Lensa Madura

Kategori: Nasional

  • Cara Unik Laskar Prabowo 08 Rayakan HUT ke-2: Potong Rambut Gratis untuk Lansia

    Cara Unik Laskar Prabowo 08 Rayakan HUT ke-2: Potong Rambut Gratis untuk Lansia

    JAKARTA, LensaMadura.com – Memperingati HUT ke-2 Laskar Prabowo 08 sekaligus HUT ke-80 Republik Indonesia, organisasi relawan ini menggelar bakti sosial di Rumah Lansia Atmabrata, Cilincing, Jakarta Utara.

    Kegiatan bertajuk Gunting Rambut Gratis dan Bakti Sosial bagi Para Lansia itu berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025.

    Sebanyak 53 lansia yang terdiri dari 47 perempuan dan 6 laki-laki, mendapat layanan potong rambut gratis dari Tim Project Barokah yang dipimpin Iwan, beranggotakan hairdresser profesional. Laskar Prabowo 08 juga membagikan paket sembako kepada penghuni panti.

    Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Devi Taurisa, mengatakan lansia memegang peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik bangsa.

    “Mereka kerap dipandang sebagai kelompok rentan, padahal memiliki posisi yang tak tergantikan. Semua pihak harus memastikan mereka hidup layak dan bermartabat,” ujarnya.

    Rumah Lansia Atmabrata berdiri sejak 2014 di bawah Yayasan Atmabrata. Yayasan ini melayani sekitar 450 lansia dari berbagai agama, baik penghuni panti maupun warga miskin sekitar.

    Laskar Prabowo 08 dideklarasikan pada 15 Juni 2023 sebagai relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto.

    Organisasi berbadan hukum ini kini hadir di 34 provinsi dan 155 kabupaten/kota, dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina. (*)

  • KONI Jatim: Piala Soeratin U-17 Jadi Fondasi Pembinaan Sepak Bola Usia Muda

    KONI Jatim: Piala Soeratin U-17 Jadi Fondasi Pembinaan Sepak Bola Usia Muda

    MALANG, LensaMadura.com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur, Muhammad Nabil, menilai Piala Soeratin U-17 PSSI Jatim sebagai tradisi penting dalam pembinaan sepak bola usia muda.

    Menurutnya, ajang ini menjadi wadah rekrutmen pemain berdasarkan jenjang usia yang konsisten, sekaligus melahirkan talenta terbaik dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

    “Dari perspektif KONI, kami berharap Piala Soeratin U-17 ini melahirkan pesepak bola terbaik yang nantinya bisa memperkuat Jawa Timur di PON. Fokus kami pada pembinaan agar muncul atlet yang memenuhi standar untuk masuk skuad,” kata Muhammad Nabil belum lama ini, Minggu, 10 Agustus 2025.

    Ia juga mengapresiasi jalannya kompetisi yang berlangsung selama tiga bulan. Nabiel menyebut tim yang lolos hingga babak semifinal dan final memang layak menyandang gelar juara.

    Lebih jauh, ia menilai Jawa Timur secara “hukum alam” sangat potensial menjadi lumbung pemain Timnas Indonesia karena intensitas dan jumlah kompetisi usia muda di provinsi ini termasuk yang terbanyak di Indonesia.

    “Kegiatan ini bukan sekadar turnamen. Ada proses seleksi objektif, dari striker, bek, hingga pemain sayap, semua diuji di lapangan. Tradisi ini harus dipertahankan,” ujarnya.

    Piala Soeratin U-17 PSSI Jatim tak hanya menjadi ajang bergengsi antar klub usia muda, tetapi juga menjadi fondasi kuat pembinaan sepak bola berjenjang di Jawa Timur.

    Pada edisi 2025, Persebaya U-17 keluar sebagai juara setelah mengalahkan Gen-B Mojokerto dengan skor 1-0 di final yang digelar di Stadion Dirgantara Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang, Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Sementara perebutan peringkat ketiga dimenangkan Persedikab Kediri yang menaklukkan PSIL Lumajang dengan skor 2-0 di hari yang sama. (kj/mr/adv)

  • Jurnalis di Kediri Laporkan Oknum LSM ke Polisi, Tuding Halangi Kerja Pers

    Jurnalis di Kediri Laporkan Oknum LSM ke Polisi, Tuding Halangi Kerja Pers

    KEDIRI, LensaMadura.com – Jurnalis media daring Detikzone, berinisial BG, melaporkan salah satu pengurus LSM di Kediri, ABD, ke Satuan Reserse Kriminal Tindak Pidana Khusus Polresta Kediri, Jumat sore, 8 Agustus 2025.

    Laporan itu memuat dua dugaan pelanggaran menghalangi tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta membuat laporan palsu kepada pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Kasus ini bermula dari pemberitaan Detikzone yang menyoroti dugaan keterlibatan ABD dalam melindungi seorang terduga pelaku penipuan tabungan warga.

    Orang itu kemudian direkrut menjadi anggota LSM di Kediri. Berita yang terbit awal Agustus itu disebut telah memenuhi kaidah jurnalistik, verifikasi, dan memuat konfirmasi pihak terkait.

    Alih-alih menggunakan hak jawab atau hak koreksi, ABD justru melaporkan jurnalis dan medianya ke polisi.

    “Kami menempuh jalur hukum karena ini menyangkut kepentingan publik dan kemerdekaan pers,” kata Pemimpin Redaksi Detikzone, Igusty Madani. Ia menilai laporan ABD sebagai bentuk intimidasi yang berpotensi menghambat kerja wartawan.

    Igusty menegaskan medianya tidak akan tunduk pada tekanan. “Siapa pun yang mencoba membredel karya jurnalistik akan saya lawan. Kemerdekaan pers adalah hak konstitusional yang wajib dijaga,” ujarnya.

    Pendampingan LSM GMBI
    Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kediri Raya, Indra Eka Januar Gunawan, mengatakan pihaknya memberikan pendampingan hukum kepada BG. Menurut dia, jurnalis tersebut sudah menjalankan tugas profesional, termasuk konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

    “Namun ironisnya, justru dilaporkan secara pidana yang kami nilai tidak berdasar,” kata Indra. Ia menilai pelaporan ABD berpotensi melanggar Pasal 317 dan Pasal 220 KUHP tentang pengaduan palsu, serta Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi tugas jurnalistik.

    Indra menyebut, jika keberatan dengan pemberitaan, seharusnya ABD menempuh jalur hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers, bukan mempidanakan wartawan. “Kami akan mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Ini bukan hanya soal satu wartawan, tapi perlindungan profesi pers di negara demokrasi,” ujarnya.

    Polresta Kediri membenarkan laporan tersebut telah masuk ke unit Pidsus. Hingga kini, polisi belum menjadwalkan pemeriksaan saksi maupun terlapor. (*)

  • Densus 88 Bekali Kayanma Soal Ancaman Radikalisme di Lingkungan Markas Polri

    Densus 88 Bekali Kayanma Soal Ancaman Radikalisme di Lingkungan Markas Polri

    JAKARTA, LensaMadura.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memberikan pembekalan kepada seluruh Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) dari berbagai satuan wilayah di Indonesia.

    Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Pelayanan Markas Polri Guna Penguatan Polri Presisi dalam Rangka Mendukung Asta Cita”.

    Pembekalan disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Moh Dofir yang mewakili Densus 88.

    Dalam paparannya, Dofir menekankan pentingnya peran strategis jajaran Yanma dalam menjaga keamanan internal dan mendukung institusi Polri yang presisi dan profesional.

    Ia menyoroti potensi ancaman penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, yang disingkat IRET, di lingkungan markas kepolisian.

    “Paham IRET bukan sekadar ancaman pemikiran. Ia bisa berkembang menjadi aksi nyata yang mengganggu stabilitas nasional,” kata Moh Dofir dalam keterangan yang diterima LensaMadura.com, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Menurut Dofir, kewaspadaan harus dimulai dari dalam tubuh institusi. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Yanma meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat pengamanan di objek vital, seperti Mabes Polri, Polda, hingga kantor-kantor kepolisian di tingkat wilayah.

    Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam menyatukan persepsi dan meningkatkan profesionalisme layanan markas. Tujuannya, mendukung pelaksanaan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional yang diusung pemerintah. (*)

  • Mahasiswa KKN Gelar Pelatihan Menyulam untuk Pemberdayaan Perempuan Desa di Pasuruan

    Mahasiswa KKN Gelar Pelatihan Menyulam untuk Pemberdayaan Perempuan Desa di Pasuruan

    PASURUAN, LensaMadura.com – Balai Desa Genengwaru, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tampak lebih semarak pada Jumat, 25 Juli 2025.

    Sejumlah ibu-ibu PKK dari berbagai dusun berkumpul mengikuti Workshop Menyulam, sebuah program pemberdayaan berbasis keterampilan yang digagas oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik lintas universitas.

    Kegiatan ini dirancang tidak semata sebagai pelatihan keterampilan tangan, tetapi juga sebagai upaya membangun potensi ekonomi rumah tangga melalui aktivitas produktif perempuan desa.

    Selama workshop, peserta memperoleh satu paket perlengkapan menyulam, yang terdiri dari kain berpola, benang berwarna, serta jarum sulam. Dengan pendampingan langsung dari mahasiswa, para peserta dikenalkan pada teknik dasar menyulam seperti tusuk jelujur, tusuk tangkai, dan tusuk satin, kemudian diarahkan untuk mempraktikkannya secara bertahap.

    Kegiatan dipandu oleh Ryzka, mahasiswa program studi desain mode yang juga bertindak sebagai koordinator. Ia mengemukakan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai stimulus awal bagi lahirnya usaha mikro skala rumah tangga.

    “Kami ingin kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu kali. Harapannya, ibu-ibu dapat mengembangkan keterampilan ini menjadi usaha yang menghasilkan,” ujar Ryzka dalam keterangannya.

    Para peserta datang dari latar belakang yang beragam. Sebagian telah memiliki pengalaman menjahit, namun tidak sedikit yang baru pertama kali mengenal teknik menyulam.

    Meskipun demikian, hasil sulaman mereka menunjukkan kualitas yang menjanjikan, rangkaian pola warna-warni yang rapi dan bernilai estetika tinggi.

    Mahasiswa KKN berkomitmen untuk tidak berhenti pada pelatihan awal. Mereka akan terus mendampingi kelompok ibu-ibu PKK agar keterampilan menyulam ini dapat dikembangkan menjadi produk siap jual, seperti taplak meja, sarung bantal, bros, hingga aksesori fesyen dengan sentuhan lokal. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi pasar yang luas, sekaligus menjadi ciri khas baru bagi Desa Genengwaru.

    Kegiatan ini mencerminkan model kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan masyarakat desa. Melalui semangat “belajar bersama warga”, mahasiswa tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kemandirian dan kreativitas berbasis potensi lokal.

    Workshop menyulam ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari hal sederhana. Dari benang, jarum, dan selembar kain, muncul ruang baru bagi ekonomi rumah tangga untuk bertumbuh, menuju desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. (*)

  • Kapal Survei Asing Alami Blackout di Cilacap, Tim Pelindo dan KSOP Lakukan Evakuasi

    Kapal Survei Asing Alami Blackout di Cilacap, Tim Pelindo dan KSOP Lakukan Evakuasi

    CILACAP, LensaMadura.com – Kapal survei asing, Motor Yacht Arka Kinari, mengalami blackout mesin saat melintas di sekitar buoy nomor 5 Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, pada Selasa malam, 29 Juli 2025.

    Dalam kondisi darurat tersebut, seluruh awak kapal berhasil diselamatkan berkat respons cepat tim gabungan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Tanjung Intan dan KSOP Kelas II Cilacap.

    Insiden terjadi sekitar pukul 19.33 WIB saat perwira jaga bersama petugas KSOP mendeteksi kapal mengalami gangguan mesin dan kehilangan daya di tengah perairan. Setelah menerima laporan, tim KSOP segera berkoordinasi dengan Pelindo Regional 3 Cilacap untuk mengerahkan bantuan evakuasi.

    Menanggapi permintaan tersebut, Pelindo mengerahkan kapal tunda KT. Jaya Negara 301 ke lokasi. Kapal penyelamat tiba dalam waktu singkat dan langsung melakukan manuver pengamanan. Arka Kinari kemudian berhasil ditarik menuju kawasan aman di Tanjung Sodong untuk lego jangkar.

    “Seluruh awak kapal dalam kondisi selamat dan baik,” kata General Manager Pelindo Cabang Tanjung Intan Cilacap, Miftah Fajrisal, dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Juli 2025.

    Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tim dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab Pelindo sebagai badan usaha pelabuhan milik negara.

    “Kecepatan dan ketepatan respons tim kami mencerminkan kesiapan armada dan koordinasi lintas sektor yang solid. Ini menunjukkan bahwa Pelindo tidak hanya fokus pada layanan operasional, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dalam pelayanan,” ujarnya.

    Kepala KSOP Kelas II Cilacap, Capt. Ridwan Chaniago, M.Mar.E, turut mengapresiasi kerja cepat Pelindo.

    “Kami mengapresiasi profesionalisme tim Pelindo dalam menangani situasi ini. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci menjamin keselamatan pelayaran di Cilacap,” ujarnya.

    Nahkoda kapal, Gregory Todd Eifert Marine, warga negara Spanyol, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

    “Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu proses penyelamatan. Kapal kami mengalami blackout engine dan tidak bisa menepi selama beberapa waktu,” katanya.

    Arka Kinari diketahui sedang melakukan pelayaran dari Pelabuhan Dili menuju Batam dalam misi survei. Saat berada di perairan Cilacap, kapal mengalami gangguan mesin dan harus dievakuasi ke dermaga Pelindo oleh tim gabungan. (*)

  • Khofifah Tegaskan Komitmen Jawa Timur Capai Kedaulatan Pangan

    Khofifah Tegaskan Komitmen Jawa Timur Capai Kedaulatan Pangan

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Jawa Timur menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Jawa Timur di Kantor Gubernur, Kamis, 24 Juli 2025.

    Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia.

    “Jatim siap menjadi lumbung pangan nasional. Kita tidak hanya bicara ketahanan, tapi kedaulatan pangan,” ujar Khofifah.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa target swasembada gula yang semula dipatok tercapai pada 2028, kini dipercepat menjadi 2026. Jawa Timur ditunjuk pemerintah pusat sebagai lini terdepan dalam program percepatan tersebut.

    Untuk mendukung target itu, Khofifah menyebut telah disiapkan lahan seluas 100 ribu hektare, dengan 70 ribu hektare di antaranya akan mengalami proses bongkar ratoon (peremajaan tebu) pada semester I tahun ini.

    “Kita ingin HKTI menjadi bagian dari sejarah, bahwa swasembada gula pertama kali bisa diwujudkan dari Jawa Timur,” katanya.

    Selain fokus pada gula, Khofifah juga menyoroti pentingnya ketersediaan pakan ternak. Ia mendorong para petani dan peternak untuk memperluas penanaman tanaman indigofera, yang dikenal memiliki kandungan protein tinggi dan cocok sebagai pakan kambing maupun sapi.

    “Kalau indigofera diperbanyak, maka ketersediaan pakan ternak di Jatim akan berlimpah. Ini mendukung penguatan sektor peternakan kita,” ujar Khofifah.

    Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan HKTI dapat memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir di Jawa Timur. (*)

  • HKTI Sumenep Pamerkan Produk Lokal Unggulan dalam Pelantikan HKTI se-Jatim

    HKTI Sumenep Pamerkan Produk Lokal Unggulan dalam Pelantikan HKTI se-Jatim

    SURABAYA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sumenep memamerkan beragam produk lokal unggulan dalam pelantikan HKTI se-Jawa Timur, yang digelar digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur pada Kamis, 24 Juli 2025.

    Acara tersebut menjadi ajang unjuk gigi bagi daerah-daerah dalam menampilkan potensi pertanian dan olahan lokal masing-masing.

    Ketua HKTI Sumenep, Nyai Hj Dewi Khalifah, menyatakan bahwa partisipasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat kemandirian petani dan memperluas pasar produk lokal.

    “Kami hadir membawa kekayaan bumi Sumenep. Ini bukti bahwa petani tidak hanya menghasilkan, tapi juga mampu berinovasi,” kata Nyai Hj Dewi Khalifah.

    Stan HKTI Sumenep menampilkan sederet produk olahan pertanian khas Madura bagian timur. Mulai dari kelor, melon, hingga kopi racik berbahan dasar cabai jamu, temulawak, jahe, dan kunyit putih. Tak ketinggalan, teh kelor merek Maroggi, jagung ketan, serta kapsul herbal berbahan kelor turut mencuri perhatian para pengunjung.

    Menurut Nyai Eva, sapaan akrabnya, mengatakan produk-produk tersebut telah melalui proses pengolahan yang higienis dan memiliki nilai tambah ekonomi bagi petani lokal.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa produk lokal kita tidak kalah bersaing dengan produk luar. Maroggi (kelor) berpotensi diolah lebih modern,” tambahnya.

    Dia juga menjelaskan, daun kelor salah satu komoditi ekspor andalan Kabupaten Sumenep. Selain itu jamu tradisional keraton Sumenep yang resep racikannya khasiatnya sudah turun temurun

    HKTI Sumenep juga mendorong penguatan kemitraan antara petani, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah agar pengembangan produk-produk ini berkelanjutan.

    “Kami siap menjadi tulang punggung ketahanan pangan, bukan hanya di Sumenep, tapi juga untuk Jawa Timur,” kata mantan Wakil Bupati Sumenep itu.

    Turut hadir dalam kesempatan itu lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwansa, Forkopimda Jatim, Ketua HKTI Jatim H Arum Sajil mewakili DPN HKTI Nasional, dan DPD RI Lia Istifhama.

    Dalam kesempatan itu, penanaman indigofera turut mendapat perhatian khusus dari HKTI Sumenep

    “Sebanyak 26.000 bibit indigofera ditanam secara serentak sebagai langkah awal pengembangan pakan ternak di wilayah Sumenep,” pungkasnya. (*)

  • Menpar Widiyanti Dukung Pengembangan BMTH sebagai Gerbang Wisata Maritim Internasional

    Menpar Widiyanti Dukung Pengembangan BMTH sebagai Gerbang Wisata Maritim Internasional

    Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap konsep pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Ia optimistis kawasan ini mampu menjadi pintu gerbang pariwisata maritim internasional yang berdaya saing global.

    Pernyataan tersebut disampaikan Widiyanti saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat siang, 17 Juli 2025. Dalam agenda itu, ia didampingi oleh Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Drajat Sulistyo, Direktur Utama Pelindo Solusi Logistik Joko Noerhuda, Executive Director 3 Pelindo Daru Wicaksono Julianto, dan Kepala KSOP Kelas II Pelabuhan Benoa.

    Kunjungan kerja ini diawali dengan peninjauan kapal pesiar Silver Cloud yang tengah bersandar di Pelabuhan Benoa. Kapal tersebut membawa lebih dari 300 wisatawan mancanegara dan dinilai sebagai simbol meningkatnya daya tarik Bali sebagai destinasi wisata kapal pesiar unggulan di Asia.

    Selain itu, Menteri Widiyanti juga meninjau area pengembangan marina untuk kapal yacht yang sedang dibangun secara kolaboratif antara Pelindo dan PT Marina Development Indonesia (MDI). Marina tersebut dirancang sebagai fasilitas berstandar internasional untuk menunjang pariwisata bahari, khususnya segmen kapal pesiar kecil dan yacht.

    “Pengembangan BMTH sangat strategis. Fasilitas seperti cruise terminal dan yacht marina akan memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata premium berbasis kelautan. Tentu perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan potensi ini,” kata Widiyanti dalam keterangannya.

    Direktur Strategi Pelindo, Drajat Sulistyo, menambahkan bahwa BMTH merupakan bagian dari upaya Pelindo mendukung transformasi ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

    “BMTH bukan sekadar pelabuhan, melainkan pusat aktivitas wisata maritim yang terintegrasi dengan ekosistem logistik, pelayaran, dan pariwisata. Kami berkomitmen menjadikan kawasan ini sebagai hub maritim bertaraf internasional,” ujar Drajat.

    Kunjungan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengembangan destinasi wisata berbasis potensi bahari. Pemerintah berharap kehadiran BMTH dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing sekaligus memperkuat posisi Bali di peta pariwisata dunia. (adv)

  • KPK Soroti Pengelolaan APBD Sumenep Rp 2,8 Triliun, Tekankan Efisiensi dan Transparansi

    KPK Soroti Pengelolaan APBD Sumenep Rp 2,8 Triliun, Tekankan Efisiensi dan Transparansi

    JAKARTA, LensaMadura.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk membahas aspek perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menyoroti postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep 2025 yang mencapai Rp 2,8 triliun. Ia menegaskan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien agar pembangunan daerah berjalan optimal.

    “Penggunaan APBD harus tepat sasaran dan akuntabel untuk menghindari potensi penyimpangan,” kata Ely.

    KPK juga menyoroti usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumenep tahun 2025 yang mencapai Rp 74 miliar. Kepala Satuan Tugas Wilayah III KPK, Wahyudi, menekankan agar usulan tersebut selaras dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

    “Pokir harus berbasis kebutuhan masyarakat dan tidak keluar dari mekanisme yang berlaku,” ujar Wahyudi.

    Sementara dalam aspek pengadaan barang dan jasa, KPK mencermati rencana belanja pengadaan Pemkab Sumenep senilai Rp 656 miliar, termasuk lima proyek strategis yang telah direviu oleh inspektorat. Dalam proses itu ditemukan perbedaan signifikan pada penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).

    “Temuan ini harus segera ditindaklanjuti. Ini uang negara yang penggunaannya wajib jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Ely.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

    “Kami terus membuka ruang dialog dan meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel,” kata Fauzi.

  • Cak Imin Sentil HMI, Arief Rosyid: Ulang Lagi Sejarah Pergerakan Mahasiswa

    Cak Imin Sentil HMI, Arief Rosyid: Ulang Lagi Sejarah Pergerakan Mahasiswa

    JAKARTA, LensaMadura.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar memicu kontroversi usai melontarkan sindiran yang dianggap menyasar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Ucapan itu disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) di salah satu hotel di Jakarta.

    “Kalau nggak tumbuh dari bawah, itu pasti bukan PMII… itu HMI,” ujar Cak Imin di hadapan para alumni PMII.

    Pernyataan tersebut sontak menuai respons dari sejumlah pihak, termasuk mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2013–2015, Arief Rosyid Hasan. Ia menilai ucapan Cak Imin tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak iklim solidaritas antarorganisasi kemahasiswaan.

    “FYI, HMI lahir tahun 1947. Bukan dari balkon kekuasaan, tapi dari kampus dan masjid-masjid yang penuh semangat kemerdekaan. Nggak pakai karpet merah, apalagi fasilitas VIP. Yang ada cuma idealisme, iman, ilmu, dan nasi bungkus perjuangan,” kata Arief melalui keterangannya yang dikutip dari Manusia Senayan, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Arief, jika HMI dianggap tidak berasal dari akar rumput, maka Cak Imin layak mengulang pelajaran dasar mengenai sejarah pergerakan mahasiswa.

    “Kalau HMI dibilang nggak dari bawah, mungkin beliau perlu ngulang semester Sejarah Pergerakan Mahasiswa 101,” ujarnya menyindir.

    Arief juga menegaskan bahwa HMI telah menjadi ruang tumbuh bagi banyak anak muda dari daerah dengan latar belakang sederhana. Organisasi mahasiswa, kata dia, bukan sekadar batu loncatan menuju jabatan politik, melainkan medan pembelajaran dan pengabdian.

    “Sekarang statusnya Menko PMK, bukan MC hajatan. Sekali omong nyenggol satu organisasi, efeknya bisa viral dan bikin grup WA alumni HMI meledak,” ucapnya.

    Ia pun mengingatkan pentingnya saling menghormati antarorganisasi mahasiswa. Menurut dia, baik PMII, HMI, GMNI, KAMMI, maupun lainnya memiliki sejarah panjang dan kontribusi masing-masing bagi negeri.

    “Kita saling respek aja lah. Persaingan boleh, tapi jangan pakai sindiran murahan,” tutup Arief. (*)

  • Porprov Jatim IX 2025 Resmi Ditutup, Surabaya Pertahankan Gelar Juara Umum

    Porprov Jatim IX 2025 Resmi Ditutup, Surabaya Pertahankan Gelar Juara Umum

    MALANG, LensaMadura.com – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX 2025 resmi ditutup di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu malam, 5 Juli 2025. Penutupan berlangsung meriah dengan perpaduan pertunjukan budaya, parade atlet, hingga pesta kembang api yang menghiasi langit Malang Raya.

    Ajang olahraga terbesar di Jawa Timur ini sukses diselenggarakan secara kolaboratif di tiga wilayah: Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Ribuan peserta dan penonton turut ambil bagian dalam perayaan penutupan yang mencerminkan semangat sportivitas dan kebersamaan.

    Sebanyak 1.100 peserta tampil dalam hadrah Ishari, sedangkan 3.000 orang mengikuti senam jantung sehat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

    Ketua KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran acara sekaligus pencapaian signifikan dalam pembinaan olahraga di daerah.

    “Porprov kali ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet di Jawa Timur,” ujar Nabil.

    Deretan Rekor Baru di Porprov Jatim 2025

    Selama sepekan penyelenggaraan, berbagai rekor baru tercipta di sejumlah cabang olahraga. Pada cabor selam, 21 dari 26 nomor mencatatkan rekor baru. Di cabang renang, 26 dari 42 nomor berhasil dipecahkan. Sementara di angkat berat, lima dari 14 nomor memecahkan rekor sebelumnya.

    “Ini menunjukkan pembinaan atlet di kabupaten/kota semakin merata dan berkualitas,” kata Nabil.

    Surabaya Kukuh di Puncak, Raih Juara Umum Kesembilan Kali

    Kota Surabaya kembali mempertahankan tradisi sebagai juara umum dengan perolehan medali terbanyak: 195 emas, 127 perak, dan 134 perunggu, mengumpulkan total 1.168 poin.

    Di bawahnya, Kota Malang finis di posisi kedua dengan 132 emas, 124 perak, dan 116 perunggu (892 poin). Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ketiga dengan 87 emas, 86 perak, dan 116 perunggu (636 poin).

    Kabupaten Malang berada di urutan keempat (59 emas, 52 perak, 83 perunggu – 423 poin), disusul Kota Kediri di posisi kelima (66 emas, 53 perak, 51 perunggu – 421 poin).

    Porprov Dongkrak Ekonomi UMKM

    Selain dari sisi olahraga, Porprov Jatim IX juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ribuan pengunjung yang memadati arena pertandingan memberi angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif di Malang Raya.

    “Banyak pedagang kecil yang berharap ajang ini diperpanjang karena dagangan mereka laris manis,” tutur Nabil.

    Surabaya Tuan Rumah Porprov Jatim X 2027

    Penutupan ditandai dengan penyerahan bendera Porprov dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebagai simbol resmi penunjukan Surabaya sebagai tuan rumah Porprov Jatim X pada 2027 mendatang.

    Nabil menegaskan komitmen KONI Jatim untuk terus memperkuat pembinaan atlet di daerah. Ia menyebut akan segera mengirim surat edaran ke seluruh kepala daerah untuk menjaga keberlanjutan prestasi olahraga.

    Wakil Gubernur Emil Dardak turut memberikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Porprov 2025. Menurutnya, kolaborasi tiga kepala daerah di Malang Raya telah membuahkan penyelenggaraan yang solid dan semarak.

    “Ini buah kerja sama semua pihak. Pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang luar biasa,” kata Emil. (kj)

  • Pelindo dan Kementan Bangun Instalasi Karantina Hewan di Pelabuhan Cilacap

    Pelindo dan Kementan Bangun Instalasi Karantina Hewan di Pelabuhan Cilacap

    CILACAP, LensaMadura.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 3 Cabang Cilacap menggandeng Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Indonesia untuk membangun Instalasi Karantina Hewan (IKH) di kawasan Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam penyediaan dan distribusi sapi impor.

    Pembangunan IKH ditandai dengan kunjungan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan ke Cilacap pada 24 Juni lalu. Instalasi akan dibangun di atas lahan seluas 84.800 meter persegi dan ditargetkan rampung pada 2026.

    General Manager Pelindo Regional 3 Tanjung Intan, Miftah Fajrisal, mengatakan bahwa Pelabuhan Cilacap telah menerima sebanyak 1.138 ekor sapi impor asal Australia sepanjang awal 2025. Proses bongkar muat dilakukan melalui layanan operasi terpadu yang mencakup stevedoring, cargodoring, hingga pengangkutan ke lokasi karantina sementara.

    “Pelabuhan Tanjung Intan memiliki fasilitas lengkap dan posisi strategis, dekat dengan Australia sebagai negara asal sapi. Kami siap mendukung proses logistik dan karantina hewan,” ujar Miftah dalam siaran pers, Jumat, 4 Juli 2025.

    Ia menambahkan, sebanyak 1.500 ekor sapi impor diproyeksikan akan kembali masuk melalui Cilacap pada September mendatang.

    Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, Shahandra Hanitiyo, mengatakan bahwa keberadaan instalasi karantina di pelabuhan akan mempercepat proses distribusi dan menjamin standar kesehatan hewan sebelum didistribusikan ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jakarta.

    “Instalasi ini akan memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan penyakit hewan. Ini bagian penting dari pengamanan pangan nasional,” ujar Shahandra. Ia juga mengapresiasi komitmen Pelindo dalam mendukung program strategis pemerintah.

    Kerja sama pembangunan IKH ini sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pelindo Regional 3 dan Balai Karantina Hewan pada 28 Mei 2025. Pembangunan diharapkan selesai tepat waktu untuk menjawab kebutuhan distribusi ternak yang terus meningkat di kawasan Indonesia bagian barat. (pl/mr)

  • Rokok Ilegal Marak, LaNyalla Dukung Penerbitan Cukai Golongan III untuk SKM

    Rokok Ilegal Marak, LaNyalla Dukung Penerbitan Cukai Golongan III untuk SKM

    SURABAYA, LensaMadura.com – Gagasan Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) tentang penerbitan cukai Golongan III untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) industri rokok murah untuk menekan peredaran rokok ilegal mendapat dukungan Anggota DPD RI/MPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

    Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur, ia mendukung gagasan tentang perlunya tarif cukai Golongan III untuk SKM yang khusus diberikan kepada industri rokok skala kecil, dengan kuota jumlah produksi per tahun yang lebih kecil dari Golongan II.

    “Karena beban industri rokok bukan hanya belanja pita cukai, tetapi juga PPN dari penjualan rokok dari produsen maupun distributor. Selain itu masih ada juga pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan PPh yang dibayar setiap tahun atas keuntungan perusahaan rokok,” kata LaNyalla di Surabaya, Selasa, 1 Juli 2025.

    Di sisi lain, LaNyalla menilai terjadinya penurunan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, yang juga menimpa perokok telah mengubah pola konsumsi konsumen, dari rokok mahal ke rokok murah.

    “Terbentuknya segmen konsumen rokok
    murah ini kemudian menjadi pasar tersendiri bagi industri hasil tembakau untuk melayani. Persoalannya adalah tuntutan harga jual murah ke konsumen tidak berbanding dengan biaya produksi, cukai, pajak dan PPN. Akibatnya muncul rokok ilegal tanpa cukai,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.

    Tarif cukai Golongan III SKM industri rokok skala kecil, kata LaNyalla, bisa menjadi solusi jembatan antara adanya demand di pasar dan penekanan peredaran rokok ilegal.

    Sebab, sambungnya, rokok ilegal ini selain merugikan dari sisi penerimaan negara, juga bisa menjadi ladang praktik korupsi dan kolusi oknum tertentu dengan menjadikan sumber penerimaan gelap dan juga pemerasan kepada pelaku industri dan penjual. Dan hal ini menghasilkan budaya yang tidak sehat di masyarakat. Karena mendidik masyarakat kita menjadi penyelundup dan penyuap.

    LaNyalla tak menampik jika persoalan yang melingkupi industri hasil tembakau memang kompleks, terutama banyaknya sektor yang terlibat. Di mana satu dengan lainnya memiliki agenda yang berbeda. Terutama sektor kesehatan, yang didukung kampanye global untuk menurunkan jumlah perokok di dunia, termasuk Indonesia.

    Sementara dari sisi para pelaku, industri hasil tembakau atau pabrik rokok tercatat menyerap sekitar 5,9 juta tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan di sektor perkebunan, tercacat sekitar 2,3 juta petani yang terlibat dalam budidaya tembakau di Indonesia. Di sisi lain, cukai rokok masih menjadi sumber penerimaan negara yang cukup tinggi, yang tercatat sebesar Rp216 triliun lebih pada tahun 2023.

    “Karena itu, mengelola persoalan dan isu seputar industri hasil tembakau dan perkebunan tembakau ini harus dilakukan dengan bijaksana. Harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus melibatkan semua pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan,” imbau LaNyalla.(*)

  • Dituding Serakah dan Merusak, Ini Jawaban KEI soal Migas di Pagerungan

    Dituding Serakah dan Merusak, Ini Jawaban KEI soal Migas di Pagerungan

    JAKARTA, LensaMadura.com – PT Kangean Energy Indonesia (KEI) angkat bicara menanggapi pemberitaan dan tudingan yang menyebut aktivitas perusahaan di Pulau Pagerungan Kecil sebagai bentuk ketamakan dan penyebab kerusakan lingkungan.

    Melalui keterangan resminya, KEI menegaskan bahwa seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi migas di wilayah Blok Kangean, termasuk Pulau Pagerungan Besar dan Pagerungan Kecil, dilakukan berdasarkan arahan langsung Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas. Aktivitas ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

    “Kami tegaskan bahwa kegiatan kami legal, sah, dan berada di bawah pengawasan pemerintah dan bagian dari mandat negara untuk menjamin pasokan energi nasional,” ujar Manager Public Government Affair KEI, Kampoi Naibaho, Selasa, 24 Juni 2025.

    Kampoi juga menyatakan, sejak awal operasi, KEI menjalankan program pengembangan masyarakat di Pagerungan Besar dan Kecil dengan asas pemberdayaan jangka panjang, bukan sekadar pendekatan bantuan sesaat.

    Beberapa program konkret yang telah dijalankan selama ini dalam pembangunan perekonomian, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan tidak terlupakan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), air bersih dan infrastruktur kelistrikan.

    “Kami tidak datang untuk mengambil tanpa memberi. Semua program dirancang berdasarkan masukan masyarakat dan dievaluasi secara berkala,” imbuh Kampoi.

    Terkait tudingan rusaknya ekosistem di kawasan operasi, KEI menyatakan bahwa pihaknya menjalankan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sesuai regulasi dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasional.

    KEI juga telah bekerja sama dengan pakar lingkungan independen untuk memantau dampak ekologis secara ilmiah dan transparan, serta melakukan reklamasi dan konservasi sesuai rekomendasi pihak berwenang.

    Merespons kritik publik, KEI menyampaikan kesediaan terbuka untuk melakukan diskusi publik sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

    “Kami sangat terbuka untuk forum publik. Kami ingin menjelaskan fakta di lapangan dan mendengar masukan langsung dari masyarakat serta organisasi masyarakat sipil. Mari berdiskusi secara objektif dan berdasarkan data,” tegas Kampoi.

    KEI menyatakan akan terus menjalankan amanah pemerintah untuk mendukung pengembangan energi nasional dengan tetap menjunjung tinggi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. (*)