JAKARTA, LensaMadura.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar kegiatan halal bihalal di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (12/4/2026), sebagai momentum mempererat silaturahmi antar pengurus dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, mengajak para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur untuk menjadikan PDIP sebagai rumah politik bersama.
Menurutnya, hubungan antara NU dan PDIP memiliki kedekatan historis dan sosiologis yang kuat, terutama di wilayah Jawa Timur. Ia menyebut relasi tersebut tercermin dalam basis sosial “ijo-abang” yang telah mengakar hingga ke tingkat akar rumput.
“Ijo merepresentasikan kalangan santri yang lekat dengan NU, sementara abang mencerminkan kekuatan nasionalis PDIP. Keduanya menjadi kekuatan politik hingga ke kampung-kampung,” ujarnya.
Said menilai, perbedaan antara kelompok santri dan nasionalis tidaklah signifikan. Keduanya, kata dia, sama-sama menghadapi tantangan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, dan akses pekerjaan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai Islam Wasathiyah yang dianut NU sejalan dengan garis perjuangan PDIP yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi.
Menurutnya, peran NU dan PDIP dapat saling melengkapi. NU berperan dalam pemberdayaan umat, sementara PDIP memperjuangkan kebijakan publik di tingkat pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Said juga menyinggung keterlibatan sejumlah tokoh NU di PDIP, baik di tingkat daerah maupun nasional, sebagai bentuk penguatan sinergi antara kekuatan keagamaan dan politik.
Ia pun mengajak para kiai, gus, nyai, dan kalangan pesantren untuk turut berpartisipasi dalam ijtihad politik bersama PDIP.
“Berpolitik juga bagian dari ikhtiar dakwah. Dengan kebersamaan, kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Said mengingatkan bahwa tradisi halal bihalal memiliki akar sejarah kuat dalam menjaga persatuan bangsa. Ia merujuk pada peran KH Abdul Wahab Hasbullah yang memperkenalkan konsep halal bihalal kepada Soekarno pada 1948 sebagai sarana meredakan konflik politik.
Menurutnya, semangat tersebut tetap relevan di tengah tantangan era modern yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan potensi disinformasi.
Said menekankan pentingnya menjaga kejujuran, memperkuat tabayun, serta mempererat silaturahmi sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam praktik politik.
“Silaturahmi menjadi kunci menjaga kejernihan berpikir dan ketulusan dalam berpolitik,” pungkasnya. (*)