan Nyai Anisah Fathimah Zarkasyi, putri KH Imam Zarkasyi, salah satu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

    Sepulang dari studi di luar negeri, KH Moh. Tidjani Djauhari turut mengembangkan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, lembaga pendidikan yang sebelumnya didirikan oleh ayahnya, KH Djauhari Chotib.

    Kini, kesinambungan hubungan tersebut diteruskan generasi berikutnya. KH Dr. Ahmad Fauzi Tidjani menjabat sebagai Ketua Dewan Riasah sekaligus Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan.

    Peringatan satu abad PMDG pada 19 September 2026 juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangkaian resepsi tersebut, Gontor menyerahkan Mushaf Al-Qur’an Gontor dan buku Gontor untuk Indonesia kepada Presiden.

    Pemberian 100th Gontor Awards kepada keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari menjadi bagian dari rangkaian peringatan seabad Gontor yang turut mencatat hubungan pendidikan, pengabdian, dan kesinambungan antargenerasi antara keluarga KH Moh. Tidjani Djauhari, Al-Amien Prenduan, dan Gontor. (*)

  • Emil Dardak Puji Peran Ning Lia dalam Pembangunan Jawa Timur

    Emil Dardak Puji Peran Ning Lia dalam Pembangunan Jawa Timur

    SURABAYA, LensaMadura.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyoroti peran anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, dalam pembangunan daerah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur periode 2024-2031 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

    Dalam sambutannya yang mengangkat tema “Mengembangkan Peran Intelektual sebagai Panutan yang Inklusif dan Transformatif Menuju Indonesia Emas”, Emil menyapa Lia yang hadir dalam acara tersebut.

    “Saya lihat di sini ada Ning Lia. Senator kita, suara terbanyak perempuan Jatim. Kita sama-sama membangun Jawa Timur untuk keberlanjutan Gerbang Baru Nusantara,” kata Emil dari podium Grahadi.

    Lia Istifhama merupakan anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur. Dalam acara tersebut, ia hadir sebagai salah satu tokoh yang disebut Emil dalam konteks pembangunan Jawa Timur.

    Emil mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan intelektual diperlukan untuk memperkuat gagasan pembangunan Jawa Timur. Menurut dia, kontribusi tokoh muda dapat menjadi bagian dari upaya mendorong inovasi dan keberlanjutan pembangunan.

    Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan cendekiawan muda, termasuk anggota DPD RI, dalam memperkuat transformasi Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045.

    Pengukuhan pengurus ICMI Orwil Jawa Timur periode 2024-2031 tersebut menjadi salah satu forum yang mempertemukan unsur intelektual, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat dalam membahas peran cendekiawan dalam pembangunan. (*)

  • dr Erliyati Ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUD Sumenep

    dr Erliyati Ditunjuk sebagai Plt Direktur RSUD Sumenep

    SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjuk dr. Erliyati, M.Kes., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

    Penunjukan tersebut dikonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Benny Irawan.

    Penugasan dr. Erliyati tertuang dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor 800.1.3.3/510/204.3/2026 dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/515/204.3/2026 tertanggal 18 September 2026. Penugasan mulai berlaku Senin, 21 September 2026.

    Sebelumnya, dr. Erliyati menjabat sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang RSUD dr. H. Moh. Anwar. Dengan penugasan tersebut, ia kini mendapat tambahan tanggung jawab untuk mengendalikan manajemen rumah sakit, mengoordinasikan pelayanan medis dan penunjang, serta memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan.

    dr. Erliyati mengatakan jabatan tersebut membawa tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya. Namun, ia menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah daerah.

    “Sebenarnya kalau saya pribadi enak jadi wakil direktur, karena tanggung jawabnya lebih ringan. Tapi kalau sudah ditunjuk oleh Bapak Bupati, saya akan menjunjung tinggi pelayanan. Jadi mohon doanya agar saya tetap amanah,” ujar dr. Erliyati, Minggu, 20 September 2026.

    Penunjukan Plt tersebut menjadi bagian dari proses transisi kepemimpinan di RSUD dr. H. Moh. Anwar. Selama masa penugasan, dr. Erliyati bertanggung jawab menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

    Adapun penetapan pejabat definitif untuk posisi Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar akan ditentukan melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

  • WCD 2026, DLH Sumenep Ingatkan Menjaga Lingkungan Bukan Gerakan Sehari

    WCD 2026, DLH Sumenep Ingatkan Menjaga Lingkungan Bukan Gerakan Sehari

    SUMENEP, LensaMadura.com – Peringatan World Cleanup Day (WCD) 2026 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak selesai hanya dengan memungutnya.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep Anwar Syahroni Yusuf mengatakan kebersihan lingkungan membutuhkan kepedulian yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut dia, aksi bersih-bersih dalam peringatan WCD seharusnya menjadi awal untuk membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai setelah hari ini dibersihkan, besok kembali kotor. Kesadaran menjaga lingkungan harus menjadi kebiasaan,” kata Anwar

    Anwar mengatakan sampah merupakan persoalan yang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat, menurut dia, memiliki peran penting sejak sampah dihasilkan hingga dibuang dan dikelola.

    Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mulai membangun kesadaran memilah dan mengurangi sampah dari sumbernya.

    “Lingkungan ini milik kita bersama. Kalau kita ingin lingkungan bersih dan nyaman, maka kepedulian itu juga harus dimulai dari diri sendiri,” ujarnya. (*)