Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Sarmuji: Qonun Asasi Menjadi Pijakan Memahami Alasan Keberadaan NU

    Sarmuji: Qonun Asasi Menjadi Pijakan Memahami Alasan Keberadaan NU

    JOMBANG, LensaMadura.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai Qonun Asasi merupakan pijakan penting untuk memahami alasan keberadaan dan cara pandang Nahdlatul Ulama (NU).

    Sarmuji menyampaikan pandangan itu saat menjadi pembicara dalam Halaqah Pemikiran Pesantren bertajuk “Mendalami dan Memaknai Kembali Qonun Asasi Nahdlatul Ulama” di Masjid Gedung Pondok Pesantren Al-Utsmany, Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026.

    Halaqah tersebut merupakan bagian dari rangkaian Muktamar ke-35 NU. Dalam kegiatan itu, Sarmuji menyampaikan taklimat kebangsaan, sedangkan pengantar pakar disampaikan oleh KH Afifuddin Muhajir.

    Sejumlah tokoh turut menjadi narasumber, di antaranya Prof. Dr. KH Abdul A’la, KH Abdulrahman Al-Kautsar, KH Abdurrozaq Sholeh, dan KH M. Sholahul Am Notobuwono.

    Menurut Sarmuji, KH Hasyim Asy’ari menuangkan alasan pendirian NU dalam Qonun Asasi. Dokumen tersebut, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk memahami dasar pemikiran organisasi yang didirikan para ulama tersebut.

    “Qonun Asasi itu semacam raison d’etre-nya NU. Alasan keberadaan NU itu tertuang di dalam Qonun Asasi yang dituangkan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari,” ujar Sarmuji.

    Ia kemudian menyoroti pesan KH Hasyim Asy’ari tentang pentingnya hidup berjamaah. Menurut Sarmuji, semangat kebersamaan bukan hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

    “Di situ KH Hasyim Asy’ari menekankan pentingnya berjamaah, kelebihan hidup berjamaah, kemanfaatan hidup berjamaah,” katanya.

    Sarmuji mengatakan semangat tersebut berjalan seiring dengan karakter NU yang mengedepankan prinsip tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan i’tidal (tegak lurus). Prinsip-prinsip itu, menurut dia, penting untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang.

    Ia juga melihat Qonun Asasi memuat cara pandang mengenai hubungan antara keislaman dan keindonesiaan. Bagi Sarmuji, keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam kehidupan warga NU dan masyarakat Indonesia.

    Pesan mengenai persatuan tersebut, kata dia, tetap relevan menghadapi persoalan bangsa saat ini. Semangat menjaga umat agar tidak tercerai-berai dinilai penting untuk menghadapi tantangan NU dan Indonesia di masa mendatang.

    Karena itu, Sarmuji mendorong agar Qonun Asasi tidak berhenti dipahami sebagai dokumen sejarah. Nilai-nilai di dalamnya, menurut dia, perlu dibaca kembali dan dikaitkan dengan perkembangan serta tantangan zaman.

    “Tentu Qonun Asasi itu mesti kita kontekstualisasi dengan tantangan kehidupan bangsa dan tantangan NU di masa yang akan datang,” ujar Sarmuji. (*)

  • Pasha Ungu Hadir di Muktamar NU, Teras de’PAN Mendadak Riuh

    Pasha Ungu Hadir di Muktamar NU, Teras de’PAN Mendadak Riuh

    JOMBANG, LensaMadura.com – Suasana Teras de’PAN di arena Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mendadak riuh pada Kamis malam, 27 Agustus 2026.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, naik ke panggung dan menyanyikan sejumlah lagu yang membuat ratusan pengunjung ikut bernyanyi.

    Pasha hadir di Teras de’PAN selepas menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU. Kedatangannya didampingi Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig dan tokoh Fatayat NU Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema.

    Tanpa banyak basa-basi, vokalis Ungu itu membawakan sejumlah lagu religi yang populer, di antaranya Andai Kutahu, Surgamu, dan Hampa Hatiku. Pengunjung yang memenuhi area Teras de’PAN ikut larut dalam suasana dengan bernyanyi dan berjoget bersama.

    Suasana kemudian berubah lebih khidmat ketika Pasha mengajak pengunjung berselawat. Ratusan orang yang berada di dalam maupun halaman Teras de’PAN mengikuti ajakan tersebut.

    Di sela penampilannya, Pasha menyampaikan apresiasi kepada Ahmad Rizki Sadig yang menurut dia telah membuka ruang silaturahmi antara PAN dan warga Nahdlatul Ulama.

    “Kenapa saya harus berterima kasih kepada beliau, karena ini luar biasa. Ungu saja belum pernah konser di Jombang. Sekalinya datang, Pasha Ungu di Muktamar NU,” kata Pasha.

    Menurut Pasha, kehadirannya di tengah Muktamar NU menjadi pengalaman tersendiri. Ia juga menilai NU saat ini semakin terbuka terhadap berbagai kelompok.

    “Hari ini secara pribadi saya berbahagia. Kenapa? Saya melihat NU hari ini tidak lagi eksklusif, tapi sudah inklusif. NU bukan hanya milik Nahdliyin saja,” ujarnya.

    Pasha mengatakan keterbukaan itu terlihat dari keberadaan Teras de’PAN di sekitar arena Muktamar. Menurut dia, kehadiran partai politik di tengah perhelatan NU menunjukkan tidak adanya sekat dalam membangun silaturahmi.

    “Dengan adanya Teras de’PAN di sini, PAN juga turut bahagia membersamai muktamar ini. Di sini tidak ada sekat-sekat, PAN, hijau biru sudah bergabung semua,” kata dia.

    Pasha kemudian mencairkan suasana dengan gurauan soal perpaduan warna hijau yang identik dengan NU dan biru yang menjadi warna PAN. Jika kedua warna itu dipadukan, kata dia, akan menghasilkan warna ungu.

    Ia lantas mengaitkan warna tersebut dengan nama grup musik yang membesarkan namanya.

    “Apa persamaan saya dengan NU? Kalau NU singkatannya Nahdlatul Ulama, kalau saya punya band ‘NU’ juga, namanya Ungu,” ujar Pasha. Gurauan itu disambut tawa dan sorak pengunjung.

    Mantan Wakil Wali Kota Palu itu sebelumnya juga pernah menjabat Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) periode 2022-2026. (*)

  • Di Muktamar NU ke-35, PAN Jatim Sediakan Posko Makan, Pijat dan Kesehatan Gratis

    Di Muktamar NU ke-35, PAN Jatim Sediakan Posko Makan, Pijat dan Kesehatan Gratis

    JOMBANG, LensaMadura.com – DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur membuka posko pelayanan bagi peserta dan penggembira Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang.

    Posko yang diberi nama Teras de’PAN itu menjadi tempat bagi warga Nahdliyin untuk beristirahat, bersilaturahmi, sekaligus memperoleh sejumlah layanan secara gratis selama muktamar berlangsung.

    Ketua DPW PAN Jawa Timur Ahmad Rizki Sadig mengatakan kehadiran posko tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada peserta dan penggembira muktamar. Menurut dia, fasilitas yang disediakan merupakan bagian kecil dari upaya PAN untuk berkhidmat kepada masyarakat.

    “Di Teras de’PAN kami menyediakan makan, minum, pijat, pelayanan kesehatan, gratis untuk semua kalangan. Tentu tidak bisa memenuhi semuanya, tetapi inilah sebagian kecil yang bisa kita baktikan untuk umat, kepada saudara Nahdliyin peserta dan penggembira muktamar,” kata Rizki seusai mendampingi Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di lokasi muktamar, Jombang, Kamis, 27 Agustus 2026.

    Rizki yang juga anggota Fraksi PAN DPR RI mengatakan pendirian posko tersebut dilandasi nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bagian dari kampanye politik.

    “Jadi kehadiran kami di sini bukan dimaksudkan sebagai kegiatan kampanye politik, melainkan sebagai bentuk khidmah melalui pelayanan yang memberi manfaat langsung kepada warga Nahdliyin,” ujarnya.

    Teras de’PAN didirikan di depan kompleks makam KH Abdul Wahab Chasbullah, salah satu tokoh dan pendiri NU. Lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang ramai didatangi peserta dan penggembira muktamar.

    Selain posko utama, PAN Jatim menyiapkan lima posko pembantu di sejumlah titik strategis di kawasan muktamar. Posko tambahan itu digunakan untuk memperluas distribusi makanan dan minuman bagi para muktamirin.

    Di Teras de’PAN, pengunjung tidak hanya mendapatkan fasilitas untuk beristirahat. PAN juga menampilkan dokumentasi yang menggambarkan hubungan dan silaturahmi antara jajaran pimpinan PAN dengan para kiai serta pesantren NU.

    Kehadiran posko tersebut mendapat respons positif dari sejumlah warga Nahdliyin. Muhammad Rouf, penggembira muktamar asal Garut, mengatakan fasilitas yang tersedia cukup membantu selama mengikuti rangkaian kegiatan di arena muktamar.

    “Alhamdulillah ini ada Teras dePAN, bisa saling bersilaturahmi dengan pengunjung lainnya, juga dikasih makan, dikasih minum, dikasih sarung, dikasih obat. Pokoknya PAN top lah. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus silaturahminya,” kata Rouf. (*)

  • Pemutihan Pajak Kendaraan di Jatim Berakhir 31 Agustus, Lilik Hendarwati Ajak Warga Manfaatkan Kesempatan

    Pemutihan Pajak Kendaraan di Jatim Berakhir 31 Agustus, Lilik Hendarwati Ajak Warga Manfaatkan Kesempatan

    SURABAYA, LensaMadura.com – Masyarakat Jawa Timur diminta memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program tersebut akan berakhir pada 31 Agustus 2026.

    Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengatakan kebijakan pembebasan dan keringanan pajak tersebut dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

    “Bagi masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan, tentu ini kabar baik. Saya mengajak masyarakat memanfaatkannya dan segera menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jangan sampai kesempatan ini terlewat,” ujar Lilik, Selasa, 25 Agustus 2026.

    Program pemutihan yang dimulai sejak 1 Agustus 2026 tersebut memberikan sejumlah fasilitas bagi kelompok masyarakat tertentu.

    Bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN Desil 1-4, pemerintah memberikan pembebasan penuh pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

    Pengemudi ojek online atau ojol mendapat pembebasan penuh tunggakan pokok tahun-tahun sebelumnya dan cukup membayar PKB tahun berjalan 2026.

    Sementara itu, pemilik kendaraan roda tiga memperoleh pembebasan tunggakan pokok hingga maksimal Rp500 ribu. Adapun pekerja atau buruh mendapat potongan 20 persen untuk tunggakan pokok PKB kendaraan roda dua.

    Selain fasilitas tersebut, pemerintah juga memberikan pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya serta pembebasan PKB progresif.

    Lilik mengapresiasi kebijakan tersebut karena dinilai dapat membantu masyarakat yang memiliki tunggakan sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak.

    “Ini bentuk kebijakan yang patut kita apresiasi. Masyarakat yang sedang membutuhkan diberikan ruang untuk kembali tertib. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” katanya.

    Namun, Lilik mengingatkan kepatuhan membayar pajak tidak seharusnya hanya muncul ketika pemerintah memberikan program pemutihan. Setelah program berakhir, masyarakat diharapkan tetap membayar pajak tepat waktu.

    “Jangan kita hanya ingat pajak ketika ada pemutihan. Justru setelah diberikan keringanan, mari kita mulai budaya baru: pajak dibayar tepat waktu, karena pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” ujarnya.

    Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I atau Surabaya tersebut, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

    Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

    “Pajak itu bukan uang yang hilang. Pajak adalah uang masyarakat yang dikumpulkan untuk dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” kata Lilik.

    Di sisi lain, ia menilai kewajiban membayar pajak harus berjalan beriringan dengan hak masyarakat untuk mengawasi penggunaannya.

    Menurut Lilik, masyarakat perlu ikut memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

    “Mari bayar pajak, tetapi jangan berhenti di sana. Masyarakat juga berhak bertanya: pajak kita digunakan untuk apa, bagaimana manfaatnya, dan apakah benar-benar kembali kepada masyarakat,” tuturnya.

    Lilik menilai hubungan antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun melalui tanggung jawab dan pengawasan yang berjalan beriringan.

    “Jadi ada dua hal yang harus berjalan bersama: kesadaran membayar pajak dan keberanian mengawasi penggunaannya,” pungkasnya. (*)

  • Triv Group Gelar Kompetisi Trading Crypto Berhadiah US$100 Ribu di Bali

    Triv Group Gelar Kompetisi Trading Crypto Berhadiah US$100 Ribu di Bali

    BALI, LensaMadura.com – Triv Group mempertemukan sekitar 20 trader terbaik Indonesia dalam Alpha Arena Bali Final, kompetisi trading aset kripto yang menjadi bagian dari Coinfest Asia 2026 di Melasti Beach, Bali.

    Kompetisi tersebut berlangsung pada 20–21 Agustus 2026 dengan total hadiah US$100.000. Ajang ini menjadi puncak dari rangkaian kualifikasi daring yang sebelumnya digelar Triv Group melalui jalur umum dan komunitas pengguna Triv.

    Para trader yang lolos kualifikasi kemudian bertanding secara langsung dalam sesi live trading di hadapan pengunjung Coinfest Asia. Kompetisi itu dirancang untuk menguji kemampuan peserta menghadapi pergerakan pasar secara langsung, termasuk dalam mengambil keputusan dan mengelola risiko.

    Triv Group membuka jalur kualifikasi bagi trader lokal dan mengawal seluruh rangkaian kompetisi hingga babak final. Perusahaan menyatakan proses tersebut dilakukan dengan mengedepankan aspek keadilan dan transparansi.

    Alpha Arena Bali Final menjadi bagian dari Traders Track dalam Coinfest Asia 2026. Festival yang digelar Indonesia Crypto Network (ICN) tersebut tahun ini menghadirkan tiga jalur program utama, yakni Institutional Track, Builders Track, dan Traders Track.

    Selain kompetisi trading Triv, Traders Track juga menghadirkan sejumlah agenda seperti Alpha Hunting Masterclass dan Bitcoin Crash Course.

    Founder dan CEO Triv Group Gabriel Rey turut hadir sebagai salah satu pembicara dalam Coinfest Asia 2026. Dia membahas perkembangan industri aset digital di Indonesia dan kawasan Asia.

    Gabriel mengatakan kompetisi tersebut menunjukkan potensi trader Indonesia untuk bersaing di tingkat regional hingga global.

    “Kompetisi ini adalah bukti nyata bahwa komunitas trading di Indonesia punya talenta yang bisa bersaing di level regional, bahkan global,” ujar Gabriel.

    Menurut dia, Alpha Arena Bali Final menjadi kesempatan bagi trader Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam kompetisi langsung. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Triv Group meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset digital.

    Dengan hadiah mencapai US$100.000, kompetisi tersebut menjadi salah satu ajang trading kripto dengan nilai hadiah terbesar yang pernah digelar di Indonesia.

    Format kompetisi menggunakan kondisi pasar secara langsung. Peserta dituntut mengambil keputusan dalam waktu terbatas dengan tetap mempertimbangkan strategi trading dan manajemen risiko.

    Triv Group telah beroperasi sejak 2015. Perusahaan tersebut awalnya bergerak sebagai platform pertukaran aset digital sebelum berkembang menjadi ekosistem kripto yang mencakup sejumlah lini usaha.

    Saat ini, Triv Group menaungi sejumlah pilar, antara lain exchange, media, bursa, dan lifestyle melalui Rata Kanan Capital.

    Triv Group menyatakan akan terus memperluas ekosistem tersebut dengan fokus pada pengembangan industri kripto di Indonesia, perluasan akses masyarakat, penguatan konektivitas industri, dan pertumbuhan ekosistem aset digital secara berkelanjutan. (*)

  • PPP Konsolidasikan 1.000 Advokat untuk Hadapi Pemilu 2029

    PPP Konsolidasikan 1.000 Advokat untuk Hadapi Pemilu 2029

    JAKARTA, LensaMadura.com – Sekitar 1.000 advokat dan praktisi hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 38 provinsi menyatakan komitmen mengawal perjuangan partai melalui jalur hukum hingga Pemilu 2029.

    Komitmen tersebut disampaikan dalam deklarasi setelah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP se-Indonesia yang digelar di Jakarta, Kamis malam, 20 Agustus 2026. Peserta mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

    Deklarasi dihadiri Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Mahkamah Partai PPP Erfandi, sejumlah pengurus dan senior partai, serta pakar hukum Hamdan Zoelva sebagai narasumber.

    Dalam deklarasi tersebut, para advokat PPP menyatakan kesetiaan kepada Allah SWT, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta AD/ART PPP.

    Mereka juga menegaskan komitmen menjalankan lima khidmat dan enam prinsip perjuangan PPP sebagai landasan dalam menjalankan tugas advokasi partai.

    Ketua Mahkamah Partai PPP Erfandi mengatakan para advokat disiapkan menjadi bagian penting dalam menjaga marwah partai sekaligus mengawal seluruh proses politik PPP melalui instrumen hukum.

    “Para advokat menyatakan siap menjadi garda terdepan dalam membela dan menjaga marwah PPP, sekaligus mengawal kemenangan partai melalui aspek hukum pada setiap tahapan Pemilu,” kata Erfandi.

    Menurut dia, komitmen tersebut mencakup proses pendaftaran peserta Pemilu 2027 hingga upaya PPP kembali memperoleh kursi di parlemen pada Pemilu 2029.

    Para advokat PPP juga menyatakan kesiapan menghadapi berbagai bentuk “begal politik”, istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan yang dinilai dapat melemahkan atau menggagalkan perjuangan partai.

    Erfandi mengatakan langkah menghadapi persoalan tersebut akan ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme konstitusional yang tersedia.

    Selain deklarasi, forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk wadah hukum di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Wadah itu diharapkan menjadi pusat koordinasi advokasi partai di berbagai daerah.

    “Para advokat yang hadir juga sepakat untuk berhimpun dalam satu wadah hukum di tingkat DPP PPP. Wadah tersebut diharapkan menjadi kekuatan hukum yang solid dalam mengawal perjuangan dan kemenangan PPP mulai dari tingkat pusat hingga wilayah provinsi serta cabang kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Erfandi.

    Dalam bagian akhir deklarasi, para advokat PPP menyatakan komitmen untuk menegakkan keadilan dan membela kepentingan rakyat kecil. Mereka juga menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perjuangan politik partai.

    Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung kemaslahatan umat dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

    Rakornas Bidang Hukum PPP menjadi bagian dari konsolidasi internal partai menjelang rangkaian agenda politik menuju Pemilu 2029. Kehadiran sekitar 1.000 peserta dinilai memperlihatkan upaya PPP memperkuat jaringan advokasi dan pendampingan hukum dari tingkat pusat hingga daerah.

    Melalui konsolidasi tersebut, bidang hukum PPP tidak hanya diposisikan sebagai unsur yang menangani persoalan hukum. Struktur advokasi juga diarahkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga eksistensi organisasi, kedaulatan partai, serta mengawal seluruh tahapan perjuangan PPP menuju Pemilu 2029. (sindo)

  • Lia Istifhama Raih Radar Jember Award 2026 atas Kiprah Pemberdayaan Masyarakat

    Lia Istifhama Raih Radar Jember Award 2026 atas Kiprah Pemberdayaan Masyarakat

    JEMBER, LensaMadura.com – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, Dr Lia Istifhama, menerima penghargaan Radar Jember Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Fortuna Jember pada Kamis, 20 Agustus 2026.

    Lia meraih kategori The Inspirational Women Leadership and Community Empowerment. Penghargaan itu diberikan dalam ajang apresiasi tiga tahunan kepada tokoh publik dan instansi yang dinilai memiliki kontribusi dan prestasi di masyarakat.

    Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kiprah Lia Istifhama dalam membangun pola kepemimpinan yang humanis dan kolaboratif.

    Senator yang akrab disapa Ning Lia itu selama ini juga aktif menyerap aspirasi masyarakat, terutama di kawasan Tapal Kuda dan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur.

    Kiprahnya mencakup sejumlah bidang, mulai dari pemberdayaan perempuan dan pemuda, penguatan pesantren, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengembangan zakat produktif.

    Ning Lia juga terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman pohon.

    Dalam menjalankan aktivitasnya, dia menggunakan pendekatan komunikasi publik yang terbuka untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

    Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai forum, mulai dari diskusi ilmiah dan edukasi publik hingga kegiatan sosial yang menyasar masyarakat secara langsung.

    Ning Lia mengatakan penghargaan tersebut bukan semata-mata tentang pencapaian pribadi, melainkan menjadi pengingat untuk terus bekerja bagi masyarakat.

    “Bagi saya, kepemimpinan bukanlah tentang jabatan semata, tetapi hadirnya kebermanfaatan yang nyata, konsisten, dan dirasakan langsung oleh masyarakat dari semua lapisan,” ujar Ning Lia. (*)

  • Unitomo Surabaya Dorong Kemandirian Ekonomi Desa Sambibulu lewat Teknologi Tepat Guna

    Unitomo Surabaya Dorong Kemandirian Ekonomi Desa Sambibulu lewat Teknologi Tepat Guna

    SIDOARJO, LensaMadura.com – Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB) tahun ketiga.

    Program yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun Anggaran 2026 itu menyasar Desa Sambibulu, Kabupaten Sidoarjo.

    Program bertajuk PDB Penguatan Perekonomian Masyarakat Desa melalui Pengolahan Hasil-Hasil Laut Berbasis Inovasi Teknologi di Desa Sambibulu, Sidoarjo tersebut berlangsung sejak 1 Juni hingga 15 Desember 2026.

    Tim dosen Unitomo bersama anggota tim dari Universitas WR. Soepratman (Unipra) dan empat mahasiswa Unitomo mengembangkan sejumlah potensi desa, mulai dari agrowisata, eduwisata, pertanian hortikultura, produk olahan, hingga kearifan lokal.

    Tim PDB Unitomo dipimpin Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., dengan anggota Prof. Dr. Dra. Liosten Rianna Roosida Ully Tampubolon, Prof. Dr. Ir. Fadjar Kurnia Hartati, M.P., dan Ony Kurniawati, S.E., M.M. Program itu juga melibatkan anggota tim dari Unipra.

    Pengembangan program dilakukan bersama Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Sambi Horti serta BUMDes Sambi Madu.

    P4S Sambi Horti berfokus pada sektor hulu, terutama produksi hortikultura dan penyediaan bahan baku. Adapun BUMDes Sambi Madu mengembangkan sektor hilir melalui ekowisata air, kafe, lapak UMKM, pengolahan produk, kerajinan batik jumputan, persewaan alat pertanian, hingga pemasaran.

    “Program PDB ini merupakan bentuk nyata kontribusi Unitomo dalam menjembatani inovasi perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat,” kata Siti Marwiyah, Ketua Tim PDB Desa Sambibulu.

    Menurut dia, teknologi tepat guna dan penguatan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, nilai tambah produk, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    Desa Sambibulu memiliki modal sosial dan potensi wisata yang cukup kuat. Desa itu sebelumnya meraih Juara I Desa Wisata Kabupaten Sidoarjo. Namun, pengembangan sektor pertanian dan produk olahan masih menghadapi sejumlah kendala.

    Salah satunya penurunan produktivitas tanaman jambu biji merah karena sebagian pohon telah berusia lebih dari 10 tahun. Petani juga menghadapi keterbatasan air saat musim kemarau.

    Persoalan lain muncul pada tahap pengolahan. Proses pengeringan produk yang masih dilakukan secara konvensional membutuhkan waktu tiga hingga lima hari dan rentan terkontaminasi.

    Tim PDB kemudian menerapkan dua teknologi tepat guna. Di P4S Sambi Horti, mereka memasang sistem smart irrigation berbasis Internet of Things (IoT). Sementara di BUMDes Sambi Madu diterapkan Dry Room Infrared untuk mempercepat proses pengeringan produk.

    Ony Kurniawati, anggota Tim PDB dari Unipra, mengatakan sistem irigasi pintar tersebut menggunakan sensor kelembapan tanah, mikrokontroler, pemantauan digital, dan relay otomatis.

    Teknologi itu memungkinkan penyiraman dilakukan berdasarkan kondisi tanah sehingga penggunaan air lebih terukur.

    “Melalui sistem ini, penggunaan air dapat dioptimalkan hingga 80 persen, produktivitas jambu biji merah meningkat hingga 50 persen, dan proporsi buah kualitas premium dapat mencapai 80 persen,” ujar Ony.

    Adapun Dry Room Infrared dapat memangkas waktu pengeringan pascapanen dari tiga hingga lima hari menjadi enam hingga delapan jam. Proses pengeringan juga tidak lagi bergantung pada kondisi cuaca dan lebih mudah menjaga higienitas produk.

    Ketua P4S Sambi Horti, Ahmad Irdhoni, menilai teknologi tersebut membantu masyarakat mengelola potensi pertanian secara lebih efisien.

    “Teknologi yang diterapkan membantu kami bekerja lebih efisien, terutama dalam pengelolaan air dan peningkatan kualitas hasil pertanian,” kata Ahmad.

    Selain teknologi, pendampingan juga menyentuh sektor produksi dan manajemen usaha. Tim PDB memperkenalkan rotasi tanaman, teknik cangkok dan stek, serta penyediaan bibit unggul terstandarisasi.

    Tingkat keberhasilan tumbuh bibit atau survival rate dilaporkan mencapai 95 persen.

    Masyarakat juga mendapat pendampingan dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembukuan digital, penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP), pemasaran digital, dan pengembangan kemitraan bisnis business-to-business (B2B).

    Berdasarkan laporan program, intervensi tersebut menghasilkan peningkatan omzet hingga 70 persen dan kapasitas tata kelola sebesar 70 persen. Program juga membuka peluang kerja sama dengan dua reseller dan dua retailer.

    Unitomo berharap integrasi produksi, pengolahan, pemasaran, dan wisata edukasi dapat membentuk ekosistem ekonomi baru di Desa Sambibulu.

    Wisatawan tidak hanya ditawarkan fasilitas rekreasi seperti sepeda bebek, flying fox, kolam renang, dan kafe. Mereka juga dapat melihat langsung praktik pertanian modern, pengolahan produk, serta pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal.

    Dengan pendekatan tersebut, program PDB Unitomo diarahkan tidak berhenti pada transfer teknologi. Program itu juga ditujukan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk, membuka peluang usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi warga Desa Sambibulu secara berkelanjutan. (*)

  • Sampang Berpeluang Jadi Daerah Penghasil Migas, SKK Migas Ungkap Acuan Lapangan Hidayah

    Sampang Berpeluang Jadi Daerah Penghasil Migas, SKK Migas Ungkap Acuan Lapangan Hidayah

    SAMPANG, LensaMadura.com – Kabupaten Sampang berpeluang masuk sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi ketika Lapangan Hidayah di Wilayah Kerja (WK) North Madura II mulai berproduksi. Peluang itu mengacu pada posisi wellhead atau kepala sumur yang tercantum dalam dokumen Plan of Development (POD) 1 Lapangan Hidayah.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Anggono Mahendrawan, mengatakan dokumen POD 1 yang telah disetujui Menteri ESDM menjadi salah satu acuan teknis dalam melihat posisi operasional sumur Hidayah.

    Dalam dokumen tersebut, Lapangan Hidayah disebut berada di bagian selatan WK North Madura II, sekitar 6 kilometer dari garis pantai utara Pulau Madura. Jarak tersebut setara dengan sekitar 3,24 mil laut.

    Posisi itu berada di bawah batas 4 mil laut yang menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

    “Melihat acuan dokumen POD 1 dan posisi geografis yang masuk dalam batas 4 mil laut tersebut, saat Lapangan Hidayah mulai berproduksi kelak, secara teknis terdapat peluang besar bagi Kabupaten Sampang untuk memenuhi kriteria sebagai daerah penghasil migas,” ujar Anggono, Kamis, 20 Agustus 2026.

    Namun, peluang tersebut belum berarti Sampang otomatis ditetapkan sebagai daerah penghasil migas. Anggono menegaskan keputusan mengenai status daerah penghasil serta alokasi DBH migas merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan.

    SKK Migas Apresiasi Dukungan Sampang

    Penjelasan mengenai posisi Lapangan Hidayah disampaikan SKK Migas Jabanusa bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) WK North Madura II, PC North Madura II Ltd., kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.

    SKK Migas menilai keterbukaan mengenai acuan teknis tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengawal kepentingannya, termasuk terkait potensi penerimaan daerah.

    Anggono juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap pengembangan kegiatan hulu migas di wilayah tersebut.

    “Kemitraan yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dan PC North Madura II Ltd. adalah fondasi utama keberhasilan proyek strategis ini. Selain potensi penerimaan daerah, kami berharap beroperasinya Lapangan Hidayah dapat menggerakkan perekonomian lokal serta memberikan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi masyarakat Sampang,” katanya.

    Bagi SKK Migas, pengembangan lapangan migas tidak hanya berkaitan dengan produksi energi. Keberadaan proyek juga diharapkan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal.

    Pemkab Sampang Siap Mengawal

    Pemerintah Kabupaten Sampang menyambut penjelasan teknis tersebut. Data yang merujuk pada POD 1 dinilai dapat menjadi acuan dalam mengawal kepentingan daerah, terutama agar potensi DBH migas nantinya dapat diverifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan pemerintah daerah siap mendukung tahapan pengembangan Lapangan Hidayah.

    “Sebagai wujud komitmen nyata, Pemkab Sampang siap mendukung dan mengawal seluruh tahapan pengembangan Lapangan Hidayah. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta kekondusifan wilayah operasional, demi kelancaran proyek yang akan membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Sampang,” ujar Slamet. (*)

  • Manifest Tak Sesuai, Menhub Ancam Bekukan hingga Cabut Izin Rute Kapal

    Manifest Tak Sesuai, Menhub Ancam Bekukan hingga Cabut Izin Rute Kapal

    JAKARTA, LensaMadura.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengancam akan membekukan hingga mencabut izin rute pelayaran perusahaan kapal yang tidak memperbarui data manifest sesuai kondisi sebenarnya.

    Dudy mengatakan perbedaan data manifest masih ditemukan pada sejumlah perusahaan pelayaran. Padahal, jumlah penumpang maupun kendaraan dapat berubah setelah Surat Perintah Berlayar (SPB) diterbitkan dan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

    Menurut dia, perusahaan biasanya mengajukan SPB berdasarkan jumlah penumpang yang tercatat pada saat pengajuan. Persoalan muncul ketika terjadi penambahan penumpang atau kendaraan, tetapi data dalam manifest tidak diperbarui.

    “Kebiasaannya para perusahaan pelayaran ini ketika mereka mengajukan SPB itu misalnya mereka ajukan jam 12 siang, mereka mencatatkan jumlah penumpang pada saat itu untuk diajukan Surat Perintah Berlayar,” kata Dudy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

    Dudy menegaskan penerbitan SPB tidak berarti data manifest berhenti diperbarui. Setiap perubahan jumlah penumpang harus dilaporkan sebelum kapal berangkat.

    “Walaupun SPB sudah dikeluarkan, manifest kalau ada update harus disampaikan,” ujarnya.

    Menurut Dudy, ketentuan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan keselamatan penumpang. Karena itu, Kementerian Perhubungan telah memanggil operator pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk menegaskan kembali kewajiban tersebut.

    Kemenhub, kata dia, akan memberikan sanksi kepada operator yang mengabaikan ketentuan manifest. Sanksinya tidak hanya berupa teguran, tetapi dapat meningkat menjadi pembekuan hingga pencabutan izin rute.

    “Ya termasuk pencabutan rute, izin rute, izin pelayar. Izin-izin kan kita biasanya kita memberikan perusahaan ini melayari rute A ke B. Nah, kalau kita menemukan bahwa dia tidak ini ya berarti izin rutenya bisa kita cabut,” kata Dudy.

    Pernyataan tersebut disampaikan Dudy setelah insiden kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Bali pada 12 Agustus 2026.

    Dalam kasus tersebut, berdasarkan laporan, manifest KMP Putri Yasmin mencatat 114 penumpang, di luar awak kapal. Namun, jumlah penumpang yang kemudian ditemukan disebut lebih banyak daripada angka yang tercantum dalam manifest.

    Dudy mengatakan Kemenhub telah memanggil perusahaan pelayaran yang mengoperasikan KMP Putri Yasmin untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut.

    Karena insiden sudah terjadi, pemerintah kini memusatkan perhatian pada langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang pada kapal lain.

    Kemenhub akan menerapkan sanksi secara bertahap bagi operator yang terbukti tidak mematuhi aturan, termasuk kewajiban memperbarui manifest.

    “Ke depannya sanksinya pencabutan sementara, pembekuan sementara rutenya. Untuk yang lain apabila tidak melaksanakan ketentuan seperti di antaranya manifest ya kami akan tentunya akan memberikan teguran pertama. Kedua kita akan melakukan pembekuan atau pencabutan,” ujar Dudy.

    Dengan kebijakan tersebut, Kemenhub ingin memastikan data penumpang yang digunakan dalam pelayaran mencerminkan kondisi sebenarnya.

    Data manifest menjadi salah satu informasi penting dalam penanganan keadaan darurat sekaligus perlindungan terhadap keselamatan penumpang. (cnn/*)

  • Pelindo Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Flores

    Pelindo Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa di Flores

    ENDE, LensaMadura.com – Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berdampak pada sejumlah fasilitas pelabuhan di Pulau Flores tidak menghentikan langkah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk membantu masyarakat terdampak.

    Melalui kolaborasi antar-entitas Pelindo Grup, perusahaan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak. Distribusi dilakukan dengan berkoordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) BUMN dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Bantuan dikirim melalui beberapa jalur, antara lain dari Kupang, Labuan Bajo, Surabaya, serta jalur distribusi lainnya. Sejumlah entitas Pelindo Grup yang berada di Surabaya turut berkontribusi, yakni PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP), PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), dan PT Pelindo Marine Service (PMS).

    Executive Director 3 Pelindo, Wahyu Widodo, mengatakan dampak gempa terhadap fasilitas perusahaan tidak mengubah komitmen Pelindo untuk membantu warga.

    “Meskipun sejumlah fasilitas pelabuhan Pelindo di NTT juga terdampak gempa, kondisi tersebut tidak menyurutkan kepedulian dan komitmen kami untuk membantu masyarakat. Pelindo bergerak cepat bersama entitas Pelindo Grup untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi terdampak,” ujar Wahyu.

    Bantuan tahap awal telah diserahkan pada Senin, 17 Agustus 2026 di Ende. Bantuan tersebut diterima BPBD Kabupaten Ende untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    Pada Selasa, 18 Agustus 2026, bantuan juga dijadwalkan diserahterimakan kepada BPBD setempat di Maumere. Selain bantuan yang sudah tiba di dua daerah tersebut, bantuan lainnya masih dalam perjalanan menuju Ende dan Maumere.

    Bantuan yang dikirim berupa sembako dan kebutuhan dasar, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Di antara bantuan tersebut terdapat selimut dan kasur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengungsi setelah bencana.

    Jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan melalui koordinasi bersama BPBD setempat.

    Sejumlah Pelabuhan Sempat Terganggu

    Gempa berkekuatan 7,7 SR sebelumnya berdampak langsung terhadap sejumlah pelabuhan yang dioperasikan Pelindo di Pulau Flores. Gangguan tersebut sempat memengaruhi layanan operasional pelabuhan.

    Pelabuhan Labuan Bajo dan Pelabuhan Ende/Ippi mengalami kerusakan ringan. Sementara itu, Pelabuhan Maumere menjadi fasilitas yang mengalami dampak paling parah.

    Pelindo kemudian melakukan percepatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi fasilitas dan layanan pelabuhan.

    Saat ini, pelabuhan-pelabuhan yang sebelumnya mengalami gangguan tersebut mulai kembali memberikan pelayanan operasional secara normal.

    Bagi Pelindo, pemulihan operasional pelabuhan berjalan beriringan dengan upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana di Flores. (*)

  • Sambut Muktamar NU, Golkar Jatim Siapkan Posko Makanan hingga Layanan Kesehatan

    Sambut Muktamar NU, Golkar Jatim Siapkan Posko Makanan hingga Layanan Kesehatan

    SURABAYA, LensaMadura.com – DPD Partai Golkar Jawa Timur menyiapkan pos pelayanan bagi peserta dan masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang.

    Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi mengatakan pos pelayanan tersebut disiapkan untuk menyambut dan membantu para muktamirin yang diperkirakan datang dari berbagai daerah di Indonesia.

    “Jawa Timur mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Muktamar NU. Ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, sehingga kami ingin ikut menyambut dan memuliakan para tamu yang hadir,” ujar Ali didampingi Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I (Surabaya-Sidoarjo) Arif Fathoni di Surabaya, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Menurut Ali, penyediaan pos pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan sekaligus penghormatan terhadap Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah forum tertinggi organisasi keagamaan tersebut.

    Pos pelayanan akan ditempatkan di sekitar kawasan pelaksanaan muktamar di Jombang. Fasilitas tersebut dilengkapi dapur umum yang menyediakan makanan dan minuman secara gratis bagi peserta.

    Selain itu, Golkar Jatim menyiapkan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan dasar apabila dibutuhkan oleh peserta maupun masyarakat yang datang ke lokasi.

    Pos tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat singgah bagi muktamirin untuk beristirahat sejenak sebelum kembali mengikuti rangkaian kegiatan Muktamar NU.

    “Peserta dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menikmati minuman hangat maupun sekadar melepas lelah sebelum kembali mengikuti rangkaian kegiatan muktamar,” kata Ali.

    Ia menegaskan, penyediaan pos pelayanan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurut dia, langkah tersebut murni bentuk partisipasi Golkar Jatim dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Muktamar NU sekaligus memberikan pelayanan kepada para tamu.

    “Ini bukan kegiatan politis. Kami hanya ingin ikut berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur yang bangga dipercaya menjadi tuan rumah Muktamar NU,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, Golkar Jatim menyiapkan satu pos pelayanan yang berada di dekat area utama pelaksanaan muktamar.

    Ali mengatakan jumlah pos pelayanan masih dapat ditambah apabila kebutuhan di lapangan meningkat. Penambahan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan jumlah peserta yang hadir.

    Ia berharap keberadaan pos pelayanan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para muktamirin sekaligus menjadi bagian dari sambutan masyarakat Jawa Timur kepada peserta Muktamar NU dari berbagai daerah.

    “Harapannya, para muktamirin merasa nyaman selama berada di Jombang dan mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Jawa Timur,” kata Ali. (antara)

  • Kemenhub Fasilitasi Penyerahan Santunan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin

    Kemenhub Fasilitasi Penyerahan Santunan Korban Kebakaran KMP Putri Yasmin

    MATARAM, LensaMadura.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengawal penanganan pascainsiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin.

    Pemerintah memfasilitasi penyerahan santunan dan jaminan asuransi bagi korban serta ahli waris sebagai bentuk perlindungan dan kehadiran negara.

    Penyerahan santunan yang disalurkan PT Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera berlangsung di Asrama Brimob Ampenan, Mataram, atau sehari setelah insiden kebakaran terjadi, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Santunan secara simbolis diserahkan Direktur Utama PT Jasa Raharja M. Awaluddin kepada Agus Wahyu (46), ayah almarhumah Indah Dwi Septiani (20), salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar, Syamsurizal, mengatakan Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait terus memastikan hak-hak para korban terpenuhi.

    “Kami dari KSOP Kelas III Lembar bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus mengawal dan memastikan bahwa seluruh hak korban, baik santunan duka bagi ahli waris maupun jaminan biaya perawatan medis bagi korban luka-luka, dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Syamsurizal di Mataram.

    Berdasarkan data yang dihimpun, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan dari dua sumber dengan total Rp125 juta. Rinciannya, santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp50 juta dan tambahan dari Jasaraharja Putera sebesar Rp75 juta.

    Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka, baik dengan tingkat keparahan berat, sedang maupun ringan, mendapatkan jaminan biaya perawatan medis hingga dinyatakan pulih dan diperbolehkan kembali ke rumah.

    Selain santunan bagi korban meninggal dunia dan jaminan kesehatan bagi korban luka, Kementerian Perhubungan bersama pihak asuransi juga memastikan kendaraan milik penumpang yang masih berada di dalam KMP Putri Yasmin mendapatkan penggantian sesuai ketentuan pertanggungan asuransi.

    Dalam penyerahan santunan tersebut turut hadir Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Triono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Ervan Anwar, Ketua Umum DPP Gapasdap Khoeri Soetomo, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, serta Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja NTB Soleh.

    Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta mendoakan para korban luka agar segera diberikan kesembuhan.

    Pemerintah juga mengingatkan seluruh operator moda transportasi laut untuk senantiasa mengutamakan aspek keselamatan dan memastikan seluruh prosedur pelayaran dijalankan sesuai ketentuan. (*)

  • Ning Lia Rayakan HUT ke-81 RI Bersama Warga Wonocolo, Tunjukkan Kedekatan dengan Masyarakat

    Ning Lia Rayakan HUT ke-81 RI Bersama Warga Wonocolo, Tunjukkan Kedekatan dengan Masyarakat

    SURABAYA, LensaMadura.com – Menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak membuat Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, berjarak dengan masyarakat.

    Senator asal Jawa Timur itu justru memilih tetap membangun kedekatan dengan warga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

    Kedekatan tersebut terlihat saat Ning Lia ikut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama warga Wonocolo, Surabaya, Rabu, 12 Agustus 2026.

    Tidak sekadar hadir sebagai tamu, Ning Lia turut membaur dan mengikuti sejumlah lomba khas perayaan kemerdekaan bersama ibu-ibu dan warga.

    Suasana berlangsung meriah dan penuh keakraban. Ning Lia terlihat menikmati kebersamaan dengan warga, bercanda dan tertawa tanpa sekat formal sebagai pejabat negara.

    Bagi Ning Lia, perayaan kemerdekaan tidak semata-mata berkaitan dengan seremoni. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan antara masyarakat dengan para wakilnya di lembaga negara.

    “Kemerdekaan itu milik seluruh rakyat. Karena itu, merayakannya juga harus bersama rakyat, bergembira bersama masyarakat,” ujar Ning Lia.

    Terbiasa Bergaul dengan Berbagai Kalangan

    Kedekatan Ning Lia dengan masyarakat bukan baru terlihat setelah dirinya menjadi anggota DPD RI. Pengalaman berorganisasi dan aktivitas sosial membuatnya terbiasa berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

    Ning Lia memiliki pengalaman di sejumlah organisasi dan komunitas, di antaranya PMII, Fatayat NU, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, hingga komunitas petani.

    Pengalaman tersebut membuat ruang pergaulannya cukup luas. Ia terbiasa bertemu dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari kalangan pesantren, perempuan, pemuda, petani, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat di tingkat akar rumput.

    Bagi seorang senator, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi keterwakilan daerah. Sebab, tugas anggota DPD RI tidak hanya mengikuti rapat dan menjalankan fungsi legislasi di tingkat nasional, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat di daerah yang diwakilinya.

    Menjadi Senator Tanpa Sekat

    Kehadiran wakil daerah yang bersedia turun langsung dan berbaur dengan masyarakat memiliki arti tersendiri bagi warga.

    Ning Lia menunjukkan bahwa jabatan sebagai senator tidak harus menciptakan jarak. Sebaliknya, interaksi langsung dengan masyarakat dapat menjadi cara untuk memahami persoalan dan kebutuhan warga secara lebih dekat.

    Suasana lomba kemerdekaan di Wonocolo menjadi salah satu gambaran sederhana. Tidak ada podium maupun suasana formal. Warga berkumpul, bercanda, mengikuti perlombaan, dan menikmati perayaan kemerdekaan bersama.

    Ning Lia hadir sebagai bagian dari suasana tersebut.

    Di tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI, ia masih menyempatkan diri mengikuti kegiatan masyarakat yang sederhana, tetapi memiliki nilai sosial dan kebersamaan.

    Merawat Semangat Kebersamaan

    Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Wonocolo sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan tumbuh dari lingkungan masyarakat.

    Lomba rakyat, kebersamaan antarwarga, serta interaksi sederhana menjadi tradisi yang terus dirawat dari generasi ke generasi. Di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kegotongroyongan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

    Kehadiran Ning Lia di tengah warga juga memperlihatkan bahwa politik dan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan.

    Seorang wakil rakyat perlu memahami bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Dari interaksi langsung itulah aspirasi yang dibawa ke tingkat nasional dapat memiliki pijakan yang lebih kuat.

    Ning Lia berusaha menunjukkan bahwa menjadi senator bukan berarti harus berjarak dengan rakyat. Justru, kedekatan dengan masyarakat membuka ruang lebih luas untuk mendengar suara dan memahami kebutuhan mereka.

    Di Wonocolo, semangat tersebut hadir dalam bentuk sederhana: mengikuti lomba, tertawa, bercanda, dan merayakan kemerdekaan bersama warga.

    Sebab, pada akhirnya, kemerdekaan bukan milik pejabat ataupun mereka yang berada di panggung-panggung resmi.

    Kemerdekaan adalah milik rakyat. Dan bersama rakyat pula kemerdekaan dirayakan. (*)

  • Achsanul Qosasi Soroti Transmisi Kebijakan Moneter BI yang Belum Menyentuh Sektor Riil

    Achsanul Qosasi Soroti Transmisi Kebijakan Moneter BI yang Belum Menyentuh Sektor Riil

    JAKARTA, LensaMadura.com – Proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) dinilai membawa tantangan besar bagi perekonomian nasional.

    Salah satu pekerjaan rumah utama calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, adalah memastikan transmisi kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan, tetapi benar-benar dirasakan pelaku usaha di sektor riil.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti masih adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan stabilitas makroekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Achsanul, Kamis, 13 Agustus 2026.

    Transmisi Moneter dan Akses Kredit

    Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi penting, yakni biaya (cost) dan akses (access).

    Dari sisi biaya, kebijakan pengetatan moneter BI, seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk meredam tekanan terhadap rupiah, dinilai mampu menahan volatilitas nilai tukar dan mendapat respons positif dari pasar finansial.

    Namun, menurut dia, membaiknya indikator pasar keuangan dan stabilitas nilai tukar tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor riil.

    Di tengah penguatan rupiah dan respons positif pasar keuangan, penyaluran kredit modal kerja kepada pelaku UMKM justru menunjukkan kecenderungan melambat.

    “Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” kata Achsanul.

    Achsanul menilai BI di bawah kepemimpinan baru tidak cukup hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek dan respons terhadap dinamika pasar keuangan global.

    Menurut dia, Gubernur BI berikutnya perlu memperkuat skema serta instrumen kebijakan makroprudensial agar perbankan lebih terdorong menyalurkan likuiditas kepada sektor riil.

    Keterbatasan akses pembiayaan, kata Achsanul, berpotensi menekan aktivitas usaha, daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” ujarnya.

    Karena itu, Achsanul berharap kepemimpinan baru BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Kebijakan moneter, menurut dia, perlu diarahkan agar tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    “Stabilitas ekonomi tidak cukup hanya terlihat dari angka rupiah atau indikator pasar keuangan. Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari kemampuan pelaku usaha di sektor riil mendapatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usahanya,” kata Achsanul. (*)