Kategori: Nasional

  • Hari Perhubungan Nasional 2026, KSOP Panarukan Libatkan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial

    Hari Perhubungan Nasional 2026, KSOP Panarukan Libatkan Masyarakat dalam Kegiatan Sosial

    SITUBONDO, LensaMadura.com – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kantor KSOP Kelas IV Panarukan tidak hanya diisi kegiatan internal insan perhubungan. Sejumlah kegiatan kesehatan, olahraga, donor darah, hingga pemberdayaan UMKM turut digelar dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat.

    Rangkaian kegiatan berlangsung Jumat (11/9/2026) di halaman Kantor KSOP Kelas IV Panarukan dan kawasan Dermaga Panarukan. Kegiatan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, BPTD Kelas II Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur UPT PPR Banyuwangi, Satpolairud Polres Situbondo, Polsek Panarukan, Koramil Panarukan, Danposal Panarukan, Forkopimcam Panarukan, perusahaan pelayaran, serta sejumlah stakeholder terkait.

    Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti jajaran insan perhubungan, stakeholder, dan masyarakat. Selain menjaga kebugaran, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antarpihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi.

    Peserta kemudian mengikuti jalan sehat menuju kawasan Dermaga Panarukan. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari rangkaian Harhubnas sekaligus mengajak peserta menerapkan pola hidup sehat.

    Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut pada pelayanan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo Wilker Panarukan dan Puskesmas Panarukan.

    Masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan mata secara gratis. Sementara untuk kegiatan donor darah, KSOP Kelas IV Panarukan bekerja sama dengan PMI Kabupaten Situbondo.

    Selain layanan sosial, halaman kantor KSOP juga diramaikan gerai UMKM. Berbagai makanan, produk lokal, dan kerajinan tangan diperkenalkan kepada peserta dan masyarakat yang hadir.

    Dharma Wanita Persatuan KSOP Kelas IV Panarukan bersama Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan sejumlah makanan dan produk kerajinan.

    Kehadiran UMKM menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat peringatan Harhubnas. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang interaksi masyarakat dengan insan perhubungan, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya.

    Peringatan Harhubnas 2026 di KSOP Kelas IV Panarukan pada akhirnya tidak semata-mata menempatkan transportasi sebagai urusan pergerakan orang dan barang. Kegiatan bersama tersebut juga memperlihatkan pentingnya konektivitas, pelayanan publik, kepedulian sosial, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

    Melalui momentum tersebut, KSOP Kelas IV Panarukan bersama stakeholder terkait menegaskan pentingnya sinergi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan selamat serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga agar sektor perhubungan tidak hanya mampu mendukung mobilitas, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)

  • KOPRI PMII Jatim Soroti Antrean BBM di Tapal Kuda, Minta Pertamina Buka Data Distribusi

    KOPRI PMII Jatim Soroti Antrean BBM di Tapal Kuda, Minta Pertamina Buka Data Distribusi

    SURABAYA, LensaMadura.com – KOPRI PKC PMII Jawa Timur menyoroti antrean panjang dan kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut terjadi sejak 6 September 2026 dan meluas di antaranya di Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso.

    Antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bahkan berlangsung berjam-jam dan mengular hingga keluar area SPBU. Kondisi itu dinilai mulai mengganggu mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada BBM.

    Di Situbondo, antrean dilaporkan terjadi sejak Minggu, 6 September 2026. Sehari berikutnya, sejumlah SPBU dipadati kendaraan, terutama untuk mendapatkan Pertalite.

    Pertamina menyebut gangguan tersebut berkaitan dengan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang berdampak terhadap perjalanan mobil tangki menuju Situbondo dan Bondowoso.

    Waktu tempuh mobil tangki yang biasanya sekitar 8–10 jam disebut meningkat menjadi 15–23 jam. Sedikitnya 10 mobil tangki yang memasok wilayah Situbondo dan Bondowoso ikut terdampak.

    Di Bondowoso, Pertamina memperkuat pasokan Pertalite. Sebagian distribusi juga dialihkan melalui jalur Surabaya dan Malang akibat terganggunya jalur dari Tanjung Wangi.

    Pertamina menyebut realisasi distribusi Pertalite ke Bondowoso pada 5 September 2026 mencapai sekitar 112 persen dari kebutuhan normal. Namun, antrean tetap terjadi karena persoalan waktu dan jalur distribusi.

    Kondisi serupa terjadi di Jember dan Lumajang. Pertamina melakukan penebalan pasokan untuk mengurai antrean di Jember, sementara di Lumajang penguatan penyaluran Pertalite dan pemulihan stok di sejumlah SPBU masih dilakukan pada 8 September 2026.

    Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah atau Sahabat Lisa, mengatakan persoalan tersebut tidak cukup dijelaskan hanya dari sisi keterlambatan distribusi.

    “Kalau persoalannya memang gangguan distribusi akibat kemacetan di Ketapang, maka pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan sejauh mana skema mitigasi yang disiapkan ketika jalur utama terganggu,” kata Lisa.

    Menurut dia, masyarakat tidak semestinya menjadi pihak yang menanggung dampak dari gangguan sistem distribusi. Antrean panjang membuat warga kehilangan waktu produktif, sementara pelaku usaha harus menanggung tambahan biaya operasional.

    KOPRI juga meminta pemerintah dan Pertamina membedakan antara ketersediaan stok dan akses masyarakat terhadap BBM. Stok yang tersedia di terminal atau tercatat dalam laporan persediaan, menurut Lisa, belum menyelesaikan masalah apabila masyarakat tetap kesulitan memperoleh BBM di SPBU.

    “Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Stok aman di depot tetapi masyarakat harus antre berjam-jam di SPBU tidak bisa dijadikan ukuran bahwa persoalan sudah selesai,” ujarnya.

    KOPRI mempertanyakan mengapa gangguan pada satu jalur distribusi dapat berdampak terhadap beberapa kabupaten sekaligus. Organisasi tersebut juga meminta penjelasan mengenai efektivitas jalur distribusi alternatif yang disebut telah disiapkan.

    Bagi KOPRI, persoalan BBM bukan hanya menyangkut jumlah liter yang tersedia. Pengemudi ojek daring, pekerja harian, pedagang, petani, nelayan, dan pelaku UMKM membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas mereka.

    “Yang kami khawatirkan adalah masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketika mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean, pendapatan mereka ikut terdampak,” kata Lisa.

    Selain persoalan distribusi, KOPRI meminta pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperketat. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan, serta bentuk penyalahgunaan lainnya.

    “Ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkan BBM subsidi, pengawasan harus semakin diperketat. Jangan sampai rakyat harus mengantre panjang, sementara di sisi lain ada pihak yang justru menimbun, melangsir atau menyalahgunakan BBM subsidi,” ujarnya.

    KOPRI juga meminta pemerintah dan Pertamina tidak menjadikan panic buying sebagai satu-satunya penjelasan atas antrean panjang. Kepanikan masyarakat, menurut mereka, juga dapat dipicu oleh informasi mengenai gangguan pasokan dan minimnya informasi mengenai kondisi stok maupun jadwal distribusi.

    Karena itu, KOPRI mendesak pemerintah dan Pertamina menyampaikan informasi secara terbuka mengenai stok, jumlah pasokan yang dikirim ke setiap wilayah, kondisi SPBU, serta jadwal distribusi berikutnya.

    KOPRI PKC PMII Jawa Timur juga meminta pemerintah, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum melakukan sejumlah langkah.

    Pertama, memastikan distribusi BBM merata di wilayah terdampak, terutama Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso.

    Kedua, membuka informasi stok dan distribusi secara transparan kepada masyarakat.

    Ketiga, menyiapkan jalur distribusi alternatif agar gangguan di satu titik tidak berdampak luas.

    Keempat, mengevaluasi sistem distribusi BBM menuju wilayah Tapal Kuda, termasuk kesiapan armada, jalur pengiriman, kapasitas penyimpanan SPBU, waktu tempuh, dan skema pengalihan pasokan dalam kondisi darurat.

    Kelima, memperketat pengawasan terhadap penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, serta berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.

    Keenam, melakukan evaluasi terhadap SPBU yang mengalami antrean panjang atau kekosongan pasokan untuk memastikan kesesuaian antara pasokan, stok, dan penyaluran kepada masyarakat.

    Lisa mengatakan persoalan tersebut tidak boleh selesai hanya setelah antrean berkurang. Pemerintah dan Pertamina perlu menjadikannya sebagai evaluasi terhadap ketahanan sistem distribusi BBM di Jawa Timur.

    “Kami tidak ingin persoalan ini selesai hanya karena antrean mulai berkurang. Pemerintah harus menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi serius. Kalau hari ini alasannya gangguan distribusi, pastikan ada pembenahan sistem agar gangguan yang sama tidak kembali membuat masyarakat menjadi korban,” katanya.

    Menurut KOPRI, ukuran keberhasilan distribusi BBM bukan hanya angka stok di terminal, melainkan kemampuan masyarakat mendapatkan BBM secara wajar di SPBU.

    “Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan,” pungkas Lisa. (*)

  • Lia Istifhama Menangkan Lelang Foto Hadratussyekh Hasyim Asy’ari di Muktamar NU

    Lia Istifhama Menangkan Lelang Foto Hadratussyekh Hasyim Asy’ari di Muktamar NU

    JOMBANG, LensaMadura.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendapatkan momen khusus pada hari terakhir Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

    Lia memenangkan lelang sebuah lukisan bergambar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dalam rangkaian kegiatan Muktamar ke-35 NU.

    Lukisan tersebut kemudian menjadi salah satu kenang-kenangan yang dibawa pulang Lia dari perhelatan organisasi terbesar di kalangan warga Nahdliyin tersebut.

    Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Tambakberas telah menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.

    Selain mengikuti rangkaian muktamar, Lia juga mendirikan Posko Energi Milenial untuk Indonesia (EMILIA) di Perumahan Bahrul Ulum Menara Asri (BUMA). Posko tersebut dimanfaatkan sebagai tempat bekerja dan beristirahat oleh sejumlah jurnalis yang mendapat tugas peliputan muktamar.

    Sejumlah jurnalis dari Jawa Timur, baik yang tergabung dalam Forkom Jurnalis Nahdliyin (FJN) maupun Tim B59 atau Media Center Lia Istifhama, menggunakan fasilitas tersebut. Jurnalis dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga Jombang turut memanfaatkan posko selama pelaksanaan muktamar.

    Korlip JTV, Fakhrurozi, mengatakan Posko EMILIA membantu jurnalis menjalankan tugas peliputan.

    “Alhamdulillah, posko yang diinisiasi Ning Lia ini sangat membantu kerja kami para jurnalis. Posko ini tempat bekerja sekaligus beristirahat,” kata Fakhrurozi, Sabtu (5/9/2026).

    Muhammad Ibnu Al Farabi atau Obi, jurnalis Klik Jombang, juga mengatakan rumahnya digunakan sebagai Posko EMILIA selama Muktamar NU. Menurut dia, selain mendapatkan kompensasi sewa, keberadaan posko membuatnya dapat membantu memfasilitasi rekan-rekan jurnalis selama bertugas.

    “Sebagai warga Tambakberas Jombang, tuan rumah Muktamar NU, saya bangga bisa melayani teman-teman jurnalis selama pelaksanaan Muktamar. Selain itu, saya juga mendapat kompensasi materi dari sewa rumah,” ujar Obi.

    Wakil Sekretaris PC GP Ansor Situbondo, Ahmad Zaini, yang mengunjungi posko bersama Kepala Desa Besuki Achmad Zarkasyi, menilai fasilitas tersebut cukup representatif untuk bekerja dan beristirahat.

    “Posko Emilia ini representatif, nyaman untuk bekerja dan beristirahat. Makanan, kopi hingga wifi tersedia di sini. Saya salut dengan kepedulian Ning Lia terhadap para jurnalis,” kata Ahmad Zaini.

    Posko EMILIA juga menjadi tempat bersilaturahmi sejumlah tokoh dan anggota DPD RI yang tergabung dalam Kaukus Nahdliyin DPD RI. Di antaranya Boy Latuconsina dari DPD RI Maluku, H. Abdullah dari DPD RI Papua Barat, dan Hj Ade Yuliasih dari DPD RI Banten.

    Sejumlah tokoh lainnya turut berkunjung, seperti Gus Faiz dari Pondok Pesantren Nuriddahlani Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Agus Muttaqin, Yusuf Bachtiar, Ramadhan Isa, serta Muhammad Syahid.

    Lia mengatakan berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari ikhtiarnya untuk memberikan kontribusi selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

    Sebelum pembukaan muktamar, ia juga melakukan napak tilas ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan bersilaturahmi dengan Bu Nyai Mundjidah Wahab serta Gus Edo. Lia juga menggelar fogging di sekitar area muktamar tiga hari sebelum pembukaan.

    “Alhamdulillah, kalau selama pelaksanaan Muktamar NU ini kehadiran saya membawa manfaat bagi orang banyak. Sebab pesan Ayah saya, KH Masykur Hasyim adalah khairu an-naas anfa’uhum lin-naas yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama,” ujar Lia. (*)

  • Kemacetan Menuju Ketapang-Gilimanuk, Pelindo Tanjung Wangi Buka Buffer Area untuk Truk

    Kemacetan Menuju Ketapang-Gilimanuk, Pelindo Tanjung Wangi Buka Buffer Area untuk Truk

    BANYUWANGI, LensaMadura.com – Kemacetan kembali terjadi di ruas jalan utama menuju Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk, Banyuwangi. Kepadatan lalu lintas itu turut memengaruhi pergerakan kendaraan logistik dan kendaraan besar yang hendak menuju kawasan pelabuhan, termasuk Pelabuhan Tanjung Wangi.

    Untuk membantu mengurai kepadatan, Pelindo Tanjung Wangi kembali membuka sejumlah kantong parkir dan buffer area yang dikelolanya. Fasilitas tersebut disiapkan secara insidentil untuk menampung sementara kendaraan truk yang akan menuju pelabuhan.

    Kendaraan yang hendak menuju Pelabuhan Tanjung Wangi, baik yang sudah memiliki tiket maupun belum, dapat diarahkan untuk menunggu di area tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di badan jalan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

    General Manager Pelindo Tanjung Wangi, Eko Budyasmoro, mengatakan pembukaan kantong parkir dan buffer area merupakan langkah insidentil Pelindo untuk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menangani kepadatan lalu lintas.

    “Kami membuka kembali kantong parkir dan buffer area yang kami miliki sebagai bagian dari upaya bersama untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di akses menuju pelabuhan. Kendaraan yang akan menuju pelabuhan dapat diarahkan untuk menunggu sementara di area yang telah disiapkan sehingga tidak seluruhnya menumpuk di badan jalan,” ujar Eko, Jumat, 4 September 2026.

    Pelindo Tanjung Wangi saat ini memiliki dua fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir dan buffer area. Fasilitas pertama adalah RTK dengan luas sekitar 7.000 meter persegi dan kapasitas hingga 95 unit truk golongan V.

    Fasilitas kedua berupa buffer area seluas 24.898 meter persegi yang mampu menampung hingga 313 unit truk golongan V–VII.

    “Pemanfaatan area ini sifatnya insidentil dan akan kami sesuaikan dengan kondisi kepadatan di lapangan. Harapannya, keberadaan buffer area ini dapat memberikan ruang bagi kendaraan untuk menunggu sehingga kepadatan di ruas jalan utama dapat diminimalkan,” kata Eko.

    Selain menyediakan area penampungan sementara, Pelindo Tanjung Wangi melakukan koordinasi dengan pihak pelayaran untuk mempercepat waktu operasional kapal selama berada di kawasan pelabuhan.

    Pelindo juga meminta agen pelayaran mengevaluasi sistem penjualan dan pendistribusian tiket kapal. Evaluasi tersebut mencakup ketepatan jadwal keberangkatan serta kesiapan armada dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. (*)

  • Prokesra Masuk P-APBD Jatim 2026, Fraksi Golkar Dorong Realisasi Rp 19 Miliar

    Prokesra Masuk P-APBD Jatim 2026, Fraksi Golkar Dorong Realisasi Rp 19 Miliar

    SURABAYA, LensaMadura.com – Program Kredit Sejahtera (Prokesra) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didorong segera direalisasikan untuk membantu pelaku usaha mikro mendapatkan akses permodalan dengan bunga ringan.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha, mengatakan anggaran Prokesra telah disepakati dan masuk dalam Perubahan APBD (P-APBD) Jawa Timur 2026. Dia berharap program tersebut mulai direalisasikan pada Oktober hingga Desember 2026.

    “Kami berharap di P-APBD 2026 ini, Pemprov Jatim bisa merealisasikan Rp 19 miliar untuk program Prokesra yang sudah disepakati bersama dan tadi disahkan di DPRD Jatim,” kata Yudha di Surabaya dilansir dari detikcom, Kamis (3/9/2026).

    Menurut Yudha, Prokesra banyak dinantikan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dengan beban bunga yang lebih ringan.

    Dia mengatakan terdapat calon nasabah baru yang masih mengantre untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan melalui program tersebut. Karena itu, tambahan anggaran Rp 19 miliar diharapkan dapat diarahkan untuk memperluas penerima manfaat Prokesra.

    “Penambahan subsidi bunga di Bank UMKM harus betul-betul dipergunakan untuk nasabah baru Prokesra. Dengan begitu, semakin banyak pelaku usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

    Yudha menilai besaran anggaran Rp 19 miliar tetap memiliki dampak signifikan. Subsidi bunga dari pemerintah, kata dia, dapat membantu pelaku UMKM mengurangi beban biaya pinjaman di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

    “Di situasi ekonomi yang sulit ini, program ini bisa memberi keringanan bagi warga, utamanya pelaku UMKM, mendapat modal tambahan. Apalagi banyak kasus PHK, ini membuka harapan baru bagi warga yang baru di-PHK bisa berwirausaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup,” kata anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso tersebut.

    Selain membantu akses permodalan, Yudha menilai Prokesra sejauh ini tidak menunjukkan risiko kredit macet yang tinggi. Dia merujuk pada pelaksanaan program dalam APBD murni 2026 yang mencatat angka non performing loan (NPL) Prokesra sekitar 0,3 persen.

    “Terbukti tidak menimbulkan kredit macet yang tinggi dan sangat membantu warga,” katanya.

    Prokesra merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan subsidi bunga pinjaman modal bagi pelaku UMKM melalui Bank UMKM.

    Melalui skema tersebut, bunga pinjaman yang disebut semula berada di angka 12 persen dapat ditekan menjadi 3 persen per tahun bagi pelaku UMKM penerima Prokesra.

    Program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh pinjaman melalui Bank UMKM dengan plafon maksimal Rp 50 juta dan tenor hingga tiga tahun. (detik)

  • Tutup Muktamar NU, Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Harus Angkat Rakyat dari Kemiskinan

    Tutup Muktamar NU, Prabowo: Strategi Transformasi Bangsa Harus Angkat Rakyat dari Kemiskinan

    JOMBANG, LensaMadura.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah diarahkan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.

    Prabowo mengatakan pesan Rais Aam terpilih dalam Muktamar ke-35 NU sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Menurut dia, keberpihakan kepada rakyat dan peningkatan kesejahteraan merupakan tanggung jawab bersama.

    “Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.

    Dia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui perencanaan yang telah disusun pemerintah. Prabowo mengklaim sejumlah capaian telah diraih selama dua tahun pertama pemerintahannya dan meyakini angka kemiskinan dapat terus ditekan.

    “Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga memaparkan kebijakan efisiensi dan transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah, kata dia, menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga 31 Desember 2026 sehingga jumlahnya tersisa sekitar 200-250 perusahaan.

    Prabowo menyebut langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya operasional dan mengalihkan anggaran yang dihemat untuk kepentingan masyarakat.

    “Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN,” ucapnya.

    Dia memperkirakan efisiensi dari kebijakan tersebut dapat menghemat sekitar Rp100 triliun. Prabowo juga menyebut total penghematan pemerintah dari berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

    “Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” katanya.

    Selain efisiensi, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan. Pemerintah tetap membuka peluang investasi, tetapi berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman.

    “Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujarnya. (*)

  • Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

    Dewan Pers Siapkan Rapat Bersama Konstituen Bahas HPN 2027, AMSI Dukung Usulan SMSI di Jakarta

    JAKARTA, LensaMadura.com – Dewan Pers hingga Rabu malam (2/9/2026) belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

    Kepastian tersebut disampaikan sejumlah unsur Dewan Pers setelah pada Rabu siang Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang memaparkan kesiapan menjadi pelaksana HPN 2027.

    Penegasan serupa disampaikan anggota Dewan Pers Abdul Manan. Ia mengatakan Dewan Pers belum membuat keputusan akhir terkait HPN 2027.

    Menurutnya, pertemuan tadi siang itu dimaksudkan untuk mendengarkan pandangan dari PWI soal aspirasi konstituen DP yang lain. Sebab, PWI tidak datang dalam pertemuan membahas soal HPN ini sebelumnya. Dari penjelasan tadi siang, PWI masih merasa bahwa organisasinya adalah lembaga yang berhak menjadi penanggungjawab dan penyelenggara karena HPN itu ada kaitan erat dengan sejarah organisasi ini. Namun dalam pelaksanaannya akan melibatkan konstituen DP lainnya.

    “Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP, ” ujar Abdul Manan.

    Ditambahkan Abdul Manan, disebutkan, tentu saja bisa dimengerti jika PWI soal HPN ini inginnya seperti status quo, yaitu seperti selama ini terjadi. Namun di sisi lain, konstituen menginginkan ada perubahan karena pelaksanaan HPN ini masih tidak sesuai harapan sebagian besar konstituen DP.

    Selama ini agenda HPN lebih banyak diisi oleh agenda satu organisasi wartawan dan ini menimbulkan keengganan konstituen DP lainnya untuk terlibat memperingati HPN.

    Memang tidak mudah mengubah praktik HPN yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Sebab, itu akan mengurangi makna dari HPN. PWI masih menilai Kepres HPN itu seperti menjadi basis bagi organisasi insan pers itu, untuk menjadi penanggungjawab dan penyelenggara HPN. Padahal kalau kita lihat isinya, keppres itu hanya menetapkan 9 Februari sebagai hari pers nasional. Tapi kepres tidak memberi mandat kepada lembaga atau organisasi tertentu sebagai pelaksananya.

    Melihat situasi seperti ini, salah satu anggota DP mengusulkan agar segera ada revisi keppres HPN ini.

    “Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya, ” tambahnya.

    Setelah pertemuan dengan konstituen selain PWI, barulah Dewan Pers akan membuat keputusan akhir soal ini melalui rapat pleno. Tentu sikap DP akan berusaha membuat putusan terbaik bagi komunitas pers, mempertimbangkan semua kepentingan konstituen DP yang memang punya aspirasi beragam soal pelaksanaan HPN.

    “Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini, ” tegas Abdul Manan.

    Sementara itu, anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

    “Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.

    Hal senada disampaikan anggota Dewan Pers, Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

    “Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.

    Pernyataan Niken kembali menegaskan bahwa pertemuan Dewan Pers dengan PWI masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan mengenai penetapan pelaksana HPN 2027.

    Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

    “Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.

    AMSI: Belum Ada Rapat Bersama Konstituen

    Keterangan dari unsur Dewan Pers tersebut diperkuat oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang.

    Dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, Bli Komang menyatakan bahwa Dewan Pers dan para konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

    “Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.

    Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

    SMSI Usulkan Jakarta, AMSI Siap Mendukung

    Di tengah belum adanya keputusan tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI, Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

    Dalam rapat pleno tersebut, SMSI membahas perkembangan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

    Untuk menangkal Hoax yang berkembang, makali kumar sebagai Sekretaris Jenderal SMSI menyampaikan, kepada seluruh elemen bersabar menunggu keputusan Dewan Pers.

    “Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers”

    Ketika ditanyakan kepada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) apakah usulan SMSI untuk menyelenggarakan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat belum adanya keputusan resmi Dewan Pers, Wahyu Dhyatmika yang akrab disapa Bli Komang memberikan dukungan.

    “AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.

    Sikap tersebut menunjukkan adanya ruang bagi seluruh konstituen untuk menyampaikan usulan sebelum Dewan Pers mengambil keputusan akhir mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027.

    Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), belum terdapat keputusan resmi Dewan Pers mengenai lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

    Selanjutnya, Dewan Pers akan mempertemukan dan meminta pandangan seluruh konstituen untuk membahas HPN 2027. Forum tersebut menjadi penting untuk memastikan keputusan mengenai lokasi dan pelaksana HPN 2027 dilakukan melalui proses yang terbuka dan melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers.

    Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta mendapat respons positif dari AMSI yang menyatakan kesiapan untuk mendukung usulan tersebut. (*)

  • Sandiaga Uno Dinilai Bisa Perkuat Kabinet Prabowo

    Sandiaga Uno Dinilai Bisa Perkuat Kabinet Prabowo

    JAKARTA, LensaMadura.com – Wacana reshuffle kabinet mengemuka menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu nama yang dinilai layak dipertimbangkan untuk memperkuat kabinet.

    Sekretaris Jenderal Rumah Sandi Uno Indonesia (RSI), Denny Suryo Prabowo, mengatakan Sandiaga memiliki pengalaman pemerintahan dan dunia usaha yang relevan dengan kebutuhan pemerintah saat ini.

    “Sandiaga Uno bisa jadi salah satu striker untuk meningkatkan kinerja kabinet saat ini. Apa yang dibutuhkan Presiden Prabowo dan dibutuhkan Indonesia, ada di Sandiaga Uno,” kata Denny kepada wartawan, Selasa, 1 September 2026.

    Menurut Denny, evaluasi kabinet menjadi penting di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintah sepanjang 2026. Dia merujuk pada sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah berada di kisaran 37 hingga 55,1 persen.

    SMRC mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 51,1 persen. Poltracking Indonesia mencatat 55,1 persen, sedangkan Tempo Data Science mencatat 37 persen.

    Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai hasil survei tersebut dapat menjadi salah satu parameter bagi Prabowo dalam mengevaluasi kabinet.

    “Angka-angka tersebut semestinya menjadi parameter nyata bagi Presiden Prabowo untuk merombak jajaran pembantunya demi menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Arifki, seperti disampaikan Denny.

    Denny mengatakan Sandiaga memiliki sejumlah modal yang dapat dipertimbangkan jika Prabowo melakukan reshuffle. Salah satunya adalah pengalaman di pemerintahan dan dunia usaha.

    Sandiaga pernah menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelum masuk pemerintahan, dia dikenal sebagai pengusaha dan investor.

    Denny juga menilai Sandiaga memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo dan kader Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo concern terhadap kinerja antikorupsi, dan Sandiaga sosok yang tak diragukan integritasnya. Hubungan beliau dengan Pak Prabowo maupun kader Gerindra juga sangat baik,” ujarnya.

    Selain itu, pengalaman Sandiaga di sektor usaha, UMKM, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menjadi modal untuk membantu pemerintah menggerakkan perekonomian.

    “Kita tahu rekam jejak Sandi Uno di dunia usaha, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Jaringan internasionalnya luas. Sandiaga sangat cocok jadi striker investasi di pemerintahan Pak Prabowo,” kata Denny.

    Denny menegaskan RSI tidak sedang meminta jabatan untuk Sandiaga. Menurut dia, organisasi tersebut hanya menyampaikan pandangan mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat pemerintahan.

    “Kami hanya melihat dalam situasi pemerintah membutuhkan penguatan kabinet, pengalaman dan kapasitas Sandiaga merupakan opsi yang patut dipertimbangkan Presiden,” ujar Denny. (*)

  • Bang Azran Tindak Lanjuti Pengaduan Ahli Waris Terkait Tanah GOR Rawa Badak

    Bang Azran Tindak Lanjuti Pengaduan Ahli Waris Terkait Tanah GOR Rawa Badak

    JAKARTA, LensaMadura.com – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta sekaligus Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Achmad Azran atau Bang Azran, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan belum terpenuhinya hak ahli waris atas sebidang tanah yang sebagian kini dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kawasan GOR Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui audiensi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026.

    Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 14.00 WIB itu membahas persoalan pertanahan di Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi dan permohonan audiensi sebelumnya. Secara resmi, kegiatan itu dituangkan dalam Surat DPD RI Provinsi DKI Jakarta Nomor 075/B-44/DPDRI-DKJ/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

    Dalam surat tersebut, audiensi dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan mengenai status, riwayat, serta aspek administrasi pertanahan atas objek tanah yang dipersoalkan. Selain itu, pertemuan juga diarahkan untuk membahas kemungkinan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Usai pertemuan, Bang Azran mengatakan pihaknya akan mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan secara utuh mengenai persoalan tersebut.

    “Setelah kami bertemu dan berkoordinasi dengan BPN DKI, langkah berikutnya adalah mengumpulkan pihak-pihak terkait. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang, dokumennya diperiksa, riwayat tanahnya ditelusuri, dan masing-masing pihak diberi ruang untuk menyampaikan fakta serta dasar hukumnya,” ujar Bang Azran.

    Menurut dia, penyelesaian persoalan pertanahan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Negara, kata dia, harus hadir memastikan setiap proses berjalan berdasarkan hukum, bukti, kewenangan, dan prinsip keadilan.

    “Saya ingin semua pihak mendapatkan kepastian. Kalau memang ada hak masyarakat yang secara hukum belum terpenuhi, tentu harus dicari jalan penyelesaiannya. Tetapi kalau ada persoalan administrasi, status hukum, atau bukti yang perlu diverifikasi, itu juga harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang merasa diabaikan,” tegasnya.

    Berawal dari Pengaduan Ahli Waris

    Bang Azran sebelumnya menerima surat pengaduan dari Armana Putra selaku kuasa ahli waris Karel Egbert Noya. Dalam pengaduan tersebut disampaikan klaim kepemilikan atas tanah yang didasarkan pada sejumlah dokumen pertanahan.

    Salah satu dokumen yang disebut dalam pengaduan adalah Akta Hak Tanah Nomor 1489 Tahun 1952 atas nama Nancy Adels. Dokumen tersebut disertai sejumlah administrasi pertanahan dan surat-menyurat dari berbagai instansi pemerintah.

    Dalam surat pengaduan, Armana Putra disebut sebagai penerima wasiat sekaligus kuasa dari Nancy Adels, yang disebut sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Tanah Akta Nomor 1489 Tahun 1952 yang diterbitkan pada 16 Juli 1952.

    Objek tanah yang dipersoalkan merupakan bekas Hak Eigendom Verponding Nomor 6751 dengan luas kurang lebih 378.110 meter persegi di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

    Pengaduan tersebut juga melampirkan sejumlah dokumen yang menurut pelapor menjadi dasar klaim kepemilikan. Di antaranya Surat Menteri Agraria Nomor SK.139/Ka tanggal 13 Januari 1960, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 561/PT/JU/1978 tanggal 28 September 1978, dan Surat BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 5032/-1.711.32 tanggal 27 Oktober 2009.

    Selain itu, terdapat Surat Penjelasan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor 83/11-31-300/1/2010 tanggal 19 Januari 2010 serta sejumlah dokumen pengukuran dan rekonstruksi batas tanah.

    Bang Azran juga menyoroti rujukan dalam pengaduan terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 915 Tahun 1985 yang membentuk Tim Peneliti dan Penanganan/Penyelesaian Sengketa Tanah Rawa Badak.

    Berdasarkan dokumen yang disampaikan dalam pengaduan, terdapat ketentuan mengenai kesempatan bagi ahli waris bekas pemilik Hak Eigendom Verponding Nomor 6751 atau kuasanya yang sah untuk memperoleh ganti rugi berupa uang apabila haknya terbukti sesuai dengan ketentuan hukum.

    Bang Azran menilai persoalan tersebut perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Selain BPN DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak yang mengajukan pengaduan akan dilibatkan dalam proses klarifikasi.

    “Ini bukan soal membela satu pihak dan menyalahkan pihak lain. Tugas kami adalah memastikan pengaduan masyarakat mendapat ruang untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Kalau semua pihak duduk bersama dengan membawa dokumen dan fakta masing-masing, saya yakin persoalan ini akan lebih terang,” katanya.

    Menurut Bang Azran, audiensi dengan BPN DKI Jakarta menjadi bagian dari proses untuk memastikan informasi mengenai objek tanah dapat diperiksa secara proporsional.

    Tahapan berikutnya akan diarahkan pada pertemuan bersama para pihak agar masing-masing dapat menyampaikan dokumen, kronologi, serta dasar hukum yang dimiliki.

    Sebagai Anggota BAP DPD RI, Bang Azran memastikan persoalan tersebut akan terus dikawal sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di DPD RI.

    Ia berharap koordinasi dengan BPN DKI Jakarta dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan.

    “Yang kita cari adalah kepastian hukum dan keadilan. Jangan sampai persoalan tanah yang sudah berlangsung panjang kembali menjadi masalah antargenerasi. Negara harus hadir untuk memberikan kepastian berdasarkan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)

  • Ansor Jatim Gelar Esports Championship, Jadi Ruang Kolaborasi Generasi Muda NU

    Ansor Jatim Gelar Esports Championship, Jadi Ruang Kolaborasi Generasi Muda NU

    JOMBANG, LensaMadura.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur menggelar Ansor Esports Championship di Aula PCNU Jombang, 28–31 Agustus 2026.

    Turnamen olahraga elektronik tersebut diikuti ratusan anak muda dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian aktivitas kepemudaan yang digelar bersamaan dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.

    Antusiasme peserta terlihat sejak babak awal hingga pertandingan final. Selain menjadi arena kompetisi, turnamen tersebut menjadi ruang pertemuan bagi generasi muda NU untuk membangun silaturahmi, kreativitas, dan kolaborasi.

    Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, mengatakan penyelenggaraan turnamen merupakan bagian dari upaya Ansor mengikuti perkembangan dunia anak muda, termasuk pertumbuhan olahraga elektronik.

    “Anak muda hari ini memiliki dunianya sendiri. Esports adalah salah satunya. Ansor tidak boleh hanya hadir di ruang-ruang konvensional, tetapi harus mampu masuk ke ruang kehidupan anak muda dan menjadikannya sebagai ruang silaturahmi, kreativitas, kompetisi, dan kolaborasi,” ujar Musaffa.

    Menurut dia, esports tidak semata-mata berkaitan dengan permainan. Kompetisi tersebut juga mengandung nilai disiplin, strategi, kerja sama tim, sportivitas, dan kemampuan mengambil keputusan.

    “Esports bukan semata-mata soal permainan. Di dalamnya ada disiplin, strategi, kerja sama tim, sportivitas dan kemampuan mengambil keputusan. Nilai-nilai itu juga penting dalam membangun karakter generasi muda,” katanya.

    Pemilihan Jombang sebagai lokasi kegiatan juga dinilai memiliki arti strategis. Selain dikenal sebagai salah satu pusat sejarah dan tradisi NU, Jombang menjadi tempat berkumpulnya warga NU dari berbagai daerah dalam momentum Muktamar ke-35.

    “Ketika ribuan warga NU berkumpul di Jombang untuk mengikuti Muktamar, anak-anak muda juga harus memiliki ruang untuk berkumpul, berinteraksi dan menunjukkan kreativitasnya. Karena masa depan NU juga berada di tangan generasi mudanya,” ujar Musaffa.

    Dalam pertandingan final, tim PC GP Ansor Kota Mojokerto keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua ditempati tim PC GP Ansor Kabupaten Mojokerto, sedangkan tim PC GP Ansor Kabupaten Sumenep meraih juara ketiga.

    Hasil tersebut menunjukkan potensi kader dan anak muda NU di berbagai daerah dalam mengikuti perkembangan ekosistem olahraga elektronik yang semakin diminati generasi muda.

    PW GP Ansor Jawa Timur berencana mengembangkan turnamen tersebut dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak peserta dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.

    “Ini baru awal. Ke depan kita ingin membuat event yang lebih besar, lebih meriah dan mampu menjadi wadah bertemunya anak-anak muda NU dari seluruh Jawa Timur. Ansor harus hadir di tengah perubahan zaman, termasuk di dunia digital dan esports,” tegas Musaffa.

    Melalui Ansor Esports Championship, PW GP Ansor Jawa Timur ingin menempatkan esports tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang pengembangan talenta, pembentukan karakter, dan penguatan jejaring generasi muda NU.

    Momentum Muktamar NU ke-35 di Jombang sekaligus menjadi penanda bahwa generasi muda NU didorong untuk tidak sekadar mengikuti perubahan teknologi, tetapi ikut mengambil peran di dalam perkembangan dunia digital. (*)

  • SMSI Kukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa, Lima Provinsi Jadi Pilot Project

    SMSI Kukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa, Lima Provinsi Jadi Pilot Project

    JAKARTA, LensaMadura.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa sebagai bagian dari upaya memperkuat peran media dalam mendukung pembangunan dan keterbukaan informasi di tingkat desa.

    Pengukuhan tersebut digelar di Jakarta pada 28 Agustus 2026 dan melibatkan perwakilan dari lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Ketua Umum SMSI Pusat Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan kelima provinsi tersebut menjadi proyek percontohan atau pilot project program Newsroom Jaga Desa.

    “Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI, namun dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” ujar Firdaus dalam sambutannya.

    Menurut Firdaus, program tersebut merupakan bagian dari komitmen SMSI untuk ikut merawat desa sebagai bagian dari upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Ia mengatakan SMSI mendukung gagasan agar desa ditempatkan sebagai garda depan sekaligus etalase negara, bukan sebagai entitas yang dinomorduakan.

    Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa berlangsung di hadapan Hasyim S. Djojohadikusumo yang kini menjadi salah satu penasihat ekonomi Presiden.

    Hasyim mengatakan SMSI memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pers di tengah masyarakat.

    “Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” kata Hasyim.

    Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Jawa Timur, Sokip, S.H., M.H., mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah tersebut.

    Dalam kegiatan pengukuhan itu, Sokip hadir bersama Tarmuji, S.Pd., M.I.Kom., Yuristiarso, S.I.P., M.H., Budi Mulyono, S.H., Makruf, S.I.P., M.I.Kom., serta Budiono Setiawan.

    Sokip mengatakan keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi bagian dari upaya media mengambil peran dalam mendorong keterbukaan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di desa.

    “SMSI Jatim siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Jatim serta institusi Kejaksaan yang ada di Jawa Timur,” ujar Sokip.

    Menurut dia, media tidak hanya bertugas memberitakan berbagai persoalan di desa. Media juga dapat menjadi sarana edukasi hukum sekaligus mengangkat capaian dan potensi desa agar diketahui masyarakat secara lebih luas.

    Pengukuhan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dan undangan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog nasional.

    Dialog menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., yang merupakan Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta sejumlah pakar di bidang ekonomi dan perbankan.

    Diskusi berlangsung interaktif dengan sejumlah tanggapan kritis dari peserta. Dialog tersebut dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, M.C., guru besar dari PTIK.

    Melalui Pokja Newsroom Jaga Desa, SMSI mendorong media untuk tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mengambil bagian dalam edukasi, pengawasan publik, dan penguatan potensi desa sebagai bagian dari pembangunan nasional. (*)

  • Ansor Jatim Dorong Anak Muda Masuk Sektor Pertanian, Inovasi Desa Jadi Kunci

    Ansor Jatim Dorong Anak Muda Masuk Sektor Pertanian, Inovasi Desa Jadi Kunci

    JOMBANG, LensaMadura.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menggelar Halaqoh Tani Muda Ansor Jatim di Jombang, Sabtu, 29 Agustus 2026.

    Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk membahas berbagai persoalan pertanian sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor yang selama ini identik dengan pekerjaan masyarakat pedesaan.

    Halaqoh Tani Muda diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produksi. Inovasi, teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga peningkatan nilai tambah hasil pertanian menjadi bagian dari pembahasan.

    Ketua PW Ansor Jawa Timur H. Musaffa Safril mengatakan pertanian membutuhkan pendekatan baru agar mampu menghadapi tantangan regenerasi petani dan perkembangan teknologi.

    Menurut dia, generasi muda perlu didorong untuk melihat pertanian bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga ruang pengabdian sekaligus peluang membangun kemandirian ekonomi.

    “Pertanian harus kita lihat sebagai masa depan. Jangan sampai anak-anak muda hanya menjadi penonton, sementara sektor pertanian justru menghadapi persoalan regenerasi. Karena itu, Ansor ingin hadir untuk mendorong anak muda agar melihat pertanian sebagai ruang pengabdian sekaligus ruang untuk membangun kemandirian ekonomi,” ujar Musaffa.

    Ia mengatakan Halaqoh Tani Muda tidak berhenti sebagai forum diskusi. Ansor Jatim ingin menghimpun berbagai praktik baik yang telah dilakukan kader di sejumlah daerah agar dapat dikembangkan dan diterapkan di wilayah lain.

    Menurut Musaffa, jaringan kader Ansor yang berada di tingkat desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak inovasi pertanian.

    “Kita memiliki banyak kader yang bergerak di desa, termasuk para kepala desa dan sahabat-sahabat Ansor yang mengembangkan berbagai inovasi pertanian. Ini yang harus kita angkat. Apa yang berhasil di satu daerah bisa menjadi inspirasi dan dikembangkan di daerah lain,” katanya.

    Musaffa menilai sektor pertanian memiliki hubungan langsung dengan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat desa, dan penguatan ekonomi lokal. Karena itu, Ansor melalui jaringan kadernya ingin mengambil bagian dalam menjawab persoalan yang dihadapi petani.

    “Kita ingin Ansor hadir dengan kerja nyata. Problem petani harus kita dengarkan, kemudian kita cari solusinya bersama. Mulai dari persoalan produksi, pemasaran, teknologi, regenerasi petani sampai bagaimana hasil pertanian bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Musaffa.

    Tiga Kader Raih Ansor Agro Inovasi Award

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, PW Ansor Jawa Timur memberikan Ansor Agro Inovasi Award kepada kader yang dinilai berhasil mengembangkan inovasi di bidang pertanian dan pembangunan desa.

    Juara pertama diraih Moh. Hamid Al Maududi, Kepala Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, yang juga menjabat Wakil Ketua PC Ansor Kabupaten Blitar.

    Juara kedua diraih Erwan Santoso, Kepala Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, sekaligus Kasatkoryon Banser Pudak.

    Adapun juara ketiga diraih Fadal, Kepala Desa Lebak, Bawean, yang juga menjabat Wakil Ketua PC Ansor Bawean.

    Ketua Tani Kebun PW Ansor Jatim H. Deni Prasetya mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan menjadi pemantik agar semakin banyak kader Ansor terlibat dalam pengembangan sektor pertanian.

    Menurut Deni, potensi pertanian di Jawa Timur sangat besar, tetapi karakter setiap daerah berbeda sehingga inovasi tidak dapat dibuat dengan pendekatan yang seragam.

    “Kita ingin menggali apa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, kemudian dikembangkan menjadi sebuah model yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Deni.

    Ia menilai para penerima penghargaan menunjukkan bahwa kader Ansor dapat berperan sebagai penggerak pembangunan berbasis potensi desa.

    “Tiga pemenang ini menjadi contoh bahwa kader Ansor bisa bergerak dari desa. Mereka tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga hadir sebagai kepala desa dan penggerak masyarakat. Ini yang ingin kita dorong agar semakin banyak kader yang mampu menciptakan inovasi di sektor pertanian,” katanya.

    Deni mengatakan Tani Kebun PW Ansor Jatim akan memperkuat jaringan petani muda sekaligus membuka ruang kolaborasi antara kader, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pertanian.

    “Kita tidak ingin berhenti pada pemberian penghargaan. Setelah ini harus ada tindak lanjut. Inovasi yang sudah berjalan harus diperkuat, dipertemukan dengan jejaring yang lebih luas dan kalau memungkinkan direplikasi di daerah lain,” ungkapnya.

    Pertanian dan Teknologi

    Halaqoh Tani Muda juga menjadi momentum untuk mengubah pandangan bahwa pertanian merupakan sektor yang hanya cocok bagi generasi tua.

    Musaffa mengatakan generasi muda memiliki peluang membawa perubahan melalui teknologi, digitalisasi, inovasi budidaya, pengolahan hasil pertanian, hingga pemasaran.

    “Anak muda memiliki keunggulan dalam teknologi dan kreativitas. Kalau keunggulan itu dipadukan dengan pengalaman para petani, kita bisa membangun pertanian yang lebih maju dan memiliki daya saing,” jelasnya.

    Ia berharap gagasan yang lahir dari forum tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan petani.

    “Kita ingin dari halaqoh ini lahir gagasan, kemudian menjadi program, dan pada akhirnya memberikan dampak kepada petani. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkas Musaffa.

    Deni menambahkan, penguatan sektor pertanian harus dilakukan dengan membangun ekosistem yang mencakup seluruh mata rantai, mulai dari produksi hingga pemasaran.

    “Pertanian tidak hanya berbicara soal menanam dan panen. Ada teknologi, kelembagaan, distribusi, pengolahan, pemasaran dan regenerasi. Semua mata rantai itu harus kita perkuat bersama,” tandasnya.

    Potensi Kawasan Hutan

    Sementara itu, Ketua Departemen Pemanfaatan Kawasan Hutan Ansor Jatim sekaligus Kepala Perhutani Bondowoso, H. Misbahul Munir, mengatakan kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi area produktif melalui pola pemanfaatan yang tepat dan berkelanjutan.

    Menurut Misbahul, pemanfaatan kawasan hutan tidak semata-mata untuk kepentingan produksi pertanian. Aspek ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan fungsi ekologis kawasan.

    “Kawasan hutan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi area produktif, termasuk untuk mendukung sektor pertanian masyarakat. Tetapi pemanfaatannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terencana dan tetap menjaga fungsi hutan,” ujar Misbahul.

    Ia mengatakan pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu cara mengoptimalkan lahan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

    “Kita ingin bagaimana lahan yang ada bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi jangan sampai kemudian pemanfaatan itu justru menghilangkan fungsi hutan. Jadi produktivitas dan kelestarian harus berjalan bersama,” katanya.

    Menurut Misbahul, generasi muda memiliki peran penting dalam mengembangkan model pertanian di kawasan hutan. Dukungan teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk memilih komoditas yang sesuai dengan karakter wilayah sekaligus memiliki nilai ekonomi.

    “Anak-anak muda harus mulai melihat bahwa ruang pertanian itu luas. Tidak hanya sawah, tetapi ada berbagai model pemanfaatan lahan yang bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana kita memilih komoditas yang tepat, menggunakan teknologi yang sesuai dan membangun tata kelola yang baik,” jelasnya. (*)

  • SMSI Jatim Temui Dirjen Kemendikdasmen, Bahas Kolaborasi untuk Pendidikan Dasar

    SMSI Jatim Temui Dirjen Kemendikdasmen, Bahas Kolaborasi untuk Pendidikan Dasar

    JAKARTA, LensaMadura.com – Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur menemui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, di Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

    Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi antara SMSI Jawa Timur dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar di Jawa Timur.

    Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara perusahaan media siber dan pemerintah.

    “Kami silaturahmi untuk mempererat kerja sama di kemudian hari. Kami berharap ada program-program yang bisa dikerjasamakan untuk ikut memajukan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan dasar,” kata Sokip.

    Menurut dia, media memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan pendidikan. Fungsi media, kata Sokip, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan program pemerintah.

    “Kami insan pers juga bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena itu, media harus ikut mengambil bagian dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Kunjungan tersebut merupakan pertemuan kedua SMSI Jawa Timur dengan jajaran Kemendikdasmen. Komunikasi lanjutan ini menjadi bagian dari penjajakan kerja sama yang diharapkan tidak berhenti pada kegiatan silaturahmi.

    Sokip mengatakan perkembangan teknologi digital membuat media siber memiliki jangkauan yang semakin luas. Informasi mengenai kebijakan, program, inovasi dan praktik baik pendidikan dapat disampaikan kepada masyarakat dalam waktu singkat.

    Karena itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan media penting untuk memastikan informasi pendidikan yang diterima masyarakat akurat, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengapresiasi kunjungan SMSI Jawa Timur.

    Menurut Gogot, media memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menyampaikan berbagai program pendidikan hingga ke daerah.

    “Sosialisasi program-program Kemendikdasmen ke daerah harus dibantu pers. Kebetulan kami aktif berkomunikasi dengan SMSI Jatim,” kata Gogot.

    Ia mengatakan tantangan pembangunan pendidikan tidak hanya terletak pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai program pendidikan dapat diketahui dan dipahami masyarakat.

    Dalam konteks itu, media menjadi penghubung antara pemerintah dengan satuan pendidikan, guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat.

    Media, kata Gogot, juga dapat mengangkat berbagai praktik baik dari daerah agar dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain. Pemberitaan yang berimbang sekaligus dapat menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pendidikan.

    Dalam pertemuan tersebut, Sokip didampingi Sekretaris SMSI Jawa Timur Tarmuji, Wakil Ketua Bidang Organisasi Yuristiarso, Wakil Ketua Bidang Riset Makruf, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Makin Rahmad, serta Seksi IT Budiono Setiawan.

    Pembahasan kemudian berlanjut pada rencana sejumlah program kerja baru SMSI Jawa Timur yang berpotensi dikolaborasikan dengan Kemendikdasmen. Bentuk kerja sama tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

    Kedua pihak memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya keterlibatan media dalam mendukung kemajuan pendidikan.

    “Intinya kami menyambut baik kerja sama yang memajukan pendidikan Indonesia,” ujar Gogot.

    Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi pendidikan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkenalkan inovasi dan praktik baik dalam pendidikan dasar.

    Bagi SMSI Jawa Timur, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya media siber memberikan kontribusi konstruktif terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui fungsi jurnalistik dan edukasi publik. (*)

  • GP Ansor Jatim Usul Muktamar NU Digelar di Hutan Wisata

    GP Ansor Jatim Usul Muktamar NU Digelar di Hutan Wisata

    JOMBANG, LensaMadura.com – Muktamar Nahdlatul Ulama berikutnya dinilai perlu menghadirkan ruang permusyawaratan yang lebih terbuka dan teduh. Salah satu gagasan yang muncul adalah menggelar forum tertinggi NU itu di kawasan hutan wisata atau kawasan kehutanan yang memiliki daya dukung ekologis sekaligus sosial.

    Gagasan tersebut disampaikan H. Misbakhul Munir, Ketua Departemen Pemanfaatan Hutan Bidang Kehutanan PW GP Ansor Jawa Timur, dalam diskusi mengenai kehutanan sosial yang digelar PW GP Ansor Jawa Timur di Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026.

    “Kenapa Muktamar NU berikutnya tidak kita coba selenggarakan di hutan wisata? Misalnya di kawasan Perhutani seperti Coban Rondo di Malang atau Tanjung Papuma di Jember,” ujar Munir.

    Menurut dia, lokasi penyelenggaraan dapat mempengaruhi atmosfer sebuah forum besar. Lingkungan yang lebih terbuka dan alami, kata Munir, berpotensi menghadirkan suasana berbeda bagi ribuan muktamirin ketika membahas arah organisasi.

    “Kita membutuhkan Muktamar yang udaranya segar sekaligus suasana permusyawaratannya tidak pengap,” katanya.

    Memperluas Ruang Musyawarah

    Munir mengatakan desain penyelenggaraan Muktamar perlu terus dievaluasi. Menurut dia, para muktamirin harus memiliki ruang yang cukup untuk bertemu, berdialog dan menentukan pilihan secara bebas.

    Ia menilai konsentrasi peserta pada lokasi tertentu dapat menciptakan ruang-ruang eksklusif yang mempengaruhi dinamika menjelang persidangan.

    “Muktamar harus menjadi ruang bagi lahirnya keputusan melalui musyawarah. Para muktamirin perlu memiliki kebebasan untuk berdialog dan menentukan sikap tanpa tekanan maupun pengondisian,” ujarnya.

    Menurut Munir, penyelenggaraan di kawasan terbuka bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi potensi transaksi politik, mobilisasi kepentingan, maupun pola pengumpulan peserta dalam ruang-ruang tertentu.

    “Kita perlu menciptakan desain Muktamar yang memperbesar ruang dialog dan mempersempit ruang transaksi,” kata dia.

    Muktamar di Tengah Hutan

    Munir membayangkan Muktamar dengan suasana yang berbeda dari forum-forum sebelumnya. Ribuan kiai, ulama, santri dan muktamirin berkumpul di kawasan hijau, kemudian menjalani rangkaian persidangan dalam suasana yang lebih tenang.

    Di luar agenda resmi, peserta bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan menikmati lingkungan alam.

    “Bayangkan para muktamirin bermusyawarah di tengah hutan. Pagi menikmati udara segar, siang berdiskusi tentang masa depan NU, dan pada waktu senggang mereka bisa berjalan di alam. Ada suasana batin yang berbeda,” tuturnya.

    Bagi Munir, suasana tersebut juga dapat menjadi bagian dari refleksi atau tadabbur alam. Muktamar tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan perjalanan NU sekaligus memikirkan masa depannya.

    “Mungkin kita perlu membawa tradisi Muktamar lebih dekat kepada alam. Hutan mengajarkan keteduhan, keseimbangan, keberagaman dan kehidupan yang saling menopang. Nilai-nilai itu sangat dekat dengan spirit NU,” katanya.

    Bisa Berdampak ke Ekonomi Warga

    Gagasan Muktamar di kawasan hutan, kata Munir, tidak harus berhenti pada perubahan lokasi. Forum tersebut juga dapat dikaitkan dengan agenda kehutanan sosial, ekowisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah berpotensi menciptakan perputaran ekonomi bagi warga sekitar. UMKM, kuliner, transportasi, homestay, produk pertanian, kerajinan hingga jasa wisata dapat ikut memperoleh manfaat.

    “Muktamar dapat menjadi ruang yang mempertemukan kepentingan organisasi dengan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran ribuan muktamirin harus meninggalkan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Munir menyebut Coban Rondo di Malang dan Tanjung Papuma di Jember sebagai contoh kawasan yang dapat dikaji. Namun, ia menekankan pemilihan lokasi tetap harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, aksesibilitas, keamanan dan kesiapan infrastruktur.

    Menurut dia, gagasan tersebut bukan semata soal memindahkan tempat Muktamar. Lebih jauh, perubahan desain penyelenggaraan diharapkan dapat menciptakan ruang musyawarah yang lebih sehat, terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta untuk menentukan keputusan organisasi. (*)

  • Bupati Sumenep Apresiasi KEI atas Program Pendidikan dan Penanganan Stunting

    Bupati Sumenep Apresiasi KEI atas Program Pendidikan dan Penanganan Stunting

    SURABAYA, LensaMadura.com – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memberikan penghargaan kepada SKK Migas-Kangean Energy Indonesia (KEI) atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat di wilayah operasi produksi.

    Penghargaan tersebut diberikan atas pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM), terutama dalam peningkatan kompetensi guru non-ASN atau honorer serta upaya pencegahan dan penurunan stunting.

    Achmad Fauzi mengatakan program yang dijalankan KEI telah berlangsung secara berkelanjutan. Program peningkatan kompetensi guru non-ASN, misalnya, telah berjalan selama tiga tahun.

    Program tersebut menjadi ruang bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas, mengembangkan metode pembelajaran, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan layanan pendidikan.

    Tidak berhenti pada pelatihan, para guru yang mengikuti program juga menghasilkan sejumlah karya, antara lain modul pembelajaran dan buku fiksi tentang guru.

    Karya tersebut menjadi salah satu hasil pengembangan kreativitas dan literasi para pendidik, sekaligus mendokumentasikan pengalaman serta nilai-nilai dalam profesi keguruan.

    Selain pendidikan, KEI menjalankan program pencegahan dan penurunan stunting di wilayah operasi produksi. Program ini telah berlangsung selama lima tahun dengan perhatian pada kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta pencegahan stunting sejak dini.

    Achmad Fauzi mengapresiasi konsistensi KEI dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Menurut dia, kontribusi perusahaan menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

    “Penghargaan ini memiliki sejarah panjang, karena setiap tahunnya kami mengetahui peran KEI di wilayah operasi. Jadi kami mengapresiasi komitmen ini untuk terus mendukung peningkatan kompetensi guru serta ikut berperan dalam upaya pencegahan stunting di wilayah operasi,” ujar Achmad Fauzi di Surabaya, Senin, 24 Agustus 2026.

    Ia berharap program tersebut terus dilanjutkan setiap tahun. Menurut dia, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan KEI diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Semoga komitmen KEI ini tetap dijalankan tiap tahunnya, karena apa pun keadaannya Pemkab dengan KEI selalu berkolaborasi,” katanya.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, juga mengapresiasi komitmen KEI dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah operasi, khususnya bagi guru non-ASN dan program penanganan stunting.

    “Semoga program PPM KEI ini tetap berdiri tegak untuk memberikan dampak terhadap para guru non-ASN dan juga penanganan stunting. Dengan penghargaan ini, mari kita pertahankan dan dilakukan inovasi terbaik yang lebih bermanfaat,” ujar Anggono.

    Vice President KEI Iman Santoso mengatakan pihaknya bersyukur atas penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Ia menilai apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat.

    Iman menegaskan KEI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, dalam meningkatkan kompetensi guru di wilayah kepulauan Sapeken, khususnya Pagerungan Besar dan sekitarnya.

    “Kami sangat bersyukur, semoga penghargaan ini membuat program kami semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Iman.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, camat, kepala desa, hingga masyarakat yang selama ini ikut mendukung pelaksanaan berbagai program SKK Migas-KEI.

    Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program PPM sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi produksi. (*)