oleh: M. Faizi, jurnalis Serikat News dan anggota SMSI Sumenep.
LENSAMADURA.COM – Pagi ini, notifikasi WhatsApp saya tak seperti biasanya. Bukan dari grup petani yang biasanya riuh dengan persiapan tanam tembakau dan cuaca. Bukan pula dari rekan jurnalis yang biasanya sibuk update berita terbaru. Kali ini, sebuah pesan privat dari seorang teman, singkat namun menusuk:
“Apakah Koperasi Merah Putih akan bernasib sama seperti BUMDes yang hanya ada namanya Zi?” demikian bunyi pesan itu.
Pertanyaan itu ibarat alarm kecil yang berbunyi pelan tapi terus mengganggu. Di balik kalimat singkat itu, tersimpan keraguan yang dalam, keraguan akan janji program pembangunan yang sering muncul seperti bintang kejora lalu redup sebelum benar-benar bersinar.
Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi di era Presiden Prabowo Subianto hadir dengan visi mulia: menghidupkan ekonomi desa dari akar, memperkuat pondasi rakyat kecil dan membangun ekosistem koperasi yang sehat, modern dan penuh semangat nasionalisme.
Namun, sejarah tak bisa dilupakan begitu saja. Banyak program desa yang dulu digadang-gadang seperti panah emas ternyata ujungnya hanya terjebak di balik pagar kayu, hanya gagah di depan tapi kosong di belakang.
BUMDes adalah contoh nyata. Di banyak wilayah, BUMDes tak lebih dari sekadar nama besar di papan pengumuman dan dokumen pengajuan dana. Aktivitas nyata dan dampak di lapangan kian langka, kian tipis.
Begitu juga koperasi desa yang seharusnya jadi pelopor usaha produktif bisa saja terseret jadi tempat simpan-pinjam tanpa daya tahan. Sebuah program tanpa pengelolaan yang matang bisa jadi seperti kapal besar yang karam di pelabuhan sendiri.
Padahal, koperasi di Indonesia sejak zaman Bung Hatta bukan sekadar institusi ekonomi melainkan senjata rakyat kecil melawan dominasi ekonomi elit. Ketika koperasi hanya jadi label formalitas, itu artinya kita mengkhianati sejarah dan cita-cita luhur itu.
Dari informasi yang ada, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai lembaga ekonomi desa berbasis komunitas yang tidak hanya mengelola produksi tapi juga distribusi dan konsumsi. Ibarat miniatur ekonomi nasional dalam skala lokal, gagasan ini begitu kuat tapi harus dibuktikan dengan langkah nyata di lapangan bukan sekadar janji dan seremonial.
Pesan diatas seperti cermin bagi kita semua. Rakyat desa sudah terlalu sering dihadapkan pada janji manis program yang hanya cantik di spanduk dan baliho. Kopdes Merah Putih harus bisa membuktikan dirinya bukan sekadar proyek politik sesaat melainkan kekuatan yang mampu mengubah nasib.
Saya tak bisa memastikan nasib Kopdes Merah Putih ke depan. Tapi satu yang pasti: harapan rakyat desa tetap hidup meski sering terluka oleh realita.
Akhiron, apa pun bentuk dan programnya, kebijakan atau instrumen kelembagaan jika menyangkut kepentingan publik, maka transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan. Apalagi jika gerakannya serentak dan massif seperti ini.
Kita harus pantau terus prosesnya. Setiap celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perlu kita amati bersama. Jangan sampai koperasi yang sejatinya lahir untuk memberdayakan justru menjadi alat segelintir elite untuk kepentingan lain.
Seperti yang pernah disampaikan oleh Frans Magnis-Suseno, filsuf dan cendekiawan, “Kekuasaan tanpa kontrol akan cenderung disalahgunakan.”
Pernyataan ini sangat relevan dalam konteks koperasi di desa. Kekuatan kelembagaan desa, jika tidak diawasi dan dikritisi secara konstruktif oleh masyarakat bisa saja tergelincir pada praktik-praktik yang merugikan warga itu sendiri.
Oleh karena itu, mari kita pastikan: setiap proses berjalan terbuka, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan setiap kepentingan yang dibawa benar-benar untuk kesejahteraan warga desa. Sebab, hakikat dari koperasi adalah kebersamaan dan kejujuran bukan sekadar struktur formal belaka. (*)
Note: Tulis di atas sepenuhnya tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi.
