SUMENEP, LensaMadura.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, angka penduduk miskin turun menjadi 17,02 persen, atau sekitar 188.480 jiwa, dari tahun sebelumnya 17,78 persen (196.420 jiwa).
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyebut penurunan ini sebagai hasil nyata dari strategi pembangunan yang konsisten dan kolaboratif.
“Alhamdulillah, ini capaian positif. Penurunan ini merupakan buah dari komitmen kita menjalankan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan secara terintegrasi,” kata Arif Firmanto, Senin, 10 November 2025.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja bersama lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Tiga Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan
Arif menjelaskan, strategi pemerintah daerah bertumpu pada tiga pilar utama: bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan intervensi di wilayah tertinggal.
1. Bantuan Langsung
Langkah pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui berbagai program sosial, seperti Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa pendidikan, dan santunan lansia.
Pemerintah juga memastikan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan perlindungan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan. Program tambahan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), makanan tambahan balita stunting, serta subsidi transportasi dan air bersih di wilayah kepulauan turut memperkuat daya tahan ekonomi warga.
“Pendekatan ini bertujuan mengurangi beban hidup, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi keluarga miskin,” ujar Arif.
2. Pemberdayaan Ekonomi
Pilar kedua diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat lewat pemberdayaan ekonomi produktif. Pemkab Sumenep mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
Berbagai pelatihan keterampilan kerja, program padat karya, serta job fair digelar untuk memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga membuka akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro.
“Semakin banyak masyarakat yang berdaya, semakin cepat roda ekonomi lokal berputar,” kata Arif.
3. Intervensi di Wilayah Tertinggal
Strategi ketiga menyasar kantong-kantong kemiskinan di daerah terpencil. Pemkab memanfaatkan dana desa untuk memperkuat usaha produktif melalui BUMDes serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi.
“Fokus pembangunan tidak hanya di daratan, tapi juga kepulauan. Kami ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” tutur Arif.
Penguatan Data dan Perencanaan Jangka Menengah
Untuk memperkuat arah kebijakan, Pemkab Sumenep tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebagai peta jalan kebijakan sosial jangka menengah.
Selain itu, pemerintah mengadopsi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan setiap program dan bantuan tepat sasaran.
“Data yang valid menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kebijakan dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat,” jelas Arif.
Arif berharap seluruh elemen masyarakat ikut menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.
“Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi hasil kerja bersama seluruh warga Sumenep,” ujarnya. (*)
