SUMENEP, LensaMadura.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2026–2045. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman pengembangan industri daerah untuk 20 tahun ke depan.
Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, mengatakan penyusunan RPIK bertujuan memberikan arah dan kepastian pembangunan industri agar lebih terencana. Dokumen itu juga menjadi acuan dalam menyelaraskan program industri daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan nasional.
Dalam rancangan tersebut, DKUPP mengusung visi Sumenep sebagai Pusat Agroindustri Kelautan yang Inklusif. Visi ini bertumpu pada potensi sumber daya lokal, terutama sektor pertanian dan kelautan.
“Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri daerah diarahkan melalui tiga misi utama, yakni meningkatkan pendapatan per kapita secara inklusif, mendorong pertumbuhan industri berbasis pertanian dan kelautan, serta mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan,” kata Ramli.
Menurut dia, pengembangan industri berbasis pertanian dan kelautan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi diharapkan dapat memperkuat daya saing, menarik investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja.
DKUPP mencatat sembilan sektor industri unggulan yang berpotensi dikembangkan. Meliputi pengolahan daging dan susu, hasil laut, barang galian bukan logam, kayu dan anyaman, tembakau, logam dan kerajinan logam, makanan dan minuman, tekstil, serta furnitur.
Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, infrastruktur, akses pasar, dan daya dukung lingkungan.
“Pengembangannya perlu didukung ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, infrastruktur, akses pasar, dan daya dukung lingkungan,” ujarnya.
Dalam RPIK 2026–2045, DKUPP membagi pembangunan industri ke dalam empat tahapan. Periode 2026–2030 difokuskan pada penguatan citra dan identitas produk daerah.
Selanjutnya, periode 2031–2035 diarahkan untuk mempercepat peningkatan investasi industri. Pada 2036–2040, pembangunan dititikberatkan pada peningkatan ekspor industri.
Adapun periode 2041–2045 diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi yang inklusif dan unggul dengan dukungan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
“Sementara periode 2041–2045 diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi yang inklusif dan unggul dengan dukungan pelayanan publik yang efektif dan efisien,” kata Ramli. (*)




