SUMENEP, LensaMadura.com – Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Itu terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di Sumenep yang dinilai mandek.
Ketua GPM Syaiful Bahri mengatakan, surat ke presiden itu bertujuan agar kepala negara tahu bahwa dugaan korupsi ratusan miliar seperti pernah disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait itu diusut tuntas.
“Surat itu bermaksud pula agar presiden perintahkan Menteri Ara segera buktikan ucapannya,” terang Syaiful Bahri kepada LensaMadura.com ditemui di sela-sela proses pengiriman surat di kantor pos Sumenep, Jumat, 19 September 2025.
Berikut isi lengkap surat bersama GPM dan KLK yang diperoleh LensaMadura.com:
Kepada Yth:
Bapak Presiden H. Prabowo Subianto
Di tempat
Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak Presiden H. Prabowo Subianto sehat selalu dan dalam lindungan Allah Swt dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Selain itu, Gerakan Pemuda Madura (GPM) dan Komunitas Laknat Koruptor (KLK) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui surat terbuka ini bermaksud menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo tentang ramainya isu dugaan korupsi program pemerintah pusat di Sumenep; tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2024.
Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2024 kini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu di Sumenep cukup fantastis. Ada 5.490 unit penerima. Setiap rumah anggarannya Rp20 juta. Total anggaran keseluruhan Rp109 Miliar. Hal itu yang sempat bikin isu hangat satu tahun terakhir. Informasi yang kami ikuti, kasus BSPS ramai di media sampai ada demo ke Kejari Sumenep hingga Kejagung RI di Jakarta. Menuntut dugaan korupsi BSPS diusut tuntas. Kami menilai, kasus ini penting jadi perhatian presiden. Sesuai komitmen Presiden untuk memberantas korupsi.
Yang mulia bapak Presiden
Sumenep ini kabupaten atau kota di Indonesia paling banyak dapat program BSPS 2024. Ternyata kini bermasalah. Bahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait saat Raker dengan Komisi V DPR RI Senin 19 Juni 2025 di hadapan peserta rapat menyebut ada temuan dugaan korupsi BSPS di Sumenep sebesar Rp109 Miliar. Sejak menteri Ara mengungkap demikian di forum resmi DPR RI itu, bahwa ada temuan dugaan korupsi ratusan miliar di Sumenep, tak ada tindak lanjut sampai surat ini diluncurkan. Meski ada pemanggilan sejumlah pihak oleh Kejati Jatim, tak kunjung ada tersangka. Padahal, kuat dugaan, dari Rp20 juta setiap rumah, ditengarai ada pemotongan hingga Rp5 juta setiap rumah. Itu sudah di pemberitaan berbagai media.
Tujuan surat ini dikirim kepada Bapak Presiden Prabowo, agar bisa memastikan setiap pembantunya berbicara disertai tindak lanjut. Sumenep oleh Menteri Ara telah dicitrakan demikian. Sumenep terkesan dijadikan panggung pencitraan oleh Ara.
Dengan demikian, kami berharap Presiden Prabowo memastikan “nyanyian” si Ara itu benar adanya. Termasuk Jaksa Agung harus dibuat berani oleh Bapak Presiden membuktikan siapa saja pelaku korupsi BSPS di Sumenep itu. Karena kini ditangani Kejati Jatim.
