JAKARTA, LensaMadura.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap kecamatan. Ke depan, satu kecamatan maksimal hanya diperbolehkan memiliki enam dapur MBG.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyusul pesatnya pertumbuhan dapur MBG yang kini telah mencapai lebih dari 27 ribu unit di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Nanik, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi sebelum membuka penambahan unit baru.
“Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang operasional. Kami akan bereskan dulu. Satu kecamatan cukup enam saja,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.
Selain membatasi jumlah dapur, BGN juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dapur MBG baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan layanan sekaligus menghindari penumpukan dapur di wilayah tertentu.
“Untuk sementara moratorium. Nanti kalau masih kurang, baru dibuka lagi pendaftarannya,” tambahnya.
Nanik menjelaskan, selama ini banyak dapur MBG terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi. Sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.
Karena itu, pengembangan program MBG ke depan akan diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh layanan. Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata hingga ke daerah 3T.
“Sekarang yang menumpuk di aglomerasi. Yang 3T belum kesentuh. Pesan Presiden, kami harus ke 3T dulu,” tegasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Sumenep, sejumlah kecamatan tercatat telah memiliki jumlah dapur MBG melebihi batas yang ditetapkan BGN. Di antaranya Kecamatan Kota Sumenep, Pragaan, Guluk-Guluk, Lenteng, dan Arjasa.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur Rahman, mengatakan hingga saat ini seluruh dapur MBG di Sumenep masih beroperasi normal.
Menurut pria yang akrab disapa Bayor itu, Kecamatan Kota Sumenep menjadi wilayah dengan jumlah dapur terbanyak, yakni mencapai 11 unit.
Meski demikian, pihaknya mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun arahan resmi dari BGN terkait mekanisme penerapan kebijakan pembatasan tersebut.
“Sampai sekarang belum ada arahan dari BGN. Kami masih fokus menjalankan tugas dan menunggu keputusan resmi,” katanya.
Saat ini terdapat 114 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Sumenep, ditambah 10 dapur lainnya yang masih dalam tahap persiapan operasional.
Bayor memastikan pelayanan MBG kepada siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap berjalan normal sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kami memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu penerima manfaat,” pungkasnya. (*)