Selanjutnya, melalui Bapak Presiden Prabowo, Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Sumenep meminta Menteri PKP Maruarar Sirait klarifikasi terbuka ke publik. Harus membutikan omongannya tentang temuan korupsi BSPS di Sumenep sampai ratusan miliar itu. Bila tidak, Menteri Ara telah merusak citra Sumenep. Bahwa program BSPS di Sumenep dikorupsi semua. Seolah tidak terlaksana. Sebagai warga Sumenep kami sangat dirugikan oleh pernyataan Ara. Kecuali dia bisa membuktikan pernyataannya melalui Aparat Penegak Hukum (APH). Bahwa ada korupsi ratusan miliar itu. Pelakunya dijerat dan diproses hukum.
Dampak dari pernyataan Ara pula, informasi yang kami peroleh, program BSPS Tahun 2025 tak kunjung terlaksana. Padahal sekarang sudah masuk September 2025. Masyarakat Sumenep dan Indonesia pada umumnya, dirugikan. Mestinya rumahnya dibantu dan peluang kerja meluas, kini mandek. Kami sekali lagi menuntut Menteri Ara klarifikasi terbuka atas kondisi ini. Kami dukung dugaan korupsi BSPS dibuktikan. Jangan hanya dibuat panggung isu untuk kepentingan pencitraan Menteri Ara.
Sekedar Bapak Presiden tahu, isu BSPS itu mencuat akhir 2024. Terus berkembang di berbagai media. Isunya hampir sama. Dugaan pemotongan anggaran untuk tiap penerima manfaat. Hal itu berlanjut ke pemanggilan sejumlah pihak oleh Polres Sumenep di awal 2025. Tapi penanganan oleh Polres tidak ada kejelasan. Akhirnya Kejari Sumenep turun gunung. Memanggil pihak terkait program BSPS untuk dimintai keterangan. Untuk bahan proses hukum demi mengungkap korupsi BSPS di Sumenep.
Bapak Presiden kami harapkan peka. Tentang potensi drama terkait kasus BSPS di ujung timur Pulau Madura ini. Sejak awal menteri Ara bertemu dengan Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI, Ara memilih diksi penuh empati pada kepentingan rakyat dan supremasi presiden. Sekurang-kurangnya dua kali langkah akrobat Menteri Ara tergelar di forum DPR komisi V yang memantik kesimpulan BSPS muncul lewat aspirasi jalur tak resmi. Berikutnya di kantor Kementrian PKP dengan drama serupa, politisi senayan dan kepala daerah yang terundang yaitu Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau menghadap—tapi dijebak dengan peliputan besar.
Superioritas itu memantik sinyalemen Menteri Ara sekedar memainkan isu BSPS Sumenep untuk panggung pencitraan. Kalau benar dugaan Ara ada korupsi hingga ratusan miliar, dia harus berani mengawal untuk proses dan sikat habis semua pelaku. Nyatanya, biar yang terhormat Bapak Presiden tahu, hingga kini ocehan Menteri Ara itu tak jelas ujung pangkalnya. Terutama, pembuktian siapa saja yang mengembat uang BSPS ratusan miliar itu. Seperti yang telah Ara tebar informasinya. Bahwa ada dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sebagai warga Sumenep, kami tunggu tindak lanjut Bapak Presiden Prabowo. BSPS di Sumenep dikorupsi oleh siapa saja?
Demikian surat terbuka ini untuk Bapak Presiden. Selanjutnya akan dikirim secara resmi dalam waktu dekat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua GPM, Syaiful Bahri, dan Ketua KLK, Miftahul Arifin. Tembusannya ditujukan kepada Ketua DPR RI di Jakarta, Jaksa Agung RI di Jakarta, Ketua KPK di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Ketua DPD RI di Jakarta, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, Komisi Kejaksaan di Jakarta, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV di Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Surabaya, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumenep. (mr)
