Penulis: Lensa Madura

LensaMadura.Com, Kediri – Haninditho Himawan Pramana, salah satu Calon Bupati Kediri memberikan penjelasan terkait program reformasi birokrasi yang akan dilakukan jika dirinya terpilih menjadi Bupati Kediri periode 2021-2025.

Program tersebut dicanangkan sebagai langkah yang disusun dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri. Menurutnya, terdapat lima langkah yang akan dilakukan di dalam reformasi birokrasi untuk Kabupaten Kediri.

“Saya datang ke Kediri tidak ada kepentingan jabatan dan memperkaya diri sendiri. Mencalonkan Bupati Kediri murni untuk masyarakat. Jika terpilih nanti ada lima langkah yang akan saya lakukan di program reformasi birokrasi,” jelas Dhito sapaan akrab Hanindhito Himawan Pramana seperti dilasir surabayapagi.com, Sabtu (01/08).

Mas Ditho sapaan akrabnya menjelaskan lima langkah itu di depan para PAC PDIP saat memberikan sambutan di Rakercabsus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri.

Pertama, dirinya akan membubarkan Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri. Kedua, nasib guru honorer yang akan diberikan insentif. Ketiga, membentuk program DITO (Desa Tani Organik) di sektor pertanian. Keempat, sektor kesehatan yang selama ini kurang diperhatikan. dan Kelima, sektor olahraga yang saat ini mati suri.

“Saya akan lakukan demi masyarakat Kabupaten Kediri. TP3 ini saya bubarkan karena kewenangannya seakan melebihi Bupati. Untuk guru honorer selama ini hanya mengandalkan gaji rendah. Sedangkan petani kedepan akan kita berikan pembekalan pelatihan pupuk organik agar dapat membantu kebutuhan pupuk subsidi. Sementara di kesehatan, BPJS belum bisa mengcover seluruh masyarakat Kediri, padahal Silpa Pemkab Kediri sangat besar,” bebernya seperti dilansir dari media yang sama.

Selain itu, menjelang kontestasi Pilkada Bupati Kediri yang akan digelar Desember mendatang, Mas Ditho mengaku butuh dukungan dan kosolidasi tiga pilar. Sehingga dapat merubah paradigma birokrasi di Kabupaten Kediri.

“Masyarakat dan kepala desa, tanpa bupati tetap hidup dan tidak ada masalah. Tetapi bupati tanpa masyarakat, akan mati. Kita harus sejalan di tiga pilar untuk Kabupaten Kediri. Komunikasi masyarakat dengan birokrasi mulai eksekutif, legislatif dan partai harus berjalan dan berkoordinasi dengan baik. Ke depan setiap hari Jumat akan kita agendakan Ngopi (Ngobrol bareng cari solusi), sehingga jika ada persoalan akan bisa terselesaikan saat itu juga dan tidak berlarut-larut,” tegas putra sulung Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung.

Sementara itu, Budi Kanang Sulistyo, Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri mengatakan, agenda Rakercabus kali ini untuk mensosialisasikan Mas Dhito sebagai bakal Calon Bupati Kediri kepada seluruh PAC dan DPC PDIP.

“Secara formal DPD, DPP telah menurunkan rekomendasi pasangan Mas Dhito dan Mbak Dewi, sebagai wakilnya. Rekomendasi dalam bentuk pasangan digunakan untuk legalitas kepada KPU, ini resmi,” tegas Mbah Kanang, panggilan akrab Budi Kanang Sulistyo. (*)

Donggala, LensaMadura.Com-Danrem 132/Tadulako selaku Dansatgas Rehab Rekon Brigjen TNI Farid Makruf, M. A mendamping Ketua DPRD Provinsi Sulteng Hj. Nilam Sari Lawira, Ketua Pansus Percepatan Rehab Rekon Larengi Budi Luhur dan rombongan meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) di Desa Tompe, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Rabu (26/8/2020).

Kedatangan Ketua DPRD didampingin Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid bersama rombongan di Desa Tompe Kecamatan Sirenja untuk memecahkan masalah penentuan lokasi pembangunan hunian tetap (Huntap) karena sudah 2 (dua) tahun masyarakat yang mau dipindahkan ke huntap selalu menentang keinginan Pemerintah, alasannya lahan yang di siapkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Tompe karena jauh dari pantai. Mata pencaharian masyarakat Tompe kebanyakan adalah nelayan. akibanya  sampai 2 tahun hunian tetap itu tidak terbangun.

Pada kesempatan ini, Danrem 132/Tdl bersama rombongan mengajak masyarakat Desa Tompe berdialog di Gedung Serbaguna yang dihadiri ± 200 orang. “Pada kesempatan ini beberapa warga menyampaikan keinginannya kepada rombongan ketua DPRD dan Danrem 132/Tdl beliau mengatakan masyarakat meminta lokasinya untuk dipindahkan yang dekat dengan pantai. dalam dialog ini masyarakat tetap bersikukuh ingin di tempatkan di wilayah yang dekat dengan pantai”. Jelasnya

Dalam hal ini, Danrem 132/Tdl berupaya menfasilitasi dan mejelaskan secara logis kepada masyarakat Desa Tompe bahwa tanah yang mereka tempati sekarang di pinggir pantai itu adalah zona merah sehingga tidak boleh di tempati sebagai tempat tinggal. Untuk itu masyarakat dipersiapkan untuk pindah keatas, pemerintah sudah menyiapkan, tetapi ada lokasi yang lebih cocok menurutnya. Sebagai solusinya Ketua DPRD dan Danrem meminta kepada salah satu masyarakat untuk menunjukan dimana masyarakat mau ditempatkan. Pada saat masyarakat menentukan lokasi yang mereka tunjukan teryata lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah sehingga menyambung dengan lokasi saat ini. Dengan telah ditentukannya lokasi saat ini, maka permasalahan dengan masyarakat bisa terselesaikan dan masyarakat sangat bersyukur dengan terselesainya masalah ini.

Selanjutnya, Danrem menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menaik-naikan harga tanah dan semua sepakat akan tingal disitu karena di butuhkan 8 hektar. 2 hektar dari mereka, 6 hektar disiapkan oleh Pemerintah, akhirnya tanah itu di sepakati dan cukup untuk hunian tetap 391 KK (Kepala Keluarga). “Dengan tercapainnya dialog ini akhirnya terpecahkanlah masalah penentuan tempat tingal hunian tetap (Huntap)  yang setahun lebih tidak selesai-selesai”. Ucap Danrem.

Turut serta dalam kegiatan tersebut yakni Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid makruf, M. A, Ketua DPRD Sulteng, Hj Nilas Sari Lawira, Ketua Pansus Percepatan Rehab Rekon Budi Luhur, Dandim 1306/Donggala Letkol Inf Heri Bambang Wahyudi, S.I.P,  Wakil Bupati Donggala, Moh. Yasin, S. Sos, Asisten I ( M. Yusuf Lamakampali), PLT Camat (Hamrin), Kepala PUPR Donggala (Mardin), Alimudin (DPRD Prov. Sulteng), Enos Pasawa (DPRD Prov. Sulteng), Sonny Chandra (DPRD Prov. Sulteng), Wiwik Jumatul (DPRD. Prov Sulteng ) dan Heri Hasbi (Kades Ds. Tompe). (Penrem_132)

Pamekasan, LensaMadura.Com – Salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran Covid 19, yakni dengan mencunci tangan. Hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap virus tersebut.

Sejumlah kalangan, mulai dari komunitas, organisasi, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran covid 19.

Hal yang sama juga dilakukan oleh sekelompok mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menjalani pengabdian masyarakat di Desa Toket, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. (22/08).

Dalam kegiatannya, mahasiswi gelombang 6 kelompok 87 itu melaksanakan sosialisasi mencuci tangan yang benar. Kegiatan tersebut menyasar santri putri Pesantren Pondok Pesantren Al-Hasbana di Desa setempat.

“Kegiatan diawali dengan pemasangan banner yang berisi tentang langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Setelah itu, kami memulai sosialisasi dengan menjelaskan tentang tata cara mencuci tangan yang baik dan benar sekaligus mempraktekkan langkah-langkahnya,” jelas Istighfary Utami, salah satu mahasiswi UMM.

Isti, sapaan akrabanya menambahkan, penyebaran virus covid-19 ini bisa melalui berbagai jenis media, mulai dari benda padat hingga udara. Oleh karena itu, harus sering-sering mencuci tangan setelah beraktivitas dan memegang benda yang terpapar udara luar. 

Kegiatan tersebut mendapatkan respon baik dari para santri putri. Karena usai acara, beberapa santri putri pun secara suka rela berpartisipasi untuk mencoba mempraktekkan langkah-langkah mencuci tangan yang benar.

“Kegiatan ini dilakukan guna mengupayakan pencegahan penyebaran virus covid-19 di Desa Toket, khususnya di Pesantren Al-Hasbana ini,” tambah Isti.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, selain di Pesantren Al-Hasbana, sosialisasi juga dilakukan di tempat yang sering dikunjungi warga. Seperti area kantor kepala desa.

“Alhamdulillah.Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari warga setempat,” pungkas Isti. (Rip)

JAKARTA-Kabar PSSI akan lakukan naturalisasi terhadap lima remaja asal Brasil menjadi isu hangat olahraga. Pro kontra pun menyeruak. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pun angkat bicara. Mantan ketua umum PSSI itu mengingatkan bahwa naturalisasi yang datang dari insisiatif PSSI, harus ada relevansinya.

“Nasionalisme itu sekarang sudah bergaul dengan humanisme. Jadi sebenarnya naturalisasi itu bukan lagi soal halal atau haram di dunia olahraga. Sehingga seharusnya tidak menjadi kontroversi. Hanya, memang harus ada relevansinya. Artinya naturalisasi yang datang dari inisiatif federasi, hanya relevan jika pemain tersebut ada hubungan sejarah atau darah keturunan,” ungkap mantan ketua Badan Tim Nasional PSSI itu.

Lain halnya, jika inisiatif itu datang dari individu atlet itu sendiri. Tidak perlu dipersoalkan relevansinya. Jadi, tambah LaNyalla, PSSI harus mendengar pendapat publik. “Sebab, yang saya dengar, lima pemain muda asal Brazil yang sekarang dititipkan untuk main di sejumlah klub di Indonesia, itu inisiatif PSSI. Maka, wajib mempertimbangkan faktor relevansi tadi,” tandasnya.

Jika mengacu Statuta FIFA terkait FIFA Eligibility Rules di pasal 7, lima pemain itu memang tidak memenuhi salah satu dari empat syarat relevansi naturalisasi: yakni, pemain lahir di negara bersangkutan, atau salah satu orang tua kandung pemain lahir di negara tersebut, atau kakek/nenek sang pemain lahir di negara tersebut, dan atau pemain telah menetap di negara tersebut selama lima tahun, terhitung saat usianya mencapai 18 tahun. (*)

Penandatangan MoA antara ketua umum Kadin Jatim (Adik Dwi Putranto, SH) dengan Direktur sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, SE. M.Si. Ak)

SURABAYA, Rabu (26/8/2020): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur terus melakukan terobosan demi peningkatan ekonomi Jawa Timur. Agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengusaha kian meningkat, Kadin Jatim telah menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengatakan bahwa  kesepemahaman yang yang ditungkan dalam penandatangan MoA antara Kadin Jatim dengan sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada Selasa (25/8/2020) tersebut ditujukan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian dan pengabdian masyarakat. 

“Nanti, kalau Kadin Jatim butuh melakukan riset terkait kebijakan yang bisa menjadi masukan kepada pemerintah dan tentang perencanaan ekonomi atau pengembangan bisnis, kita akan bekerjasama dengan Pascasarjana Unair. Selain itu, pelatihan atau pendidikan lainnya juga bisa kita kerjasamakan guna meningkatkan kualitas SDM pengusaha Jatim,” ujar Adik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu (26/8/2020).

Ia mencontohkan, untuk pengembangan industri pariwisata ramah anak misalnya, Kadin Jatim butuh riset tentang berbagai hal. Diantaranya tentang bagaimana melindungi anak terhadap praktek eksploitasi seks di industri pariwisata atau tentang bagaimana aturan yang harus diterbitkan guna menciptakan industri pariwisata ramah Anak.

Selain itu, Kadin Jatim juga mempersilahkan Pascasarjana Unair untuk menggunakan gedung Kadin Institute untuk berbagai kegiatan yang diperlukan, seperti riset, pelatihan atau lainnya. “Kadin Jatim memiliki lembaga pendidikan Kadin Institute, ini juga bisa dikerjasamakan. Misalkan untuk melakukan riset, pertemuan atau lainnya,” tambah Adik.

Sebelumnya, Kadin Jatim juga telah bekerjasama dengan dua Universitas di Surabaya. Pertama dengan Universitas Ciputra tentang pengembangan bisnis dan pariwisata dan dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tentang pengembangan pendidikan vokasi sistem ganda.

“Kami juga berencana menjalin kerjasama pengembangan teknologi pertanian dengan tiga universitas lainnya, yaitu dengan Universitas Brawijaya Malang, Poltek Universitas Negeri Malang, dan UPN,” tambah Adik.

Salah satu kerjasama yang akan dilakukan dengan Poltek UNM dan UB adalah menciptakan mesin pembuat garam. Dengan menggunakan mesin tersebut, maka produksi garam tidak harus dengan menjemur di terik matahari selama beberapa Minggu karena air yang masuk mesin akan menjalani proses pengeringan cepat sehingga produksi menjadi besar dan kualitas semakin bagus sebab tidak dijemur di meja tanah.(*)

JAKARTA-Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI. Dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI itu, 10 kampus tersebut berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para Senator.

“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap Prof. Fauzul Imam, yang didapuk sebagai juru bicara 10 kampus UIN, Minggu (23/8/2020).

Dikatakan Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas. Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.

Atas hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya. 
 
Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.

“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas Senator asal DKI Jakarta itu.

Optimisme para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. “Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir. Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. (*)

Banjarmasin, LensaMadura.Com – Rangkaian memperingati HUT Kemerdekaan ke-75 RI, jajaran Korem 101/Antasari,  melakukan Gowes Kemerdekaan, Rabu (19/8/2020).

“Selain untuk memperingati hari Kemerdekaan Indonesia, gowes ini bertujuan untuk membiasakan hidup sehat dengan berolah raga, meningkatkan imun sekaligus menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.”Ujar Danrem

“Gowes yang mengambil start di kantor Korem 101/Antasari menuju Kodim 1009/Pelaihari dengan jarak 63 km sambil bersepeda kita menggugah kesadaran warga untuk berdisiplin mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin cuci tangan serta menjaga jarak.” lanjutnya

Untuk menggugah hal tersebut, saat melintas tempat-tempat keramaian orang para goweser yang dipimpin langsung oleh Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah didampingi para Kasi Korem, Dandim 1006//Mtp, Dandim 1009/Plh berhenti untuk membagikan ratusan masker gratis kepada warga, dengan disiplin menggunakan masker tentu saja bisa menghambat bahkan menghilangkan penyebaran covid-19.

“Jangan terlena dengan masa kehidupan normal baru, berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat. Saat ini obat paling manjur menghadapi covid-19 adalah disiplin diri menerapkan aturan protokol kesehatan. Selalu  menggunakan masker, rajinlah cuci tangan dan menjaga jarak.” pesan Danrem saat di keramaian pasar Pandaan kecamatan Bati-Bati.

LensaMadura.Com – Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, M.A memimpin langsung acara Syukuran dalam rangka HUT ke-59 Korem 132/Tdl bertempat di Makorem 132/Tdl, Rabu (12/8)

Dalam sambutannya Danrem 132/Tdl menyampaikan, acara Syukuran dilaksanakan sebagai wujud ungkapan terima kasih dan rasa Syukur kepada Tuhan YME terhadap Rahmat dan karunia Nya yang telah diberikan kepada keluarga besar Korem 132/Tdl.

“Acara ini juga sebagai sumber motivasi pengabdian Prajurit Korem 132/Tdl. kepada bangsa dan negara serta sekaligus momentum evaluasi kinerja satuan yang telah menginjak usia 59 tahun untuk lebih meningkatkan kualitas satuan yang lebih baik dalam setiap pelaksanaan tugas,” katanya.

Pada kesempatan ini, perlu saya beritahukan bahwa Korem 132/Tdl yang dulunya tipe B sekarang menjadi tipe A, peningkatan tipologi tersebut berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor sprin/5365/XII/2019.

Dengan dinaikkannya Korem 132/Tdl menjadi tipe A secara otomatis jabatan Danrem 132/Tdl dijabat Jenderal Bintang Satu sementara Kasrem 132/Tdl dijabat oleh Kolonel. Beralihnya ke tipe A ini, diharapkan kualitas kemampuan Prajurit dan sarana prasarana harus lebih ditingkatkan.

Pada kesempatan itu pula, ada  hal yang ditekankan Danrem 132/Tdl kepada seluruh prajurit untuk menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat.

Pertama, mempertahankan dan meningkatkan sinergitas TNI dan Polri dalam membantu pemerintah daerah, khususnya dalam menciptakan pengamanan wilayah yang kondusif.

Kedua, wajib melangkah hidup Arif, persuasif dan humanis bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya dalam menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Ketiga, Kedepannya kita masih punya tugas untuk meyelesaikan Satgas Rehab Rekon Pasca Bencana Alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi dengan target 100% sudah selesai di akhir tahun 2020. Berdasarkan perintah Panglima TNI selain melaksanakan satgas Rehab Recon kita juga akan melaksanakan Satgas perbantuan Polri dalam rangka Operasi Tinombala III di Poso Sulawesi Tengah.

Lanjut, atas nama Komando dan selaku pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Prajurit Korem 132/Tdl yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Acara Syukuran Peringatan HUT ke – 59 Korem 132/Tadulako, mudah – mudahan  dengan kehadiran kita ditempat ini senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, diberikan keberkahan dan kesejahteraan lahir maupun bathin serta terhindar dari segala macam bencana.

Di penghujung acara Danrem melakukan pemotongan Tumpeng untuk diberikan kepada 3 Prajurit umur yang paling muda dan umur yang paling tua dilanjutkan dengan penyerahan hadiah Danrem 132/Tdl kepada pemenang lomba Volly Ball Putra/Putri, Domino dan Lomba Masak. (Penrem_132)

LensaMadura.Com, Sumenep – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep tahun 2020, sejumlah pihak bermuculan menyatakan dukungan kepada bakal calon tertentu.

Kali ini datang dari salah satu tokoh kepulauan, KH. Husen Jamad pimpinan sekaligis pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Amien Pajanasam, Kangayan, Kab. Sumenep.

“Kami atas nama jajaran pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Amien mendukung penuh kepada Bapak Achmad Fauzi dan Nyai Eva dalam Pilbup tahun ini,” katanya melalui pesan WhatsApp. (22/08/2020)

Diketahui, Achmad Fauzi dan Nyai Hj. Dewi Khalifah merupakan salah satu bakal calon yang muncul dalam bursa politik Pilkada Sumenep 2020 ini. Kemunculannya nampak memberikan energi baru dalam panggung demokrasi Desember mendatang.

Lebih lanjut, melalui pesan suara WhatsApp tersebut, KH. Husen Jamad juga memberikan apresiasi atas kerja sama Nyai Eva selaku Ketua PC Muslimat NU dengan Ponpes Raudlatul dalam kegiatan khitanan massal yang digelar di Ponpes Raudlatul Amien.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Nyai Eva atas dukungan dan supportnya, sehingga kami bisa melaksanakana sunatan massal. Kerja sama antara Muslimat NU dan Ponpes Raudlatul Amien,”

Untuk diketahui, dalam kontestasi politik Pilkada Sumenep 2020 ini, nama-nama yang muncul sebagai bakal calon yakni pasangan Fattah-Ra Fikri dan Fauzi-Eva. (rip)

Sumenep, LensaMadura.Com – Pondok Pesantren Raudlatul Amien, Pajanasam, Kangayan, Kab. Sumenep menggelar khitanan massal, bekerja sama dengan PC Muslimat NU Sumenep dan Puskesmas setempat. Sabtu, 22 Agutus 2020.

Kegiatan sunatan itu bertepatan dengan kedatangan Ny. Hj. Dewi Khalifah, MH. di Kangayan. Dalam agendanya, dirinya memang sedang melaksanakan silaturrahim ke sejumlah tokoh masyarakat di Kangayan.

Dengan demikian, khitanan massal tersebut mendapat respon baik dari Nyai Eva, sapaan akrab Ny. Hj. Dewi Khalifah ketua PC. Muslimat NU Sumenep itu.

“Kami sangat berterima kasih kepada Nyai Eva karena sudah memberikan support dan dukungan dalam kegiatan khitanan massal ini,” kata KH. Husen Jamat selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Amien.

Keterlibat Nyai Eva Sumenep dalam agenda tersebut sebagai kepedulian terhadap anak-anak yang terkendala biaya. Demikian, dirinya memberikan dukungan penuh kepada 15 orang anak yang dikhitan.

“Ini merupan kepedulian PC Muslimat NU. Semoga kelak anak-anak tumbuh menjadi anak yang shaleh,” ucap Nyai Eva.

Sementara itu, Rusadi selaku tim medis Puskesmas Kangayan menyampaikan terimakasih atas kerjasama kedua belah pihak.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kerja samanya kepada Raudlatul Amien, utamanya kepada Nyai Eva yang juga sudah memberikan santunan kepada anak-anak yang dikhitan,” katanya. (rip)

BANGGAI, LensaMadura.Com –  Lani Pelia, SP., M.Si yang merupakan salah satu anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) XXII Kodim 1308 Luwuk Banggai yang kini telah berhasil melakukan penelitiannya dalam menghasilkan buah ubi yang besarnya dua kali lipat dari ubi induknya, serta menghemat bahan ubi dengan memotong-motongnya sebesar singkong goreng yang dapat tumbuh.

Hal ini berawal dari keprihatinannya terhadap warga Banggai Laut yang daerah tersebut seharusnya banyak tumbuh subur tanaman ubi, namun lahan tersebut justru tidak dipergunakan dengan baik. Padahal mulanya, ubi ini merupakan makanan pokok bagi warga Banggai Laut yang dapat sebagai pendapatan ekonomi warga Banggai Laut yang luar biasa jika hasilnya dapat dikirimkan ke luar kota.

Menurut pengakuannya, saat di wawancarai melalui selular, Selasa (11/8/20), Lani Pelia, SP., M.Si mengatakan, sejak Desember 2018 hingga Juli 2019 ia memulainya dengan membuka lahan dengan menanani ubi sebanyak 1400-an buah ubi. Kemudian mulai dikembangkannya pada Januari-Juli 2020.

Sebelum melakukan penanaman, ia memilih bibit ubi yang bagus yakni dipilih ubi yang kecil dan justru berbeda dari ubi induknya, kemudian dipotong-potong menyerupai singkong goreng. “Ada jenis ubi yang saya gunakan sebagai percobaan yakni Ubi Baku Tu’u, Manui, Pau Pau Ateno, Kulaluk, dan Butuli. Kemudian ketika saya mau menanam, memilih dulu yang tidak rusak saya harus pilih bibit yang baik,” katanya.

Ia melanjutkan, penanaman ubi Banggai ini sebenarnya tidak memerlukan perawatan khusus seperti tanaman lainnya karena ia hanya memilih bibit ubi tersebut yang kemudian dipotong-potong dan potongan ubi direndam CVT jenisnya homaks dengan dtan M45 selama 1 jam saja.

Mahasiswi alumni S1 dari Universitas Tadulako (UNTAD) Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi, S2 Universitas Hasanudin (UNHAS) Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi, yang juga merupakan istri dari Serka Hadimus Madiles Anggota TNI AD Koramil 1308-08/Banggai, dan selaku Babinsa Pososlalongo ini merasa terpanggil dan yakin bahwa hasil penelitiannya akan berhasil dengan baik, meskipun banyak warga yang tidak percaya dengan memotong kecil-kecil ubi dapat hidup.

Akhirnya, dengan jerih payahnya selama 7 bulan ini, hasil tanaman ubinya bahkan lebih besar dari bibitnya. Ia juga yakin bahwa ubi-ubi lainnya bisa dikembangkan seperti ubi Banggai.

Dengan hasil yang dilakukan tersebut, ia berharap pemerintah Kabupaten Banggai ikut peduli dengan pangan lokal karena jika dikelola dengan baik dan ada tempat pemasaran, hasilnya dapat menambahkan ekonomi warga Banggai Laut. (*)

SURABAYA-Pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru.

“Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/8/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki)

Lebih lanjut Henky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aktifitas ekonomi di dalam negeri tersendat atau bahkan terhenti, tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya.

Agar aktifitas bisnis bisa kembali bangkit, maka ia berharap di masa pandemi ini pemerintah memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan dan bukan pada sisi menegakkan peraturan belaka.

“Kami dari dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional. Kami mengharapkan sekali dalam masa-masa memasuki New Normal, Pemerintah memberikan toleransi yang tinggi dan juga tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha,” ungkap Henky.

Ia mencontohkan, beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha, diantaranya aturan tentang Persetujuan Impor (PI) yang menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini berdampak pada tersendat dan kurangnya pasokan bahan baku industri yang akhirnya membuat proses produksi terpaksa berhenti.

“Karena ketergantungan bahan baku sangat tinggi. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja serta produk turunannya, tetapi juga pada impor bahan baku tekstil dan bahan baku pakan ternak,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. “Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit,” tegasnya.

Henky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya. Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha.

Dan guna menggairahkan kembali dunia usaha, lanjutnya, perlu tatanan Nasional Ekosistem Logistik juga yaitu dengan cara menegaskan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Khususnya praktik untuk selalu mencari kesalahan yang tidak prinsipil dari pelaku usaha.

“Campur tangan aparat kepolisian dalam rangkaian kegiatan usaha jasa logistik juga masih mengganggu dunia usaha sampai saat ini. Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Henky juga mengkritisi tentang mudahnya ijin berusaha yang diberikan kepada PT Pelindo 3 oleh Kementerian BUMN dengan melakukan investasi usaha yang bukan core businesnya, contohnya pengadaan atau menambah armada truk atau trailer.

“Tentunya aksi bisnis ini akan merusak pasar dengan memasuki wilayah market lini dua yang sudah ditangani oleh anggota asosiasi angkutan darat yang terkait,” kata Henky 

Di sisi lain, juga ada kasus ketidaktaatan Terminal Teluk Lamong terhadap perjanjian kerjasama dengan Organda dalam hal penyediaan truk dan trailer berbahan baku gas (BBG) ramah lingkungan di lingkungan Teluk Lamong.

“Awalnya, ada kerjasama antara Organda dengan Teluk Lamong untuk menyediakan angkutan ramah lingkungan. Dan oleh organda sudah dilaksanakan hingga di pertengahan tahun 2016 sekitar 50 unit lebih truk dan trailer BBG yang telah disediakan. Tetapi di akhir tahun 2016, kebijakan berubah. Teluk Lamong mempersilahkan truk berbahan baku solar beroperasi di sana. Ini sangat merugikan Organda hingga akhirnya tidak mampu beroperasi lagi karena kalah bersaing,” tambahnya.

Menanggapi keluhan mereka, AA LaNyalla mengucapkan terimakasih kepada Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya karena telah menyampaikan aspirasi tersebut.

“Silahkan pada masing masing asosiasi menyampaikan aspirasinya secara tertulis dan nanti akan kita bahas apa yang menjadi subtansi permasalahannya. Nanti kita teruskan ke masing-masing menteri terkait. Kalau perlu, kami juga akan menyampaikan ke presiden, karena saya secara berkala berkomunikasi dengan presiden,” pungkas LaNyalla.(*)

JAKARTA-Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang juga Auditor III Achsanul Qosasi memuji laporan dan pengelolaan uang negara di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  tahun 2019 dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Sekaligus menggenapi prestasi tersebut menjadi 14 kali. Demikian dikatakan Achasanul ketika diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kantor DPD RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2020)

“Terus terang saya sampaikan di sini, temuan paling sedikit tahun ini adalah di DPD RI. Dibanding lembaga dan instansi lain. Cuma ada tiga temuan. Itu pun administratif semua. Soal-soal kecil, seperti kelebihan bayar dan lain-lain. Tidak ada yang pidana. Dan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh sekjen. Memang kalau sekjen jebolan depdagri itu pasti mantap kerjanya,” ungkap Achsanul.

Kedatangan pimpinan BPK dan para pejabat eselon I BPK RI memang dijadwalkan dalam rangka penyerahan tiga buku laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang meliputi Laporan Keuangan yang berisi Opini BPK dan Laporan Audited DPD RI. LHP sistem pengendalian internal dan LHP kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan Achsanul, BPK juga sedang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana penanggulangan bencana non alam Covid-19. Mulai dari pemeriksaan awal pada Juli lalu, hingga pemeriksaan mendalam pada Agustus ini. BPK siap memberikan hasil tersebut kepada DPD sebagai bahan bagi DPD dalam fungsi pengawasan.

“Terus terang dana Covid-19 sangat besar, Rp 695 trilyun, dan kita semua tahu dana itu bersumber dari penerbitan surat utang. Sehingga harus benar-benar kita jaga. Dan yang paling rawan adalah di sektor bantuan sosial. Terutama dari sisi distribusi. Ini yang mungkin perlu dilakukan pengawasan oleh para Senator di 34 provinsi,” tandas tokoh asal Madura, Jawa Timur tersebut.

Atas penyerahan LHP BPK, Ketua DPD menyampaikan terima kasih, dan berharap ke depan kinerja keuangan DPD RI tetap pada performa yang sekarang telah dicapai. LaNyalla juga siap menerima update pemeriksaan dana Covid-19 sebagai materi bagi para Senator dalam melakukan pengawasan di daerah masing-masing. “Terima kasih, pasti kami gunakan sebagai bahan pengawasan, tentu dengan tujuan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran,” tukasnya.

Dalam acara penyerahan LHP tersebut, selain Achasul Qosaih, hadir pula Auditor Utama III Bambang Pamungkas, Kepala Auditor III Ahmad Adib Susilo, dan beberapa pejabat lainnya. Sementara dari DPD RI hadir juga Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek, Deputi Administrasi Adam Bahtiar dan Deputi Persidangan Sefty Ramsiaty. (*)

Sumenep, LensaMadura.Com – Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi dilantik dan dikukuhkan. Bertempat di Pondok Pesantren Sumber Payung Ganding Sumenep. Minggu (09/08/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sumenep Dr. KH. A Busyro Karim, M.Si, Ketua PC NU Sumenep KH. Panji Taufiq, Ketua DPRD Sumenep KH. Abd. Hamid Ali Munir, PC NU Sumenep dan segenap Forpimcam Ganding.

Ketua PC NU Sumenep, KH. Panji Taufiq dalam sambutannya yang diwakili oleh Wakil Ketua Rois Syuriah PC NU Sumenep KH. Hafidi Sarbini, berharap kepada seluruh pengurus MWC NU Ganding yang baru dilantik tidak hanya berjanji melalui kata-kata, akan tetapi mampu menjalankan amal sesuai dengan ajaran NU Ahlussunah Wal Jamaah.

“Kerjakan dan laksanakan amanah sebagai pengurus MWC NU untuk melestarikan amalan NU dan menjaga akidah Ahlussunah Wal Jamaah,” katanya.

Selain kegiatan pelantikan, juga bertepatan dengan Bahtsul Masail PC NU Sumenep. Dilengkapi juga dengan santunan anak yatim oleh Lazisnu MWC NU Ganding yang diberikan secara simbolis oleh Bupati Sumenep, Dr. KH. A Busyro Karim, M.Si.

Lebih lanjut, KH. Hafidi juga berpesan bahwa dalam momentum Pilkada di Kabupaten Sumenep meminta kepada semua warga Nahdliyyin untuk turut serta mensukseskan Pilkada damai namun jangan sampai membawa nama NU untuk mendukung salah satu calon.

“Jangan gunakan NU untuk mendukung Calon pada Pilkada, tapi kita harus menjaga kedamaian dan kita tetap menghormati siapa saja yang terpilih jadi Bupati Sumenep,” harapnya.

Disamping itu, Ustadz Syakur juga berharap dirinya beserta seluruh pengurus dapat mengemban amanah dengan baik dan ikhlas.

“Ini adalah pengabdian kepada NU dan Ulama, semoga dengan menjaga dan merawat NU kita mendapatkan berokahnya KH. Hasyim Asy’ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU),” harapnya.

PALU-Proses pembanguna rehab rumah milik Ibu Ulfawati (40) warga Jalan Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu Barat yang terpilih sebagai sasaran rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) batuan KASAD oleh Korem 132/ Tadulako telah mencapai progres 85 persen.

Danrem Brigjen TNI Farid Makruf, M.A pada Kamis (6/8/2020) melakukan peninjauan sekaligus melihat secara langsung progres pembangunan yang dilakukan oleh personel Korem 132/Tadulako dan Koramil 01 Kodim 1306/Donggala .

Pada kesempatan  itu, Jenderal satu bintang ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada personel jajarannya yang telah berbuat  membangunan rumah ibu Ulfawati yang sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah layak huni tanpa mengharapkan imbalan materi. Usai melakukan peninjauan bangunan, Danrem 132/Tadulako mengatakan, program bedah rumah itu merupakan wujud kepedulian Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sekaligus dalam rangka memperingati HUT  ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia .

“Proses pemilihan pembangunan rumah atau rehab rumah tidak layak huni ini dilakukan berdasarkan masukan dan peninjauan secara langsung oleh unsur pemerintah dan TNI sehingga terpilihlah rumah ibu Ulfawati untuk kita rehab,  dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Harap Komandan Korem 132/Tadulako ini dengan direhabnya rumah ibu Ulfawati ini bisa ditinggali dengan nyaman bersama anaknya sehingga bisa kembali melakukan aktivitas secara normal. Sebelumnya ibu Ulfawati ini tinggal di Hunian sementara dan harapan kami dalam waktu dekat ini sudah bisa kembali menempati rumahnya yang telah kita rehab,” jelas Jenderal satu bintang ini.

Pada kesempatan yang sama ibu Ulfawati mengucapkan terimakasih kepada TNI AD kususnya personel jajaran Korem 132/Tadulako yang telah membantu membangun rehab rumah kepada dirinya. Tidak lupa ia mengucapkan terimakasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa serta Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, M . A serta jajarannya yang telah melakukan rehab rumahnya.

 “Terimakasih bapak KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan bapak Danrem 132 Tadulako serta jajarannya yang telah membantu melakukan rehab rumah bagi kami warga yang kurang mampu, semoga semua jajaran TNI AD diberikan kesehatan dan rejeki serta dilancarkan dalam tugasnya,” ucap Ulfawati dengan suara terbatabata.

Ulfawati menyebutkan bantuan rehab rumah tidak layak huni ini sangat membantu dirinya sebagai kepala keluarga perempuan yang rumahnya rusak akibat gempa bumi pada 28 September 2018 silam. Menjadi kepala keluarga perempuan pasca ditinggal meninggal sang suami, mengurusi dua orang anak sudah barang tentu cukup berat, namun dengan ikhlas dijalaninya. Hingga akhirnya dia memperoleh sentuhan dari TNI AD berupa bedah rumah.

 “Alhamdulillah terimakasih kepada semua pihak, semoga TNI jaya selalu dan bersama rakyat TNI kuat,” katanya.

Bapak Camat Tatanga Drs. Andi Sondo Parampassi pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih kepada Danrem 132/Tadulako dan jajarannya yang telah memilih dan melakukan bedah rumah kepada warganya. Camat berharap ini menjadi hal yang baik sekaligus menjadi pemacu bagi ibu Ulfawati untuk kemudian bisa menempati rumahnya dan beraktivitas seperti sediakala bangkit kembali untuk membangun perekonomian keluarganya. (Penrem 132)